BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan, pengusahaan air dan sumber air serta kegiatan usaha lain yang berkaitan dengan air.
(2)Perusahaan melakukan usaha-usaha berdasar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu

Pasal 4
Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jatiluhur Purwakarta.

(1)Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.
(2)Maksud didirikannya Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai, yang meliputi pelindungan, pengembangan, dan penggunaan sungai dan atau sumber-sumber air termasuk pemberian informasi, rekomendasi, penyuluhan dan bimbingan.
(3)Tujuan Perusahaan adalah turut membangun ekonomi nasional dengan berperan serta melaksanakan program pembangunan nasional dalam bidang pengelolaan air dan atau sumber-sumber air dan ketenagalistrikan.

Pasal 7
(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Perusahaan melakukan juga kegiatan rehabilitasi.
(2)Besarnya biaya untuk kegiatan rehabilitasi yang menjadi tanggung jawab Perusahaan ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Bagian Keempat
Kegiatan dan Pengembangan Usaha

Pasal 8
Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha:
a.penyediaan air baku untuk perusahaan air minum, perusahaan listrik, pertanian, industri, pelabuhan, penggelontoran dan memenuhi kebutuhan lain perusahaan yang memanfaatkan air;
b.usaha pembangkitan dan penyaluran listrik tenaga air PLTA Ir. H. Juanda dan PLTA lainnya serta prasarananya;
c.usaha pariwisata, jasa konsultasi dan usaha pemanfaatan lahan;
d.usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan dengan persetujuan Menteri Keuangan.

(1)Perusahaan melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian, pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi dan pemeliharaan dan pengendalian dalam rangka menyelenggarakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di Wilayah sungai-sungai: Bekasi, Cikeas, Celeungsi, Cikarang, Cijambe, Cisadang, Cikarang-Bekasi-Laut, Cilemahabang, Citarum, Citarik, Ciharus, Ciharuman, Cirasea, Cipamokolan, Cidurian, Cikapundung, Citepus, Cisangkuy, Cijalupang, Ciwidey, Cibeureum, Cimahi, Cukangkawung, Ciminyak, Cijeruk, Cilanang, Cijambu, Cihea, Cibodas, Cisokan, Cibalagung, Cikundul, Cibadak, Cilalawi, Cisomang, Cileuley, Cimeta, Cibeet, Cikao, Cisubah, Ciherang, Cibeber, Citaraje, Cijure, Cigangsa, Cikaranggelam, Cilamaya, Cijengkol Lamaya, Cikeruh, Cilandak, Ciasem, Cibarubus, Cimuja, Cinangka, Cikamiri, Cibolang, Cijuhung, Citapen, Cijengkol Asem, Cipunagara, Cipabelah, Cicenang, Cileat, Cikembang, Cikeramas, Cijere, Cijurey, Cikandung, Cilamatan, Cigadung, Cilalanang, Cipancuh, Cibinuang dan anak-anak sungainya.
(2)Pengusahaan air dan sumber-sumber air di sungai lainnya oleh Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Bagian Kelima
Modal

Pasal 11
(1)Modal Perusahaan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Besarnya modal Perusahaan pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan adalah sebesar nilai penyertaan modal Negara dalam Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecuali: waduk, bendung, tanggul, terowongan, dan pelurusan sungai.

(1)Penerbitan obligasi dalam rangka pengerahan dana masyarakat oleh Perusahaan ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.
(2)Rencana penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diberitahukan oleh Perusahaan kepada para kreditor tertentu.

Pasal 14
(1)Apabila Perusahaan menerbitkan obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dan selanjutnya Negara melakukan pengurangan penyertaan modal pada Perusahaan, maka pengurangan penyertaan modal Negara tersebut harus diberitahukan kepada kreditor sebelum ditetapkan degnan Peraturan Pemerintah.
(2)Pengurangan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga.

(1)Pembinaan Perusahaan dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pelaksanaan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Menteri.
(2)Pembinaan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha.
(3)Kebijakan pengembangan usaha merupakan arah dalam mencapai tujuan Perusahaan, baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha Perusahaan dan kebijakan pengembangan lainnya.
(4)Pembinaan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman bagi Direksi dan Dewan Pengawas dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan.
(5)Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disusun berdasarkan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(6)Dalam rangka memantapkan pembinaan dan pengawasan Perusahaan, Menteri Keuangan dan Menteri sewaktu-waktu apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 17
Menteri Keuangan dan atau Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dilakukan Perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan melebihi nilai kekayaan Negara yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan kecuali apabila:
a.Menteri Keuangan dan atau Menteri baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
b.Menteri Keuangan dan atau Menteri terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perusahaan; atau
c.Menteri Keuangan dan atau Menteri langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan.

Bagian Ketujuh
Direksi Perusahaan

Pasal 18
(1)Kepengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi.
(2)Jumlah anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
(3)Penambahan jumlah anggota Direksi melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dengan persetujuan Presiden.

(1)Antara anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
(2)Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi sesudah pengangkatan anggota Direksi, maka anggota Direksi tersebut harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk dapat melanjutkan jabatannya.
(3)Permohonan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya hubungan keluarga.
(4)Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat melanjutkan jabatannya sampai dikeluarkannya keputusan Menteri Keuangan bagi anggota Direksi tersebut mengenai dapat atau tidak dapat melanjutkan jabatan.
(5)Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diberikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan.
(6)Dalam hal keputusan Menteri Keuangan belum dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Menteri Keuangan dianggap memberikan keputusan bahwa anggota Direksi dapat melanjutkan jabatannya.

Pasal 21
Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap:
a.Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan kepengurusan Perusahaan;
b.Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
c.Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi:
a.tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
b.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
c.terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
d.dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan Perusahaan.
(2)Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(3)Pembelaan diri sebgaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri Keuangan tentang rencana pemberhentian tersebut.
(4)Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
(5)Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Menteri Keuangan tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.
(6)Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
(7)Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri Keuangan.

Pasal 24
(1)Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk:
a.memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan;
b.menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
c.mewakili Perusahaan di dalam dan diluar Pengadilan;
d.melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus Perusahaan yang telah digariskan Menteri Keuangan;
e.menetapkan kebijakan Perusahaan sesuai dengan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan Menteri;
f.menyiapkan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
g.mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
h.menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
i.melakukan kerjasama usaha, membentuk anak Perusahaan dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Menteri Keuangan;
j.mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k.menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l.menyiapkan Laporan Tahunan dan laporan berkala.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direksi berwenang menetapkan kebijaksanaan teknis dan non teknis sesuai dengan kebijakan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e.

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf a tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
a.terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
b.anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.

Pasal 28
Besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29
(1)Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
(2)Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
(3)Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
(4)Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(5)Untuk setiap rapat dibuatkan risalah rapat.

Pasal 30
(1)Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, sekurang-kurangnya memuat:
a.evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
b.posisi Perusahaan pada saat Perusahaan menyusun Rencana Jangka Panjang;
c.asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
d.penetapan sasaran, strategi kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
(2)Rancangan Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri, untuk disahkan.
(3)Pengesahan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan setelah dibahas bersama dengan Menteri.

Pasal 31
(1)Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f sekurang-kurangnya memuat:
a.rencana kerja Perusahaan;
b.anggaran Perusahaan;
c.proyeksi keuangan pokok Perusahaan;
d.hal-hal lain memerlukan pengesahan oleh Menteri Keuangan.
(2)Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan.
(3)Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
(4)Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disahkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
(5)Kewenangan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri.

Bagian Kedelapan
Dewan Pengawas

Pasal 32
(1)Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas;
(2)Jumlah anggota Dewan Pengawas, disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan paling sedikit 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan.

Pasal 33
Yang dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang:
a.memiliki dedikasi, memahami, masalah-masalah manajemen perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
b.mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau PERUM dinyatakan pailit.

Pasal 34
Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan.

Pasal 35
Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat Departemen teknis yang bersangkutan, Departemen Keuangan dan Departemen/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan atau pejabat lain yang diusulkan Menteri.

Pasal 36
(1)Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul Menteri.
(2)Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan dapat diangkat kembali.
(3)Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi.

Pasal 37
(1)Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri, apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Pengawas:
a.tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
b.tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan atau ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
c.terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; atau
d.dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan dalam Perusahaan.
(2)Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(3)Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis oleh Menteri Keuangan tentang rencana pemberitahuan tersebut.
(4)Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih dalam proses, maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya.
(5)Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Menteri Keuangan tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.
(6)Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
(7)Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas, berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri Keuangan.

Pasal 38
(1)Dewan Pengawas bertugas untuk:
a.melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
b.memberi nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perusahaan.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan:
a.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
b.ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
c.kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pedoman yang disusun oleh Menteri;
d.ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:
a.memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan dan Menteri mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksil;
b.mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan dan Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan;
c.melaporkan dengan segera kepada Menteri Keuangan dan Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
d.memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.

Pasal 40
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
a.melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
b.memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
c.meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
d.meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Pengawas Perusahaan;
e.menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
f.berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;
g.berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini atau keputusan Rapat Pembahasan Bersama melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam hal Direksi tidak ada; dan
h.memberhentikan sementara Direksi, dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 41
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Menteri Keuangan dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas atas beban Perusahaan.

Pasal 42
Dianggap perlu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli yang diikat dengan kontrak untuk waktu tertentu atas beban Perusahaan.

Pasal 43
Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Pasal 44
(1)Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
(2)Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban Dewan Pengawas.
(3)Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
(4)Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(5)Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Bagian Kesembilan
Penetapan Tarif

Pasal 45
Besar iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan dan tarif penjualan tenaga listrik ditetapkan Menteri atas usul Direksi.

Bagian Kesepuluh
Satuan Pengawasan Intern

Pasal 46
(1)Satuan Pengawasan Intern melaksanakan pengawasan intern keuangan dan operasional Perusahaan.
(3)Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 47
Satuan Pengawasan Intern bertugas:
a.membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional Perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikannya;
b.memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direksi.

Pasal 48
Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 49
Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b.

Pasal 50
Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kesebelas
Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 51
Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

Pasal 52
Perhitungan Tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Pasal 53
Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf 1 kepada Menteri Keuangan dan Menteri, yang memuat sekurang-kurangnya:
a.perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
b.laporan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan serta hasil yang telah dicapai;
c.kegiatan utama Perusahaan dan perubahan selama tahun buku;
d.rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan;
e.nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan
f.gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 54
(1)Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri.
(2)Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 55
(1)Perhitungan Tahunan disampaikan oleh Direksi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk diperiksa.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dengan ketentuan bahwa hasil pemeriksaannya disetujui oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
(3)Apabila Perusahaan mengerahkan dana masyarakat, pemeriksaan Perhitungan Tahunan dilakukan oleh Akuntan Publik.
(4)Laporan hasil Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Direksi kepada Menteri Keuangan, untuk disahkan.
(5)Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diumumkan dalam surat kabar harian.

Pasal 56
(1)Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) membebaskan Direksi dari tanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam Perhitungan Tahunan tersebut.
(2)Dalam hal dokumen Perhitungan Tahunan yang diajukan dan disahkan tersebut ternyata tidak benar dan atau menyesatkan maka anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara langsung bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang dirugikan.
(3)Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Pasal 57
(1)Laporan berkala baik laporan triwulan, laporan semester maupun laporan lainnya tentang kinerja Perusahaan disampaikan kepada Dewan Pengawas.
(2)Tembusan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri.

Pasal 58
Laporan tahunan, Perhitungan Tahunan, laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas
Pegawai Perusahaan

Pasal 59
Pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan, kepangkatan, jabatan, gaji/upah, kesejahteraan dan penghargaan kepada pegawai Perusahaan diatur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60
Bagi Perusahaan tidak berlaku segala ketentuan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Bagian Ketigabelas
Penggunaan Laba

Pasal 61
(1)Setiap tahun buku, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan, penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar.
(2)Empat puluh lima persen (45%) dari sisa penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipakai untuk:
a.Cadangan umum yang dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 2 (dua) kali lipat dari modal yang ditempatkan;
b.sosial dan pendidikan;
c.jasa produksi;
d.sumbangan dana pensiun; dan
e.sokongan dan sumbangan ganti rugi.
(3)Penetapan persentase pembagian laba bersih Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 62
(1)Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 disetorkan sebagai Dana Pembangunan Semesta.
(2)Dana Pembangunan Semesta yang menjadi hak Negara wajib disetorkan ke Bendahara Umum Negara segera setelah Perhitungan Tahunan disahkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Keempatbelas
Ketentuan Lain-lain

Pasal 63
Tata cara penjualan pemindahtanganan atau pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 64
Pengadaan barang dan jasa Perusahaan yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 65
(1)Selain organ Perusahaan, pihak lain manapun dilarang turut mencampuri pengurusan Perusahaan.
(2)Organ Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
(3)Departemen/instansi Pemerintah tidak dibenarkan membebani Perusahaan dengan segela bentuk pengeluaran.
(4)Perusahaan tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran Departemen/instansi Pemerintah.

Pasal 66
(1)Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar Perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan.
(2)Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara langsung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
(3)Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Pasal 67
(1)Anggota Direksi dan semua pegawai Perusahaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2)Ketentuan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap anggota Direksi diatur oleh Menteri Keuangan, sedangkan terhadap pegawai Perusahaan diatur oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68
Semua surat dan surat berharga yang termasuk kelompok pembukuan dan administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau tempat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69
(1)Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2)Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi, menjadi milik Negara.
(3)Likuidatur mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Menteri Keuangan.
(4)Menteri Keuangan memberi pembebasan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan likuidatur.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

MULADI

[tulis] » komentar « [baca]