Undang-undang tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi.

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari:
(2)Jumlah anggota dewan termaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat diubah dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) jo. ayat (1) b Undang-undang No. I tahun 1957 jo. Undang-undang No. 37 tahun 1957.
(3)Dewan Pemerintah Daerah terdiri dari sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang anggota, tidak terhitung kepala Daerahnya.

BAB II.
TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN
KEWAJIBAN DAERAH.

Pasal 4
(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1957, urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah tersebut dalam pasal 1 meliputi segala urusan yang telah dimiliki Daerah-daerah lama yang meliputinya sebelum Daerah-daerah atau bahagian-bahagian dari Daerah-daerah ini dibentuk menjadi Daerah tingkat II menurut Undang-undang ini, kecuali urusan-urusan yang sewajarnya terletak dalam bidang urusan rumah tangga Daerah tingkat I atau urusan Pemerintah Pusat.
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, segala urusan-urusan bekas Swapraja atau bekas Swapraja-swapraja/Swapraja-swapraja tidak sejati yang termasuk dalam suatu Daerah yang dimaksud dalam pasal 1, menjadi urusan dari Daerah yang bersangkutan, kecuali urusan-urusan yang menurut peraturan-peraturan yang masih berlaku merupakan urusan Pemerintah Pusat dan urusan-urusan yang sewajarnya terletak dalam bidang urusan Pemerintah Pusat atau urusan Daerah tingkat atasan.
(3)Urusan-urusan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) untuk jelasnya dapat dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III.
TENTANG HALHAL YANG BERSANGKUTAN DENGAN
PENYERAHAN KEKUASAAN, CAMPUR TANGAN DAN
PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH.

Pasal 5
Tentang pegawai-pegawai Daerah.

(1)Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai Daerah termaksud dalam pasal 53 Undang-undang No. 1 tahun 1957, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, setelah mendengar Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah yang berkepentingan, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:
a.diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah;
b.diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Daerah.
(2)Dengan mengingat peraturan-peraturan yang ada mengenai pegawai-pegawai Negara, maka dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diserahkan atau diperbantukan kepada Daerah.
(3)Pemindahan pegawai Negara yang diperbantukan kepada Daerah ke daerah swatantra yang lain, diatur oleh Menteri yang bersangkutan, sesudah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang berkepentingan.
(4)Penempatan dan pemindahan pegawai Negara yang diperbantukan kepada Daerah di dalam wilayah Daerahnya, diatur oleh Dewan Pemerintah Daerah dan diberitahukan kepada Menteri yang bersangkutan.
(5)Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ketentuan dalam ayat (1) sub b di atas diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah.
(6)Kenaikan gaji berkala, pemberian istirahat, baik istirahat tahunan, istirahat besar maupun istirahat karena sakit, hamil dan sebagainya dari pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Daerah diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negara dan diberitahukan kepada Menteri yang bersangkutan.

Pasal 6
Tentang hal tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.

(1)Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah, yang dibutuhkan oleh Daerah untuk memenuhi tugas kewajibannya menurut Undang-undang ini, diserahkan kepada Daerah dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya.
(2)Barang-barang inventaris, dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah diserahkan kepada Daerah dalam hak milik.
(3)Segala hutang-piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada Daerah, mulai saat penyerahan tersebut menjadi tanggungan Daerah, dengan ketentuan, bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.
(4)Untuk menyelenggarakan tugas kewajiban Daerah, kementerian yang bersangkutan menyerahkan kepada Daerah, sejumlah uang yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan, sekedar perbelanjaan yang dimaksud sebelum urusan yang bersangkutan diselenggarakan oleh Daerah, termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan.

BAB IV.
KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 7
(1)Pemerintah Daerah dari Daerah-daerah yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Pembentukan ini, yang wilayahnya meliputi wilayah yang sama dengan Daerah-daerah yang dibubarkan pada saat mulai berlakunya Undang-undang Pembentukan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (lama) yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, sampai tersusun Pemerintah Daerah menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957.
(2)Menteri Dalam Negeri menentukan menurut keadaan dalam jangka waktu selekas mungkin, apabila dapat dilakukan pemilihan umum anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1956 dalam Daerah-daerah dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
(3)Setelah terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) di atas selesai, dijalankan ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam pasal 74 ayat (3) dan ayat (4) sub b Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Pasal 8
(1)Pemerintah Daerah dari Daerah-Daerah (lama) yang dibubarkan mulai saat berlakunya Undang-undang Pembentukan ini, yang bagian-bagian wilayahnya dibentuk menjadi beberapa Daerah-daerah tingkat II dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang ini, untuk sementara waktu terus melakukan tugasnya menyelesaikan penyerahan tugas-tugas pegawai-pegawai, barang-barang inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak, perusahaan-perusahaan, hutang piutang dan lain-lainnya pada Pemerintah Daerah-daerah tingkat II (baru) yang bersangkutan (2) Penyerahan yang dimaksud dalam ayat (1) harus telah selesai selambat-lambat dalam 3 bulan sejak dilakukan penunjukan penguasa-penguasa dalam Daerah-daerah tingkat II (baru) yang bersangkutan yang termasuk dalam wilayah Daerah (lama) yang dibubarkan dengan Undang-undang ini, sesudah mana Pemerintah Daerah-daerah yang dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan bubar.
(3)Apabila penyerahan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas belum selesai dalam jangka waktu 3 bulan yang telah ditentukan itu, penyerahan selanjutnya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
(4)Pemisahan pegawai-pegawai, barang-barang bergerak dan tidak bergerak, perusahaan-perusahaan, hutang-piutang dan lain-lainnya seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri yang bersangkutan dengan mengingat asal usul, tempat kedudukan pegawai-pegawai, letak barang-barang yang disarankan dan kebutuhan masing-masing Daerah.

Semua peraturan-peraturan Daerah-daerah Swatantra/Swapraja/Swapraja tidak sejati, yang dibubarkan mulai saat Undang-undang Pembentukan ini, begitu pula peraturan-peraturan daerah lainnya termasuk juga "Keuren en Reglementen van Politie" dan peraturan-peraturan yang ditetapkan penguasa setempat yang berwenang, sepanjang peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, sejak berlakunya Undang-undang ini, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan Daerah dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh yang bersangkutan.

Pasal 11
Semua pegawai yang dahulu diangkat oleh Daerah Swatantra/Swapraja/Swapraja tidak sejati, yang dibubarkan mulai saat berlakunya Undang-undang Pembentukan ini, sepanjang mengenai urusan-urusan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah menurut Undang-undang ini, menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan.

(1)Mulai saat berlakunya Undang-undang ini, maka peraturan "Zelfbestuursregelen 1938" dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 529 sepanjang mengenai bentuk dan susunan serta tugas, wewenang, hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi bagi bekas Daerah-daerah Swapraja/Swapraja tidak sejati, yang wilayahnya masing-masing atau bersama-sama telah dibentuk menjadi Daerah Swatantra dengan Undang-undang Pembentukan ini.
(2)Kedudukan hukum bekas Kepala-kepala Swapraja/Swapraja tidak sejati yang wilayahnya masing-masing atau bersama-sama dibentuk menjadi Daerah tingkat II menurut Undang-undang ini akan diatur oleh Menteri Dalam Negeri.
(3)Sambil menunggu pengaturan oleh Menteri Dalam Negeri dimaksud dalam ayat (2), bekas Kepala-kepala Swapraja/Swapraja tidak sejati melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh Daerah tingkat II yang meliputinya.
(4)Tugas-tugas dalam wilayah bekas Swapraja/Swapraja tidak sejati, yang masing-masing atau bersama-sama telah dibentuk menjadi Daerah tingkat II dengan Undang-undang Pembentukan ini, sekedar belum diatur dalam Undang-undang Pembentukan ini ataupun dalam peraturan perundangan lain, terus dijalankan oleh pejabat yang bersangkutan ataupun penggantiannya yang sah, yang melaksanakan tugas-tugas tersebut hingga saat berlakunya Undang-undang Pembentukan ini, sampai diadakan ketentuan lain oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 14
(1)Dalam hal belum terlaksana pembentukan Daerah-daerah tingkat I di Sulawesi, untuk sementara waktu sejak mulai berlakunya Undang-undang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II ini, segala tugas, wewenang, hak dan kewajiban Daerah tingkat I terhadap Daerah-daerah tingkat II berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957, dijalankan oleh penguasa yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.
(2)Untuk membantu penguasa dalam menjalankan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya, penguasa tersebut dapat didampingi oleh suatu Dewan Penasehat yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, terdiri dari sebanyak-banyaknya 7 orang, yang dipandang dapat mencerminkan aliran-aliran masyarakat didaerahnya.
(3)Dewan Penasehat memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada penguasa mengenai segala urusan pemerintahan dalam wilayahnya.
(4)Apabila Dewan Penasehat tidak dapat mengambil keputusan tentang sesuatu hal yang dikemukakan kepadanya, maka masing-masing anggota dapat memberikan pertimbangannya sendiri kepada penguasa.
Segala nasehat atau pertimbangan Dewan Penasehat atau masing-masing anggota-anggotanya bersifat tidak mengikat.
(5)Honorarium Dewan Penasehat ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-Undang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi".

Pasal 17
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang diundangkan.

Agar supaya orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 4 Juli 1959
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.
Diundangkan
pada tanggal 4 Juli 1959
Menteri kehakiman,

G.A. MAENGKOM.

Menteri Dalam Negeri,

SANOESI HARDJADINATA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Tidak diberikan penjelasan, karena cukup jelas.

Termasuk dalam Lembaran Negara No. 74 tahun 1959

Diketahui:
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM.


[tulis] » komentar « [baca]