Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"
(1)Penanganan dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor dilakukan melalui INSW.
(2)Pembangunan dan penerapan INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan."

4.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4
(1)Untuk penanganan dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor, Pemerintah menyediakan Portal INSW.
(1a)Portal INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan utama (single reference) dalam pelaksanaan ekpsor dan impor yang berlaku sepanjang belum diatur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(1b)Portal INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia, atau apabila diperlukan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
(2)Penyediaan Portal INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Portal INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pengelola Portal INSW yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden tersendiri."

5.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6
Pengelola Portal INSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bertanggung jawab untuk:
a.menyampaikan data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision making for custom release and clearance of cargoes);
b.menjamin sistem pelayanan pada Portal INSW beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi;
c.melakukan proses manajemen sistem informasi dan validasi secara elektronik terhadap para pengguna portal untuk mendapatkan legalitas akses;
d.melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (online) di antara pengguna Portal INSW;
e.menyiapkan akses data realisasi ekspor dan/atau impor dari instansi penerbit perizinan sebagai konfirmasi mengenai realisasi ekspor dan/atau impor atas izin yang telah diterbitkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f.melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap sistem pelayanan pada Portal INSW;
g.menyediakan audit trail;
h.menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan instansi melalui Portal INSW;
i.menyediakan pusat layanan (call center); dan
j.melaksanakan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan."

6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, ayat (2) Pasal 10 dihapus, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10
(1)Setiap pengguna Portal INSW yang memiliki hak akses wajib:
a.menjaga keamanan atas penggunaan hak akses tersebut; dan
b.menjamin keabsahan atas data yang disampaikan kepada Portal INSW.
(2)Dihapus.
(3)Pengguna Portal INSW yang menyampaikan data melalui Portal INSW wajib menyediakan back-up data.
(4)Pengelola Portal INSW menyusun dan menerapkan Pengaturan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) dan Prosedur Operasional Baku (Standard Operating Procedures).
(4a)Pengguna Portal INSW yang merupakan kementerian/lembaga menyusun dan menerapkan Pengaturan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) dan Prosedur Operasional Baku (Standard Operating Procedures) dengan merujuk kepada Pengaturan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) dan Prosedur Operasional Baku (Standard Operating Procedures) pengelola Portal INSW sebagaimana dimaksud ayat (4).
(5)Pengguna Portal INSW harus menggunakan standar elemen data yang dipergunakan dalam Portal INSW."

7.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13
(1)Pengelola Portal INSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dibentuk paling lama akhir Desember 2013.
(2)Sebelum terbentuknya Pengelola Pengelola INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab pengelolaan INSW dilakukan oleh Tim Persiapan NSW yang diketuai oleh Menteri Keuangan.
(3)Struktur keanggotaan Tim Persiapan NSW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian."

8.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14
Penggunaan Portal INSW dapat dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak."

Pasal II
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]