Pasal I

Peraturan peraturan yang termaktub dalam "Undang-Undang Darurat No. 27 tahun 1957 tentang penagihan pajak Negara dengan surat paksa" ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan tambahan tambahan dan perubahan perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

(1)Surat paksa berkepala kata kata "Atas Nama Keadilan" serta memuat nama penanggung pajak, keterangan cukup tentang alasan alasan yang menjadi dasar penagihan, serta pula perintah membayar.
(2)Surat paksa mempunyai kekuatan yang sama seperti grosse dari putusan hakim dalam perkara perdata, yang tidak dapat di minta banding lagi pada hakim atasan.

Pasal 4
Yang berwenang untuk mengeluarkan surat paksa ialah pejabat yang ditunjuk sebagai demikian oleh Menteri Keuangan untuk pajak yang bersangkutan.

(1)Surat paksa diberitahukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa tersebut kepada penanggung pajak pribadi, di tempat tinggalnya atau dikantornya.
(2)Menyimpang dari ketentuan dalam ayat 1 maka pemberitahuan surat paksa:
a.terhadap badan hukum umum dilakukan kepada ketua atau salah seorang anggota pengurus (Direksi) pribadi, atau kepada ketua atau salah seorang dari Dewan Pengawas (Komisaris) pribadi, di tempat tinggalnya atau di tempat pengurus (Direksi) atau Dewan Pengawas (Komisaris) tersebut bersidang atau ber kantor;
b.terhadap badan lain dilakukan kepada salah seorang anggota pengurus pribadi atau di tempat tinggalnya atau, setelah pembubaran, kepada salah seorang dari pada yang membubar bereskan pribadi atau di tempat tinggalnya, atau di tempat kedudukan atau kantor badan tersebut;
c.terhadap perseroan firma atau perseroan komanditer dilakukan kepada salah seorang pesero pengurus atau, setelah pembubaran, kepada salah seorang dari pada yang membubar bereskan pribadi atau di tempat tinggalnya atau di kantor perseroan tersebut;
d.terhadap seorang yang meninggal dunia, hanya dalam waktu enam bulan setelah ia meninggal, dilakukan kepada salah seorang dari pada ahliwarisnya pribadi atau di tempat tinggalnya, kepada pelaksana surat wasiat pribadi atau di tempat tinggalnya atau kepada pelaku kuasa warisan pribadi atau di tempat tinggalnya.
Setelah lampau enam bulan dari meninggalnya maka surat paksa mengenai hutang pajak yang meninggal itu harus dibuat atas nama para ahli waris, tiap orang tersendiri pro rata parte sebagai penanggung pajak.
(3)Jika juru sita tidak menjumpai seseorang di tempat tinggalnya atau di tempat sidang, tempat kedudukan atau kantor seperti dimaksud dalam ayat ayat 1 dan 2, maka ia dengan segera datang pada Kepala Daerah Kabupaten atau Kepala Daerah Kotapraja atau pegawai yang ditunjuk oleh pejabat pejabat tersebut. Pejabat ini memberi tanda tangan dengan cuma cuma pada surat paksa tersebut dan salinannya sebagai tanda diketahuinya dengan menyebutkan tanggal dan menyampaikan salinannya kepada penanggung pajak atau seorang yang menggantinya untuk itu menurut ayat (2). Juru sita tersebut mencatat apa yang dilakukannya pada surat paksa serta pada salinan yang ditinggalkannya.
(4)Untuk melakukan ayat ayat yang baru lalu, maka yang dimaksud dengan tempat tinggal mengenai orang orang yang tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia yang dikenal ialah tempat kediamannya sesungguhnya.
(5)Pemberitahuan surat paksa terhadap orang yang di Indonesia tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal dan tidak pula mempunyai tempat kediaman yang dikenal, serta pula surat paksa terhadap badan atau perseroan yang masih ada atau yang telah dibubarkan, yang sepanjang pengetahuan tidak mempunyai kantor dan pengurus, pesero pengurus atau yang membubar bereskan dengan tempat tinggal atau tempat kediaman di Indonesia yang dikenal, dilakukan dengan menempelkan suatu salinan surat paksa tersebut pada pintu utama Inspeksi Keuangan dari tempat di mana surat paksa dikeluarkan.
Selain dari pada itu surat paksa tersebut dapat dimuat dalam Berita Negara serta pula dalam salah satu harian yang terbit di tempat tersebut di atas, dan jika di tempat tersebut di atas tidak diterbitkan harian, dalam salah satu harian yang berdekatan.

Pasal 7
(1)Jika pelaksanaan surat paksa harus dilakukan seluruhnya atau sebagian di luar wilayah jabatan pelaksana, maka ia minta dengan tertulis perantaraan teman sejawatnya yang di dalam wilayahnya pelaksanaan tersebut harus dilakukan.
(2)Pejabat yang diminta perantaraannya memberitahukan tindakan tindakan yang telah dilakukan dalam waktu dua kali dua puluh empat jam kepada pelaksana tersebut, dan kemudian hasil selanjutnya.
(3)Sanggahan terhadap pelaksanaan, juga dari pihak ketiga berdasarkan hak milik atas barang barang yang disita menurut pengakuannya, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri.
(4)Hakim Pengadilan Negeri memberitahukan dengan tertulis baik perselisihan yang terjadi maupun putusan tentang hal itu, kepada pelaksana dalam waktu dua kali dua puluh empat jam.

Pasal 8
Pelaksanaan surat paksa tidak dilanjutkan sebelum waktu dua puluh empat jam berlalu setelah surat paksa diberitahukan oleh juru sita menurut pasal 6.

BAB II.
SITA.

(1)Pada penyitaan barang tak gerak berita acara diumumkan dengan mengingat apakah barang tersebut telah atau tidak dimasukkan daftar berdasarkan "Ordonnantie op de Overschrijving van de eigendom van vaste goederen en het inschrijven van hypotheken op dezelve in Indonesie", dengan menyalin berita acara tersebut dalam daftar yang dimaksud pada pasal 50 "bepalingen omtrent de invoering van en de overgang tot de nieuwe wetgeving" ("Staatsblad" 1848 No. 10), atau dalam daftar yang disediakan untuk itu dikepaniteraan pengadilan Negeri, dalam kedua hal dengan menyebutkan jam, hari bulan dan tahun dalam waktu mana diminta pengumuman tersebut, sedangkan berturut turut pegawai pendaftaran atau panitera pengadilan menyebutkan jam, hari, bulan dan tahun tersebut pada berita acara asli yang diperlihatkan kepadanya.
(2)Selain dari pada itu juru sita minta kepada Pemerintahan Daerah Swatantra bersangkutan untuk mengumumkan seluasluasnya penyitaan itu menurut cara yang lazim di tempat itu.
(3)Penanggung pajak tidak boleh memindahkan hak, memberatkan atau menyewakan barang tak gerak yang disita mulai dari hari pengumuman berita acara tersebut.
(4)Perjanjian yang diadakan bertentangan dengan larangan ini, tidak dapat dipergunakan terhadap pelaksana.

Pasal 11
(1)Pelaksana menentukan, apakah penjualan barang yang di sita dilakukan dengan perantaraan suatu Kantor Lelang atau tergantung dari keadaan dilakukan oleh juru sita atau oleh seorang lain yang, cakap dan boleh dipercaya yang untuk itu ditunjuk oleh pelaksana yang bertempat tinggal di tempat di mana harus dilakukan penjualan tersebut atau disekitarnya.
(2)Tetapi jika penjualan seperti termaksud dalam ayat 1 harus dilakukan untuk melaksanakan surat paksa untuk membayar suatu jumlah uang yang berhak melebihi seribu rupiah, atau jika sekiranya barang yang disita tidak akan menghasilkan lebih dari seribu rupiah, maka penjualan tersebut tidak boleh dilaksanakan dengan perantaraan kantor lelang.
(3)Kantor Lelang, juru sita atau orang yang diserahi penjualan melaporkan dengan tertulis tentang hal penjualan tersebut kepada pelaksana.
(4)Penanggung pajak berhak untuk menentukan urutan menurut mana barang yang disita akan di jual.
(5)Jika hasil penjualan barang telah mencapai jumlah yang penagihannya sedang dilaksanakan ditambah dengan biaya pelaksanaannya, maka penjualan tersebut dihentikan dan sisa barang dikembalikan dengan segera kepada penanggung pajak.
(6)Penjualan barang gerak dilakukan setelah diumumkan pada waktunya menurut kebiasaan setempat; penjualan tersebut tidak boleh dilakukan sebelum hari ke 8 sesudah barang tersebut disita.
(7)Jika serentak dengan barang gerak disita barang tak gerak, dan barang gerak itu tidak akan lekas rusak, maka penjualannya akan dilakukan serentak, dengan mengingat urutan, tetapi dalam hal ini hanya setelah diadakan dua kali pengumuman berturut turut dan berselang lima belas hari.
(8)Jika hanya barang tak gerak yang disita, maka cara cara yang disebut dalam ayat 7 dipergunakan untuk penjualan.
(9)Penjualan barang tak gerak yang melebihi nilai uang tiga ribu rupiah akan diumumkan satu kali, selambat lambatnya empat belas hari sebelum hari penjualan, dalam harian di tempat penjualan dan di mana tidak ada harian demikian, dalam harian di tempat yang berdekatan.
(10)Hak orang yang disita atas barang tak gerak yang di jual, berpindah ke tangan pembeli yang tawarannya diterima, segera setelah ia memenuhi syarat syarat pembelian. Kepadanya akan diberikan surat keterangan tentang memenuhi syarat syarat tersebut oleh kantor lelang atau orang yang ditugaskan penjualan tersebut.
(11)Jika orang yang disita menolak untuk meninggalkan barang tak gerak tersebut, maka hakim Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah tertulis kepada seorang yang berhak melaksanakan surat juru sita untuk berusaha supaya barang tersebut ditinggalkan dan dikosongkan oleh yang disita dengan keluarganya serta barang miliknya, dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri atau pegawai lain yang ditunjuk oleh hakim, jika perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara.

(1)Sanggahan penanggung pajak terhadap pelaksanaan, baik dalam hal penyitaan barang gerak maupun penyitaan barang tak gerak, harus diajukan olehnya, baik secara tertulis maupun dengan lisan, kepada hakim Pengadilan Negeri yang akan menyuruh mencatatnya jika sanggahan tersebut dilakukan dengan lisan.
(2)Perkara tersebut kemudian diajukan dalam sidang Pengadilan Negeri pada hari sidang yang terdekat untuk diputus setelah diadakan pemeriksaan atau dilakukan panggilan selayaknya terhadap pihak pihak yang bersangkutan.
(3)Sambil menunggu putusan hakim sanggahan tersebut menunda lanjutan pelaksanaan.
(4)Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenarannya ketetapan pajak, sekedar mengenai ketetapan pajak itu diperkenankan bandingan kepada Majelis Pertimbangan Pajak menurut peraturan pajak yang bersangkutan.

Pasal 14
(1)Ketentuan ketentuan dalam pasal 13 berlaku juga dalam hal seorang pihak ke tiga menyanggah pelaksanaan berdasarkan pengakuan hak miliknya atas barang yang disita itu.
(2)Terhadap putusan yang dijatuhkan menurut pasal ini dan pasal 13 berlaku peraturan umum mengenai bandingan.

BAB III.
PENYANDERAAN.

Penyanderaan dapat diperintahkan untuk waktu selama lamanya enam bulan, jika uang yang terhutang menurut surat paksa berjumlah lima ribu rupiah atau kurang; selama lamanya satu tahun, jika uang tersebut berjumlah lebih dari pada lima ribu rupiah.

Pasal 17
(1)Perintah untuk menyanderakan diberitahukan oleh juru sita kepada penanggung pajak sesuai dengan apa yang ditentukan pada pasal 6 dan 7.
(2)Lanjutan pelaksanaan perintah itu tidak dilakukan sebelum lampau dua minggu setelah pemberitahuan perintah diterima oleh penanggung pajak. Kepala Daerah Swatantra tingkat I, dalam wilayah siapa terletak tempat tinggal atau tempat kediaman sesungguhnya dari penanggung pajak, berwenang untuk memerintahkan pelaksanaan segera dengan putusan yang beralasan, jika ia memandang perlu untuk kepentingan umum, tetapi tidak dalam dua puluh empat jam setelah surat perintah diberitahukan.
(3)Penanggung pajak tidak boleh disanderakan
1.di tempat ibadah selama ibadah itu dilakukan;
2.di tempat sidang resmi selama sidang itu diadakan;
3.di bursa selama waktu bursa;
4.di tempat pemilihan umum selama waktu pemilihan umum.

Pasal 18
(1)Penyanderaan dilaksanakan oleh juru sita, dibantu oleh dua orang saksi penduduk Indonesia yang telah mencapai usia dua puluh satu tahun dan oleh juru sita dikenal sebagai orang yang boleh dipercaya.
(2)Penanggung pajak yang tidak mengajukan sanggahan menurut cara yang ditentukan pada pasal 20 atau sanggahannya ditolak segera dimaksukkan oleh juru sita ke dalam penjara yang telah ditentukan untuk penyanderaan di tempat penahanan itu, dan jika di tempat itu tidak terdapat penjara yang sedemikian, ke dalam penjara yang sedemikian di suatu tempat yang berdekatan.
(3)Jika terjadi perlawanan, maka juru sita dapat minta pertolongan polisi setempat.
(4)Juru sita membuat berita acara dari apa yang telah dilakukannya.
Saksi saksi, yang namanya, pekerjaan dan tempat tinggalnya disebut dalam berita acara itu, ikut menanda tangani berita acara tersebut serta salinan salinannya.
(5)Salinan berita acara dan perintah untuk menyanderakan diberikan kepada kepala penjara.

(1)Penanggung pajak dapat mengajukan sanggahan terhadap perintah penyanderaan karena dianggapnya tidak sah. Sanggahan ini diberitahukannya secara tertulis kepada hakim Pengadilan Negeri.
(2)Jika penanggung pajak tidak dapat menulis, ia akan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatannya kepada hakim Pengadilan Negeri yang akan mencatatkan atau menyuruh mencatatkan hal ini.
(3)Perkara tersebut diajukan oleh hakim Pengadilan Negeri dalam sidang pada hari sidang yang terdekat dan kemudian diberi putusan menurut kebijaksanaan, jika perlu setelah mendengar penanggung pajak dan pelaksana.
(4)Ketentuan ketentuan dalam pasal 13 ayat 4 dan pasal 14 ayat 2 berlaku pula dalam hal ini.
(5)Penanggung pajak yang tidak mengajukan sanggahan menurut ketentuan disebut pada ayat 1, tidak kehilangan haknya untuk meminta pembatalan penyanderaan yang telah dilaksanakan.
Permintaan ini diajukan secara tertulis kepada hakim Pengadilan Negeri dengan perantaraan kepala penjara.

Pasal 21
(1)Penanggung pajak yang disanderakan dengan sah, dilepaskan dengan mutlak:
1.apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam perintah penyanderaan itu telah lampau;
2.atas perintah Kepala Daerah Swatantra tingkat I, jika pejabat tersebut, setelah mempertimbangkan lebih lanjut, mendapatkan alasan untuk mencabut izin penyanderaan itu;
3.dengan persetujuan pelaksana;
4.karena dibayarnya jumlah hutang menurut surat paksa serta biaya pelaksanaan, termasuk yang dimaksud dalam pasal 19.
(2)Dalam hal hal dimaksud pada sub 2, 3 dan 4 pelaksana memberitahukan dengan segera kepada kepala penjara alasan melepaskannya.

Walaupun telah dilakukan penyanderaan, harta benda penanggung pajak tetap jadi tanggungan jumlah hutang menurut surat paksa serta biaya pelaksanaannya.

BAB IV.
PERATURAN PERALIHAN.

Pasal 24
Di daerah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, di mana Undang-Undang tentang Pokok pokok Pemerintahan Daerah No. 1 tahun 1957 belum dilaksanakan, maka wewenang Kepala Daerah Swatantra tingkat I dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilaksanakan oleh Gubernur.

BAB V.
KETENTUAN PENUTUP.

(1)Surat paksa yang telah dikeluarkan sebelum tanggal berlakunya Undang-Undang Darurat No. 27 tahun 1957 dan yang belum diberitahukan dilaksanakan menurut peraturan yang dimuat dalam Undang-Undang ini.
(2)Surat paksa yang telah dikeluarkan sebelum tanggal berlakunya Undang-Undang Darurat No. 27 tahun 1957 dan yang telah diberitahukan akan tetapi belum diadakan penyitaan, dilaksanakan lebih lanjut menurut peraturan yang dimuat dalam Undang-Undang ini.
(3)Surat paksa yang telah dikeluarkan sebelum tanggal berlakunya Undang-Undang Darurat No. 27 tahun 1957 dan yang telah diberitahukan serta diadakan penyitaan, dilaksanakan lebih lanjut menurut peraturan yang dipergunakan sebelum Undang-Undang Darurat No. 27 tahun 1957 tersebut berlaku.

Pasal 28
Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan peraturan yang perlu untuk melaksanakan Undang-Undang ini.

Pasal II.
(1)Undang-Undang ini dapat dinamakan "Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa".
(2)Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 26 Juni 1959
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

SARTONO.

Menteri Keuangan,

SOETIKNO SLAMET.
Diundangkan,
pada tanggal 4 Juli 1959
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM.

[tulis] » komentar « [baca]