Pelaksanaan SNPEM mengacu pada:
a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
b.Rencana Tata Ruang Wilayah;
c.Rencana Kehutanan Tingkat Nasional; dan
d.Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 4
Dalam rangka pelaksanaan SNPEM dibentuk Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Nasional.

(1)Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas sebagai berikut:
a.memberikan arahan dalam penyusunan kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pengelolaan mangrove;
b.menetapkan kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pengelolaan mangrove.
(2)Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bertugas sebagai berikut:
a.menyusun kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pengelolaan mangrove;
b.mengoordinasikan pelaksanaan SNPEM yang menyangkut perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan sosialisasi; dan
c.mengoordinasikan penyiapan dukungan pembiayaan/anggaran untuk pelaksanaan SNPEM.

Pasal 7
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional, Ketua Pelaksana membentuk Kelompok Kerja Mangrove Tingkat Nasional.

Pasal 8
(1)Tim Koordinasi Nasional menyampaikan laporan kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2)Tim Koordinasi Nasional mengadakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.
(3)Tim Koordinasi Nasional dapat mengundang dan/atau meminta pendapat dari instansi pemerintah terkait dan/atau pihak lain yang dianggap perlu
(1)Dalam melaksanakan SNPEM di kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Tingkat Kabupaten/Kota dan membentuk Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Tingkat Kabupaten/Kota.
(2)Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Tingkat Kabupaten/Kota, Ketua Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Tingkat Kabupaten/Kota membentuk Kelompok Kerja Mangrove Tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 11
Hubungan kerja antara Tim Koordinasi Tingkat Nasional, Tim Koordinasi Tingkat Provinsi, dan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota bersifat koordinatif dan konsultatif.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


Lampiran

PEDOMAN STRATEGI NASIONAL
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

A.Arah Kebijakan

Arah kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove ditetapkan sebagai berikut:
1.Pengendalian pemanfaatan dan konversi ekosistem mangrove dengan prinsip keestarian (no net loss).
2.Peningkatan fungsi ekosistem mangrove dalam perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan garis pantai dan sumberdaya pesisir serta peningkatan produk yang dihasilkan sebagai sumber pendapatan bagi negara dan masyarakat.
3.Pengelolaan ekosistem mangrove sebagai bagian integral dan pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) terpadu.
4.Komitmen politik dan dukungan kuat pemerintah, pemerintah daerah, dan para pihak.
5.Koordinasi dan kerjasama antar instansi dan para pihak terkait secara vertikal dan horizontal untuk menjamin terlaksananya kebijakan strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove.
6.Pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat untuk meningkatkan dan melestarikan nilai penting ekologis, ekonomi dan sosial budaya, guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
7.Peningkalan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban pengelolaan ekosistem mangrove sesuai dengan kondisi dan aspirasi lokal.
8.Pengembangan riset, iptek dan sistem informasi yang diperlukan untuk memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.
9.Pengelolaari ekosistem mangrove melalui pola kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dengan dukungan lembaga dan masyarakat internasional, sebagai bagian dan upaya mewujudkan komitmen lingkungan global.

B.Asas

Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove menganut asas:
1.Transparansi, yaitu bisa diakses oleh semua pihak dan terbuka untuk ditinjau ulang.
2.Partisipatif, yaitu mengakomodasi semua komitmen politik negara, komitmen lokal dan akomodatif bagi semua pihak serta isinya dapat diterapkan secara partisipatif untuk mewujudkan pengelolaan yang efektif dan efisien 3. Akuntabilitas, yaitu disosialisasikan kepada publik dan dikaji secara menyeluruh, ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan.
4.Responsif, yaitu mampu mengantisipasi perubahan komitmen lokal, nasional, dan global terhadap ekosistem mangrove.
5.Efisien, yaitu mempunyai kemampuan untuk menserasikan kebijakan (Pusat dan Daerah) dengan menganut asas harmonis hubungan horizontal, vertikal dan diagonal.
6.Efektif, yaitu dapat dilaksanakan tepat sasaran oleh para pihak baik pemangku kepentingan maupun masyarakat atas dasar kerjasama yang harmonis.
7.Berkeadilan, yaitu mampu memberikan manfaat sesuai dengan tanggung jawab para pihak dengan memperhatikan asas kesetaraan untuk memperoleh kemakmuran bersama.

C.Visi

Terwujudnya pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

D.Misi

1.Melakukan konservasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove pada kawasan lindung dan kawasan budidaya.
2.Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove.
3.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatkan nilai manfaat sumberdaya mangrove dan pemanfaatan ekosistem mangrove yang bijak.
4.Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove.
5.Menegakkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan ekosistem mangrove.

E.Sasaran

1.Tercapainva peningkatan kualitas dan kuantitas ekosistem mangrove pada kawasan lindung dan kawasan budidaya.
2.Tersedianya data dan informasi kondisi ekosistem mangrove di Indonesia yang handal, dipercaya, dan disepakati oleh para pihak.
3.Terciptanya kesamaan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan, status, fungsi dan manfaat ekosistem mangrove.
4.Terciptanya peran masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove.
5.Tersedianya model-model pengelolaan ekosistem mangrove yang ramah lingkungan, berbasis masyarakat dan memberikan manfaat peningkatan pendapatan dan sosial ekonomi masyarakat.
6.Terlaksananya pemanfaatan ekosistem mangrove berkelanjutan yang sesuai dengan iptek dan kearifan lokal.
7.Terciptanya mekanisme kerja yang sinergis antar para pihak dalam pengelolaan ekosistem mangrove.
8.Terciptanya koordinasi dan integrasi program antar para pihak yang terkait dalam pengelolaan ekosistem mangrove.
9.Tercapainya peningkatan kapasitas institusi pusat, daerah dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove.
10.Terakomodasikannya ekosistem mangrove dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
11.Terlaksananya penegakan hukum dalam pengelolaan ekosistem mangrove.


[tulis] » komentar « [baca]