BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengaturan Peraturan Presiden ini bertujuan untuk:
a.memberikan pedoman dalam penyusunan RUEN bagi Pemerintah, RUED-P bagi pemerintah provinsi, dan RUED-Kab/Kota bagi pemerintah kabupaten/kota; dan
b.mewujudkan konsistensi materi dan keseragaman sistematika dalam penyusunan RUEN bagi Pemerintah, RUED-P bagi pemerintah provinsi, dan RUED-Kab/Kota bagi pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 4
RUEN, RUED-P, dan RUED-Kab/Kota disusun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan partisipasi.

(1)Pemerintah menyusun rancangan RUEN berdasarkan KEN.
(2)Rancangan RUEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Menteri dengan mengikutsertakan pemerintah daerah, serta memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat.

Pasal 7
Rancangan RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit memuat:
a.kondisi energi nasional saat ini dan kondisi energi nasional di masa mendatang;
b.penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran energi nasional berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai; dan
c.kebijakan dan strategi pengelolaan energi nasional yang menjabarkan kebijakan, strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan, dan program pengembangan energi.

Pasal 8
Penyusunan rancangan RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelaksanaan Penyusunan
Rencana Umum Energi Nasional

(1)Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) bertugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan RUEN.
(2)Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun rancangan RUEN mengikutsertakan pemerintah daerah.

Pasal 11
(1)Tim Penyusunan Rancangan RUEN dalam membahas rancangan RUEN memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.asosiasi yang terkait di bidang energi;
b.perguruan tinggi; dan
c.anggota masyarakat lainnya yang mempunyai kompetensi di bidang energi.

(1)Dalam hal Dewan Energi Nasional terdapat perbedaan pendapat dan/atau ada masukan atas rancangan RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) maka Dewan Energi Nasional melakukan pembahasan bersama dengan Kementerian.
(2)Rancangan RUEN hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai RUEN oleh Ketua Dewan Energi Nasional.

Pasal 14
Penetapan RUEN dilaksanakan sesuai dengan tata kerja persidangan Dewan Energi Nasional.

(1)Pemerintah provinsi menyusun rancangan RUED-P dengan mengacu pada RUEN.
(2)Penyusunan rancangan RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dengan mengikutsertakan:
a.Pemerintah;
b.pemerintah kabupaten/kota; dan
c.pemangku kepentingan.
(3)Rancangan RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.kondisi energi saat ini dan di masa mendatang;
b.penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran energi daerah berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai; dan
c.kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah yang menjabarkan kebijakan, strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan, dan program pengembangan energi.
(4)Penyusunan rancangan RUED-P dilaksanakan sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(5)RUED-P ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Pasal 17
(1)RUED-P ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah RUEN ditetapkan.
(2)RUED-P dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan/atau perubahan RUEN.

Bagian Kedua
Penyusunan
Rencana Umum Energi Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 18
(1)Pemerintah kabupaten/kota menyusun rancangan RUED-Kab/Kota dengan mengacu pada RUEN dan RUED-P.
(2)Penyusunan rancangan RUED-Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dengan mengikutsertakan:
a.pemerintah provinsi; dan
b.pemangku kepentingan.
(3)Rancangan RUED-Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.kondisi energi saat ini dan di masa mendatang;
b.penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran energi daerah berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai; dan
c.kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah yang menjabarkan kebijakan, strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan, dan program pengembangan energi.
(4)Penyusunan rancangan RUED-Kab/Kota dilaksanakan sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(5)RUED-Kab/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(1)Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan dalam penyusunan RUEN, RUED-P dan RUED-Kab/Kota.
(2)Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data, dan/atau informasi secara tertulis.
(3)Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak:
a.kepala unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang penyusunan RUEN pada Kementerian mengumumkan rencana penyusunan RUEN melalui laman (website) Kementerian;
b.kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi mengumumkan rencana penyusunan RUED-P melalui laman (website) pemerintah provinsi atau media lainnya;
c.kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi mengumumkan rencana penyusunan RUED-Kab/Kota melalui laman (website) pemerintah kabupaten/kota atau media lainnya.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21
(1)Unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang penyusunan RUEN pada Kementerian melakukan sinkronisasi dan integrasi penyusunan rancangan RUEN dan rancangan RUED-P.
(2)Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi melakukan sinkronisasi dan integrasi penyusunan rancangan RUED-P dan RUED-Kab/Kota.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


Lampiran

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL,
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI, DAN
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH KABUPATEN/KOTA

I.PENDAHULUAN

Beberapa hal yang harus dipersiapkan dan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dalam proses penyusunan RUEN, RUED-P, dan RUED-Kab/Kota adalah:
1.menjelaskan latar belakang penyusunan RUEN, RUED-P, atau RUED-Kab/Kota dan arti pentingnya dalam tatanan pengelolaan energi nasional/daerah. Dalam latar belakang ini diuraikan mengenai permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan energi yang sedang dihadapi dan yang diperkirakan akan dihadapi di masa mendatang baik di tingkat daerah, nasional maupun global.
2.melakukan identifikasi aspek legal bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota terhadap tugas, fungsi dan kewenangannya dalam pengelolaan energi nasional/daerah.
3.menjelaskan mengenai posisi dan keterkaitan RUEN, RUED-P, atau RUED-Kab/Kota dengan dokumen perencanaan nasional/daerah serta sifat penyusunan RUEN, RUED-P, atau RUED-Kab/Kota yang melibatkan proses dari atas ke bawah (top down) dan juga sekaligus proses dari bawah ke atas (bottom up).
4.menjelaskan mengenai istilah dan artinya yang terdapat dalam RUEN, RUED-P, atau RUED-Kab/Kota serta kaitannya dengan konteks pengelolaan energi nasional/daerah.

II KONDISI ENERGI NASIONAL/DAERAH SAAT INI DAN EKSPEKTASI MASA MENDATANG

Kondisi umum yang akan dituangkan dalam RUEN, RUED-P, dan RUED-Kab/Kota antara lain sebagai berikut:
1.Isu dan Permasalahan Energi
Uraian terhadap hasil identifikasi dari berbagai isu dan permasalahan energi, baik daerah, nasional maupun global. Secara spesifik isu dan permasalahan umum sektor energi yang dapat diungkapkan antara lain mengenai:
a.ketergantungan pada energi fosil, khususnya bahan bakar minyak, sedangkan sumber daya energi fosil semakin berkurang;
b.pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan pelaksanaan konservasi energi;
c.infrastruktur energi;
d.subsidi bahan bakar minyak dan listrik;
e.harga keekonomian komoditas energi;
f.dampak lingkungan akibat produksi dan konsumsi energi;
g.langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi.
Dari isu dan permasalahan energi di atas, perlu dilakukan analisis untuk mencari solusi strategis yang nantinya dimasukkan dalam RUEN, RUED-P, dan RUED-Kab/Kota.

2.Kondisi Energi Nasional/Daerah Saat Ini
Menginventarisasi dan memverifikasi data pengelolaan energi nasional/daerah pada tahun dasar pemodelan sesuai KEN, yang mencakup antara lain:
a.indikator sosio-ekonomi yang merupakan gambaran umum sosio-ekonomi pada tahun dasar, paling sedikit memuat PDB, pendapatan per kapita, jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, jumlah kendaraan bermotor, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan;
b.indikator energi yang merupakan gambaran umum kondisi energi, paling sedikit memuat potensi dan pemanfaatan energi, bauran energi, rasio elektrifikasi, elastisitas energi, intensitas energi, pasokan dan kebutuhan energi, konsumsi energi per kapita, konsumsi listrik per kapita, dan cadangan energi;
c.indikator lingkungan yang merupakan gambaran umum kondisi lingkungan, paling sedikit memuat emisi CO2 per kapita dan emisi CO2 per PDB.

3.Kondisi Energi Nasional/Daerah di Masa Mendatang
Berisikan hasil perhitungan pemodelan berupa proyeksi kondisi energi nasional/daerah di masa mendatang untuk mencapai target-target yang ditetapkan dalam KEN, RUEN, RUED-P atau RUED- Kab/Kota. Hasil dari pemodelan tersebut terdiri dari indikator energi dan indikator lingkungan.
Langkah-langkah perhitungan pemodelan, sebagai berikut:
a.menginventarisasi dan memverifikasi data pengelolaan energi nasional/daerah pada tahun dasar pemodelan sesuai KEN, sebagaimana dimaksud pada angka 2.
b.menyusun struktur model dengan 2 (dua) modul utama:
1)kebutuhan energi, terdiri dari submodel rumah tangga, transportasi, industri, komersial, lainnya, dan non energi;
2)penyediaan energi, terdiri dari submodel tenaga listrik, minyak dan gas bumi, batubara, dan energi baru dan energi terbarukan.
c.menyusun dan menetapkan asumsi dasar dan skenario:
1)Asumsi dasar, meliputi:
a)pertumbuhan penduduk yang akan dicapai nasional/daerah dalam RUEN, RUEN-P, dan RUED-Kab/Kota disesuaikan dengan target KEN;
b)pertumbuhan PDB yang akan dicapai nasional/daerah dalam RUEN, RUED-P, dan RUED-Kab/Kota disesuaikan dengan target KEN.
2)Skenario dasar, yang menggambarkan kondisi masa depan yang dianggap akan berjalan seperti kecenderungan yang sudah ada dan sedang terjadi tanpa ada intervensi kebijakan terkait sektor energi;
3)Skenario RUEN yang mengacu pencapaian target KEN;
4)Skenario RUED-P atau RUED-Kab/Kota mengacu program yang ditetapkan dalam RUEN.
d.menjalankan model dengan menggunakan perangkat lunak yang menerapkan metode dari atas ke bawah (top down) dan dari bawah ke atas (bottom up) dalam perencanaan energi.

III.VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ENERGI NASIONAL/DAERAH

1.Visi yang terdapat di dalam RUEN, RUED-P, atau RUED-Kab/Kota merupakan rumusan umum mengenai terpenuhinya kebutuhan energi dalam negeri secara berkelanjutan, berkeadilan dan optimal dalam rangka mencapai ketahanan dan kemandirian energi nasional/daerah.
2.Misi mencakup:
a.menjamin ketersediaan energi nasional/daerah;
b.memaksimalkan potensi nasional/daerah berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mencapai kemandirian energi;
c.meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat;
d.mengakselerasikan pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
e.mengoptimalkan peningkatan nilai tambah penggunaan energi;
f.mendorong pengelolaan energi yang berwawasan lingkungan.
3.Tujuan adalah untuk menyusun dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, strategi dan program pengembangan energi untuk mencapai target-target yang ditetapkan dalam KEN, RUEN, RUED-P, atau RUED-Kab/Kota.
4.Sasaran adalah target-target yang harus dicapai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam KEN, RUEN, atau RUED-P, atau RUED-Kab/Kota.

IV.KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL/DAERAH

Menguraikan secara garis besar mengenai kecenderungan arah kebijakan dan strategi energi nasional/daerah, baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah, dalam menjawab kondisi lingkungan strategis yang sejalan dengan ekspektasi kondisi energi nasional/daerah di masa mendatang.
Secara khusus dalam bagian ini juga menguraikan mengenai langkah-langkah pengaturan kelembagaan dan instrumen kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan energi nasional/daerah, termasuk peran dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang berkepentingan, guna mendukung pelaksanaan upaya dan program-program pengembangan energi agar sesuai dengan rencana.
Hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini adalah:
1.Kebijakan
Menjabarkan hal-hal yang ditetapkan dan ditargetkan dalam KEN atau RUEN yang mencakup kebijakan utama maupun kebijakan pendukung energi nasional/daerah untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
2.Strategi
Menjelaskan strategi sesuai dengan arah kebijakan nasional/daerah.
3.Kelembagaan
Pengelolaan energi nasional/daerah melibatkan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing antara lain: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan asosiasi sektor energi.
4.Instrumen Kebijakan
Instrumen kebijakan merupakan perangkat peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota yang diperlukan untuk mendukung kegiatan sektor energi dan terkait dengan pengelolaan energi yang ditetapkan RUEN, RUED-P, atau RUED-Kab/Kota.
5.Program Pengembangan Energi
Program Pengembangan Energi meliputi:
a.Program utama merupakan kegiatan utama pemerintah pusat/daerah dan/atau swasta nasional/asing yang merupakan penjabaran dari upaya yang berskala besar, bersifat penguraian masalah dan peningkatan nilai tambah serta berdampak terhadap perkembangan regional maupun nasional. Program utama memiliki jangka waktu tahun jamak yang melibatkan beberapa instansi dalam pelaksanaannya.
b.Program pendukung merupakan kegiatan/proyek pemerintah pusat/daerah dan/atau swasta nasional/asing yang berskala kecil menengah dan hanya berdampak terhadap perkembangan daerah maupun regional. Program pendukung memiliki jangka waktu satu tahun atau tahun jamak yang melibatkan beberapa instansi dalam pelaksanaannya.

Program utama tersebut dapat disusun dalam bentuk matriks yang berisi:
Contoh:


V.PENUTUP

Merupakan kesimpulan RUEN, RUED-P dan RUED-Kab/Kota yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya.


[tulis] » komentar « [baca]