http://ngada.org
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres, PBI, PBPK, dan POJKBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasPeraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian melalui Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian yang lain
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Pencarian Google • Home



Keterangan:     [prakarsa DPR]     [prakarsa DPD]   [pemrakarsa belum pasti]   T: tambahan prioritas   B: tambahan baru prolegnas 2015-2019   K: bagian dari daftar kumulatif terbuka   : Pindahan dari daftar prolegnas periode sebelumnya   : masih proses di DPR   √: selesai  
Catatan: Untuk Perpu, UU Ratifikasi, dan UU lainnya, lihat di [Daftar Kumulatif Terbuka]
NB: Karena daftar prolegnas sering berubah (perubahan judul, penambahan/pengurang­an), data berikut mungkin bukan data paling mutakhir.

Data: 72
Hlm: [01]  [02]  [03]  
#infoJudul RUUStatusPrioritas
31. Penyelesaian Konflik Agraria  
32. Hukum Acara Pidana  
33.Perubahan UU 39-1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
34. Perlindungan Dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat  
35.Mahkamah Agung  
36.Perubahan UU 18-2003 Tentang Advokat  
37. Jabatan Hakim  
38. Perubahan UU 12-2006 Tentang Kewarganegaraan RI  
39. Perubahan UU 35-2009 Tentang Narkotika  
40. Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court)  
41.Perubahan Kedua UU 22-2004 Tentang Komisi Yudisial  
42.Perubahan Kedua UU 41-1999 Tentang Kehutanan  
43.Perubahan UU 12-1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman  
44.Perubahan UU 29-2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman  
45. Kedaulatan Pangan (Perubahan UU 18-2012 ttg Pangan)  
46.Jalan  
47.Sistem Transportasi Nasional  
48.Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan  
49.Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal  
50.Perubahan UU 25-2007 Tentang Penanaman Modal  
51.Pengelolaan Sumber Daya Alam  
52. Geologi  
53. Perubahan UU 30-2001 Tentang Energi  
54. Perubahan UU 12-2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
55. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  
56.Perubahan UU 1-1974 Tentang Perkawinan  
57. Kepalangmerahan UU 1-2018
58. Praktik Pekerjaan Sosial  
59. Lembaga Pendidikan Keagamaan  
60. Ketahanan Keluarga  

Hlm: [01]  [02]  [03]  


[tulis] » komentar « [baca]