BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Tim Transparansi bertugas melaksanakan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Transparansi berwenang untuk meminta informasi, data tambahan, masukan dan/atau mengadakan konsultasi dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan Industri Ekstraktif, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 4
Tim Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
a.Tim Pengarah; dan
b.Tim Pelaksana.

(1)Tim Pengarah melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
(2)Ketua Tim Pengarah menyampaikan laporan kepada Presiden secara berkala 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 7
Susunan keanggotaan Tim Pengarah terdiri dari:
Ketua: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota:  1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2.Menteri Keuangan;
3.Menteri Dalam Negeri;
4.Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5.Prof. Dr. Emil Salim.

Pasal 8
Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah:
a.menyusun Rencana Kerja Tim Transparansi untuk periode 3 (tiga) tahun;
b.menyusun format laporan;
c.menetapkan rekonsiliator;
d.menyebarluaskan hasil rekonsiliasi laporan;
e.menyusun laporan Tim Pengarah kepada Presiden; dan
f.melakukan hal-hal lain yang ditugaskan oleh Tim Pengarah.

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana terdiri dari:

Pasal 11
(1)Anggota Tim Pelaksana yang berasal dari perwakilan pemerintahan daerah diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Tim Pengarah berdasarkan usulan Menteri Dalam Negeri.
(2)Keanggotaan perwakilan pemerintahan daerah ditetapkan secara bergantian untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Transparansi, Ketua Tim Pengarah membentuk Sekretariat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, rincian tugas, dan tata kerja Sekretariat ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah.

BAB III
MEKANISME TRANSPARANSI

Pasal 14
(1)Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan perusahaan Industri Ekstraktif menyerahkan laporan kepada Tim Transparansi melalui Tim Pelaksana sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
(2)Muatan data dan informasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
a.Pemerintah, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bersumber pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah direview oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
b.Pemerintah Daerah bersumber pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah direview oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
c.Perusahaan Industri Ekstraktif bersumber dari laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh auditor independen.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkonsiliasi oleh rekonsiliator.

(1)Tim Pelaksana wajib mempublikasikan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2)Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui antara lain:
a.situs internet;
b.seminar di tempat-tempat strategis dan wilayah-wilayah penghasil Industri Ekstraktif terbesar di Indonesia;
c.media publikasi dan komunikasi lainnya.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 17
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Transparansi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini, pencalonan anggota Tim Pelaksana yang berasal dari perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 12, angka 13, dan angka 14 harus sudah diusulkan kepada Ketua Tim Pengarah untuk ditetapkan.

Pasal 19
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


[tulis] » komentar « [baca]