BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Tugas-tugas Pemerintah ialah:
a.menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing, dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial;
b.memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta rasa tanggungjawab sosial masyarakat;
c.melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial.
(2)Hal-hal tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4
(1)Usaha-usaha Pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meliputi:
a.bantuan sosial kepada Warganegara baik secara perseorangan maupun dalam kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban akibat terjadinya bencana-bencana, baik sosial maupun alamiah, atau peristiwa-peristiwa lain;
b.pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu sistim jaminan sosial;
c.bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial, termasuk di dalamnya penyaluran ke dalam masyarakat, kepada Warganegara baik perorangan maupun dalam kelompok, yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, yang terlantar atau yang tersesat;
d.pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotong-royongan.
(2)Pelaksanaan usaha-usaha Pemerintah tersebut dalam ayat (1) pasal ini, diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelenggaraan pendidikan, latihan khusus dan latihan-latihan yang tertuju ke arah pembentukan tenaga-tenaga ahli dan kejuruan dalam profesi pekerjaan sosial diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7
(1)Alat kelengkapan Pemerintah dalam lapangan kesejahteraan sosial:
a.di tingkat Pusat ialah Departemen yang diserahi tugas urusan kesejahteraan sosial dengan seluruh aparatnya;
b.di tingkat Daerah ialah aparat-aparat yang diserahi tugas urusan kesejahteraan sosial di Daerah.
(2)Tugas, susunan dan wewenang serta hubungan alat kelengkapan Pemerintah tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PERANAN DAN USAHA MASYARAKAT

Pasal 8
Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial dengan mengindahkan garis kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Usaha pengearahan dana dan penggunaannya bagi kegiatan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV.
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11
Segala peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial yang sudah ada tetap berlaku selama dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB V.
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peng undangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Nopember 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Nopember 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S H.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan, bahwa perjuangan bangsa Indonesia antara lain bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karenanya setiap Warganegara Indonesia berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Agar kesejahteraan sosial itu dapat dicapai, maka setiap Warganegara Indonesia berhak dan wajib menurut kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 2
(1)Pengertian tentang kesejahteraan sosial sudah jelas dirumuskan dalam Undang-undang ini, namun perlu dijelaskan lagi bahwa tata-kehidupan yang dimaksud di sini ialah suatu tata kehidupan di mana setiap orang seorang, setiap keluarga setiap golongan atau masyarakat sendiri, dapat selalu merasakan adanya keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir bathin dan setiap orang-seorang mempunyai kemampuan bekerja, dan mengadakan usaha-usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya baik materiil maupun spirituil tanpa adanya hambatan-hambatan fisik, mental atau sosial.
(2)Untuk dapat mencapai terwujudnya kesejahteraan sosial seperti dimaksudkan dalam ayat (a) tersebut di atas, maka perlu disusun berbagai program dan kegiatan yang disebut usaha-usaha kesejahteraan sosial.
(3)Agar terjamin, bahwa kegiatan-kegiatan itu tertuju kepada sasarannya secara tepat dengan cara-cara pelaksanaannya yang serasi maka kegiatan kegiatan itu harus didasarkan atas suatu tekhnologi dan mempergunakan ketrampilan-ketrampilan tekhnis tertentu; inilah yang dinamakan pekerjaan sosial.
(4)Cukup jelas.

Pasal 3
(1)a.Agar usaha-usaha kesejahteraan sosial dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, maka menjadi tugas Pemerintah, dalam hal ini Departemen yang diserahi tugas urusan kesejahteraan sosial untuk menentukan garis kebijaksanaan guna memelihara, membimbing dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial.
b.Adalah menjadi tugas Departemen yang diserahi urusan kesejahteraan sosial untuk senantiasa memupuk, memelihara dan kemudian membimbing serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat, agar kesadaran dan tanggung jawab sosial itu meningkat terus menerus.
c.Agar taraf kesejahteraan sosial itu dapat terus menerus terpelihara dan ditingkatkan, Departemen yang diserahi urusan kesejahteraan sosial dilengkapi dengan wewenang preventif dan represif guna mengamankan dan mengawasi terpeliharanya hasil-hasil usaha kesejahteraan sosial.
(2)Cukup jelas.

Pasal 4
(1)a.Makna kata-kata "kehilangan peranan sosial" dalam ayat ini adalah "hilangnya kemampuan seseorang atau sekelompok orang-orang untuk secara aktif turut serta dalam penghidupan bersama". Ayat ini menggambarkan kewajiban Pemerintah untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang dalam keadaan kehilangan peranan sosialnya dengan mengulurkan bantuan yang dapat membuka jalan bagi orang-orang yang bersangkutan guna mendapatkan kemampuan untuk berperanan kembali.
Adapun orang yang dimaksudkan itu adalah antara lain misalnya para korban banjir, kelaparan, gunung meletus, kebakaran, angin taufan, gempa bumi dan demikian pula korban huru-hara, pergolakan pergolakan sosial, para repatrian dan sebagainya.
b.Cukup jelas.
c.Usaha-usaha yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sub c adalah usaha-usaha yang bertujuan memelihara kemampuan orang dan kelompok-kelompok orang untuk mempertahankan hidupnya di samping usaha-usaha yang bertujuan agar orang-orang yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidupnya dan karena itu terasing dari kehidupan ramai pulih kembali kemampuannya serta mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk kembali turut serta dalam penghidupan bersama itu.
Termasuk dalam usaha-usaha ini, antara lain usaha-usaha penggarapan terhadap tunanetra, tuna rungu/wicara, cacat tubuh, cacat mental, jompo, yatim piatu, fakir-miskin, putus sekolah, gelandangan, tuna susila, korban narkotika, korban minuman keras dan sebagainya dan korban-korban kesesatan lainnya.
Termasuk pula dalam usaha-usaha ini usaha yang menunjang keluarga untuk melakukan fungsi sosialisasi terhadap generasi muda, dan usaha-usaha lain guna mencegah terasingkannya seseorang dari penghidupan bersama.
d.Usaha yang dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) sub d adalah usaha-usaha yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kesadaran dan rasa tanggung-jawab sosial para warga masyarakat Indonesia dengan meningkatkan taraf peradaban sesuatu kelompok masyarakat terasing, menghilangkan tata cara hidup yang sudah tak serasi dengan jaman, dan sebagainya, usaha-usaha yang dilandaskan atas perikemanusiaan dan kegotong-royongan dan sebagainya.
Selanjutnya sebagai penghargaan terhadap jasa-jasanya bagi Perjuangan Bangsa dan sebagai pernyataan rasa terima kasih bangsa, perhatian khusus diberikan kepada pemeliharaan sekuritas sosial para Pahlawan Bangsa, Pejuang Nasional dan para Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya.
Atas dasar pertimbangan ini pula pemeliharaan dan pembangunan Taman-taman Makam Pahlawan mendapatkan perhatian khusus.
(2)Cukup jelas.

Pasal 5
(1)Ayat ini membebankan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan dan membina suatu sistim jaminan sosial sebagai perwujudan dari pada sekuritas sosial dan sebagai wahana utama pemeliharaan kesejahteraan sosial termaksud, pelaksanaannya mengutamakan penggunaan asuransi sosial dan/atau bantuan sosial. Sistim jaminan sosial itu harus mencakup segenap Warga Negara Indonesia secara menyeluruh dan pembentukannya dilaksanakan secara bertahap.
(2)Cukup jelas.

Pasal 6
Ketentuan pasal ini meletakkan kewajiban atas pundak Pemerintah, untuk mengadakan usaha-usaha dibidang pendidikan profesi pekerjaan sosial, baik yang berupa pendidikan tenaga-tenaga baru, maupun yang berupa latihan-latihan untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan tekhnis atau menyegarkan kembali keterampilan tekhnis yang dimiliki tenaga-tenaga profesionil pekerjaan sosial.
Dalam hal ini pihak-pihak swasta mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk menyelenggarakan atau ikut serta menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan profesionil seperti tersebut di atas dan menjadi kewajiban Pemerintah untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada dan melakukan pengawasan atas usaha-usaha pendidikan profesionil itu guna menjamin mutunya.
Adapun kewajiban-kewajiban Pemerintah seperti diuraikan di atas, secara terperinci diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7
(1)Alat-alat kelengkapan Pemerintah dalam lapangan Kesejahteraan Sosial di tingkat Pusat maupun di Daerah bekerja dengan koordinasi yang serasi dengan alat-alat kelengkapan Pemerintah yang lain di dalam menangani persoalan-persoalan di bidang kesejahteraan sosial;
(2)Cukup jelas.

Pasal 8
Dalam penjelasan umum telah diuraikan, bahwa usaha kesejahteraan sosial ini harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dan Pemerintah, secara bersama-sama atas dasar kekeluargaan, maka masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan usaha-usaha dalam lapangan kesejahteraan sosial ini dengan ketentuan, agar usaha-usaha ini tidak menyimpang dari tujuannya.
Pemerintah memberikan garis-garis kebijaksanaan dan syarat-syarat lain yang dianggap perlu.

Pasal 9
Sehubungan dengan Pasal 8 di atas, agar usaha-usaha masyarakat dalam lapangan kesejahteraan sosial ini benar-benar dapat diharapkan, maka usaha-usaha itu perlu diberi bentuk tertentu, apakah merupakan suatu organisasi saja, apakah merupakan suatu Yayasan atau perlu merupakan suatu Lembaga lain.
Dalam kenyataannya bentuk Yayasan merupakan bentuk yang banyak dipakai di kota-kota, sedangkan bentuk Lembaga lain terutama berwujud "Lembaga Sosial Desa" yang didapati hampir di seluruh Wilayah Indonesia. Pembentukan Organisasi, Yayasan atau Lembaga Sosial lainnya perlu diatur terutama mengenai cara-cara bekerja dan syarat-syaratnya.

Pasal 10
Yang tidak kurang pentingnya dalam melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial ini ialah soal dana yang dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha ini.
Agar dalam usaha pengarahan dana ini tidak terjadi penyimpangan dari maksud dan tujuan yang sangat mulia ini, maka Pemerintah perlu dan wajib memberikan pengaturannya tentang cara-cara dan syarat-syarat pengerahan dana yang akan dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]