UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENIMBUNAN BARANG-BARANG.

1.Oleh Menteri atau pegawai yang berkuasa atas namanya dapat diberikan petunjuk-petunjuk tentang pembelian, penimbunan, penjualan, pengangkutan, penyerahan dan cara mengusahakannya, terhadap barang-barang dalam pengawasan.
2.Oleh Menteri atau pegawai yang berkuasa atas namanya dapat diberikan peraturan-peraturan terhadap administrasi barang-barang dalam pengawasan.

Pasal 4
1.Oleh Menteri atau pegawai yang berkuasa atas namanya dapat diberikan pembebasan terhadap larangan yang dimaksud dalam pasal 2.
2.Pada pembebasan ini dapat dihubungkan syarat-syarat.

1.Barang-barang dengan mana atau terhadap mana telah dilakukan perbuatan yang boleh dihukum menurut pasal 5, dapat dirampas beserta alat pembungkusnya, juga bilamana barang-barang tersebut bukan milik yang mendapat hukuman.
2.Hak untuk menjalankan rampasan itu tidak hilang dengan meninggalnya yang dihukum.

Pasal 7
1.Barang-barang terhadap mana perampasan dapat diperintahkan, pada waktu disita boleh dikuasai pula oleh pegawai yang berkuasa, yang ditunjuk oleh Menteri. Tentang penguasaan ini ia memberitahu kepada Menteri, dan seketika menyerahkan barang-barang itu pada pemakai, kecuali apabila Menteri memberi petunjuk-petunjuk lain terhadap barang tersebut.
2.Jika barang-barang, yang menurut ayat 1 dikuasai tidak dihukum rampas, yang berhak dapat menuntut penggantian kerugian, yang jumlahnya di mana perlu ditentukan oleh hakim, yang memeriksa perkara, atau yang berhak untuk memeriksanya.

Pasal 8
Dalam menghukum berkenaan suatu perbuatan yang boleh dihukum menurut pasal 5, selanjutnya dapat dikenakan hukuman tambahan dan tindakan-tindakan seperti di bawah ini:
a.pengumuman keputusan hakim tentang perbuatan itu.
b.kewajiban untuk membayar sejumlah uang jaminan paling banyak seratus ribu rupiah.

1.Hukuman denda yang dijatuhkan berdasarkan Undang-undang ini, demikian pula uang jaminan, termaksud dalam pasal 8, harus dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan oleh pegawai yang diserahi menjalankan keputusan hakim itu.
2.Bilamana pembayaran tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan, penagihan ganti kerugian atas kekayaan yang dihukum dilakukan dengan cara yang bersama dengan yang ditetapkan untuk menjalankan hukuman membayar ongkos perkara.
3.Bilamana penagihan ganti kerugian juga tidak mungkin, maka hukuman. denda, dan uang jaminan diganti dengan hukuman kurungan. Atas hukuman kurungan pengganti itu berlaku pasal 30 ayat 3, 4, 5 dan 6, dan pasal 31 ayat 2 dan 3 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 11
1.Bilamana suatu perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan Undang-undang ini, dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan itu dilakukan dan hukuman dijatuhkan terhadap badan hukum itu atau terhadap orang-orang termaksud dalam ayat 2, atau terhadap kedua-duanya.
2.Suatu perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan Undang-undang ini dilakukan oleh satu badan hukum, jika dilakukan oleh seorang atau lebih yang dapat dianggap bertindak masing-masing atau bersama-sama melakukan atas nama badan hukum itu.

1.Menteri atau pegawai yang ditunjuk olehnya, untuk menghindarkan tuntutan pengadilan terhadap semua perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-undang ini, dapat memperdamaikan atau memerintahkan memperdamaikan.
2.Menteri atau pegawai yang ditunjuk olehnya, yang mengadakan perdamaian termaksud dalam ayat pertama, memberitahukan hal itu kepada Jaksa Agung atau kepada pegawai yang ditunjuk olehnya sebagai orang yang berkuasa.

Pasal 14
Barang siapa dengan sengaja menghindarkan kekayaan dari penagihan penggantian rugi atau pelaksanaan hukuman atau tindakan yang dikenakan karena sesuatu perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan pasal 5, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun. Perbuatan ini adalah kejahatan.

Pengusutan perbuatan-perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan Undang-undang ini juga turut diwajibkan kepada mereka, yang telah ditunjuk untuk itu oleh Menteri.

Pasal 17
Mereka yang diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang boleh dihukum menurut Undang-undang ini senantiasa berhak:
a.mensita, demikian pula untuk pensitaan menuntut penyerahan dari semua barang, yang perampasannya dapat diperintahkan;
b.menuntut diperlihatkannya semua surat, yang perlu dilihat untuk melakukan kewajibannya dengan baik;
c.menuntut semua keterangan yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan barang-barang;
d.mengambil contoh-contoh barang;
e.memasuki tempat-tempat yang dianggap perlu dimasukinya untuk melakukan kewajibannya dengan baik, dalam hal mana mereka boleh disertai orang-orang yang ditunjuk olehnya.

Pasal penutup

Undang-undang Darurat ini disebut "Undang-undang Darurat tentang Penimbunan Barang tahun 1951 " dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI,

SOEKIMAN WIRJOSANDJOJO.

MENTERI PEREKONOMIAN,

WILOPO.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.

M.A. PELLAUPESSY.
Diundangkan
pada tanggal 22 September 1951
MENTERI KEHAKIMAN a.i.

M.A. PELLAUPESSY.




TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Ad pasal 1.
Undang-undang Darurat mulai dengan beberapa uraian. Perlu disebutkan, bahwa arti "mempunyai simpanan" diambil luas untuk mencegah penyelundupan; ini menyerupai "Hamsterordonnantie Suiker". Dalam uraiannya termasuk si pemilik maupun si penguasa dari barang, dan juga si pengusaha dari tempat simpanan. Maka teranglah, bahwa menurut uraian ini sesuatu simpanan mungkin dilaporkan oleh dua orang atau lebih. Berhubung dengan praktek, arti "badan hukum" diambil seluas mungkin.
Sebutan "barang dalam pengawasan" dengan seksama menunjukkan maksud terutama dari Undang-undang Darurat tentang Penimbunan barang 1951, juga dalam hubungannya dengan istilah "gecontroleerde goederen" menurut Ordonnansi gecontroleerde goederen.

Ad pasal 2.
Penunjukan sebagai barang dalam pengawasan harus segera dapat dilaksanakan, dan juga dapat segera ditiadakan, sehingga jalan yang tepat ialah penunjukan oleh atau atas nama Menteri.
Sesuai dengan maksud Undang-undang bahwa umumnya tidak perlu diadakan tindakan dalam peredaran barang-barang biasa, maka ayat pertama menetapkan, bahwa larangan menimbun hanya berlaku bagi jumlah-jumlah yang melebihi sesuatu batas. Jumlah-jumlah yang lebih kecil dibebaskan, sehingga pembentukan persediaan yang biasa dari suatu barang konsumsi untuk keperluan rumah tangga tidak disinggung, dan juga perdagangan kecil dalam umumnya akan dapat berlangsung dengan tidak terganggu. Teranglah bahwa batas itu bagi bermacam-macam barang tidak dapat ditetapkan sama: umumnya saja, seorang pemegang rumah tangga membutuhkan beras lebih banyak dari pada lada.
Keadaan yang sukar dari keuangan negara memerlukan, bahwa biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran barang-barang harus ditutup dengan pemungutan retribusi yang rendah, terhadap mana hanya ditetapkan maksimumnya, sehingga dalam batas itu dapat ditetapkan besarnya retribusi untuk masing-masing barang.

Ad pasal 3.
Karena pasal ini Menteri mendapat kuasa --bila perlu-- melakukan pengawasan terhadap suatu barang yang tertentu. Hal ini dapat juga dilaksanakan dengan memasukkan barang itu dalam daftar barang-barang yang diawasi menurut "Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948", jika demikian dalam hal ini pengawasan akan terbatas pada perdagangan dan kerajinan sahaja, sehingga orang partikelir yang menimbun akan tidak terkena, sebagaimana telah diuraikan di atas.
Kewajiban administrasi yang dimaksud dalam ayat kedua, berlaku juga setiap orang, yang mempunyai persediaan "barang dalam pengawasan" sebesar jumlah, untuk mana harus ada idzin. Kewajiban mendaftarkan, sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah, dengan sengaja berbentuk sederhana dan untuk keperluan pemeriksaan memerlukan tambahan berupa administrasi.

Ad pasal 4.
Kemungkinan untuk memberikan pembebasan perlu diadakan berhubung dengan instansi-instansi sebagai: Tentara, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Jawatan Kereta Api dan sebagainya.

Ad pasal 5 dan 6.
Peraturan-peraturan tentang hukuman adalah sama dengan apa yang telah berlaku bagi peraturan pelanggaran ekonomi lain-lainnya, misalnya menurut "Prijsbeheersingsordonnantie 1948" dan "Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948". Maksimum denda bagi pelanggaran dinaikkan dari sepuluh ribu rupiah menjadi seratus ribu rupiah, oleh karena dalam peraturan pelanggaran ekonomi kerap kali sukar untuk membuktikan "sengaja", akan tetapi ada kalanya kerugian yang ditimbulkan terhadap kepentingan umum oleh pelanggaran meminta juga hukuman berat. (Lihatlah juga penjelasan tentang pasal 11 dan 12). Oleh karena itu maka "percobaan" dan "membantu" dianggap sama dengan "perbuatannya" sendiri.

Ad pasal 7.
Peraturan ini bersambungan dengan kebutuhan dalam praktek. Apabila sejumlah barang yang dalam keadaan kurang, dibeslag, dan perkaranya sampai lama tidak diputus oleh pengadilan, maka kemudian mungkin ternyata, bahwa kepentingan umum lebih dirugikan dari pada diuntungkan oleh tindakan Pemerintah itu, yang untuk waktu lama mengeluarkan barang-barang itu dari peredaran.
Kelambatan dari peredaran ini harus dicegah sekeras-kerasnya. Apabila kemudian dianggap tidak ada alasan-alasan untuk merampas, maka orang yang berhak tentu saja mempunyai hak untuk menerima uang kerugian, yang jumlahnya bila perlu ditetapkan oleh hakim.

Ad pasal 8, 9 dan 10.
Pengumuman putusan hakim adalah hukuman tambahan yang terutama penting dalam perkara pelanggaran peraturan ekonomi.
Kewajiban untuk menyetorkan uang jaminan dalam pelanggaran peraturan ekonomi lain-lainnya juga telah dapat dijatuhkan segala tindakan. Peraturan tentang penagihan uang denda berlaku juga untuk uang jaminan. Dengan terang dinyatakan, bahwa "hukuman kurungan sebagai pengganti" hanya dijatuhkan, apabila penagihan ternyata tidak mungkin, oleh karena, bila hakim menganggap hukuman kurunganlah yang tepat, dia dapat langsung menjatuhkan hukuman itu.

Ad pasal 11 dan 12.
Badan hukum, sebagaimana dalam penjelasan diartikan seluas-luasnya, dalam Undang-undang ini (menurut hukum pidana) dipertanggung jawabkan sendiri.
Di samping itu, sebagaimana lazim hingga kini, orang-orang yang atas nama badan hukum itu telah tersangkut dalam perbuatan yang boleh dihukum, tetap boleh dihukum.
Jikalau badan hukum itu tidak pada waktunya menunjuk sendiri seorang yang mewakili dalam hukum, maka penunjukan itu dilakukan oleh Kejaksaan.
Oleh karena persamaan maksimum denda terhadap pelanggaran dengan terhadap kejahatan, maka tercegahlah, bahwa badan hukum itu pada siapa tidak dapat dijatuhkan hukuman badan dan juga tidak dapat dituduh "bersengaja", dalam ukuran hukum akan sangat diuntungkan dalam perbandingan dengan orang.

Ad pasal 13.
Untuk mencegah jangan sampai sangat diperberat beban alat pengadilan, maka dianjurkan penyelesaian administratief terhadap pelanggaran dengan meliwati jalan perdamaian, bila demikian ini ada pada tempatnya.

Ad pasal 14 dan 15.
Pasal-pasal ini pada hakekatnya sama dengan pasal-pasal sepadannya dari ordonnansi yang tersebut dalam penjelasan pasal 5 dan 6, dan telah cukup terang.

Ad pasal 16 dan 17.
Untuk mengusut perkara peraturan pelanggaran ekonomi, Polisi Umum kebanyakan tidak mempunyai tenaga akhli. Guna memenuhi kekurangan ini, maka diadakan kemungkinan untuk memberikan kuasa juga pada lain orang bagi melakukan pengusutan tentang hal ini. Uraian mengenai isi kekuasaan itu tidak memerlukan penjelasan. Teranglah, bahwa hak untuk memeriksa buku tidak dapat diabaikan.

Penutup.
Hamsterordonnantie-hamsterordonnantie istimewa yang ada, misalnya untuk gula dan kopi, yang sesungguhnya ditetapkan berdasarkan lain-lain alasan, lantaran Undang-undang Darurat ini menjadi tidak berguna lagi.

[tulis] » komentar « [baca]