BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas cakupan wilayah:
a.Kecamatan Parigi;
b.Kecamatan Cijulang;
c.Kecamatan Cimerak;
d.Kecamatan Cigugur;
e.Kecamatan Langkaplancar;
f.Kecamatan Mangunjaya;
g.Kecamatan Padaherang;
h.Kecamatan Kalipucang;
i.Kecamatan Pangandaran; dan
j.Kecamatan Sidamulih.
(2)Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Pangandaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Ciamis dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

Bagian Keempat
Ibu Kota

Pasal 7
Ibu Kota Kabupaten Pangandaran berkedudukan di Kecamatan Parigi.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8
Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Pangandaran mencakup urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan Pelantikan Penjabat Kepala Daerah

(1)Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pangandaran, dipilih dan disahkan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Kabupaten Pangandaran.
(2)Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengangkat Penjabat Bupati dari pegawai negeri sipil berdasarkan usul Gubernur Jawa Barat dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Jawa Barat untuk melantik Penjabat Bupati Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(5)Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Gubernur Jawa Barat melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati Pangandaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi dan pengisian perangkat daerah, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan fasilitasi pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
(2)Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14
(1)Bupati Ciamis bersama Penjabat Bupati Pangandaran mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dan Bupati Ciamis.
(2)Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati Pangandaran.
(3)Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Pangandaran.
(4)Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Pangandaran.
(5)Gubernur Jawa Barat mengoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Pangandaran.
(6)Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7)Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
a.barang milik Kabupaten Ciamis yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang berada dalam wilayah Kabupaten Pangandaran;
b.Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ciamis yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Pangandaran;
c.utang piutang Kabupaten Ciamis yang kegunaannya untuk Kabupaten Pangandaran menjadi tanggung jawab Kabupaten Pangandaran; dan
d.dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Pangandaran.
(8)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) tidak dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan oleh Bupati Ciamis, Gubernur Jawa Barat selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.
(9)Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN DANA

(1)Pemerintah Kabupaten Ciamis sesuai kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pangandaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Pangandaran pertama kali sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
(2)Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pangandaran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Pangandaran pertama kali sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(3)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Pangandaran.
(4)Apabila Kabupaten Ciamis tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Kabupaten Ciamis untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
(5)Apabila Provinsi Jawa Barat tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Provinsi Jawa Barat untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
(6)Penjabat Bupati Pangandaran menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Ciamis.
(7)Penjabat Bupati Pangandaran menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Jawa Barat.

Pasal 17
Penjabat Bupati Pangandaran berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18
(1)Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Pangandaran dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2)Pemerintah bersama Gubernur Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan/atau Gubernur Jawa Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Sebelum Bupati Pangandaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Pangandaran menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Ciamis sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Pangandaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Pangandaran harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Parigi adalah Desa Parigi, Desa Ciliang, Desa Cibenda, Desa Karangbenda, Desa Karangjaladri, Desa Cintaratu, Desa Cintakarya, Desa Selasari, Desa Parakanmanggu, dan Desa Bojong.
Huruf b
Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Cijulang adalah Desa Cijulang, Desa Cibanten, Desa Ciakar, Desa Kondangjajar, Desa Batukaras, Desa Kertajaya, dan Desa Margacinta.
Huruf c
Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Cimerak adalah Desa Cimerak, Desa Masawah, Desa Sindangsari, Desa Mekarsari, Desa Sukajaya, Desa Kertamukti, Desa Ciparanti, Desa Kertaharja, Desa Legokjawa, Desa Limusgede, dan Desa Batumalang.
Huruf d
Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Cigugur adalah Desa Cigugur, Desa Campaka, Desa Cimindi, Desa Bunisari, Desa Kertajaya, Desa Pagerbumi, dan Desa Harumandala.
Huruf e
Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Langkaplancar adalah Desa Langkaplancar, Desa Bangunjaya, Desa Pangkalan, Desa Bojongkondang, Desa Jayasari, Desa Karangkamiri, Desa Bojong, Desa Cimanggu, Desa Jadikarya, Desa Bangunkarya, Desa Sukamulya, Desa Jadimulya, Desa Mekarwangi, dan Desa Cisarua.
Huruf f
Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Mangunjaya adalah Desa Mangunjaya, Desa Kertajaya, Desa Sukamaju, Desa Sindangjaya, dan Desa Jangraga.
Huruf g
Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Padaherang adalah Desa Padaherang, Desa Pasirgelis, Desa Karangmulya, Desa Kedungwuluh, Desa Karangpawitan, Desa Cibogo, Desa Maruyungsari, Desa Panyutran, Desa Paledah, Desa Ciganjeng, Desa Bojongsari, Desa Sindangwangi, Desa Suka Nagara, dan Desa Karangsari.
Huruf h
Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Kalipucang adalah Desa Kalipucang, Desa Tunggilis, Desa Banjarharja, Desa Ciparakan, Desa Cibuluh, Desa Emplak, Desa Pamotan, Desa Bagolo, dan Desa Putrapinggan.
Huruf i
Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Pangandaran adalah Desa Pangandaran, Desa Babakan, Desa Pananjung, Desa Sukahurip, Desa Purbahayu, Desa Pagergunung, Desa Wonoharjo, dan Desa Sidomulyo.
Huruf j
Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Sidamulih adalah Desa Sidamulih, Desa Pajaten, Desa Kalijati, Desa Cikembulan, Desa Cikalong, Desa Sukaresik, dan Desa Kersaratu.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 4
Yang dimaksud "wilayah Kabupaten Ciamis" setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran adalah mencakup wilayah Kecamatan Ciamis, Kecamatan Cikoneng, Kecamatan Cijeungjing, Kecamatan Sadananya, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Cihaurbeuti, Kecamatan Panumbangan, Kecamatan Panjalu, Kecamatan Kawali, Kecamatan Panawangan, Kecamatan Cipaku, Kecamatan Jatinagara, Kecamatan Rajadesa, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Rancah, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Lakbok, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Pamarican, Kecamatan Cimaragas, Kecamatan Cisaga, Kecamatan Sindangkasih, Kecamatan Baregbeg, Kecamatan Sukamantri, Kecamatan Lumbung, dan Kecamatan Purwadadi.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000.
Yang dimaksud dengan "persetujuan pihak-pihak terkait" adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis, Wakil Bupati Cilacap dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Cilacap, Bupati Tasikmalaya dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tasikmalaya yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Pangandaran khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran harus disusun secara serasi dan terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Pangandaran dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penjabat Bupati Pangandaran diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat dengan pertimbangan Bupati Ciamis.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 11
Biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Pangandaran untuk pertama kali berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis dan bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam wilayah Kabupaten Pangandaran.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Ciamis yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Pangandaran diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.
Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Pangandaran diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Penyerahan aset dan dokumen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hibah" dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep.17/DPRD/2010 tanggal 22 Juni 2010 dan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 135/Kpts.338-Huk/2010 tanggal 29 Juni 2010.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 135/Kep.DPRD-19/2009 tanggal 28 Agustus 2009 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 130/Kep.942-Otdaksm/2010 tanggal 30 Juni 2010.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Daerah Induk/Provinsi Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru.
Ayat (5)
Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Daerah Induk/Provinsi Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]