http://ngada.org
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres, PBI, PBPK, dan POJKBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasPeraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian melalui Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian yang lain
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Pencarian Google • Home



Keterangan:     [prakarsa DPR]     [prakarsa DPD]   [pemrakarsa belum pasti]   T: tambahan prioritas   B: tambahan baru prolegnas 2015-2019   K: bagian dari daftar kumulatif terbuka   : Pindahan dari daftar prolegnas periode sebelumnya   : masih proses di DPR   √: selesai  
Catatan: Untuk Perpu, UU Ratifikasi, dan UU lainnya, lihat di [Daftar Kumulatif Terbuka]
NB: Karena daftar prolegnas sering berubah (perubahan judul, penambahan/pengurang­an), data berikut mungkin bukan data paling mutakhir.

Data: 72
Hlm: [01]  [02]  [03]  
#infoJudul RUUStatusPrioritas
61. Perlindungan Pekerja Rumah Tangga  
62.Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga  
63.Kebidanan  
64. Perubahan UU 36-2014 Tentang Tenaga Kesehatan  
65.Praktik Kefarmasian  
66.Pengawasan Obat Dan Makanan Serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia  
67. Bahasa dan Kesenian Daerah  
68.Perubahan UU 10-2009 Tentang Kepariwisataan  
69. Perubahan UU 4-1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam  
70. Perubahan UU 24-1999 Tentang Lalu-Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar  
71. Perekonomian Nasional  
72. Tabungan Haji  


[tulis] » komentar « [baca]