Pasal 1
Mengesahkan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) dengan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 31 ayat (2), yang bunyi lengkap Pensyaratan itu dalam bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, serta salinan naskah asli Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) dalam bahasa Inggeris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

MOERDIONO



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah naskah asli Konvensi ini dalam bahasa Inggeris.
Diajukannya Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 31 ayat (2) Konvensi berdasarkan prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional, kecuali dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 2
Cukup jelas


LAMPIRAN

RESERVATION ON ARTICLE 31 PARAGRAPH (2)
CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971

The Republic of Indonesia, while acceding to the Convention on Psychotropic Substances 1971, does not consider itself bound by the provision of Article 31 Paragraph (2) and takes the position that dispute relating to the interpretation and application on the Convention which have not been settled through the channel provided for in paragraph (1) of the said article, may be refered to the International Court of Justice only with the consent of all the parties to the dispute.

PENSYARATAN TERHADAP PASAL 31 AYAT (2)
KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971

Republik Indonesia, walaupun melakukan aksesi terhadap Konvensi Psikotropika 1971, tidak berarti terikat pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dan penerapan isi Konvensi, yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang bersengketa.


[tulis] » komentar « [baca]