Error
- salah tulis nama file,
- buang spasi, jika ada, atau
- file itu belum ada... UU 9-1976::Narkotika

BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan.
(2)Menteri Kesehatan berwenang menetapkan narkotika tertentu yang sangat berbahaya dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan.

Pasal 4
(1)Untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan kepada lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan dapat diberi izin oleh Menteri Kesehatan untuk membeli, menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan, ataupun menguasai tanaman Papaver, Koka dan Ganja.
(2)Lembaga yang menanam Papaver, Koka dan Ganja wajib membuat laporan tentang luas tanaman, hasil tanaman dan sebagainya yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1)Apotik, pabrik farmasi, pedagang besar farmasi dapat membeli narkotika dari importir pedagang besar farmasi tersebut dalam Pasal 9.
(2)Ketentuan-ketentuan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh apotik, pabrik farmasi, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7
(1)Yang dapat menyalurkan narkotika kepada pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hanyalah apotik.
(2)Apotik dilarang mengulangi menyerahkan narkotika atas dasar resep yang sama dari seorang dokter atau atas dasar salinan resep dokter.

Pasal 8
(1)Narkotika dapat dipergunakan untuk pengobatan penyakit hanya berdasarkan resep dokter.
(2)Ketentuan-ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penderita penyakit yang memerlukan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

(1)Mengimpor narkotika yang dimaksud dalam Pasal 9 atau mentransito narkotika harus disertai sertifikat impor yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.
(2)Sertifikat impor dapat diberikan, setelah diterima permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.
(3)Kepada instansi Bea dan Cukai yang bersangkutan dan kepada Pemerintah negara yang mengekspor diserahkan masing-masing satu eksemplar tembusan sertifikat impor.

Pasal 11
Impor atau transito yang dimaksud dalam Pasal 10 harus disertai sertifikat ekspor atau salinannya yang sah yang dikeluarkan oleh atau atas nama Pemerintah negara yang mengekspor.

(1)Setelah terlaksananya impor, maka sertifikat ekspor yang telah diberi catatan seperti dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), oleh Menteri Kesehatan dikirim kepada Pemerintah negara yang mengekspor.
(2)Menteri Kesehatan memberitahukan kepada Pemerintah negara yang mengekspor, apabila sertifikat impor telah daluwarsa dengan dilampiri dokumen-dokumen yang bersangkutan.

Pasal 14
Ekspor obat-obatan yang mengandung narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Narkotika yang ada pada apotik, pedagang besar farmasi, pabrik farmasi, rumah sakit, persediaan para dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus disimpan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 17
Menteri Kesehatan berkewajiban tiap tahun takwim menyusun rencana kebutuhan narkotika untuk tujuan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan.

Pasal 18
(1)Importir yang dimaksud dalam Pasal 9 berkewajiban untuk menyusun dan mengirimkan laporan bulanan kepada Menteri Kesehatan mengenai pemasukan dan pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaannya, dengan tembusan kepada Menteri Perdagangan.
(2)Pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan yang dimaksud dalam Pasal 5, berkewajiban untuk menyusun dan mengirimkan laporan bulanan kepada Menteri Kesehatan mengenai pemasukan dan pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaannya.
(3)Jika dianggap perlu, dokter dapat diwajibkan untuk menyusun dan mengirimkan laporan kepada Menteri Kesehatan mengenai pemasukan dan penggunaan narkotika yang ada dalam penguasaannya.

(1)Pemilik atau pemuat narkotika wajib memberitahukan kepada nakhoda, kapten penerbang atau pengemudi tentang jenis dan jumlah narkotika yang akan diangkut untuk diimpor atau diekspor maupun ditransito.
(2)Sebelum mengangkut narkotika para nakhoda, kapten penerbang atau pengemudi wajib meminta dari pemilik atau pemuat narkotika-sertifikat impor atau sertifikat ekspor.

Pasal 21
(1)Pengangkutan narkotika di dalam negeri melalui udara, air, atau darat, selain harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum yang berlaku bagi pengangkutan melalui udara, air atau darat.
(2)Muatan narkotika harus disimpan pada kesempatan pertama di dalam peti besi (kluis) atau tempat lain di dalam kapal dengan disegel bersama-sama oleh nakhoda dan pemilik atau pemuatnya.
(3)Nakhoda membuat suatu berita acara tentang adanya muatan narkotika yang diangkutnya (4) Jika sebuah kapal mempunyai narkotika sebagai muatan dan atau sebagai persediaan dalam apotik kapal, nakhoda berkewajiban untuk segera setelah tiba di suatu pelabuhan melaporkan hal ini kepada dinas kesehatan setempat.
(5)Pembongkaran muatan narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pejabat Bea dan Cukai.
(6)Nakhoda yang mengetahui adanya narkotika di dalam kapal secara tanpa hak, wajib membuat berita acara, melakukan tindakan-tindakan pengamanan dan pada kesempatan pertama kapal singgah di pelabuhan segera melaporkan dan menyerahkan persoalan tersebut kepada yang berwajib.
(7)Ketentuan lain yang berhubungan dengan pengangkutan narkotika diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.

(1)Dilarang secara tanpa hak menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman Papaver, tanaman Koka atau tanaman Ganja.
(2)Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika.
(3)Dilarang secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika.
(4)Dilarang secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika.
(5)Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika.
(6)Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain.
(7)Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri.

Pasal 24
Penggunaan dan pemberian narkotika oleh dokter, kecuali untuk pengobatan dilarang.

BAB V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN
PEMERIKSAAN DI DEPAN PENGADILAN

Narkotika yang didapati dalam penyidikan atau contohnya diperiksa di laboratorium pemeriksaan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 28
Di depan Pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama atau alamat atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Pasal 29
(1)Narkotika dan alat yang digunakan di dalam kejahatan yang menyangkut narkotika serta hasilnya dapat dinyatakan dirampas untuk negara.
(2)Perampasan narkotika dan alat yang digunakan serta hasilnya yang bukan kepunyaan siterdakwa tidak dilakukan apabila hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik akan terganggu.
(3)Jika dalam keputusan perampasan narkotika dan alat yang digunakan dalam kejahatan termasuk milik pihak ketiga yang beriktikad baik, pemilik dapat mengajukan kepada Pengadilan yang bersangkutan keberatan terhadap perampasan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pengumuman keputusan Hakim.
(4)Narkotika yang dinyatakan dirampas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi milik negara, dan metal cara yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Jaksa Agung digunakan untuk keperluan negara atau segera dimusnahkan.

Pasal 30
Selain kepada penyidik umum yang mempunyai wewenang dalam penyidikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kepada pejabat kesehatan tertentu dapat diberi wewenang penyidikan terbatas.

BAB VI
GANJARAN (PREMI)

Pasal 31
Kepada mereka yang telah berjasa dalam mengungkapkan kejahatan yang menyangkut narkotika, diberi ganjaran yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PENGOBATAN DAN REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DAN USAHA PENANGGULANGANNYA

Pasal 32
(1)Orang tua atau Wali dari seorang pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan pecandu tersebut kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan wajib membawanya ke rumah sakit atau kepada dokter yang terdekat untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang diperlukan.
(2)Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
(3)Syarat-syarat untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 33
Hakim dalam memutus perkara pidana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7) dapat memerintahkan yang bersalah untuk menjalani pengobatan dan perawatan atas biaya sendiri.

Pasal 34
(1)Pengobatan dan perawatan pecandu narkotika serta rehabilitasi bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi.
(2)Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang lembaga rehabilitasi yang tersebut dalam ayat (1), termasuk pendirian cabang-cabangnya di tempat-tempat yang diperlukan, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(3)Dalam menyelenggarakan rehabilitasi diikut sertakan sebanyak mungkin lembaga-lembaga dalam masyarakat yang berhubungan dengan masalah itu, baik milik Pemerintah maupun swasta.

Pasal 35
Guna menanggulangi penyalahgunaan narkotika Pemerintah dapat mengadakan kerjasama bilateral atau multilateral dengan negara lain atau badan internasional yang menangani masalah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36
(1)Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (1):
a.dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp10.000.000, -(sepuluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut tanaman Koka atau tanaman Ganja;
b.dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp15.000.000.- (limabelas juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut tanaman Papaver.
(2)Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (2):
a.dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja;
b.dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.
(3)Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (3):
a.dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp10.000.000, -(sepuluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja;
b.dipidana dengan pidana penjara selama-selamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp15.000.000, - (lima belas juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.
(4)Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (4):
a.dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja;
b.dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidara penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp50.000.000, - (Iima puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.
(5)Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (5):
a.dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman, Ganja;
b.dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.
(6)Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (6):
a.dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp10.000.000, -(sepuluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja;
b.dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp15.000.000, - (lima belas juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.
(7)Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (7):
a.dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja;
b.dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.
(8)Barang siapa karena kelalaian menyebabkan dilanggarnya ketentuan tersebut dalam Pasal 23 ayat (1) di atas tanah atau tempat miliknya atau yang dikuasainya, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000, - (satu juta rupiah).

Pasal 37
Percobaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan pidana penjara bagi tindak pidananya.

Pasal 38
Membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (7) diancam dengan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (7) ditambah dengan sepertiganya, dengan ketentuan selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 39
(1)Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dapat ditambah dengan sepertiga, jika terpidana ketika melakukan kejahatan, belum lewat 2 (dua) tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan padanya.
(2)Dalam hal pengulangan kejahatan yang dimaksud dalam ayat (1) diancam dengan pidana denda, maka pidana denda tersebut dikalikan dua.

Pasal 40
Dokter yang dengan sengaja melanggar Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp20.000.000, - (dua puluh juta rupiah).

Pasal 41
Importir yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp1.000.000, - (satu juta rupiah).

Pasal 42
(1)Pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 19, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp1.000.000, - (satu juta rupiah).
2)Lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan yang menanam tanaman Papaver, Koka dan Garija yang tidak melaksanakan kewajiban membuat laporan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan pidana kuningan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp1.000.000, (satu juta rupiah).

Pasal 43
Nakhoda, kapten penerbang atau pengemudi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000, - (satu juta rupiah).

Pasal 44
Terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal-pasal 40, 41, 42 dan 43 dapat dikenakan pidana tambahan yang berupa pencabutan hak seperti diatur dalam Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ayat (1) ke 1 dan ke 6.

Pasal 45
Barang siapa dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan Pengadilan perkara tindak pidana yang menyangkut narkotika, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 46
Setiap saksi yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar kepada penyidik dalam tindak pidana yang menyangkut narkotika, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp10.000.000, - (sepuluh juta rupiah).

Pasal 47
Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan di depan Pengadilan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 48
Barang siapa yang mengetahui tentang adanya narkotika yang tidak sah dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000, (satu juta rupiah).

Pasal 49
Jika suatu tindak pidana mengenai narkotika dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana narkotika itu atau yang bertindak sebagai pemimpin atau penanggungjawab dalam perbuatan atau kelalaian itu, ataupun terhadap kedua-duanya.

Pasal 50
Semua perbuatan yang diancam dengan pidana tersebut dalam Bab VIII Undang-undang ini adalah kejahatan, kecuali yang tersebut dalam Pasal 47 adalah pelanggaran.

Pasal 51
(1)Terhadap warganegara asing yang melakukan tindak pidana yang menyangkut narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dilakukan pengusiran ke luar wilayah Indonesia.
(2)Warganegara asing yang pernah melakukan tindak pidana yang menyangkut narkotika, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Indonesia.

Pasal 52
Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini dapat dicantumkan ancaman pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000, - (satu juta rupiah).

Pasal 53
Untuk tindak pidana yang tidak diatur di dalam Undang-undang ini diperlakukan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54
Selama peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang narkotika yang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 1976
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Dalam pasal ini dimuat pengertian dan istilah-istilah teknis yang digunakan dalam Undang-undang ini, antara lain mengenai tanaman-tanaman dari zat-zat yang termasuk ke dalam pengertian narkotika.
Bahan-bahan dan sediaan-sediaan serta campuran-campurannya tersebut dapat diubah atau ditambah oleh Menteri Kesehatan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang obat-obatan.
Pasal ini memungkinkan Menteri Kesehatan menetapkan bahan-bahan yang dapat dipakai sebagai pengganti narkotika, baik yang berasal dari tanaman maupun yang dibuat secara sintetis sebagai narkotika. Pengangkutan yang dimaksud dalam Nomor 23 dan 24, termasuk membawa, menyimpan dan menyediakan.

Pasal 2
Yang dimaksud dengan alat-alat yang dapat dipergunakan untuk penyalahgunaan narkotika adalah alat-alat pemadatan, alat suntik dan alat-alat lainnya yang dipergunakan dengan berbagai cara untuk memasukkan narkotika ke dalam tubuh manusia.

Pasal 3
Dalam rangka mencegah dan melindungi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat buruk yang sangat merugikan bagi perorangan dan merupakan bahaya bagi perikehidupan manusia dan kehidupan negara, Pemerintah perlu diberi wewenang untuk menetapkan berbagai narkotika tertentu sebagai narkotika yang dilarang digunakan dalam pengobatan dan ilmu pengetahuan, seperti Diasetil Morfina (Heroina) dan lain-lain.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Pemberian izin khusus ini dimaksudkan untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan narkotika.
Apotik dan dokter yang karena pekerjaannya dapat dianggap harus diperkenankan menerima, menyimpan dan menyerahkan narkotika untuk keperluan pengobatan tidak memerlukan izin khusus melainkan izin biasa.
Izin bagi dokter tidak merupakan izin tersendiri melainkan merupakan bagian dari izin melakukan pekerjaan dokter (acte van toelating). Hal ini berlaku bagi dokter-dokter yang belum memiliki izin pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini. Dokter yang telah mempunyai izin tersebut di atas pada waktu berlakunya Undang-undang ini dianggap telah mempunyai izin yang dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) sub b dan tunduk pada ketentuan-ketentuan bagi dokter sebagai-mana diatur dalam Undang-undang ini.
Yang dimaksud rumah sakit dalam pasal ini meliputi unit-unit kesehatan lainnya.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Maksudnya untuk menjamin pengawasan yang ketat agar resep dokter tidak disalahgunakan.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Untuk mengimpor narkotika secara khusus diperlukan izin impor dari Menteri Perdagangan setelah memperoleh keputusan Menteri Kesehatan, karena Menteri Kesehatan mengetahui kebutuhan nasional akan narkotika.
Mengingat pentingnya impor narkotika dan untuk pengetatan maka keputusan hanya dapat dilakukan oleh Menteri Kesehatan sendiri.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Setelah importir menerima pengiriman narkotika, ia harus segera memeriksa apakah jenis, mutu dan jumlah atau bobot narkotika yang diterimanya telah sesuai dengan yang tersebut dalam sertifikat ekspor.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Yang dapat diekspor hanyalah obat-obatan yang mengandung narkotika.

Pasal 15
Yang dimaksud dengan pelabuhan internasional dalam pasal ini adalah pelabuhan laut dan pelabuhan udara internasional.

Pasal 16
Maksud pasal ini ialah untuk mengamankan narkotika agar tidak dengan mudah digunakan oleh orang yang tidak berhak.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Maksud adanya kewajiban untuk menyusun dan mengirim laporan adalah agar Menteri Kesehatan setiap waktu dapat mengetahui tentang persediaan narkotika yang terdapat pada importir dan pedagang besar farmasi.
Laporan tersebut berupa daftar catatan yang disusun secara terperinci.
Agar dapat dicegah penyalahgunaan narkotika, maka tembusan laporan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini selain disampaikan kepada Menteri Perdagangan disampaikan pula kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 19
Bentuk dan isi laporan ditentukan oleh Menteri Kesehatan agar terdapat keseragaman.

Pasal 20
Yang dapat diekspor hanyalah obat-obatan yang mengandung narkotika.

Pasal 21 dan Pasal 22
Pasal ini berintikan jaminan bahwa pengangkut baik di darat, di air maupun di udara, bertanggungjawab dan wajib menempuh prosedur yang telah ditentukan, demi pengamanan lalu-lintas narkotika di Indonesia.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Maksudnya untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian narkotika dan agar semata-mata diberikan hanya kepada penderita yang memerlukan pengobatan dan atau untuk keperluan pengobatan.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ketentuan pasal ini mengatur, bahwa hanya surat-surat dan kiriman melalui dinas pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang dicurigai atau diduga keras berhubungan langsung dengan tindak pidana narkotika dapat dibuka untuk diperiksa.

Pasal 27
Laboratorium pemeriksa adalah laboratorium Pemerintah seperti Laboratorium Farmasi Nasional, Laboratorium kriminil dan lain-lain dan narkotika yang didapati dalam penyelidikan disimpan dengan segel dalam tempat tertentu dengan disaksikan oleh tersangka.

Pasal 28
Pasal ini dimaksud untuk memberikan perlindungan terhadap pelapor, ialah mereka yang memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana narkotika, agar supaya pelapor tidak takut-takut akan diketahui nama dan alamatnya yang mungkin akan membahayakan keselamatannya, apabila ia dikenal oleh umum.
Karena sangat diharapkan laporan-laporan tentang tindak pidana narkotika yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan, maka perlulah diberikan perlindungan terhadap para pelapor tersebut yang sungguh-sungguh akan membantu usaha pemeriksaan tindak pidana narkotika.
Supaya perlindungan ini dapat dijamin, maka saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan wajib merahasiakan nama, alamat atau hal-hal yang memungkinkan diketahuinya pelapor, baik dalam fase pemeriksaan pendahuluan maupun di depan Pengadilan.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Maksud dari pasal ini ialah memberikan wewenang penyidikan terbatas, karena keahliannya dapat membantu dalam memperlancar pemeriksaan. Wewenang penyidikan yang diberikan kepada pejabat kesehatan meliputi:
a.Menyita atau memerintahkan penyerahan semua barang-barang yang bersangkutan dengan penyalahgunaan narkotika.
b.Minta memperlihatkan semua dokumen-dokumen yang menurut pandangan mereka diperlukan untuk menjalankan tugas dengan baik.
c.Memasuki semua tempat yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan baik. Mereka yang menjalankan tugas ini dapat minta bantuan pejabat-pejabat lain yang mempunyai wewenang.

Pasal 31
Pasal ini maksudnya untuk memberikan gairah bagi berhasilnya penyidikan tindak pidana narkotika yang sangat tertutup dan pelik masalahnya.

Pasal 32
Untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya narkotika, dalam hal ini khusus pecandu narkotika, maka diperlukan pengikut sertaan masyarakat dan di samping itu orang tua/wali guna meningkatkan pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya.

Pasal 33
Hakim dalam memutus perkara pidana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7) dapat:
a.Memerintahkan yang bersalah itu dimasukkan dalam lembaga rehabilitasi pecandu narkotika dengan tidak memidananya, dan atau
b.memidana yang bersalah.
Pasal ini berdasarkan pikiran bahwa pecandu narkotika itu selain orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (7), juga merupakan korban penyalahgunaan narkotika.

Pasal 34
Oleh karena pengobatan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah akan tetapi juga merupakan tanggungjawab masyarakat pada umumnya maka dipandang perlu adanya lembaga rehabilitasi tersebut.
Pasal ini dimaksudkan untuk lebih menjamin koordinasi di dalam usaha pengawasan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika, mengingat bahwa masalah ini menyangkut berbagai segi sosial dan melibatkan berbagai instansi Pemerintah dan Swasta secara fungsionil.

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Menurut pasal ini percobaan melakukan tindak pidana narkotika, diancam dengan pidana yang sama dengan tindak pidananya, karena dianggap bahwa percobaan itu sendiri sudah berbahaya.

Pasal 38
Pasal ini dimaksudkan untuk lebih melindungi generasi muda yang akan datang, mengingat bahwa kelompok masyarakat yang paling rawan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak yang belum cukup umur, maka orang yang menyebabkan terjerumusnya anak-anak tersebut perlu dijatuhi hukuman yang lebih berat lagi. Pemidanaan terhadap pembujukan dilakukan apabila perbuatan tersebut telah mempunyai akibat.

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45 dan Pasal 46
Pasal-pasal ini maksudnya untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan Pengadilan.

Pasal 47
Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi pelapor.

Pasal 48
Maksud dari pasal ini agar setiap tindak pidana narkotika tidak terluput dari penyidikan.

Pasal 49
Ketentuan pasal ini adalah untuk mencakup kemungkinan dalam hal tindak pidana narkotika dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perserikatan orang yang lainnya, atau yayasan, maka terhadap badan-badan tersebut maupun pengurusnya dapat dikenakan pidana.

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Yang dimaksud pengusiran di sini adalah pengusiran setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidana.
Ayat (2)
Ayat ini untuk mencegah kemungkinan orang yang bersangkutan mengulangi lagi melakukan tindak pidana narkotika di Indonesia.

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]