Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 57) tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang.

Pasal I

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 4, 5 dan 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat II, termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara tahun 1956 No. 55, 56 dan 57) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan beberapa perubahan dan tambahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

(1)Pemerintah:
(2)Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka tempat kedudukan pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (1), atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah tingkat I Sumatera Selatan, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam wilayah Daerah yang bersangkutan.
(3)Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintah Daerah seperti tersebut dalam pasal 1, untuk sementara waktu oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 4
(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1957, Dewan Perwakilan Rakyat:
(2)Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah terdiri dari sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang dengan ketentuan bahwa dalam jumlah tersebut tidak termasuk Kepala Daerah anggota-Ketua D.P.D.

BAB II.
TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN KEWAJIBAN DAERAH.

(1)Daerah mengatur dan mengurus urusan-urusan:
1.pekerjaan umum,
2.kesehatan,
3.kehewanan,
4.pertanian,
5.perikanan darat,
6.sosial, dan
7.perindustrian kecil.
1 s/d 7 yang diserahkan oleh Daerah tingkat I Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan sebahagian urusan yang bersangkutan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah tingkat I Sumatera Selatan.
(2)Bilamana timbul kesulitan dalam pelaksanaan ketentuan termaksud dalam ayat (1) di atas Pemerintah Pusat mengambil tindakan-tindakan seperlunya.

Pasal 7
Sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957, urusan rumah-tangga Daerah dimaksud dalam pasal 6 dengan Peraturan Pemerintah ditambah dengan urusan-urusan lain yang masih ada dalam tangan Pemerintah Pusat, antara lain ditambah pula dengan urusan-urusan yang mengenai:
1.urusan agraria,
2.perburuhan,
3.penerangan,
4.pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

Pasal 8
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 6 dan 7 di atas, maka Pemerintah Daerah dengan mengingat ketentuan yang dimaksud dalam pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1957 berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal termasuk kepentingan Daerahnya, yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat I Sumatera Selatan, kecuali apabila kemudian oleh peraturan-perundingan yang lebih tinggi tingkatannya diadakan ketentuan lain.

Peraturan-peraturan Daerah, yang mengandung penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh penguasa-penguasa yang dimaksud dalam Undang-undang tentang peraturan umum pajak dan retribusi daerah.

Pasal 11
Apabila dalam "Algemene verordeningen" dahulu atau dalam peraturan Undang-undang lama lainnya terdapat kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepada daerah-daerah yang berhak mengatur rumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang desentralisasi Staatsblad 1903 No. 329 (sejak telah diubah dan ditambah) atau alat-alat perlengkapannya, sepanjang peraturan Undang-undang lama dimaksud kini masih berlaku, maka dengan mengingat ketentuan pasal 8 dan 9, kewenangan, hak, tugas dan kewajiban dimaksud dijalankan oleh Daerah atau alat-alat perlengkapannya, dengan pengertian, bahwa di mana misalnya terdapat kata-kata:
a."Stadsgemeente", "gemeente" atau "locale raad" harus di baca "Daerah" atau "Kotapraja";
b."raad" atau kata-kata majemuk dengan kata itu, harus dibaca "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah";
c." - bestuur" harus dibaca "Pemerintah Daerah";
d."college van B en", "college van gecommitteerden" atau "het dagelijks bestuur" harus dibaca "Dewan Pemerintah Daerah";
e."Burgemeester", atau "voorzitter van de - "harus dibaca "Dewan Pemerintah Daerah";
f.dan apabila ditunjuk penguasa-penguasa lain, harus dibaca "Dewan Pemerintah Daerah" atau "pegawai yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah".

BAB III.
TENTANG HAL-HAL YANG BERSANGKUTAN DENGAN
PENYERAHAN KEKUASAAN, CAMPUR TANGAN DAN
PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH.

Pasal 12
Tentang pegawai Daerah.

(1)Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai daerah, daerah yang termaksud dalam pasal 52, 53 dan 54 Undang-undang No. 18 tahun 1957 maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:
a.diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan;
b.diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Daerah yang bersangkutan.
(2)Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang ada tentang pegawai Negara, maka dengan Peraturan Pemerintah atau dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diangkat menjadi pegawai Daerah atau yang diperbantukan kepada Daerah.
(3)Penempatan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah di dalam lingkungan Daerahnya diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang bersangkutan, melalui Dewan Pemerintah Daerah tingkat I Sumatera Selatan.
(4)Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah dari sesuatu Daerah tersebut ke daerah swatantra lain, diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
(5)Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b di atas, diselenggarakan oleh Kementerian yang berwajib, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negara yang ada mengenai hal tersebut.

Pasal 13
Tentang tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.

(1)Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah yang dibutuhkan oleh Daerah untuk memenuhi tugas kewajibannya menurut Undang-undang ini, diserahkan kepada Daerah dalam milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya.
(2)Barang-barang inventaris dan barang bergerak lainnya, yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah, diserahkan kepada Daerah tersebut dalam hak milik.
(3)Segala hutang-piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada Daerah, mulai saat penyerahan tersebut menjadi tanggungan Daerah tersebut, dengan ketentuan, bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.
(4)Untuk penyelenggaraan tugas kewajiban Daerah, Kementerian yang bersangkutan c.q. Daerah tingkat I Sumatera Selatan menyerahkan kepada Daerah tersebut, sejumlah uang yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sekedar perbelanjaannya yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Daerah tersebut, termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan atau dalam anggaran belanja Daerah tingkat I Sumatera Selatan.

Pasal 14
Tentang dana-dana setempat.

Dana-dana setempat yang masih ada, dan dahulu diadakan khusus untuk menampung segala kebutuhan umum setempat, yang keuangannya tidak dipergunakan melulu untuk kepentingan persekutuan-persekutuan adat, oleh petugas Pemerintah Pusat yang berwenang diserahkan kepada Daerah yang bersangkutan, di mana dana-dana setempat itu berada.

BAB IV.
KETENTUAN PERALIHAN.

(1)Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan dari daerah-daerah lama yang bersangkutan sebelum pembentukannya menurut Undang-undang ini, yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi milik dan tanggungan Daerah-daerah yang bersangkutan.
(2)Segala hutang-piutang dari daerah-daerah lama yang bersangkutan sebelum pembentukannya menurut Undang-undang ini, yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi tanggungan dan urusan Daerah yang bersangkutan.
(3)Penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal-hal yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) dapat diminta kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 17
Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-daerah yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini, meletakkan keanggotaannya pada waktu pelantikan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 44).

BAB V.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 18
Pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini, maka segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan tata-usaha yang bertentangan dengan Undang-undang ini tidak berlaku lagi.

Pasal 19
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pembentukan Daerah tingkat II di Kotapraja di Sumatera Selatan".

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 26 Juni 1959
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

SARTONO.

Menteri Dalam Negeri,

SANOESI HARDJADINATA
Diundangkan
pada tanggal 4 Juli 1959
Menteri kehakiman,

G.A. MAENGKOM.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Penjelasan pasal demi pasal berkenaan dengan penjelasan umum di atas kiranya tidak perlu diadakan.

Termasuk Lembaran Negara tahun 1959 No. 73

Diketahui:
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM.


[tulis] » komentar « [baca]