BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

(1)Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Pulau Sumatera.
(2)Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

Pasal 4
Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera berfungsi sebagai pedoman untuk:
a.penyusunan rencana pembangunan di Pulau Sumatera;
b.perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Pulau Sumatera;
c.pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Pulau Sumatera;
d.penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Pulau Sumatera; dan
e.penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Sumatera.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
PULAU SUMATERA

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Pulau Sumatera

(1)Kebijakan untuk mewujudkan pusat pengembangan ekonomi perkebunan, perikanan, serta pertambangan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
a.pengembangan sentra perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau serta pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
b.pengembangan sentra perikanan serta pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan; dan
c.pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi serta pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan pertambangan.
(2)Strategi untuk pengembangan sentra perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau serta pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.mengembangkan kawasan agrobisnis perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b.mengembangkan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau yang ramah lingkungan; dan
c.mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan.
(3)Strategi untuk pengembangan sentra perikanan serta pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budi daya dengan memperhatikan potensi lestarinya;
b.mengembangkan pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan; dan
c.mengembangkan keterkaitan antara kawasan minapolitan dan PKN, PKW, serta PKSN.
(4)Strategi untuk pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi serta pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a.mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi serta panas bumi dengan memelihara kelestarian sumber daya alam dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan; dan
b.mengembangkan pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu.

Pasal 7
(1)Kebijakan untuk mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
a.pengembangan sentra pertanian tanaman pangan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional;
b.pelestarian dan pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan sawah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, serta sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
c.pengembangan jaringan dan pemertahanan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan.
(2)Strategi untuk pengembangan sentra pertanian tanaman pangan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
b.mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan di kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian untuk ketahanan pangan;
c.mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan; dan
d.mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan.
(3)Strategi untuk pelestarian dan pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan sawah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, serta sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.mempertahankan luasan kawasan peruntukan pertanian pangan beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, serta sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b.mengembangkan kawasan peruntukan pertanian pangan sesuai kesesuaian lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/tadah hujan;
c.mengendalikan alih fungsi lahan kawasan pertanian pangan sawah beririgasi menjadi non sawah; dan
d.mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan nasional untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(4)Strategi untuk pengembangan dan pemertahanan jaringan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan lahan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memelihara dan mengembangkan bendungan beserta waduknya dan jaringan irigasi.

Pasal 8
(1)Kebijakan untuk mewujudkan kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
a.pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
b.pengembangan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik.
(2)Strategi untuk pengembangan energi baru dan terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi baru berupa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), dan pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU); dan
b.mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan berupa pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga matahari (PLTS), pembangkit listrik tenaga angin (PLTB), dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
(3)Strategi untuk pengembangan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.mengembangkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik seluruh Pulau Sumatera; dan
b.mengembangkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.

(1)Kebijakan untuk mewujudkan pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
a.rehabilitasi dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; dan
b.pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pariwisata bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
(2)Strategi untuk rehabilitasi dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; dan
b.merehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang terdegradasi.
(3)Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pariwisata bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata di kawasan perkotaan nasional;
b.meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dan kawasan-kawasan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; dan
c.meningkatkan keterkaitan antarPKN dan antarPKW di Pulau Sumatera sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan wisata.

Pasal 11
(1)Kebijakan untuk mewujudkan kelestarian kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan kondisi ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
a.pemertahanan luasan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi;
b.pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung; dan
c.pengembangan pengelolaan potensi kehutanan dengan prinsip berkelanjutan.
(2)Strategi untuk pemertahanan luasan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.mempertahankan luasan kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b.menetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS); dan
c.memulihkan kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem pulau.
(3)Strategi untuk pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.menata kembali permukiman masyarakat adat yang berada di kawasan berfungsi lindung;
b.mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di bagian hulu Wilayah Sungai (WS), kawasan imbuhan air tanah dan pelepasan air tanah pada daerah Cekungan Air Tanah (CAT), kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, dan kawasan konservasi; dan
c.mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan dengan kelerengan terjal;
(4)Strategi untuk pengembangan pengelolaan potensi kehutanan dengan prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a.merehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi;
b.mengembangkan sentra kehutanan pada kawasan andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
c.mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.

(1)Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perkotaan nasional yang kompak dan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:
a.pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional yang menjalar (urban sprawl); dan
b.pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional di kawasan rawan bencana.
(2)Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional yang menjalar (urban sprawl) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan nasional yang menjalar melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak, hemat energi dan sumberdaya, serta memanfaatkan teknologi lingkungan; dan
b.mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan nasional yang berdekatan dengan kawasan lindung.
(3)Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan nasional di wilayah pesisir barat dan pesisir selatan Pulau Sumatera, termasuk pulau-pulau kecil di sekitarnya yang rawan bencana tsunami dan gempa bumi;
b.mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan nasional di wilayah tengah Pulau Sumatera yang rawan tanah longsor, gempa bumi, dan rawan letusan gunung berapi;
c.mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan nasional yang rawan banjir terutama di wilayah timur Pulau Sumatera;
d.mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan nasional di wilayah pesisir Pulau Sumatera yang rawan gelombang pasang;
e.menetapkan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karateristik, jenis, dan ancaman bencana di kawasan perkotaan nasional;
f.mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang berfungsi sebagai lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
g.membangun sarana pemantauan bencana.

Pasal 14
(1)Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i dilakukan dengan pengembangan kawasan perkotaan nasional berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
(2)Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pertumbuhan perkebunan, agropolitan, pariwisata, minapolitan, dan pertambangan untuk pertumbuhan ekonomi wilayah; dan
b.mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional.

(1)Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara India, Negara Thailand, Negara Malaysia, Negara Singapura, dan Negara Vietnam dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k meliputi:
a.percepatan pengembangan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan negara, serta lingkungan hidup; dan
b.pemertahanan eksistensi 34 (tiga puluh empat) pulau kecil terluar yang meliputi Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Sentut, Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, Pulau Tokongbelayar, Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, Pulau Batumandi, Pulau Iyu Kecil, Pulau Karimun Kecil, Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Batuberhanti, Pulau Nongsa, Pulau Simeulucut, Pulau Salaut Besar, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Benggala, Pulau Simuk, Pulau Wunga, Pulau Sibarubaru, Pulau Sinyaunyau, Pulau Enggano, Pulau Mega, dan Pulau Batu Kecil sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia.
(2)Strategi untuk percepatan pengembangan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan negara, serta lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi kawasan perbatasan negara dengan Negara India, Negara Thailand, Negara Malaysia, Negara Singapura, dan Negara Vietnam.
b.mempercepat pengembangan kawasan sentra produksi di kawasan perbatasan negara berbasis sumber daya alam yang produktif dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
c.mempercepat pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai perwujudan kedaulatan negara.
(3)Strategi untuk pemertahanan eksistensi 34 (tiga puluh empat) pulau kecil terluar yang meliputi Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Sentut, Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, Pulau Tokongbelayar, Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, Pulau Batumandi, Pulau Iyu Kecil, Pulau Karimun Kecil, Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Batuberhanti, Pulau Nongsa, Pulau Simeulucut, Pulau Salaut Besar, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Benggala, Pulau Simuk, Pulau Wunga, Pulau Sibarubaru, Pulau Sinyaunyau, Pulau Enggano, Pulau Mega, dan Pulau Batu Kecil sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.membangun dan memelihara mercusuar sebagai penanda dan navigasi pelayaran di Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Sentut, Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, Pulau Tokongbelayar, Pulau Tokong Boro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, Pulau Batumandi, Pulau Iyu Kecil, Pulau Karimun Kecil, Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Nongsa, Pulau Simeulucut, Pulau Salaut Besar, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Simuk, Pulau Wunga, Pulau Sibarubaru, Pulau Sinyaunyau, Pulau Enggano, Pulau Mega, dan Pulau Batu Kecil;
b.mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan yang dapat meningkatkan akses ke pulau-pulau kecil terluar di Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Sentut, Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, Pulau Tokongbelayar, Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, Pulau Batumandi, Pulau Iyu Kecil, Pulau Karimun Kecil, Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Nongsa, Pulau Simeulucut, Pulau Salaut Besar, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Simuk, Pulau Wunga, Pulau Sibarubaru, Pulau Sinyaunyau, Pulau Enggano, Pulau Mega, dan Pulau Batu Kecil;
c.membangun bandar udara untuk melayani angkutan udara perintis di Pulau Enggano, Pulau Karimun Kecil, Kepulauan Lingga, Pulau Tambelan, Pulau Jemaja, Pulau Serasan, dan Pulau Subi Kecil;
d.menyediakan dan meningkatkan prasarana dan sarana untuk pemenuhan kebutuhan air baku di Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Mangkai, Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, Pulau Batumandi, Pulau Iyu Kecil, Pulau Karimun Kecil, Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Nongsa, Pulau Salaut Besar, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Simuk, Pulau Wunga, Pulau Sibarubaru, Pulau Sinyaunyau, Pulau Enggano, Pulau Mega, dan Pulau Batu Kecil;
e.mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mencukupi kebutuhan di Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Mangkai, Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, Pulau Batumandi, Pulau Iyu Kecil, Pulau Karimun Kecil, Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Nongsa, Pulau Salaut Besar, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Simuk, Pulau Wunga, Pulau Sibarubaru, Pulau Sinyaunyau, Pulau Enggano, Pulau Mega, dan Pulau Batu Kecil; dan
f.mengembangkan jaringan telekomunikasi di Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Mangkai, Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, Pulau Batumandi, Pulau Iyu Kecil, Pulau Karimun Kecil, Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Nongsa, Pulau Salaut Besar, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Simuk, Pulau Wunga, Pulau Sibarubaru, Pulau Sinyaunyau, Pulau Enggano, Pulau Mega, dan Pulau Batu Kecil.

Pasal 17
Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan strategi penataan ruang Pulau Sumatera, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG DAN RENCANA POLA RUANG
PULAU SUMATERA

Pasal 18
(1)Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Pulau Sumatera merupakan perangkat operasional RTRWN di Pulau Sumatera yang berupa strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang.
(2)Rencana dalam peta dengan skala struktur ruang digambarkan 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(3)Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(4)Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan gambaran sebaran indikatif lokasi pemanfaatan ruang untuk rencana struktur ruang dan rencana pola ruang nasional di Pulau Sumatera.

BAB IV
STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN
STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG PULAU SUMATERA

Bagian Kesatu
Umum

(1)Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi:
a.mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau yang ramah lingkungan;
b.mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan;
c.mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan;
d.mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
e.mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
f.mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan;
g.meningkatkan fungsi dan mengembangkan PKN serta PKW sebagai kawasan industri yang berdaya saing;
h.mengembangkan PKN dan PKW untuk kegiatan industri kreatif;
i.mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
j.meningkatkan keterkaitan antarPKN dan antarPKW di Pulau Sumatera sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan wisata;
k.mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
l.mengendalikan perkembangan PKN dan PKW yang menjalar (urban sprawl);
m.mengendalikan perkembangan PKN, PKW, dan PKSN di kawasan rawan bencana;
n.mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan;
o.mengembangkan PKN dan PKW berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir barat dan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
p.mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional;
q.mengembangkan PKN, PKW, dan PKSN yang didukung prasarana dan sarana perkotaan yang memadai;
r.mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi kawasan perbatasan Negara; dan
s.meningkatkan fungsi kawasan perkotaan nasional.
(2)Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di PKN Lhokseumawe, PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Dumai, PKN Jambi, PKN Bandar Lampung, PKW Takengon, PKW Meulaboh, PKW Tebing Tinggi, PKW Sidikalang, PKW Pematang Siantar, PKW Rantau Prapat, PKW Kisaran, PKW Gunung Sitoli, PKW Padang Sidempuan, PKW Sibolga, PKW Sawahlunto, PKW Bukittinggi, PKW Solok, PKW Bangkinang, PKW Taluk Kuantan, PKW Bengkalis, PKW Tembilahan, PKW Rengat, PKW Pangkalan Kerinci, PKW Pasir Pangarayan, PKW Siak Sri Indrapura, PKW Kuala Tungkal, PKW Sarolangun, PKW Muara Bungo, PKW Muara Bulian, PKW Muara Enim, PKW Baturaja, PKW Prabumulih, PKW Lubuk Linggau, PKW Sekayu, PKW Lahat, PKW Bengkulu, PKW Manna, PKW Mukomuko, PKW Pangkal Pinang, PKW Tanjungpandan, PKW Manggar, PKW Metro, PKW Liwa, PKW Menggala, dan PKW Kotabumi.
(3)Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Banda Aceh, PKW Pematang Siantar, PKW Solok, dan PKW Bengkulu.
(4)Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di PKN Lhokseumawe, PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Dumai, PKN Batam, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Banda Aceh, PKW Sabang, PKW Langsa, PKW Meulaboh, PKW Kisaran, PKW Gunung Sitoli, PKW Sibolga, PKW Muarasiberut, PKW Bagan Siapi-api, PKW Tanjung Pinang, PKW Terempa, PKW Tanjung Balai Karimun, PKW Daik-Lingga, PKW Dabo-Pulau Singkep, PKW Kuala Tungkal, PKW Kayuagung, PKW Bengkulu, PKW Manna, PKW Mukomuko, PKW Pangkal Pinang, PKW Muntok, PKW Metro, PKW Kalianda, PKW Liwa, PKW Menggala, dan PKW Kotabumi.
(5)Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, dan/atau minyak bumi serta gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di PKN Lhokseumawe, PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Batam, PKN Jambi, PKN Palembang, PKW Meulaboh, PKW Sibolga, PKW Sawahlunto, PKW Solok, PKW Pasir Pangarayan, PKW Terempa, PKW Daik-Lingga, PKW Dabo- Pulau Singkep, PKW Tanjung Balai Karimun, PKW Muara Bulian, PKW Muara Enim, dan PKW Prabumulih.
(6)Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di PKN Lhokseumawe, PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Banda Aceh, PKW Langsa, PKW Takengon, PKW Meulaboh, PKW Tebing Tinggi, PKW Sidikalang, PKW Pematang Siantar, PKW Balige, PKW Rantau Prapat, PKW Kisaran, PKW Padang Sidempuan, PKW Sibolga, PKW Pariaman, PKW Sawahlunto, PKW Muarasiberut, PKW Bukittinggi, PKW Solok, PKW Taluk Kuantan, PKW Tembilahan, PKW Rengat, PKW Pangkalan Kerinci, PKW Siak Sri Indrapura, PKW Kuala Tungkal, PKW Sarolangun, PKW Muara Bungo, PKW Muara Enim, PKW Kayuagung, PKW Baturaja, PKW Prabumulih, PKW Lubuk Linggau, PKW Sekayu, PKW Lahat, PKW Bengkulu, PKW Manna, PKW Mukomuko, PKW Curup, PKW Pangkal Pinang, PKW Muntok, PKW Tanjungpandan, PKW Manggar, PKW Metro, PKW Kalianda, PKW Liwa, PKW Menggala, PKW Kotabumi, dan PKW Kota Agung.
(7)Pengembangan PKN serta PKW sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Banda Aceh, PKW Solok, dan PKW Bengkulu.
(8)Peningkatan fungsi dan pengembangan PKN serta PKW sebagai kawasan industri yang berdaya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan di PKN Lhokseumawe, PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Dumai, PKN Batam, PKN Palembang, PKW Pematang Siantar (Pematang Raya), PKW Tanjung Pinang, dan PKN Bandar Lampung.
(9)Pengembangan PKN dan PKW untuk kegiatan industri kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandarlampung, PKW Banda Aceh, PKW Gunung Sitoli, PKW Bukittinggi, dan PKW Bengkulu.
(10)Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
a.pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan di PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Jambi, PKN Palembang, PKW Balige, PKW Pariaman, PKW Bukittinggi, PKW Solok, PKW Tanjung Pinang, PKW Dabo Singkep, PKW Muara Bulian, PKW Lahat, PKW Bengkulu, PKW Pangkal Pinang, PKW Muntok, PKW Liwa, dan PKW Kota Agung.
b.pusat pariwisata bahari di PKN Batam, PKN Palembang, PKW Sabang, PKW Gunung Sitoli, PKW Sibolga, PKW Tanjung Pinang, PKW Terempa, PKW Muarasiberut, PKW Pangkal Pinang, dan PKW Tanjungpandan; dan
c.pusat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran di PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Batam, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Banda Aceh, PKW Pematang Siantar, PKW Bukittinggi, PKW Tanjung Pinang, PKW Pangkal Pinang, dan PKW Bengkulu.
(11)Peningkatan keterkaitan antarPKN dan antarPKW di Pulau Sumatera sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Batam, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Banda Aceh, PKW Bengkulu, dan PKW Pangkal Pinang.
(12)Pengendalian perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilakukan di PKN Lhokseumawe, PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Banda Aceh, PKW Langsa, PKW Takengon, PKW Meulaboh, PKW Tebing Tinggi, PKW Sidikalang, PKW Pematang Siantar, PKW Balige, PKW Rantau Prapat, PKW Kisaran, PKW Padang Sidempuan, PKW Sibolga, PKW Pariaman, PKW Sawahlunto, PKW Muarasiberut, PKW Bukittinggi, PKW Solok, PKW Taluk Kuantan, PKW Tembilahan, PKW Rengat, PKW Pangkalan Kerinci, PKW Siak Sri Indrapura, PKW Kuala Tungkal, PKW Sarolangun, PKW Muara Bungo, PKW Muara Enim, PKW Kayuagung, PKW Baturaja, PKW Prabumulih, PKW Lubuk Linggau, PKW Sekayu, PKW Lahat, PKW Bengkulu, PKW Manna, PKW Mukomuko, PKW Curup, PKW Pangkal Pinang, PKW Muntok, PKW Tanjungpandan, PKW Manggar, PKW Metro, PKW Kalianda, PKW Liwa, PKW Menggala, PKW Kotabumi, dan PKW Kota Agung.
(13)Pengendalian perkembangan PKN dan PKW yang menjalar (urban sprawl) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilakukan di PKN Lhokseumawe, PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Batam, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Banda Aceh, PKW Bengkulu, dan PKW Pangkal Pinang.
(14)Pengendalian perkembangan PKN, PKW dan PKSN di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dilakukan pada:
a.kawasan rawan letusan gunung berapi di PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKW Padang Sidempuan, PKW Solok, PKW Muara Enim, PKW Lahat, dan PKW Curup;
b.kawasan rawan bencana tsunami di wilayah pesisir di PKN Lhokseumawe, PKN Padang, PKW Sabang, PKW Banda Aceh, PKW Meulaboh, PKW Gunung Sitoli, PKW Sibolga, PKW Pariaman, PKW Muarasiberut, PKW Bengkulu, PKW Manna, PKW Mukomuko, PKW Kalianda, dan PKW Kota Agung;
c.kawasan rawan bencana longsor di PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKN Padang, PKN Bandar Lampung, PKW Sabang, PKW Padang Sidempuan, PKW Sibolga, PKW Bukitinggi, PKW Solok, PKW Muara Enim, PKW Lahat, dan PKW Bengkulu; dan
d.kawasan rawan gempa bumi di PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKN Padang, PKN Bandar Lampung, PKW Sabang, PKW Banda Aceh, PKW Meulaboh, PKW Gunung Sitoli, PKW Padang Sidempuan, PKW Sibolga, PKW Pariaman, PKW Bukittinggi, PKW Solok, PKW Lahat, PKW Bengkulu, PKW Manna, PKW Mukomuko, PKW Liwa, dan PKW Kota Agung.
(15)Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang- Karo (Mebidangro), PKN Pekanbaru, PKN Jambi, PKN Palembang, PKW Rantau Prapat, PKW Kisaran, PKW Taluk Kuantan, PKW Rengat, PKW Pangkalan Kerinci, PKW Muara Bungo, dan PKW Muara Bulian.
(16)Pengembangan PKN dan PKW berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o dilakukan di PKN Lhokseumawe, PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Dumai, PKN Batam, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Banda Aceh, PKW Langsa, PKW Meulaboh, PKW Tebing Tinggi, PKW Rantau Prapat, PKW Kisaran, PKW Gunung Sitoli, PKW Pariaman, PKW Muarasiberut, PKW Bengkalis, PKW Bagan Siapi-api, PKW Tembilahan, PKW Siak Sri Indrapura, PKW Kuala Tungkal, PKW Bengkulu, PKW Manna, PKW Mukomuko, PKW Pangkal Pinang, PKW Muntok, PKW Tanjungpandan, PKW Manggar, dan PKW Liwa.
(17)Pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Batam, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Banda Aceh, PKW Bengkulu, dan PKW Pangkal Pinang.
(18)Pengembangan PKN, PKW, dan PKSN yang didukung prasarana dan sarana perkotaan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q dilakukan di PKN Lhokseumawe, PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Dumai, PKN Batam, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Sabang, PKW Banda Aceh, PKW Langsa, PKW Takengon, PKW Meulaboh, PKW Tebingtinggi, PKW Sidikalang, PKW Pematang Siantar, PKW Balige, PKW Rantau Prapat, PKW Kisaran, PKW Gunung Sitoli, PKW Padang Sidempuan, PKW Sibolga, PKW Pariaman, PKW Sawahlunto, PKW Muarasiberut, PKW Bukittingi, PKW Solok, PKW Bangkinang, PKW Taluk Kuantan, PKW Bengkalis, PKW Bagan Siapi-api, PKW Tembilahan, PKW Rengat, PKW Pangkalan Kerinci, PKW Pasir Pangarayan, PKW Siak Sri Indrapura, PKW Tanjung Pinang, PKW Tarempa, PKW Daik Lingga, PKW Dabo- Pulau Singkep, PKW Tanjung Balai Karimun, PKW Kuala Tungkal, PKW Sarolangun, PKW Muara Bungo, PKW Muara Bulian, PKW Muara Enim, PKW Kayuagung, PKW Baturaja, PKW Prabumulih, PKW Lubuk Linggau, PKW Sekayu, PKW Lahat, PKW Bengkulu, PKW Manna, PKW Mukomuko, PKW Curup, PKW Pangkal Pinang, PKW Muntok, PKW Tanjungpandan, PKW Manggar, PKW Metro, PKW Kalianda, PKW Liwa, PKW Menggala, PKW Kotabumi, PKW Kota Agung, dan PKSN Ranai.
(19)Percepatan pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi kawasan perbatasan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r dilakukan dengan:
a.membangun fasilitas Custom, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS) di PKSN Sabang dan PKSN Ranai;
b.mengembangkan atau meningkatkan fasilitas CIQS di PKSN Dumai dan PKSN Batam;
c.meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana kota sebagai upaya untuk meningkatkan daya tarik investasi di PKSN Sabang, PKSN Ranai, PKSN Dumai, dan PKSN Batam;
d.mengembangan kawasan pengembangan ekonomi di PKN Batam, PKN Dumai, PKSN Sabang, dan PKSN Ranai yang berdaya saing; dan
e.mengembangkan pusat-pusat bagi kegiatan produksi lanjutan yang komplementer dengan komoditas-komoditas unggulan dan komplementer dengan kegiatan produksi Negara Thailand, Negara Vietnam, Negara Malaysia, dan Negara Singapura di PKSN Batam, PKN Dumai, PKSN Sabang, dan PKSN Ranai.
(20)Peningkatan fungsi kawasan perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s dilakukan di PKW Banda Aceh, PKW Bengkulu, dan PKW Pangkal Pinang yang diusulkan menjadi PKN.
(21)Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional di Pulau Sumatera secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Pasal 21
(1)Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a.sistem jaringan transportasi darat;
b.sistem jaringan transportasi laut; dan
c.sistem jaringan transportasi udara.
(2)Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a.jaringan jalan nasional;
b.jaringan jalur kereta api nasional; dan
c.jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
(3)Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a.tatanan kepelabuhanan; dan
b.alur pelayaran.
(4)Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a.tatanan kebandarudaraan; dan
b.ruang udara untuk penerbangan.

(1)Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi:
a.mengembangkan atau memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota yang meliputi Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Timur Pulau Sumatera Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Tengah Pulau Sumatera Bagian Selatan, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sumatera Bagian Utara;
b.mengembangkan atau memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk menunjang kegiatan ekonomi berdaya saing, membuka keterisolasian wilayah, dan meningkatkan keterkaitan antarwilayah;
c.mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien;
d.mengembangkan jaringan jalur kereta api interkoneksi yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa; dan
e.mengembangkan jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.
(2)Pengembangan atau pemantapan jaringan jalur kereta api antarkota yang meliputi Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Timur Pulau Sumatera Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Tengah Pulau Sumatera Bagian Selatan, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sumatera Bagian Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a.Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Timur Pulau Sumatera Bagian Utara terdiri atas:
1.Banda Aceh-Sigli-Lhokseumawe-Langsa-Besitang;
2.Besitang-Medan-Tebing Tinggi-Kisaran-Rantau Prapat;
3.Rantau Prapat-Dumai-Duri-Pekanbaru;
4.Pekanbaru-Rengat-Sengeti-Jambi;
5.Pematang Siantar-Tebing Tinggi;
6.Sibolga-Padang Sidempuan-Rantau Prapat; dan
7.Muaro-Taluk Kuantan-Rengat-Kuala Enok.
b.Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Tengah Pulau Sumatera Bagian Selatan terdiri atas:
1.Pekanbaru-Muara;
2.Sengeti-Jambi-Muara Sabak;
3.Betung-Palembang;
4.Simpang-Palembang-Tanjung Api-api;
5.Bandar Lampung-Tarahan-Bakauheni;
6.Jambi-Betung;
7.Taluk Kuantan-Muara Bungo-Muara Tebo-Muara Bulian-Jambi;
8.Muara Enim-Baturaja-Kota Bumi-Bandar Lampung;
9.Muara Enim-Blimbing-Sekayu-Betung;
10.Muara-Muaro Bungo-Bangko-Sarolangun-Lubuk Linggau-Lahat-Muara Enim; dan
11.Palembang-Kayu Agung-Menggala-Bandar Lampung.
c.Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sumatera Bagian Utara terdiri atas:
1.Banda Aceh-Meulaboh-Tapaktuan-Subulussalam-Sibolga;
2.Sibolga-Padang Pariaman;
3.Padang-Padang Pariaman-Bukittinggi-Solok;
4.Padang-Bengkulu;
5.Bengkulu-Manna;
6.Padang-Padang Panjang-Solok-Muaro; dan
7.Bengkulu-Curup-Lubuk Linggau.
(3)Pengembangan atau pemantapan jaringan jalur kereta api antarkota yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk menunjang kegiatan ekonomi berdaya saing, membuka keterisolasian wilayah, dan meningkatkan keterkaitan antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada jaringan jalur kereta api antarkota di Pulau Sumatera yang terpadu dengan:
a.Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Sumatera;
b.jaringan penyeberangan sabuk selatan, sabuk utara, dan sabuk tengah.
c.Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Tanjung Api-Api dalam satu sistem dengan Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Lhokseumawe (Krueng Geukeuh), dan Pelabuhan Kuala Tanjung; dan
d.Bandar Udara Kuala Namu, Bandar Udara Hang Nadim, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, dan Bandar Udara Raden Inten II.
(4)Pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api perkotaan untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro, PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Batam, PKN Palembang, dan PKN Bandar Lampung.
(5)Pengembangan jaringan jalur kereta api interkoneksi yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada jaringan jalur kereta api di Jembatan Selat Sunda.
(6)Pengembangan jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Timur Pulau Sumatera Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Tengah Pulau Sumatera Bagian Selatan, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sumatera Bagian Utara.
(7)Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalur kereta api nasional di Pulau Sumatera secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 24
(1)Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a.pelabuhan penyeberangan; dan
b.lintas penyeberangan.
(2)Strategi operasionalisasi perwujudan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.merevitalisasi fungsi dan mengembangkan pelabuhan sungai yang melayani pergerakan orang dan/atau barang pada kawasan perkotaan nasional;
b.memantapkan pelabuhan sungai untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang pada kawasan perkotaan nasional;
c.mengembangkan dan memantapkan pelabuhan danau untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah;
d.mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sumatera, antarprovinsi di Pulau Sumatera dengan provinsi di luar Pulau Sumatera, dan antarnegara; dan
e.mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan yang terpadu dengan jaringan transportasi darat lainnya.
(3)Strategi operasionalisasi perwujudan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sumatera, antarprovinsi di Pulau Sumatera dengan provinsi di luar Pulau Sumatera, dan antarnegara;
(4)Revitalisasi fungsi dan pengembangan pelabuhan sungai yang melayani pergerakan orang dan/atau barang pada kawasan perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada:
a.Sungai Musi yang melayani PKN Palembang;
b.Sungai Siak Sungai Rokan, dan Sungai Kampar, yang melayani PKN Pekanbaru;
c.Sungai Indragiri yang melayani PKW Rengat dan PKW Tembilahan;
d.Sungai Batanghari yang melayani PKN jambi; dan
e.Sungai Way Seputih yang melayani PKW Kota Bumi.
(5)Pemantapan pelabuhan sungai untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang pada kawasan perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di:
a.Pelabuhan Sungai Sei Pakning yang melayani PKN Pekanbaru dan PKW Siak Sri Indrapura;
b.Pelabuhan Sungai Buatan yang melayani PKN Pekanbaru dan PKW Bengkalis;
c.Pelabuhan Sungai Perawang yang melayani PKN Pekanbaru; dan
d.Pelabuhan Sungai Tembilahan yang melayani PKW Taluk Kuantan, PKW Rengat, dan PKW Tembilahan.
(6)Pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi danau untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan di Danau Toba (Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, dan Kabupaten Simalungun), Danau Singkarak (Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar), Danau Maninjau (Kabupaten Agam), Danau Diatas (Kabupaten Solok), Danau Dibawah (Kabupaten Solok), Danau Ranau (Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), Danau Laut Tawar (Kabupaten Aceh Tengah), dan Danau Kerinci (Kabupaten Kerinci).
(7)Pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sumatera, antarprovinsi di Pulau Sumatera dengan provinsi di luar Pulau Sumatera, dan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan pada pelabuhan penyeberangan di:
a.pelabuhan pada lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah meliputi Pulau Weh (Kota Sabang), Kabupaten Aceh Besar, Pulau Simeulue (Kabupaten Simeulue), Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Gunung Sitoli, Kota Sibolga, Pulau Batam (Kota Batam), Pulau Bintan (Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan), Pulau Bangka (Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Barat), Pulau Belitung (Kabupaten Belitung), Kota Pangkal Pinang, Kota Palembang, Pulau Siberut (Kabupaten Kepulauan Mentawai), Pulau Sipora (Kabupaten Kepulauan Mentawai), Kota Padang, Pulau Rangsang (Kabupaten Bengkalis), Pulau Bengkalis (Kabupaten Bengkalis), Kabupaten Siak, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pulau Enggano (Kabupaten Bengkulu Utara), Kota Bengkulu, Pulau Natuna (Kabupaten Natuna), Kepulauan Karimun (Kabupaten Karimun), Pulau Lingga (Kabupaten Lingga), dan Pulau Singkep, (Kabupaten Lingga);
b.pelabuhan pada lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Sumatera meliputi Kota Medan, Kota Batam, Kota Lhokseumawe, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Tanjung Pinang, Kota Pekanbaru, Kota Palembang, dan Kabupaten Bangka Barat;
c.pelabuhan pada lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Sumatera dengan provinsi di luar Pulau Sumatera meliputi Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Dumai, Kabupaten Belitung Timur, Kota Pangkal Pinang, dan Kabupaten Bangka Barat; dan
d.pelabuhan pada lintas penyeberangan antarnegara meliputi Kota Medan, Kota Dumai, dan Kota Batam.
(8)Pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan yang terpadu dengan jaringan transportasi darat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
a.Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, Jaringan jalan di Pulau Weh, Jaringan jalan di Pulau Nias, Jaringan jalan di Pulau Batam, Jaringan jalan di Pulau Bintan, Jaringan jalan di Pulau Bangka, Jaringan jalan di Pulau Belitung, Jaringan jalan di Kepulauan Mentawai, Jaringan jalan di Pulau Natuna, Jaringan jalan di Kepulauan Karimun, Jaringan jalan di Pulau Singkep dan Jaringan jalan di Pulau Lingga; dan
b.Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Timur Pulau Sumatera Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Tengah Pulau Sumatera Bagian Selatan, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sumatera Bagian Utara.
(9)Pengembangan lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Sumatera, antarprovinsi di Pulau Sumatera dengan provinsi di luar Pulau Sumatera, dan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a.lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah yang menghubungkan:
1.Balohan-Malahayati;
2.Meulaboh-Sinabang;
3.Sibolga-Gunung Sitoli;
4.Singkil-Gunung Sitoli;
5.Telaga Pungkur-Tanjung Uban;
6.Palembang-Kayu Arang;
7.Padang-Pulau Mentawai;
8.Sungai Pakning-Bengkalis;
9.Padang-Tua Pejat;
10.Pulau Baai-Pulau Enggano;
11.Bengkalis-Mengkapan;
12.Padang-Pulau Siberut;
13.Mengkapan-Tanjung Balai Karimun;
14.Tanjung Api-api dalam satu sistem dengan Pelabuhan Palembang-Tanjung Kelian;
15.Dabo-Kuala Tungkal;
16.Singkep-Kuala Tungkal;
17.Singkep-Bangka-Belitung;
18.Ranai-Sintete;
19.Kampung Balak-Tanjung Balai Karimun;
20.Sabang-Banda Aceh yang membentuk jaringan penyeberangan sabuk utara; dan
21.Pangkal Pinang-Tanjungpandan yang membentuk jaringan penyeberangan sabuk tengah.
b.lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Sumatera yang menghubungkan:
1.Medan-Batam; 3 2. Medan-Lhokseumawe;
3.Medan-Pangkal Pinang;
4.Kuala Tungkal-Tanjung Pinang;
5.Pekanbaru-Batam;
6.Dumai-Bengkalis-Tanjung Balai Karimun-Batam; dan
7.Palembang-Muntok yang membentuk jaringan penyeberangan sabuk tengah.
c.lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Sumatera dengan provinsi di luar Pulau Sumatera yang menghubungkan:
1.Tanjungpinang-Pontianak (Pulau Kalimantan);
2.Bakauheni-Merak (Pulau Jawa) yang membentuk jaringan penyeberangan sabuk selatan;
3.Dumai-Bengkalis-Tanjung Balai Karimun-Batam-Pontianak yang membentuk jaringan penyeberangan sabuk utara;
4.Manggar-Ketapang (Pulau Kalimantan) yang membentuk jaringan penyeberangan sabuk tengah;
5.Pangkal Pinang-Tanjungpandan-Bojonegara (Pulau Jawa); dan
6.Pontianak (Pulau Kalimantan)- Pangkal Pinang-Tanjungpandan.
d.lintas penyeberangan antarnegara yang menghubungkan:
1.Medan-Penang (Malaysia);
2.Dumai-Malaka (Malaysia); dan
3.Batam-Singapura.
(10)Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan di Pulau Sumatera secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(1)Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a meliputi:
a.mengembangkan atau memantapkan fungsi bandar udara untuk mendukung kegiatan industri dan pariwisata ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
b.mengembangkan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api;
c.mengembangkan bandar udara untuk melayani angkutan udara perintis guna meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan
d.memanfaatkan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2)Pengembangan atau pemantapan fungsi bandar udara untuk mendukung kegiatan industri dan pariwisata ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.pengembangan Bandar Udara Kuala Namu sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;
b.pemantapan Bandar Udara Hang Nadim sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;
c.pemantapan fungsi Bandar Udara Minangkabau sebagai bandar udara pusat penyebaran sekunder;
d.pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;
e.pengembangan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;
f.pemantapan fungsi Bandar Udara Sultan Iskandar Muda sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;
g.pemantapan fungsi Bandar Udara Radin Inten II sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;
h.pemantapan fungsi Bandar Udara Ranai sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;
i.pemantapan fungsi Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah (Kijang) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;
j.pemantapan fungsi Bandar Udara Pinang Kampai sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;
k.pemantapan fungsi Bandar Udara Sultan Thaha sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;
l.pemantapan fungsi Bandar Udara Fatmawati sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;
m.pemantapan fungsi Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan
n.pemantapan fungsi Bandar Udara Depati Amir sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier.
(3)Pengembangan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
a.Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera, jaringan jalan pengumpan Pulau Sumatera, dan jaringan jalan bebas hambatan;
b.jaringan jalan di Pulau Batam, jaringan jalan di Pulau Natuna, jaringan jalan di Pulau Bintan, jaringan jalan di Pulau Belitung, dan jaringan jalan di Pulau Bangka;
c.Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Timur Pulau Sumatera Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sumatera Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Tengah Pulau Sumatera Bagian Selatan; dan
d.jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKN Padang, PKN Batam, dan PKN Palembang.
(4)Pengembangan bandar udara untuk melayani angkutan udara perintis guna meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan di Pulau Enggano, Kepulauan Mentawai, Pulau Nias, Pulau Simeuleu, Pulau Tambelan, Pulau Karimun Kecil, Kepulauan Lingga, Pulau Tambelan, Pulau Jemaja, Pulau Serasan, Pulau Subi, dan Kepulauan Anambas.
(5)Pemanfaatan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilakukan di Bandar Udara Kuala Namu, Bandar Udara Hang Nadim, Bandar Udara Minangkabau, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Bandar Udara Radin Inten II, Bandar Udara Ranai, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah (Kijang), Bandar Udara Pinang Kampai, Bandar Udara Sultan Thaha, Bandar Udara Fatmawati, Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin, dan Bandar Udara Depati Amir.
(6)Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan di Pulau Sumatera secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 28
(1)Strategi operasionalisasi perwujudan ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b meliputi:
a.mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan; dan
b.memanfaatkan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2)Pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan di sekitar Bandar Udara Kuala Namu, Bandar Udara Hang Nadim, Bandar Udara Minangkabau, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Bandar Udara Radin Inten II, Bandar Udara Ranai, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah (Kijang), Bandar Udara Pinang Kampai, Bandar Udara Sultan Thaha, Bandar Udara Fatmawati, Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin, dan Bandar Udara Depati Amir.
(3)Pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan pada ruang udara di Bandar Udara Kuala Namu, Bandar Udara Hang Nadim, Bandar Udara Minangkabau, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Bandar Udara Radin Inten II, Bandar Udara Ranai, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah (Kijang), Bandar Udara Pinang Kampai, Bandar Udara Sultan Thaha, Bandar Udara Fatmawati, Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin, dan Bandar Udara Depati Amir.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi Nasional

Pasal 29
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a.jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b.pembangkit tenaga listrik; dan
c.jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 30
(1)Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:
a.memantapkan dan mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan perkotaan nasional dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Sumatera; dan
b.memantapkan dan mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi untuk melayani kawasan andalan.
(2)Pemantapan dan pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan perkotaan nasional dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Sumatera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.pemantapan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Arun-Medan dengan jaringan distribusi Medan untuk melayani PKN Lhokseumawe dan PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) dan PKW Langsa;
b.pengembangan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Pangkalan Brandan-Medan dan Medan-Kwala Tanjung dengan jaringan distribusi Medan, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan Asahan untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKW Tebing Tinggi, dan PKW Pematang Siantar;
c.pengembangan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Duri-Dumai-Medan dengan jaringan distribusi Medan, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan Asahan untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKW Tebing Tinggi, PKW Kisaran, PKW Rantau Prapat, PKN Dumai, dan PKN Pekanbaru;
d.pemantapan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Grissik-Sakernan-Duri dengan jaringan distribusi Pekanbaru untuk melayani PKN Dumai, PKN Pekanbaru, PKW Pangkalan Kerinci, PKW Rengat, dan PKW Siak Sri Indrapura;
e.pemantapan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Grissik-Batam dan Natuna-Batam dengan jaringan distribusi Batam untuk melayani PKW Kuala Tungkal, PKN Batam, PKW Tanjung Balai Karimun, dan PKW Tarempa;
f.pemantapan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Musi-Palembang dengan jaringan distribusi Palembang untuk melayani PKN Palembang, PKW Muara Enim, dan PKW Prabumulih;
g.pengembangan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Grissik-Prabumulih-Pagardewa-Labuhan Maringgai ke Pulau Jawa dengan jaringan distribusi Jambi dan Bandarlampung untuk melayani PKN Jambi, PKW Sekayu, PKW Prabumulih, dan PKN Bandar Lampung;
h.pembangunan unit pemroses Gas Alam Cair (LNG) berupa Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) di perairan Selat Malaka untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro); dan
i.pengembangan prasarana dan sarana untuk peningkatan pasokan gas bumi di Sumatera Utara (LNG Receiving Terminal).
(3)Pemantapan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi pipa minyak dan gas bumi untuk melayani kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.pemantapan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Selat Malaka-Lhokseumawe untuk melayani Kawasan Andalan Lhokseumawe dan Sekitarnya;
b.pemantapan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Arun-Medan untuk melayani Kawasan Andalan Lhokseumawe serta Sekitarnya dan Kawasan Andalan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro);
c.pengembangan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Pangkalan Brandan-Medan dan Medan-Kwala Tanjung untuk melayani Kawasan Andalan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Kawasan Andalan Pematang Siantar dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Rantau Prapat-Kisaran;
d.pengembangan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Duri-Dumai-Medan untuk melayani Kawasan Andalan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Kawasan Andalan Pematang Siantar dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Rantau Prapat-Kisaran, serta Kawasan Andalan Duri-Dumai dan Sekitarnya;
e.pemantapan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Grissik-Sakernan-Duri untuk melayani Kawasan Andalan Duri-Dumai dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci;
f.pemantapan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Grissik-Batam dan Natuna-Batam untuk melayani Kawasan Andalan Duri-Dumai dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Zona Batam-Tanjung Pinang dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Natuna dan Sekitarnya;
g.pemantapan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Musi-Palembang untuk melayani Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya; dan
h.pengembangan jaringan transmisi minyak dan gas bumi Grissik-Prabumulih-Pagardewa-Labuhan Maringgai ke Pulau Jawa untuk melayani Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya.

Pasal 31
(1)Strategi operasionalisasi perwujudan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:
a.meningkatkan kapasitas pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan;
b.mengembangkan pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan; dan
c.mengembangkan pembangkit tenaga listrik berbasis energi matahari, angin, dan panas bumi untuk mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.
(2)Peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a.Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di PLTA Peusangan II (Kota Takengon), PLTA Padang Sidempuan (Kota Padang Sidempuan), PLTA Sibolga (Kabupaten Tapanuli Tengah), PLTA Tarutung (Kabupaten Tapanuli Utara), PLTA Pematang Siantar (Kota Pematang Siantar), PLTA Salak (Kabupaten Phakpak Barat), PLTA Tebing Tinggi (Kota Tebing Tinggi), PLTA Inalum (Kabupaten Toba Samosir), PLTA Sipansihaporas (Kabupaten Tapanuli Tengah), PLTA Renun (Kabupaten Dairi), PLTA Maninjau (Kabupaten Agam), PLTA Ombilin (Kabupaten Solok), PLTA Koto Panjang (Kabupaten Kampar), PLTA Tes (Kabupaten Lebong), PLTA Musi Ujan Mas (Kabupaten Kepahiang), dan PLTA Way Besai (Kabupaten Lampung Barat);
b.Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di PLTGU Medan (Kota Medan), PLTGU Tanjung Balai (Kota Tanjung Balai), PLTGU Lembu (Payakumbuh), PLTGU Teluk Lembu (Kota Pekanbaru), PLTGU Riau Power (Kota Pekanbaru), PLTGU Tembilahan (Kabupaten Indragiri Hilir), PLTGU Pangkalan Kerinci (Kabupaten Pelalawan), PLTGU Siak Sri Indrapura (Kabupaten Siak Sri Indrapura), PLTGU Bengkalis (Kabupaten Bengkalis), PLTGU Dumai (Kota Dumai), PLTGU Daik (Kabupaten Lingga), PLTGU Rengat (Kabupaten Indragiri Hulu), PLTGU Tanjung Pinang (Kota Tanjung Pinang), dan PLTGU Kampar (Kabupaten Kampar);
c.Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di PLTG Medan (Kota Medan), PLTG Payoselincah (Kota Jambi), PLTG Keramasan (Kota Palembang), PLTG Besai (Kabupaten Lampung Barat), PLTG Batutegi (Kabupaten Tanggamus), PLTG Gunung Megang (Kabupaten Lahat), dan PLTG Tegineneng (Kota Bandar Lampung);
d.Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di PLTU Tarahan Sicanang (Kota Medan), PLTU Labuhan Angin (Kabupaten Tapanuli Tengah), PLTU Desa Samaran Sarolangun (Kabupaten Sarolangun), PLTU Keramasan (Kota Palembang), PLTU Tanjung Enim (Kabupaten Muara Enim), PLTU Bangka (Pulau Bangka), dan PLTU Belitung (Pulau Belitung);
e.Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di PLTB Pulau Simeuleu (Kabupaten Simeuleu), PLTB Pulau Natuna (Kabupaten Kepulauan Natuna), PLTB Kepulauan Mentawai (Kabupaten Kepulauan Mentawai), PLTB Pulau Pagai (Kabupaten Kepulauan Mentawai), dan PLTB Pulau Enggano (Kabupaten Bengkulu Utara);
f.Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di PLTS Pulau Simeuleu (Kabupaten Simeuleu), PLTS Pulau Natuna (Kabupaten Kepulauan Natuna), PLTS Kepulauan Mentawai (Kabupaten Kepulauan Mentawai), PLTS Pulau Pagai (Kabupaten Kepulauan Mentawai), dan PLTS Pulau Enggano (Kabupaten Bengkulu Utara); dan
g.Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di PLTP Sibayak (Kabupaten Tanah Karo).
(3)Pengembangan pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
a.Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di PLTA Peusangan (Kabupaten Aceh Tengah), PLTA Asahan I (Kabupaten Asahan), PLTA Asahan III (Kabupaten Asahan dan Kabupaten Tobasa), PLTA Lubuk Ambacang (Kabupaten Kuantan Singingi), dan PLTA Simpang Aur (Kabupaten Bengkulu Utara);
b.Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di PLTU Meulaboh (Kabupaten Nagan Raya), PLTU Riau Power (Kota Pekanbaru), PLTU Teluk Lembu (Kota Pekanbaru), PLTU Tenayan (Kota Pekanbaru), PLTU Teluk Siri (Kota Padang), PLTU Batang Merangin (Kabupaten Kerinci), PLTU Rokan Hilir, PLTU Banjarsari (Kabupaten Muara Enim), dan PLTU pada sekitar Mulut Tambang;
c.Pembangkit Listrik Tenaga angin (PLTB) di PLTB Bagan Siapi-api dan PLTB di Pulau Nias; dan
d.Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di PLTP Jaboi Pulau Weh (Kota Sabang), PLTP Seulawah Agam (Kabupaten Aceh Besar), PLTP Sipoholon Ria-ria (Kabupaten Tapanuli Utara), PLTP Sorik Merapi-Roburan Sampuraga (Kabupaten Mandailing Natal), PLTP Sibual-buali/Sarulla (Tapanuli Utara), PLTP Pusuk Bukit (Kabupaten Samosir), PLTP Gunung Talang (Kabupaten Solok), PLTP Bukit Kili (Kabupaten Solok), PLTP Liki Pinawang-Muaralaboh (Kabupaten Solok Selatan), PLTP Sungai Penuh (Kabupaten Kerinci), PLTP Kerinci (Kabupaten Kerinci), PLTP Lumut Balai (Kabupaten Muara Enim), PLTP Rantau Dadap (Kabupaten Muara Enim), PLTP Hulu Lais (Kabupaten Lebong), PLTP Way Panas Ulubelu (Kabupaten Tanggamus), PLTP Suoh Sekincau (Kabupaten Lampung Barat), dan PLTP Gunung Rajabasa (Kabupaten Lampung Selatan).
(4)Pengembangan pembangkit tenaga listrik berbasis energi matahari, angin, dan panas bumi untuk mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pembangkit tenaga listrik berbasis energi:
a.tenaga matahari dan/atau tenaga angin di Pulau Weh, Pulau Simeuleu, Pulau Nias, Kepulauan Mentawai, Pulau Pagai, Pulau Batam-Rempang-Galang, Pulau Bengkalis, Pulau Natuna, Pulau Enggano, Pulau Bangka, dan Pulau Belitung;
b.panas bumi di Kaneke (Kota Sabang), Iboih-Jaboi (Kota Sabang), Seulawah Agam (Kabupaten Aceh Besar), Alue Long- Bangga (Aceh Utara), Rimba Raya (Kabupaten Aceh Tengah), Gunung Geureudong (Kabupaten Aceh Tengah), Simpang Balik (Kabupaten Aceh Tengah), Silih Nara (Kabupaten Aceh Tengah), Gunung Kembar (Kabupaten Aceh Tenggara), Beras Tepu (Kabupaten Karo), Lau Debuk-Debuk (Kabupaten Karo), Pusuk Bukit-Danau Toba (Kabupaten Samosir), Simbolon-Samosir (Kabupaten Samosir), Pagaran (Kabupaten Tapanuli Utara), Sarula (Kabupaten Tapanuli Utara), Sipaholon Ria-Ria (Kabupaten Tapanuli Utara), Sibual-buali (Kabupaten Tapanuli Selatan), Sibuhuan (Kabupaten Padang Lawas), Sampuraga (Kabupaten Mandailing Natal), Roburan (Kabupaten Madailing Natal), Simisioh (Kabupaten Pasaman), Cubadak (Kabupaten Pasaman), Lubuk Sikaping (Kabupaten Pasaman), Bonjol (Kabupaten Pasaman), Bukit Kili (Kabupaten Solok), Surian (Kabupaten Solok), Gunung Talang (Kabupaten Solok), Muara Labuh (Kabupaten Solok Selatan), Liki-Pinangawan (Kabupaten Solok Selatan), Sungai Betung (Kota Pagar Alam), Semurup (Kabupaten Kerinci), Lempur (Kabupaten Kerinci), Air Dikit (Kabupaten Mukomuko), Graho Nyabu (Kabupaten Merangin), Sungai Tenang (Kabupaten Merangin), Tambang Sawah (Kabupaten Lebong), Suban Gergok (Kabupaten Lebong), Lebong Simpang (Kabupaten Lebong), Rantau Dadap-Segamit (Kabupaten Muara Enim), Bukit Lumut Balai (Kabupaten Muara Enim), Ulu Danau (Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), Marga Bayur (Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), Wai Selabung (Ogan Komering Ulu Selatan), Danau Ranau (Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), Gunung Sekincau (Kabupaten Lampung Barat), Bacingot (Kabupaten Lampung Barat), Pajar Bulan (Kabupaten Lahat), Suoh Antatai (Kabupaten Lampung Barat), Ulubelu (Kabupaten Tanggamus), Wai Kratai (Kabupaten Lampung Selatan), dan Kalianda (Kabupaten Lampung Selatan).

Pasal 32
(1)Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:
a.mengembangkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik seluruh Pulau Sumatera dan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa;
b.mengembangkan atau merehabilitasi Jaringan Transmisi Sumatera Timur dan Jaringan Transmisi Sumatera Tengah; dan
c.mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik untuk kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.
(2)Pengembangan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik seluruh Pulau Sumatera dan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik seluruh Pulau Sumatera meliputi Jaringan Transmisi Sumatera Timur dan Jaringan Transmisi Sumatera Tengah; dan
b.interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa meliputi jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Sumatera dan jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Jawa.
(3)Rehabilitasi Jaringan Transmisi Sumatera Timur dan Jaringan Transmisi Sumatera Tengah untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.rehabilitasi Jaringan Transmisi Sumatera Timur dilakukan pada:
1.jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTET Medan-Tebing Tinggi-Kisaran;
2.jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTET Pekanbaru-Rengat-Jambi-Sekayu-Palembang;
3.jaringan transmisi utama tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Medan-Pematang Siantar-Kisaran;
4.jaringan transmisi utama tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Banda Aceh-Lhokseumawe-Langsa;
5.jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTET Pangkalan Kerinci-Pekanbaru;
6.jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTT Pekanbaru-Bangkinang;
7.jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik SUTT Siak-Pangkalan Kerinci;
8.jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik SUTT Rengat-Tembilahan-Kuala Tungkal;
9.jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik SUTET Palembang-Kayuagung;
10.jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTT Dumai-Bagan Siapi-api;
11.jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik SUTET Kotabumi-Menggala; dan
12.jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik SUTET Bandar Lampung-Kalianda.
b.rehabilitasi Jaringan Transmisi Sumatera Tengah dilakukan pada:
1.jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTT Banda Aceh-Takengon-Meulaboh;
2.jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTET Medan-Sidikalang-Sibolga;
3.jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTT Padang Sidempuan-Bukittinggi;
4.jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTET Bukittinggi-Sawahlunto-Muaro Bungo-Lubuk Linggau-Lahat-Baturaja-Kotabumi-Metro-Bandar Lampung;
5.jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTET Medan-Balige;
6.jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTET Pematang Siantar-Rantau Prapat-Padang Sidempuan;
7.jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTT Padang Sidempuan-Pasir Pangarayan-Bangkinang-Bukittinggi;
8.jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTET Bukittinggi-Pariaman-Padang;
9.jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTET Muaro Bungo-Jambi;
10.jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTET Bengkulu-Curup-Lubuk linggau;
11.jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTET Lahat-Muara Enim-Prabumulih-Palembang-Tanjung Api-api;
12.jaringan transmisi utama tenaga listrik SUTET Bandar Lampung-Kota Agung;
13.jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik SUTET Rengat-Taluk Kuantan;
14.jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik SUTET Padang-Solok-Sawahlunto;
15.jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik SUTET Jambi-Muara Bulian-Sarolangun;
16.jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik SUTET Mukomuko-Bengkulu-Manna; dan
17.jaringan transmisi pengumpan tenaga listrik SUTET Kota Agung-Liwa.
(4)Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik untuk kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
a.Jaringan Transmisi di Pulau-pulau Pantai Barat Sumatera meliputi Pulau Weh, Pulau Simeulue, Pulau Breueh, Pulau Nias, Kepulauan Banyak, Kepulauan Batu, Kepulauan Mentawai, dan Pulau Enggano; dan
b.Jaringan Transmisi di Pulau-pulau Pantai Timur Sumatera meliputi Pulau Jemur, Kepulauan Natuna, Kepulauan Anambas, Kepulauan Tanjung Balai Karimun, Pulau Batam- Rempang-Galang, Pulau Rupat, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Bengkalis, Pulau Bintan, Pulau Lingga-Pulau Singkep, Kepulauan Tambelan, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Sekatung, Pulau Subi Kecil, Pulau Simuk, Pulau Wunga, Pulau Raya, dan Pulau Karimun Kecil.

Pasal 33
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional di Pulau Sumatera secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

Pasal 34
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a.jaringan terestrial; dan
b.jaringan satelit.

Pasal 35
(1)Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:
a.mengembangkan serta merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial yang melayani kawasan perkotaan nasional dan mendukung kawasan andalan; dan
b.mengembangkan Jaringan Pelayanan Pengumpan (Feeder) dan Pulau-pulau di Sumatera.
(2)Pengembangan serta rehabilitasi dan peningkatan fungsi jaringan terestrial yang melayani kawasan perkotaan nasional dan mendukung kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.rehabilitasi dan peningkatan fungsi Jaringan Pelayanan Pusat-pusat Pertumbuhan di Pantai Timur Sumatera:
1.menghubungkan PKN Lhokseumawe-PKW Langsa-PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)-PKW Tebingtinggi-PKW Pematang Siantar-PKW Kisaran-PKW Rantau Prapat-PKW Bagan Siapi-api- PKN Dumai-PKN Pekanbaru-PKW Siak Sri Indrapura-PKW Pangkalan Kerinci-PKW Rengat-PKW Tembilahan-PKW Kuala Tungkal-PKN Jambi-PKN Palembang, PKW Kayuagung-PKW Menggala-PKW Metro-PKN Bandar Lampung-PKW Kalianda, dan melayani Kawasan Andalan Lhokseumawe dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Kawasan Andalan Pematang Siantar dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Rantau Prapat-Kisaran, Kawasan Andalan Duri-Dumai, Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci, Kawasan Andalan Muara Bulian-Pantai Timur Jambi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bandar Lampung-Metro, serta Kawasan Andalan Mesuji dan Sekitarnya;
2.menghubungkan kawasan perkotaan PKW Takengon-PKW Sidikalang-PKW Balige-PKW Padang Sidempuan-PKW Pasir Pangarayan-PKW Bangkinang-PKW Taluk Kuantan- PKW Bukittinggi-PKW Sawahlunto-PKW Solok-PKW Muara Bungo-PKW Muara Bulian-PKW Sarolangun-PKW Sekayu-PKW Prabumulih-PKW Baturaja-PKW Kotabumi-PKW Kota Agung dan melayani Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Ujung Batu-Bagan Batu, Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci, Kawasan Andalan Muara Enim dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Lubuk Linggau dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Bungo dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Kotabumi dan Sekitarnya.
b.pengembangan Jaringan Pelayanan Pusat-pusat Pertumbuhan di pantai Barat Sumatera yang menghubungkan PKW Banda Aceh-PKW Meulaboh-PKW Sibolga-PKW Pariaman-PKN Padang-PKW Mukomuko-PKW Lubuk Linggau-PKW Muara Enim-PKW Lahat-PKW Curup-PKW Bengkulu-PKW Manna-PKW Liwa dan melayani Kawasan Andalan Banda Aceh dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Padang Pariaman dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bengkulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Manna dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Liwa-Krui.
(3)Pengembangan Jaringan Pelayanan Pengumpan (Feeder) dan Pulau-pulau di Sumatera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.pengembangan Jaringan Pelayanan Pengumpan (Feeder) di Pulau-pulau Barat Sumatera yang melayani PKW Sabang, PKW Gunung Sitoli, PKW Muarasiberut, Kawasan Andalan Nias dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Mentawai dan Sekitarnya; dan
b.pengembangan Jaringan Pelayanan Pengumpan (Feeder) di Pulau-pulau Timur Sumatera yang melayani PKW Bengkalis, PKW Tanjung Balai Karimun, PKN Batam, PKW Tanjung Pinang, PKW Daik-Lingga, PKW Dabo-Singkep, PKW Muntok, PKW Pangkal Pinang, PKW Tanjungpandan, PKN Batam, PKW Manggar, PKW Terempa, PKSN Ranai, Kawasan Andalan Batam-Tanjung Pinang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bangka, serta Kawasan Andalan Belitung.

Pasal 36
(1)Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:
a.mengembangkan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional, kawasan andalan, kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan
b.mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar stasiun bumi.
(2)Pengembangan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional, kawasan andalan, kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a.jaringan satelit untuk melayani PKN Lhokseumawe, PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKN Padang, PKN Pekanbaru, PKN Dumai, PKN Batam, PKN Jambi, PKN Palembang, PKN Bandar Lampung, PKW Sabang, PKW Banda Aceh, PKW Langsa, PKW Takengon, PKW Meulaboh, PKW Tebingtinggi, PKW Sidikalang, PKW Pematang Siantar, PKW Balige, PKW Rantau Prapat, PKW Kisaran, PKW Gunung Sitoli, PKW Padang Sidempuan, PKW Sibolga, PKW Pariaman, PKW Sawahlunto, PKW Muarasiberut, PKW Bukittingi, PKW Solok, PKW Bangkinang, PKW Taluk Kuantan, PKW Bengkalis, PKW Bagan Siapi-api, PKW Tembilahan, PKW Rengat, PKW Pangkalan Kerinci, PKW Pasir Pangarayan, PKW Siak Sri Indrapura, PKW Tanjung Pinang, PKW Tarempa, PKW Daik Lingga, PKW Dabo-Pulau Singkep, PKW Tanjung Balai Karimun, PKW Kuala Tungkal, PKW Sarolangun, PKW Muara Bungo, PKW Muara Bulian, PKW Muara Enim, PKW Kayuagung, PKW Baturaja, PKW Prabumulih, PKW Lubuk Linggau, PKW Sekayu, PKW Lahat, PKW Bengkulu, PKW Manna, PKW Mukomuko, PKW Curup, PKW Pangkal Pinang, PKW Muntok, PKW Tanjungpandan, PKW Manggar, PKW Metro, PKW Kalianda, PKW Liwa, PKW Menggala, PKW Kotabumi, PKW Kota Agung, dan PKSN Ranai;
b.jaringan satelit untuk melayani Kawasan Andalan Banda Aceh dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Lhokseumawe dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan, Kawasan Andalan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang- Karo (Mebidangro), Kawasan Andalan Pematang Siantar dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Rantau Prapat-Kisaran, Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Nias dan sekitarnya, Kawasan Andalan Padang Pariaman dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Agam-Bukittinggi (PLTA Kuto Panjang), Kawasan Andalan Mentawai dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Solok dan Sekitarnya (Danau Kembar Diatas/Dibawah-PIP Danau Singkarak-Lubuk Alung-Ketaping), Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Duri-Dumai dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci, Kawasan Andalan Ujung Batu-Bagan Batu, Kawasan Andalan Laut Selat Malaka dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Zona Batam-Tanjung Pinang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Natuna dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Bungo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Enim dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Lubuk Linggau dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bengkulu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Manna dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bangka, Kawasan Andalan Belitung, Kawasan Andalan Bandar Lampung-Metro, Kawasan Andalan Mesuji dan sekitarnya, Kawasan Andalan Kotabumi dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Liwa-Krui; dan
c.jaringan satelit untuk melayani kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil di Pulau Rondo, Pulau Mega, Pulau Berhala, Pulau Nias, Pulau Enggano, Pulau Simeulue, Kepulauan Banyak, Pulau Sekatung, Pulau Jemur, Pulau Rupat, Pulau Breueh, Pulau Nipa, Pulau Subi Kecil, Pulau Simuk, Pulau Wunga, Pulau Raya, Kepulauan Batu, Pulau Jemur, Pulau Rupat, Kepulauan Anambas, Kepulauan Tambelan, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Bengkalis, dan Pulau Karimun Kecil.
(3)Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar stasiun bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di sekitar Stasiun Bumi Karo (Kabupaten Karo).

Pasal 37
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional di Pulau Sumatera secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 38
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a.sumber air; dan
b.prasarana sumber daya air.

Pasal 39
(1)Strategi operasionalisasi perwujudan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:
a.mendayagunakan sumber air dengan berbasis pada WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan;
b.merehabilitasi DAS kritis; dan
c.mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan imbuhan air tanah pada CAT; dan
d.mengendalikan pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah pada CAT.
(2)Pendayagunaan sumber air dengan berbasis pada WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.sumber air pada WS strategis nasional yang terdiri atas:
1.WS Meureudu-Baro (Aceh) yang melayani Kawasan Andalan Banda Aceh dan Sekitarnya;
2.WS Jambo Aye (Aceh) yang melayani PKW Takengon dan Kawasan Andalan Lhokseumawe dan Sekitarnya;
3.WS Woyla-Seunagan (Aceh) yang melayani PKW Meulaboh dan Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan;
4.WS Tripa-Bateue (Aceh) yang melayani PKW Meulaboh dan Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan;
5.WS Belawan-Ular (Provinsi Sumatera Utara) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), PKW Tebing Tinggi, serta Kawasan Andalan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro);
6.WS Toba-Asahan (Provinsi Sumatera Utara) yang melayani PKW Balige, PKW Kisaran, serta Kawasan Andalan Rantau Prapat-Kisaran dan Sekitarnya;
7.WS Batang Angkola-Batang Gadis (Provinsi Sumatera Utara) yang melayani PKW Padang Sidempuan, PKW Rantau Prapat, Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Rantau Prapat-Kisaran;
8.WS Siak (Provinsi Riau) yang melayani PKN Pekanbaru, PKN Dumai, PKW Siak Sri Indrapura, Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Duri-Dumai dan Sekitarnya;
9.WS Kampar (Provinsi Riau) yang melayani PKW Bangkinang, PKW Pangkalan Kerinci, serta Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Teluk Kuantan-Pangkalan Kerinci;
10.WS Indragiri (Provinsi Riau-Provinsi Sumatera Barat) yang melayani PKW Rengat, PKW Tembilahan, PKW Taluk Kuantan, serta Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Teluk Kuantan-Pangkalan Kerinci;
11.WS Reteh (Provinsi Riau) yang melayani Kawasan Andalan Rengat-Kuala Enok-Teluk Kuantan-Pangkalan Kerinci;
12.WS Pulau Batam-Pulau Bintan (Provinsi Kepulauan Riau) yang melayani PKN Batam, PKW Tanjung Pinang, serta Kawasan Andalan Zona Batam-Tanjung Pinang dan Sekitarnya;
13.WS Anai-Kuranji-Arau-Mangau-Antokan (Provinsi Sumatera Barat) yang melayani PKW Solok, PKW Bukittinggi, Kawasan Andalan Padang Pariaman dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Agam-Bukittinggi (PLTA Kuto Panjang), serta Kawasan Andalan Solok dan Sekitarnya (Danau Kembar Diatas/Dibawah-PIP Danau Singkarak-Lubuk Alung-Ketaping);
14.WS Sugihan (Provinsi Sumatera Selatan) yang melayani Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya;
15.WS Banyuasin (Provinsi Sumatera Selatan) yang melayani Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya; dan
16.WS Way Seputih-Way Sekampung (Provinsi Lampung) yang melayani PKN Bandar Lampung, PKW Metro, PKW Kalianda, serta Kawasan Andalan Bandar Lampung-Metro dan Sekitarnya.
b.sumber air pada WS lintas provinsi meliputi:
1.WS Alas-Singkil (Aceh dan Provinsi Sumatera Utara) yang melayani PKW Sidikalang dan Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya;
2.WS Batang Natal-Batang Batahan (Provinsi Sumatera Utara-Provinsi Sumatera Barat) PKN Padang, PKW Pariaman, serta Kawasan Andalan Padang Pariaman dan Sekitarnya;
3.WS Rokan (Provinsi Riau- Provinsi Sumatera Barat) yang melayani PKW Bagan Siapi-api, PKW Pasir Pangarayan, serta Kawasan Andalan Ujung Batu-Bagan Batu;
4.WS Batanghari (Provinsi Jambi-Provinsi Sumatera Barat) yang melayani PKN Jambi, PKW Muara Bulian, PKW Sarolangun, PKW Muara Bungo, Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Muara Bungo dan Sekitarnya;
5.WS Musi (Provinsi Sumatera Selatan-Provinsi Bengkulu-Provinsi Lampung) yang melayani PKN Palembang, PKW Prabumulih, PKW Kayuagung, PKW Sekayu, PKW Baturaja, PKW Lahat, PKW Lubuk Linggau, PKW Muara Enim, PKW Curup, Kawasan Andalan Palembang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Muara Enim dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Lubuk Linggau dan Sekitarnya;
6.WS Mesuji-Tulang Bawang (Provinsi Lampung-Provinsi Sumatera Selatan) yang melayani PKW Menggala, PKW Kotabumi, Kawasan Andalan Mesuji dan Sekitarnya, serta Kawasan Kotabumi dan Sekitarnya;
7.WS Teramang-Ipuh (Provinsi Bengkulu-Provinsi Jambi) yang melayani PKW Mukomuko serta Kawasan Andalan Bengkulu dan Sekitarnya; dan
8.WS Nasal-Padang Guci (Provinsi Bengkulu-Provinsi Lampung) yang melayani PKW Manna serta Kawasan Andalan Manna dan Sekitarnya.
(3)Rehabilitasi DAS kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
a.DAS Meureudu, DAS Baro, dan DAS Tiro pada WS Meureudu;
b.DAS Jambo Aye pada WS Jambo Aye;
c.DAS Woyla pada WS Woyla;
d.DAS Tripa dan DAS Bateue pada WS Tripa;
e.DAS Lae Singkil pada WS Alas-Singkil;
f.DAS Deli, DAS Sei Ular, dan DAS Padang pada WS Belawan-Ular;
g.DAS Asahan dan DAS Danau Toba pada WS Toba-Asahan;
h.DAS Batang Gadis pada WS Batang Angkola-Batang Gadis;
i.DAS Rokan, DAS Bangko, DAS Rokan Kiri, DAS Rokan Kanan, DAS Kubu, DAS Sumpur, DAS Sontang, DAS Asik, DAS Air Pesut, DAS Sibinail, DAS Pagang, DAS Pincuran Panjang, dan DAS Timbawan pada WS Rokan;
j.DAS Siak dan DAS Siak Kecil pada WS Siak;
k.DAS Kampar pada WS Kampar;
l.DAS Indragiri pada WS Indragiri;
m.DAS Reteh pada WS Reteh;
n.DAS Arau dan DAS Antokan pada WS Anai-Kuranji-Arau-Mangau-Antokan;
o.DAS Batanghari dan DAS Tungkal pada WS Batanghari;
p.DAS Musi dan DAS Batanghari Leko pada WS Musi;
q.DAS Tulang Bawang pada WS Mesuji-Tulang Bawang;
r.DAS Sekampung pada WS Way Seputih;
s.DAS Teramang pada WS Teramang-Ipuh; dan
t.DAS Air Padang Guci pada WS Nasal-Padang Guci.
(4)Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan imbuhan air tanah serta pengendalian pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah pada CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dilakukan pada CAT Lintas Provinsi meliputi:
a.CAT Langsa yang berada di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Langkat;
b.CAT Kutacane yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Karo;
c.CAT Sibulus Salam yang berada di Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, dan Tapanuli Tengah;
d.CAT Pekanbaru yang berada di Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru;
e.CAT Natal-Ujunggading yang berada di Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Pasaman Barat;
f.CAT Jambi-Dumai yang berada di Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Banyuasin;
g.CAT Muara Bungo yang berada di Kabupaten Dharmas Raya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Batanghari;
h.CAT Painan-Lubukpinang yang berada di Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko;
i.CAT Kayuaro-Padangaro yang berada di Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmas Raya, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Bungo;
j.CAT Bangko-Sarolangun yang berada di Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Musi Rawas;
k.CAT Karang Agung yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Batanghari;
l.CAT Muara Lakitan yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Sorolangun;
m.CAT Lubuk Linggau-Muaraenim yang berada di Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Way Kanan.
n.CAT Gedongmeneng yang berada di Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Kaur.
o.CAT Baturaja yang berada di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
p.CAT Muaraduo-Curup yang berada di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kota Pagar Alam;
q.CAT Ranau yang berada di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; dan
r.CAT Metro-Kotabumi yang berada di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Pasal 40
(1)Strategi operasionalisasi perwujudan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
a.mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan;
b.meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi (DI) untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan; dan
c.mengembangkan prasarana dan sarana air baku untuk melayani kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil berpenghuni.
(2)Pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan dan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
a.Waduk Keuliling yang melayani PKW Banda Aceh serta Kawasan Andalan Banda Aceh dan Sekitarnya;
b.Waduk Sianjo-anjo yang melayani PKW Sidikalang serta Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya;
c.Waduk Siruar, Waduk Sigura-gura, Waduk Sipansihaporas, dan Waduk Tangga yang melayani PKW Balige, PKW Sibolga, serta Kawasan Andalan Tapanuli dan Sekitarnya;
d.Waduk Kotopanjang yang melayani PKN Pekanbaru, PKW Bangkinang, PKW Pangkalan Kerinci, PKW Siak Sri Indrapura, serta Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya;
e.Waduk Duriangkang, Waduk Sei Harapan, Waduk Ladi, Waduk Lagoi, dan Waduk Muka Kuning yang melayani PKN Batam dan Kawasan Andalan Zona Batam-Tanjung Pinang dan Sekitarnya;
f.Waduk Musi yang melayani PKW Bengkulu, PKW Curup, serta Kawasan Andalan Bengkulu dan Sekitarnya;
g.Waduk Batu Tegi dan Waduk Way Jepara yang melayani PKN Bandar Lampung, PKW Metro, serta Kawasan Andalan Bandar Lampung-Metro; dan
h.Waduk Way Rarem yang melayani PKW Kotabumi serta Kawasan Andalan Kotabumi dan Sekitarnya.
(3)Peningkatan fungsi, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi (DI) untuk meningkatkan luasan lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di:
a.DI Krueng Jrue dan DI Krueng Aceh yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Aceh Besar;
b.DI Pante Lhona dan DI Paya Nie yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bireun;
c.DI Datar Diana yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bener Meriah;
d.DI Alue Ubay dan DI Krueng Pasa yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Aceh Utara;
e.DI Jambo Aye Langkahan yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur;
f.DI Baroraya yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pidie;
g.DI Jeuram dan DI Krueng Tripa yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Nagan Raya;
h.DI Kuta Cane Lama yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Aceh Tenggara;
i.DI Susoh yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya;
j.DI Namu Sira-sira melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai;
k.DI Bandar Sidoras melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Deli Serdang;
l.DI Perbaungan, DI Sei Belutu, dan DI Sei Buluh melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai;
m.DI Kerasaan melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Simalungun;
n.DI Perkotaan dan DI Silau Bondo melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Asahan;
o.DI Paya Sordang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padang;
p.DI Batang Ilung melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tapanuli Selatan;
q.DI Batang Gadis melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Mandailing Natal;
r.DI Bukung Ihit melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
s.DI Antokan melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Agam dan Kota Padang;
t.DI Panti Rao melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pasaman;
u.DI Batang Sinamar melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tanah Datar;
v.DI Batang Anai melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Padang Pariaman;
w.DI Batang Tongar, DI Batang Bayang, dan DI Batahan melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pasaman Barat;
x.DI Batang Indrapura, DI Lundang Tanjung Jati, dan DI Malapang Ampang Tulak melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan;
y.DI Batang Palangki melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Sawah Lunto;
z.DI Batanghari melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Darmas Raya;
aa.DI Sei Siulak Deras dan DI Sei Batang Sangkir melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Kerinci;
bb.DI Komering Selatan/Way Komering melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way Kanan;
cc.DI Komering Utara, DI Belitang, dan DI Muncak Kabau melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
dd.DI Air Lintang Kanan, DI Mulak, DI Masam Balau, dan DI Keruh melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lahat;
ee.DI Muara Riben, DI Lematang Kanan, dan DI Selangis/Jemair melayani kawasan peruntukan pertanian di Kota Pagar Alam;
ff.DI Air Gegas, DI Kelingi Tugumulyo, dan DI Lakitan melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Musi Rawas;
gg.DI Mukomuko Kanan dan DI Air Manjunto Kiri melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Mukomuko;
hh.DI Air Lais Kuro Tidur melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bengkulu Utara;
ii.DI Air Seluma melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Seluma;
jj.DI Air Nipis Seginim melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan;
kk.DI Rias melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bangka Selatan;
ll.DI Selingsing melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Belitung Timur;
mm.DI Way Seputih, DI Way Pangubuan, DI Batanghari Utara, DI Rawa Seputih Surabaya, DI Punggur Utara, dan DI Raman Utara melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lampung Tengah;
nn.DI Way Jepara, DI Way Curup, DI Cd. Batanghari, DI Cd Pekalongan, DI Cd Purbolinggo, DI Cd Raman Utara, DI Cd Rantau Fajar, dan DI Cd Sekampung melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lampung Timur;
oo.DI Way Sekampung melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, dan Kota Metro;
pp.DI Way Tebu I, II, III, dan IV melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tanggamus;
qq.DI Way Kandis II melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lampung Selatan;
rr.DI Way Tulung Mas dan DI Bumi Agung melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Lampung Utara;
ss.DI Way Umpu melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Way Kanan; dan
tt.DI Dp. Mesuji Tulang Bawang, DI Dp. Rawa Pintu, DI Peng. Rawa Mesuji Atas, DI Pidada Tulang Bawang, dan DI Way Rarem melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tulang Bawang.
(4)Pengembangan prasarana dan sarana air baku untuk melayani kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Pulau Rondo, Pulau Weh, Pulau Breueh, Pulau Simeulue, Kepulauan Banyak, Pulau Nias, Kepulauan Batu, Kepulauan Mentawai, Pulau Enggano, Kepulaun Karimun, Kepulauan Lingga, Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, Kepulauan Tambelan, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Bengkalis, Pulau Rupat, Pulau Sekatung, Pulau Subi Kecil, Pulau Batu Kecil, Pulau Simeulucut, Pulau Raya, Pulau Karimun Kecil, Pulau Mangkai, Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Senua, Pulau Kepala, Pulau Batumandi, Pulau Iyu Kecil, Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Nongsa, Pulau Salaut Besar, Pulau Rusa, Pulau Simuk, Pulau Wunga, Pulau Sibarubaru, Pulau Sinyaunyau, dan Pulau Mega.

Pasal 41
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air di Pulau Sumatera secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga
Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pola Ruang

Paragraf 1
Kawasan Lindung Nasional

Pasal 42
Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a.kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b.kawasan perlindungan setempat;
c.kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya;
d.kawasan rawan bencana alam;
e.kawasan lindung geologi; dan
f.kawasan lindung lainnya.

Pasal 43
(1)Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:
a.kawasan hutan lindung;
b.kawasan bergambut; dan
c.kawasan resapan air.
(2)Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:
a.mengembangkan pengelolaan, meningkatkan fungsi, dan mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan tetap;
b.merehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi;
c.melestarikan kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan;
d.melestarikan kawasan hutan lindung dan kawasan bergambut yang bernilai konservasi tinggi; dan
e.merehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi, serta mempertahankan fungsi lahan dan mengendalikan alih fungsi lahan kawasan resapan air.
(3)Pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan tetap serta rehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Pulau Batam, Kabupaten Bintan, Pulau Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musirawas, Kabupaten Lubuklinggau, Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Lampung Timur.
(4)Pelestarian kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada kawasan bergambut di Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Phakpak Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Indragiri Hulu, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kepulauan Karimun, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Lampung Timur.
(5)Pelestarian kawasan hutan lindung dan kawasan bergambut yang bernilai konservasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan di Hutan Meranti (Kabupaten Meranti), Hutan Raya Bukit Barisan (Kabupaten Karo), Hutan Siberut Utara (Kabupaten Kepulauan Mentawai), Bukit Bahar-Tajau Pecah (Kabupaten Sarolangun), Bukit Baling (Kabupaten Singingi), Hutan Rawa Gambut Barumun Rokan (Kabupaten Rokan Hilir), Hutan Rawa Gambut Siak Kampar (Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar), Rawa Lundang (Kabupaten Pesisir Selatan), Rawa Tapus (Kabupaten Lebong), Rawa Tripa (Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat Daya), Rawa Tulang Bawang (Kabupaten Tulang Bawang), Angkola (Kabupaten Angkola Sipirok), Baleq, Batang Toru (Kabupaten Tapanuli Selatan), Baturidjal (Kabupaten Indragiri Hulu Rengat), Bikang (Kabupaten Bangka Selatan), Bintan Utara (Kabupaten Bintan), Dataran Banjir Ogan Komering Lebaks (Kabupaten Ogan Komering Ilir), Geureudong (Kabupaten Aceh Utara), Gunung Dempo (Kota Pagar Alam), Gunung Sago (Kota Payakumbuh dan Kabupaten Tanah Datar), Gunung Singgalang (Kabupaten Agam), Gunung Talakmau (Kabupaten Pasaman), Jambo/Seulawah (Kabupaten Aceh Utara), Lubuk Selasih (Kabupaten Solok), Malampah Alahan Panjang (Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Limapuluh Koto), Marawang (Kabupaten Meranti), Mareno (Kabupaten Tapanuli Selatan), Merang (Kabupaten Musi Banyuasin), Pagai Utara (Kabupaten Kepulauan Mentawai), Pagar Alam (Kota Pagar Alam), Pesisir Pantai Jambi (Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur), Pesisir Riau Tenggara, Pesisir Timur Pantai Sumatera Utara, Pulau Enggano (Kabupaten Bengkulu Utara), Pulau Natuna (Kabupaten Natuna), Pulau Simeuleu (Kabupaten Simeuleu), Pulau Sipora (Kabupaten Kepulauan Mentawai), Siak Kecil (Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak), Siberut (Kabupaten Kepulauan Mentawai), Sidiangkat (Kabupaten Dairi, Kabupaten Phakpak Barat), Sipurak (Kabupaten Merangin), Soraya (Kabupaten Karo), Sungai Sembilang (Kabupaten Banyuasin), Tanjung Koyan-Selokan (Kabupaten Banyuasin), Toboali (Kabupaten Bangka Barat), Trumon-Singkil (Kabupaten Aceh Singkil dan Aceh Selatan), Ulu Masin (Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya), Way Kambas (Kabupaten Lampung Timur), Bukit Kaba (Kabupaten Rejang Rebong), Bukit Panjang-Bukit Siguntang (Kota Palembang), Japura (Kabupaten Indragiri Hulu), Kemumu (Kabupaten Bengkulu Utara), Kepahiang (Kabupaten Kepahiang), Kepulauan Lingga (Kabupaten Lingga), Pasir Ganting (Kabupaten Pesisir Selatan), Pulau Belitung (Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur), Pulau Nias (Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli), Pulau Weh (Kota Sabang), Sicike-cike (Kabupaten Dairi), Sungai Batang Hari (Kabupaten Batanghari), Tana Massa (Kabupaten Nias Selatan), dan Tuntungan (Kabupaten Deli Serdang).
(6)Rehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi, serta pemertahanan fungsi lahan dan pengendalian alih fungsi lahan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan pada kawasan resapan air di daerah imbuhan air tanah pada CAT Langsa (Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Langkat), CAT Kutacane (Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Karo), CAT Sibulus Salam (Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Aceh Singkil), CAT Pekanbaru (Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru), CAT Natal-Ujunggading (Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Pasaman Barat), CAT Jambi-Dumai (Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Banyuasin), CAT Muara Bungo (Kabupaten Dharmas Raya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Batanghari), CAT Painan-Lubukpinang (Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko), CAT Kayuaro-Padangaro (Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmas Raya, Kabupaten Kerinci, Kabupten Bungo), CAT Bangko-Sarolangun (Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Musi Rawas), CAT Karang Agung (Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Batanghari), CAT Muara Lakitan (Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Sorolangun), CAT Lubuklinggau-Muaraenim (Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Way Kanan), CAT Gedongmeneng (Kabupaten Lampung Barang, dan Kabupaten Kaur), CAT Baturaja (Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), CAT Muaraduo-Curup (Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kota Pagar Alam), CAT Ranau (Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), dan CAT Metro-Kotabumi (Kabupaten Lampung Utara-Kabupaten Lampung Barat-Kabupaten Lampung Selatan-Kabupaten Lampung Tengah-Kabupaten Way Kanan-Kabupaten Tulang Bawang-Kabupaten Lampung Timur-Kabupaten Tanggamus-Kota Metro-Kota Bandar Lampung-Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).

Pasal 44
(1)Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b terdiri atas:
a.sempadan pantai;
b.sempadan sungai; dan
c.kawasan sekitar danau atau waduk.
(2)Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan setempat meliputi:
a.mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk; dan
b.mengembangkan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk untuk mencegah daya rusak air.
(3)Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk serta pengembangan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk untuk mencegah daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada:
a.sempadan pantai yang berada di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Sibolga, Kabupaten Phakpak Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Barat, serta pulau-pulau kecil di bagian Barat Pulau Sumatera dan bagian Timur Pulau Sumatera.
b.sempadan sungai di:
1.Sungai Meureudu, Sungai Babeue, Sungai Laweueng, Sungai Batee, Sungai Seuleunggoh, Sungai Baro, Sungai Tiro, Sungai Putu, Sungai Panteraya, Sungai Pangwa, Sungai Beuraean, Sungai Jeulanga, Sungai Samalanga, dan Sungai Meuseugo di WS Meureudu-Baro (Aceh);
2.Sungai Geuruntang, Sungai Reunget, Sungai Rusa, Sungai Arakundo, Sungai Jambo Aye, Sungai Bugeng, Sungai Gading, Sungai Idi, Sungai Peureulak, Sungai Babah, Sungai Peundawa Puntong, Sungai Peundawa Rayeuk, dan Sungai Leungo Rayeuk di WS Jambo Aye (Aceh);
3.Sungai Woyla dan Sungai Layung di WS Woyla-Seunagan (Aceh);
4.Sungai Meureubo, Sungai Seunagan, Sungai Trang, Sungai Tadu, Sungai Tripa, Sungai Seuneuam, Sungai Seumayam, Sungai Rubee, Sungai Bateue, Sungai Suak Ketapang, dan Sungai Susoh di WS Tripa - Bateue (Aceh);
5.Sungai Belawan, Sungai Deli, Sungai Percut, Sungai Batang Kuisi, Sungai Belumai, Sungai Ular, Sungai Sialang Buah, Sungai Rambeng, Sungai Nalipang, Sungai Padang, dan Sungai Hapal di WS Belawan-Ular (Provinsi Sumatera Utara);
6.Sungai Asahan, Sungai Asailau, dan Sungai Nantalu di WS Toba-Asahan (Provinsi Sumatera Utara);
7.Sungai Batang Tabuyung, Sungai Batang Silaing, Sungai Batang Parlampungan, Sungai Batang Angkola, Sungai Batang Gadis, Sungai Batang Singkuang, Sungai Batang Toru, dan Sungai Batang Nagor di WS Batang Angkola- Batang Gadis (Provinsi Sumatera Utara);
8.Sungai Siak Kecil dan Sungai Siak di WS Siak (Provinsi Riau);
9.Sungai Kampar, Sungai Solok, Sungai Tanjung Sum, Sungai Teluk, Sungai Teluk Beringin, Sungai Teluk Dalam, dan Sungai Upih di WS Kampar (Provinsi Riau);
10.Sungai Beting, Sungai Gaung, Sungai Indragiri, Sungai Merusi, dan Sungai Terusan Batang di WS Indragiri (Provinsi Riau-Provinsi Sumatera Barat);
11.Sungai Reteh, Sungai Pucung, dan Sungai Ruku di WS Reteh di Riau (Provinsi Riau);
12.Sungai Gading, Sungai Ladi, Sungai Bukit Jodoh, Sungai Nongsa, Sungai Balo, Sungai Gata, Sungai Kangka, Sungai Galang, Sungai Galang Baru, Sungai Abang Besar, Sungai Logo, Sungai Ekang, Sungai Bintan, Sungai Cikolek, Sungai Sumpai, Sungai Anggus, Sungai Katubi, Sungai Jang, Sungai Dompak, Sungai Mapor, Sungai Benuwa, dan Sungai Pe di WS Pulau Batam-Pulau Bintan (Provinsi Kepulauan Riau);
13.Sungai Air Dingin, Sungai Anai, Sungai Andaman, Sungai Antokan, Sungai Arau, Sungai Bungus, Sungai Gasang Gadang, Sungai Kamumuan, Sungai Kuranji, Sungai Limau, Sungai Mangau, Sungai Manggung, Sungai Naras, Sungai Paingan, Sungai Pariaman, Sungai Sirah, Sungai Tapakis, Sungai Tiku, Sungai Ulakan di WS Anai-Kuranji-Arau-Mangau-Antokan-Akuaman (Provinsi Sumatera Barat);
14.Sungai Patah, Sungai Sugihan, Sungai Mandah, Sungai Pulau Dalem, Sungai Jating Ombol, Sungai Pidada, Sungai Simpang Tiga Makmur, Sungai Riding, Sungai Buaya, Sungai Jeruju, Sungai Sondan, Sungai Air Putih, Sungai Tulung Kecing di WS Sugihan (Provinsi Sumatera Selatan);
15.Sungai Banyuasin, Sungai Benu, Sungai Betet, Sungai Terusan Dalam, Sungai Penet, Sungai Ngirawan, Sungai Alanggantang, Sungai Siapo Besar, Sungai Simpang Gatangan, Sungai Sembilang, dan Sungai Beringin di WS Banyuasin (Provinsi Sumatera Selatan);
16.Sungai Seputih, Sungai Wako, Sungai Coastal, Sungai Kapuk, Sungai Kambas, Sungai Jepara, Sungai Nibung, Sungai Sekampung, Sungai Siring, Sungai Ketapangunggak, Sungai Ketapang, Sungai Tridarmayuga, Sungai Ruguk, Sungai Sumur, Sungai Balak, Sungai Rimau Balak, Sungai Kandang Balak, Sungai Kepayang, Sungai Kelam, Sungai Semanak, Sungai Belerang, Sungai Rajabasa, Sungai Betung, Sungai Tengkuyuh, Sungai Maja, Sungai Kesugihan, Sungai Lubuk, Sungai Teluk Nipoh, Sungai Suak, Sungai Buatan, Sungai Sebalam, Sungai Tarahan, Sungai Galih, Sungai Pidada, Sungai Kuripan, Sungai Sukamaju, Sungai Lempasing, Sungai Telukpandan, Sungai Gebang, Sungai Batumenyan, dan Sungai Sabu di WS Way Seputih-Way Sekampung (Provinsi Lampung);
17.Sungai Anun, Sungai Bangkaru, Sungai Banyak, Sungai Hitam, Sungai Kuala Hitam, Sungai Simardokar, Sungai Singkil, dan Sungai Tuangku di WS Alas-Singkil (Aceh-Provinsi Sumatera Utara);
18.Sungai Kunkun, Sungai Bintuas, Sungai Banjar Aur, Sungai Batahan, Sungai Antiang, Sungai Bale-Bale, Sungai Batuta, Sungai Hilioro Dua Tebolo, Sungai Hibala, Sungai Hilianom Basela, Sungai Eho, Sungai Boio, Sungai Labuhan Rima, Sungai Labuhan Hiu, dan Sungai Labuhan Bajau di WS Batang Natal-Batang Batahan (Provinsi Sumatera Utara-Provinsi Sumatera Barat);
19.Sungai Rokan, Sungai Parit Aman, Sungai Rajab, Sungai Sinaboi, Sungai Bagan Timur, Sungai Kubu, Sungai Panipahan, Sungai Alang Besar, dan Sungai Daun di WS Rokan (Provinsi Riau-Provinsi Sumatera Barat-Provinsi Sumatera Utara);
20.Sungai Batanghari dan Sungai Air Hitam di WS Batanghari (Provinsi Jambi-Provinsi Sumatera Barat);
21.Sungai Musi, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi, Sungai Rawas, Sungai Semangus, Sungai Batang, Sungai Leko, Sungai Komering, Sungai Ogan, dan Sungai Lematang di WS Musi (Provinsi Sumatera Selatan-Provinsi Bengkulu-Provinsi Lampung);
22.Sungai Mesuji, Sungai Tulang Bawang, Sungai Tanjung Pasir, Sungai Randam Besar, Sungai Sibur Besar, Sungai Tawar, Sungai Bati Dalam Kecil, Sungai Randam Besar, dan Sungai Meham Kecil di WS Mesuji-Tulang Bawang (Provinsi Lampung-Provinsi Sumatera Selatan);
23.Sungai Teramang, Sungai Ipuh, Sungai Retak, Sungai Buluh, Sungai Selagan, Sungai Bantal, Sungai Dikit, dan Sungai Manjuto di WS Teramang-Ipuh (Provinsi Bengkulu-Provinsi Jambi); dan
24.Sungai Nasal, Sungai Air Sambat, Sungai Tetap, Sungai Luas, Sungai Air Kinal, Sungai Air Padang Guci, Sungai Air Sulau, Sungai Air Kedurang, Sungai Air Bengkenang, Sungai Air Manna, Sungai Anak Selanak, Sungai Kelam, Sungai Kolek, Sungai Manula, Sungai Mertam, Sungai Numan, Sungai Pino, Sungai Sawang, dan Sungai Selali di WS Nasal-Padang Guci (Provinsi Bengkulu-Provinsi Lampung).
c.kawasan sekitar danau atau waduk di:
1.Danau Laut Tawar (Kabupaten Aceh Tengah), Danau Toba (Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, dan Kabupaten Simalungun), Danau Singkarak (Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar), Danau Maninjau (Kabupaten Agam), Danau Diatas (Kabupaten Solok), Danau Dibawah (Kabupaten Solok), Danau Ranau (Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), dan Danau Kerinci (Kabupaten Kerinci); dan
2.Waduk Keuliling (Kabupaten Aceh Besar), Waduk Sianjo-anjo (Kabupaten Aceh Singkil), Waduk Siruar (Kabupaten Tapanuli Utara), Waduk Sigura-gura (Kabupaten Tapanuli Utara), Waduk Sipansihaporas (Kabupaten Tapanuli Tengah), Waduk Tangga (Kabupaten Tapanuli Utara), Waduk Kotopanjang (Kabupaten Kampar), Waduk Duriangkang (Kota Batam), Waduk Sei Harapan (Kota Batam), Waduk Ladi (Kota Batam), Waduk Lagoi (Kabupaten Bintan), Waduk Muka Kuning (Kota Batam), Waduk Musi (Kabupaten Rejang Lebong), Waduk Batu Tegi (Kabupaten Tanggamus), Waduk Way Jepara (Kabupaten Lampung Tengah), dan Waduk Way Rarem (Kabupaten Lampung Utara).

(lanjutan): Pasal 45 s/d 148


[tulis] » komentar « [baca]