BAB I
KETENTUAN UMUM

Pelayanan angkutan kereta api yang digunakan untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik harus memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4
(1)Penetapan penyelenggara kewajiban pelayanan publik dilaksanakan melalui pelelangan umum.
(2)Pelaksanaan pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
(3)Menteri menetapkan badan usaha pemenang pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai penyelenggara kewajiban pelayanan publik.
(4)Dalam hal pelelangan umum tidak dapat dilaksanakan, Menteri menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik.
(5)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lambat pada akhir Januari.

(1)Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik yang sudah ditetapkan dalam APBN digunakan sebagai dasar untuk membuat kontrak dengan Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian yang akan melaksanakan kewajiban pelayanan publik.
(2)Kontrak dengan Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian ditandatangani segera setelah diterbitkannya DIPA.
(3)Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat:
a.kinerja angkutan;
b.tata cara pembayaran jasa pelaksanaan penugasan;
c.kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk penagihan dari badan usaha;
d.jangka waktu pelaksanaan penugasan;
e.mekanisme verifikasi pelaksanaan penugasan;
f.hak dan kewajiban para pihak;
g.penyelesaian perselisihan dan sanksi; dan
h.ketentuan mengenai keadaan memaksa.

Bagian Kedua
Subsidi Angkutan Perintis Perkeretaapian

Pasal 7
(1)Dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, Pemerintah menyelenggarakan subsidi angkutan perintis yang dioperasikan dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya, tetapi secara komersial belum menguntungkan.
(2)Dalam hal masyarakat dinilai belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana angkutan perintis perkeretaapian, Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan menetapkan tarif angkutan perintis perkeretaapian.
(3)Selisih antara biaya operasi dengan pendapatan yang diperoleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam bentuk subsidi angkutan perintis.
(4)Menteri menetapkan komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan angkutan perintis perkeretapian oleh Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 8
Pelayanan angkutan kereta api yang digunakan untuk menyelenggarakan angkutan perintis perkeretaapian harus memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam rangka penyelenggaraan subsidi angkutan perintis perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pemerintah mengalokasikan anggaran dimaksud dalam APBN dan/atau APBN-P sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
(1)Alokasi anggaran subsidi penyelenggaraan angkutan perintis perkeretaapian yang sudah ditetapkan dalam APBN, digunakan sebagai dasar bagi Menteri untuk membuat kontrak dengan Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian yang akan melaksanakan angkutan perintis perkeretapiaan.
(2)Kontrak antara Menteri dengan Badan Usaha penyelenggara sarana Perkeretaapian ditandatangani pada awal tahun anggaran setelah diterbitkannya DIPA.
(3)Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
a.kinerja angkutan;
b.tata cara pembayaran jasa pelaksanaan penugasan;
c.kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk penagihan dari badan usaha;
d.jangka waktu pelaksanaan penugasan;
e.mekanisme verifikasi pelaksanaan penugasan;
f.hak dan kewajiban para pihak;
g.penyelesaian perselisihan dan sanksi; dan
h.ketentuan mengenai keadaan memaksa.

BAB III
BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Dalam hal tidak ada Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian milik negara melalui penugasan kepada BUMN penyelenggara prasarana perkeretaapian.

Pasal 14
(1)Dalam hal BUMN penyelenggara prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 belum terbentuk, Menteri menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk menyelenggarakan prasarana perkeretaapian milik negara.
(2)BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian yang menggunakan prasarana perkeretaapian milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membayar biaya penggunaan prasarana perkeretaapian dengan menyetorkannya ke Kas Negara.

Perawatan prasarana perkeretaapian milik negara dilakukan oleh Badan Usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerjasama.

Pasal 17
(1)Penetapan penyelenggara perawatan prasarana perkeretaapian milik negara dilaksanakan melalui pelelangan umum.
(2)Pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
(3)Menteri menetapkan badan usaha pemenang pelelangan umum sebagai penyelenggara perawatan prasarana perkeretaapian milik negara.
(4)Dalam hal pelelangan umum tidak dapat dilaksanakan, Menteri menugaskan BUMN penyelenggara prasarana perkeretaapian untuk melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara.
(5)Dalam hal belum terbentuk BUMN penyelenggara prasarana perkeretaapian, Pemerintah dapat menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara.
(6)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), disampaikan paling lambat pada akhir Januari.

Pasal 18
Dalam rangka penyelenggaraan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Pemerintah melalui Menteri menyediakan biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik negara yang dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-P sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Pemerintah melalui Menteri menugaskan BUMN penyelenggara prasarana perkeretaapian milik negara untuk melaksanakan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara.
(2)Dalam hal belum terbentuk BUMN penyelenggara prasarana perkeretaapian milik negara, maka Pemerintah dapat menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk melaksanakan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara.
(3)Penugasan pelaksanaan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat pada akhir Januari.

Pasal 21
Dalam rangka penyelenggaraan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pemerintah melalui Menteri menyediakan biaya pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara yang dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-P sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik dan subsidi angkutan perintis perkeretaapian, wajib melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan dimaksud.

Pasal 24
Pengawasan dan verifikasi terhadap penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik dan subsidi angkutan perintis perkeretaapian, penerimaan atas biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara, penyelenggaraan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian, dilakukan oleh Menteri.

(1)Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ditugaskan sebagai penyelenggara kewajiban pelayanan publik, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara untuk Tahun Anggaran 2012.
(2)Usulan besaran biaya pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Menteri paling lambat satu bulan setelah berlakunya Peraturan Presiden ini.
(3)Biaya untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai terlebih dahulu oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan menjadi kewajiban Pemerintah.
(4)Anggaran perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara Tahun 2012 dialokasikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pelaksana penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum milik negara yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian umum milik negara sampai dengan terbentuknya Badan Usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai pembiayaan atas pelayanan umum angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi, pembiayaan atas perawatan dan pengoperasian prasarana kereta api milik negara, serta biaya atas penggunaan prasarana kereta api milik Negara, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 30
Peraturan Presiden ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Mei 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]