Pasal I
Mengubah dan menambah Pasal 3 dan Pasal 4 angka 4 yang tercantum dalam Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.Pasal 3
Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

2.Pasal 4 angka 4.
Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Pasal-pasal 438, 444 sampai dengan Pasal 446 tentang pembajakan laut dan Pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan Pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, Pasal 479 huruf 1, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Pasal II
Menambah 3 (tiga) pasal baru dalam Bab IX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setelah Pasal 95 yang berbunyi sebagai berikut:

1.Pasal 95 a.
(1)Yang dimaksud dengan "pesawat udara Indonesia" adalah pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia;
(2)Termasuk pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia.

2.Pasal 95 b.
Yang dimaksud dengan "dalam penerbangan" adalah sejak saat semua pintu luar pesawat udara ditutup setelah naiknya penumpang (embarkasi) sampai saat pintu dibuka untuk penurunan penumpang (disembarkasi).
Dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggungjawab atas pesawat udara dan barang yang ada di dalamnya.

3.Pasal 95 c.
Yang dimaksud dengan "dalam dinas" adalah jangka waktu sejak pesawat udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu, hingga setelah 24 jam lewat sesudah setiap pendaratan.

Pasal III
Menambah sebuah Bab baru setelah Bab XXIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Bab XXIX A tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap sarana/prasarana Penerbangan yang terdiri dari Pasal 479 huruf a sampai dengan Pasal 479 huruf r yang berbunyi sebagai berikut:

1.Pasal 479 a.
(1)Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun;
(2)Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas udara;
(3)Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

2.Pasal 479 b.
(1)Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun;
(2)Dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas udara;
(3)Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

3.Pasal 479 c.
(1)Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun;
(2)Dengan pidana penjara selamanya sembilan tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangan;
(3)Dengan pidana penjara selama-selamanya dua belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangan dan mengakibatkan celakanya pesawat udara;
(4)Dengan pidana penjara selama-selamanya lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangan dan mengakibatkan matinya orang.

4.Pasal 479 d.
Barang siapa karena kealpaan menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan tidak dapat bekerja atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru, dipidana:
a.dengan pidana penjara selama-selamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu menyebabkan penerbangan tidak aman;
b.dengan pidana penjara selama-selamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan celakanya pesawat udara;
c.dengan pidana penjara selama-selamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

5.Pasal 479 e.
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-selamanya sembilan tahun.

6.Pasal 479 f.
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara, dipidana:
a.dengan pidana penjara selama-selamanya lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
b.dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara untuk selama-selamanya dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

7.Pasal 479 g.
Barang siapa karena kealpaanya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana:
a.dengan pidana penjara selama-selamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
b.dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

8.Pasal 479 h.
(1)Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara, yang dipertanggungkan terhadap bahaya terwujut di atas atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan, dipidana dengan pidana penjara selama-selamanya sembilan tahun;
(2)Apabila yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana pelihara selama-selamanya lima belas tahun;
(3)Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum atas kerugian penanggung asuransi, menyebabkan penumpang Pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya, mendapat kecelakaan, dipidana:
a.dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun, jika karena perbuatan itu menyebabkan luka berat;
b.dengan pidana penjara selama-selamanya lima belas tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

9.Pasal 479 i.
Barang siapa dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

10.Pasal 479 j.
Barang siapa dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

11.Pasal 479 k.
(1)Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun, apabila perbuatan dimaksud Pasal 479 huruf i dan Pasal 479 j itu:
a.dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
b.sebagai kelanjutan permufakatan jahat;
c.dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu;
d.mengakibatkan luka berat seseorang;
e.mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara tersebut, sehingga dapat membahayakan penerbangannya;
f.dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang.
(2)Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-selamanya dua puluh tahun.

12.Pasal 479 l.
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

13.Pasal 479 m.
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

14.Pasal 479 n.
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang Membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan, pidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

15.Pasal 479 o.
(1)Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun apabila perbuatan dimaksud Pasal 479 huruf 1, Pasal 479 huruf m, dan Pasal 479 huruf n itu:
a.dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama
b.sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat
c.dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu
d.Mengakibatkan luka berat bagi seseorang.
(2)Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

16.Pasal 479 p.
Barang siapa memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

17.Pasal 479 q.
Barang siapa di dalam pesawat udara, melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

18.Pasal 479 r.
Barang siapa di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tatatertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun.

Pasal IV
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 1976
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal I
1.Pasal 3
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memperluas berlakunya Pasal 3 Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu termasuk juga tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun di dalam pesawat udara Indonesia, tetapi pesawat tersebut berada di luar wilayah Indonesia.

2.Pasal 4 angka 4
Ketentuan ini dimaksudkan agar supaya peraturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku juga bagi setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana kejahatan penerbangan atau kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan.

Pasal II
Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah memberikan perumusan pengertian pesawat udara Indonesia " dalam penerbangan" dan "dalam dinas". Pesawat udara yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah pesawat udara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Penerbangan yang berlaku dan pada saat ini dalam Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan.
Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian pesawat udara Indonesia dalam pasal 95 a adalah pesawat udara yang didaftar di Indonesia termasuk pula dalam pengertian ini pesawat udara asing yang disewa tanpa awak dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia.
Yang dimaksud dengan penguasa yang berwenang dalam Pasal 95 b adalah pejabat Pemerintah setempat yang mempunyai kewenangan untuk mengambil alih penguasaan atas pesawat beserta isinya dari captain pesawat hingga pejabat yang berwenang dari Pemerintah di bidang perhubungan udara tiba, untuk mengambil alih penguasaan atas pesawat beserta isinya.

Pasal III
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menambah Bab baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setelah Bab XXIX tentang Kejahatan Pelayaran, yaitu Bab XXIX A tentang Kejahatan Penerbangan dan kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan yang terdiri dari Pasal 479 huruf a sampai dengan Pasal 479 huruf r.

1.Pasal 479 a.
Yang dimaksudkan dengan bangunan adalah fasilitas penerbangan yang digunakan untuk keamanan dan pengaturan lalu lintas udara seperti terminal, bangunan, menara, rambu udara, penerangan, landasan serta fasilitas-fasilitas lainnya, termasuk bangunannya maupun instalasinya.

2.Pasal 479 b.
Cukup jelas

3.Pasal 479 c.
Yang dimaksud dengan tanda atau alat adalah fasilitas penerbangan yang digunakan oleh atau bagi pesawat udara untuk secara aman dapat mendarat atau tinggal landas (take off) seperti tanda atau alat landasan (runway-marking) termasuk garis di tengah landasan (runway- counterline-marking), tanda penunjuk/kordinat landasan (runway-designation-marking), tanda ujung landasan (runway-threshold-marking) dan tanda adanya rintangan landasan (obstacle-marking) termasuk lampu tanda pemancar radio, lampu tanda menara lalu lintas udara dan lampu tanda gedung setasiun udara dan lain sebagainya.
Pengertian "memasang tanda atau alat yang keliru" dapat juga berupa perbuatan pemasangan yang keliru daripada alat atau tanda yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.

4.Pasal 479 d.
Cukup jelas

5.Pasal 479 c.
Pesawat udara dalam pasal ini ialah pesawat udara yang berada di darat yaitu tidak dalam penerbangan atau masih dalam persiapan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu.

6.Pasal 479 f.
Cukup jelas

7.Pasal 479 g.
Cukup jelas

8.Pasal 479 h.
Cukup jelas

9.Pasal 479 i.
Cukup jelas

10.Pasal 479 j.
Ketentuan pasal ini mengatur tindak pidana kejahatan penerbangan yang lazim dikenal dengan nama "pembajakan pesawat udara".

11.Pasal 479 k.
Syarat-syarat yang tercantum dalam ayat (1) sub a sampai dengan f merupakan syarat-syarat alternatip bagi pemberatan pidana dari pidana yang. dimaksud dalam Pasal 479 huruf i dan Pasal 479 huruf j.

12.Pasal 479 l.
Cukup jelas

13.Pasal 479 m.
Cukup jelas

14.Pasal 479 n.
Cukup jelas

15.Pasal 479 o.
Pasal ini adalah pemberatan dari tindak pidana Pasal 479 huruf 1, m, dan n. Syarat-syarat yang tercantum dalam ayat (1) sub a, b, c dan d merupakan syarat-syarat alternatip bagi pemberatan pidana dari pidana yang dimaksud dalam huruf l, m, dan n.

16.Pasal 479 p.
Yang diatur oleh pasal ini adalah tindakan yang sering terjadi seperti pemberitahuan adanya ancaman bom lewat telepon atau alat komunikasi lainnya.

17.Pasal 479 q.
Perbuatan yang dapat membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan adalah perbuatan yang nyata-nyata membahayakan keamanan penerbangan seperti membuka pintu darurat atau pintu utama, merusak alat-alat pelampung atau alat-alat penyelamat lainnya.

18.Pasal 479 r.
Yang dimaksud dalam pasal ini dengan perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketertiban, dan tatatertib (disiplin) dalam pesawat udara adalah dengan sengaja mabuk-mabukan, membuat onar, kegaduhan dan lain sebagainya.

Pasal IV
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]