http://ngada.org
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres, PBI, PBPK, dan POJKBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasPeraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian melalui Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian yang lain
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Pencarian Google • Home



Keterangan:     [prakarsa DPR]     [prakarsa DPD]   [pemrakarsa belum pasti]   T: tambahan prioritas   B: tambahan baru prolegnas 2015-2019   K: bagian dari daftar kumulatif terbuka   : Pindahan dari daftar prolegnas periode sebelumnya   : masih proses di DPR   √: selesai  
Catatan: Untuk Perpu, UU Ratifikasi, dan UU lainnya, lihat di [Daftar Kumulatif Terbuka]
NB: Karena daftar prolegnas sering berubah (perubahan judul, penambahan/pengurang­an), data berikut mungkin bukan data paling mutakhir.

Data: 45
Hlm: [01]  [02]  
#infoJudul RUUStatusPrioritas
61.B Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem KeuanganUU 9-20162016
62.B Pengampunan PajakUU 11-20162016
63. PatenUU 13-20162015 2016
64. Perubahan UU 11-2008 Tentang Informasi Dan Transaksi ElektronikUU 19-20162015 2016
65.KUHP 2015
66. Merek Dan Indikasi GeografisUU 20-20162015
67. Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi 2015
68.Kekarantinaan Kesehatan 2015
69. Perubahan Kelima UU 6-1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 2015
70.Perubahan UU 20-1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2015
71.Jaring Pengaman Sistem Keuangan 2015
72. Bea Meterai 2015
73. Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara  
74. Perubahan UU 34-2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia  
75. Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi  
76. Perubahan UU 38-2009 Tentang Pos  
77.Perubahan UU 33-2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah  
78.Hukum Acara Perdata  
79. Perampasan Aset Tindak Pidana  
80.Perubahan UU 31-2000 Tentang Desain Industri  
81.Ekstradisi (mengganti UU 1-1979 Tentang Ekstradisi)  
82.Perubahan UU 1-2006 Tentang Bantuan Timbal-Balik dalam Masalah Pidana  
83. Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Komanditer  
84.Perubahan UU 40-2007 Tentang Perseroan Terbatas  
85. Pemindahan Narapidana Antarnegara  
86.Perubahan UU 12-1995 Tentang Pemasyarakatan  
87.Balai Harta Peninggalan  
88. Zona Tambahan Indonesia  
89.Bahan Kimia  
90.Metrologi Legal  
91. Perubahan UU 8-1999 Tentang Perlindungan Konsumen  

Hlm: [01]  [02]  


[tulis] » komentar « [baca]