BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perlu dilakukan percepatan pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, yang disebut dengan PLTSa, melalui Pengelolaan Sampah yang menjadi urusan pemerintah daerah:
  1. Provinsi DKI Jakarta;
  2. Kota Tangerang;
  3. Kota Tangerang Selatan;
  4. Kota Bekasi;
  5. Kota Bandung;
  6. Kota Semarang;
  7. Kota Surakarta;
  8. Kota Surabaya;
  9. Kota Makassar;
  10. Kota Denpasar;
  11. Kota Palembang; dan
  12. Kota Manado.
(2)Pemerintah daerah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf l dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sekitarnya dalam 1 (satu) daerah provinsi.
(3)Ketentuan mengenai pedoman kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
(1)Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan dengan pemerintah daerah provinsi sepanjang Pengelolaan Sampah menggunakan aset provinsi.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama.

(1)Percepatan pembangunan PLTSa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), gubernur atau wali kota dapat:
  1. menugaskan Badan Usaha Milik Daerah; atau
  2. melakukan kompetisi Badan Usaha.
(2)Ketentuan mengenai penugasan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan badan usaha milik daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetisi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah atau ketentuan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
(4)Dalam hal tidak ada Badan Usaha yang berminat atau tidak lulus seleksi dan tidak ada Badan Usaha Milik Daerah yang mampu untuk ditugaskan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan PLTSa, percepatan pembangunan PLTSa dapat dilakukan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas usulan gubernur atau wali kota.
(5)Penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah dibahas dan diputuskan dalam rapat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.
(6)Penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan setelah gubernur atau wali kota:
  1. mempunyai pra studi kelayakan;
  2. menyampaikan komitmen pengalokasian anggaran untuk biaya pengangkutan dan Biaya Layanan Pengolahan Sampah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  3. menyediakan lahan.

Pasal 7
(1)Badan Usaha Milik Daerah yang ditugaskan atau Badan Usaha yang ditetapkan dari hasil kompetisi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat bekerja sama dengan:
  1. Badan Usaha lainnya; dan/atau
  2. pemerintah daerah kabupaten/kota di sekitar lokasi pembangunan PLTSa.
(2)Gubernur atau wali kota menetapkan Badan Usaha Milik Daerah yang ditugaskan atau Badan Usaha yang ditetapkan dari hasil kompetisi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa.

BAB IV
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 8
(1)Dalam rangka penugasan atau kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1):
  1. menyusun pra studi kelayakan pembangunan PLTSa yang meliputi studi aspek hukum, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya, dan teknologi, paling sedikit memuat:
  2. jumlah Sampah per hari;
  3. komposisi Sampah: ultimate, proximate, abu, dan logam berat;
  4. kondisi dan ketersediaan lahan;
  5. kondisi dan persyaratan khusus yang diperlukan;
  6. ketersediaan air dan sumber air;
  7. penyelesaian dan/atau pengolahan residu; dan
  8. jadwal pelaksanaan proyek;
  9. memastikan ketersediaan Sampah dengan kapasitas minimal keekonomian PLTSa sesuai dengan hasil pra studi kelayakan;
  10. memastikan metode pengolahan Sampah sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah daerah provinsi/kabupaten/kota serta rencana induk dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
  11. memastikan ketersediaan lokasi pembangunan PLTSa dalam rencana tata ruang wilayah daerah provinsi/kabupaten/kota.
(2)Dalam menyusun pra studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemerintah daerah dapat menggunakan jasa konsultan.

(1)Setelah menugaskan atau menetapkan Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa, gubernur atau wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memberikan penugasan pembelian tenaga listrik PLTSa oleh PT PLN (Persero) dengan melampirkan dokumen yang memuat paling sedikit:
  1. profil Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa;
  2. lokasi dan kapasitas PLTSa;
  3. rencana Commercial Operation Date (COD); dan
  4. surat penugasan Badan Usaha Milik Daerah atau penetapan pemenang kompetisi Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa.
(2)Berdasarkan usulan gubernur atau wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari Pengembang PLTSa.
(3)Penugasan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  1. penunjukan langsung untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero); dan
  2. persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).
(4)Terhadap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT PLN (Persero) dapat diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha milik negara.

Pasal 11
(1)Harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan besaran kapasitas PLTSa yang dijual kepada PT PLN (Persero) dengan ketentuan:
  1. untuk besaran kapasitas sampai dengan 20 MW (dua puluh megawatt) sebesar USD 13.35 cent/kWh yang terinterkoneksi pada jaringan tegangan tinggi, jaringan tegangan menengah, atau jaringan tegangan rendah; atau
  2. untuk besaran kapasitas lebih dari 20 MW (dua puluh megawatt) yang terinterkoneksi pada jaringan tegangan tinggi atau jaringan tegangan menengah dengan perhitungan sebagai berikut:
    Harga Pembelian (USD cent/kWh) = 14,54 - (0,076 x besaran kapasitas PLTSa yang dijual ke PT PLN (Persero)).
(2)Harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan dari PLTSa ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero).
(3)Harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga yang digunakan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik tanpa negosiasi dan tanpa eskalasi harga serta berlaku pada saat PLTSa dinyatakan telah mencapai tahap COD sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
(4)Ketentuan harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal pembangunan PLTSa dilakukan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

PT PLN (Persero) wajib menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja setelah surat penugasan pembelian tenaga listrik dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diterima.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 14
Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan pembangunan PLTSa, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Pengadaan tanah untuk pembangunan PLTSa oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau Badan Usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
(2)Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 17
(1)Pembangunan PLTSa mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
(2)Ketentuan mengenai penggunaan produk dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18
Dalam rangka percepatan pembangunan PLTSa, menteri/kepala lembaga terkait, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Selatan, dan Gubernur Sulawesi Utara melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Tim Koordinasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan koordinasi percepatan pembangunan PLTSa kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 21
(1)Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119) berlaku bagi pelaksanaan pembangunan PLTSa di Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Palembang, dan Kota Manado.
(2)Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27) berlaku bagi pelaksanaan pembangunan PLTSa dalam Peraturan Presiden ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di JakartaJakarta
pada tanggal 12 April 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

[tulis] » komentar « [baca]