BAB I
KETENTUAN UMUM

DJSN berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 4
DJSN mempunyai tugas:
a melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial;
b.mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional;
c.mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah.

DJSN berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial dan tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7
Susunan organisasi DJSN terdiri dari:
a.Anggota;
b.Sekretariat.

Pasal 8
(1)DJSN beranggotakan 15 (lima belas) orang yang terdiri atas:
a.5 (lima) orang dari unsur pemerintah, berasal dari departemen yang bertanggung jawab di bidang keuangan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan rakyat dan/atau bidang pertahanan dan keamanan;
b.6 (enam) orang dari unsur tokoh dan/atau ahli yang memahami dan memiliki keahlian di bidang asuransi, keuangan, investasi dan aktuaria;
c.2 (dua) orang dari unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha;
d.2 (dua) orang dari unsur organisasi pekerja/buruh.
(2)Susunan keanggotaan DJSN terdiri dari:
a.Ketua;
b.Ketua Komisi; dan
c.Anggota.
(3)DJSN dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota yang berasal dari unsur Pemerintah.
(4)Masa jabatan anggota DJSN adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Komisi Pengkajian dan Penelitian mempunyai tugas:
a.melakukan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan:
1.Penyesuaian masa transisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2.Standar operasional dan prosedur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3.Besaran iuran dan manfaat program jaminan sosial;
4.Penahapan kepesertaan dan perluasan program sistem jaminan sosial nasional;
5.Pemenuhan hak peserta dan kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
b.menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian kepada sidang pleno DJSN.

Pasal 11
Komisi Investasi dan Keuangan mempunyai tugas:
a.melakukan analisis perekonomian dan prospek investasi dana jaminan sosial nasional;
b.menyusun dan menyampaikan rekomendasi kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional kepada sidang pleno DJSN.

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, DJSN dibantu oleh Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil dengan tugas memberikan dukungan administrasi dan pelayanan operasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DJSN.
(2)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disetarakan dengan eselon II.a.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah menduduki pangkat Pembina Tingkat I (golongan ruang IV/b).
(4)Sekretaris DJSN berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua DJSN.
(5)Pengaturan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Persidangan

Pasal 14
(1)DJSN mengadakan sidang pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
(2)Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh semua anggota DJSN.
(3)Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua DJSN.
(4)Dalam hal Ketua DJSN berhalangan, sidang dipimpin oleh salah satu anggota yang ditunjuk oleh Ketua DJSN atau salah satu anggota dari unsur Pemerintah yang disepakati bersama oleh anggota lainnya.

(1)Sidang pleno DJSN harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DJSN yang mewakili 4 (empat) unsur.
(2)Dalam hal ketentuan pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sidang ditunda satu kali, dan apabila sidang kedua juga tidak terpenuhi, maka sidang ditunda selama 30 menit.
(3)Dalam hal sidang telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sidang dapat dilanjutkan dan sidang pleno DJSN dapat mengambil keputusan.
(4)Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
(5)Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 17
Untuk menjadi anggota DJSN, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a.warga negara Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
d.berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian setempat;
e.berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat menjadi anggota;
f.lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata 1 (satu);
g.memiliki keahlian di bidang jaminan sosial;
h.memiliki kepedulian terhadap bidang jaminan sosial;
i.tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Pasal 18
Ketua dan anggota DJSN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan

(1)Calon anggota DJSN dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Menteri teknis kepada Presiden.
(2)Calon anggota DJSN dari unsur tokoh dan/atau ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dapat mendaftarkan untuk pencalonan diri atau dicalonkan kepada panitia seleksi.
(3)Calon anggota DJSN dari unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/organisasi buruh diusulkan oleh organisasi di tingkat nasional yang bersangkutan kepada panitia seleksi.

Pasal 21
Persyaratan dan kelengkapan dokumen untuk pengajuan calon anggota DJSN ditetapkan lebih lanjut oleh panitia seleksi.

(1)Anggota DJSN diberhentikan dengan hormat, karena:
a.meninggal dunia;
b.permintaan sendiri;
c.sakit jasmani atau rohani terus menerus selama 12 bulan;
d.telah selesai masa tugasnya.
(2)Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua DJSN kepada Presiden.

Pasal 24
(1)Anggota DJSN diberhentikan tidak dengan hormat, karena:
a.dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
b.tiga kali berturut-turut melalaikan tugas dan kewajibannya.
(2)Kriteria melalaikan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut oleh DJSN.
(3)Sebelum anggota DJSN diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pemeriksaan oleh Tim yang dibentuk oleh Presiden atas usul Ketua DJSN.
(4)Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan kepada anggota DJSN yang bersangkutan.
(5)Anggota DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi kesempatan untuk membela diri dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan hasil pemeriksaan.
(6)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terbukti, maka Tim menyampaikan usulan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden.

Bagian Keempat
Penggantian Antar Waktu

Dalam hal penggantian anggota DJSN antar waktu dari unsur non-Pemerintah karena ketentuan Pasal 24, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), sekaligus melakukan penyeleksian calon anggota DJSN sesuai ketentuan pada Pasal 21 dan Pasal 22.

Bagian Kelima
Pembebastugasan

Pasal 28
Anggota DJSN harus dibebastugaskan karena:
a.dalam proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3)
b.dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka tidak pidana kejahatan;
sampai berakhirnya proses tersebut atau diterbitkannya keputusan pemberhentian anggota yang bersangkutan.

BAB VI
KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIPEKERJAKAN PADA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Pasal 29
(1)Pembinaan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada DJSN dilakukan oleh instansi induknya.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 30
Seluruh pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan fungsi dan tugas DJSN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesejahteraan rakyat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31
Menteri memfasilitasi pembentukan Sekretariat DJSN dan anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi DJSN sampai dengan berfungsinya semua kelengkapan Sekretariat DJSN sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


[tulis] » komentar « [baca]