BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Register Perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara terpisah dari perkara orang dewasa.
(2)Register perkara Anak dibuat secara terpisah dengan register perkara Anak Korban.

Pasal 4
(1)Registrasi Perkara Anak dan Anak Korban dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
(2)Registrasi Perkara Anak dan Anak Korban secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menginput data perkara Anak dan Anak Korban pada sistem informasi Registrasi Perkara Anak dan Anak Korban pada masing-masing lembaga yang menangani perkara Anak.
(3)Registrasi Perkara Anak dan Anak Korban secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat pada buku register.

BAB III
DATA REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN

Register Perkara Anak dan Anak Korban pada lembaga yang melakukan penyidikan memuat data sebagai berikut:
a.nomor urut;
b.nomor register;
c.nomor dan tanggal laporan polisi;
d.tindak pidana dan pasal yang disangkakan;
e.identitas korban;
f.identitas tersangka;
g.identitas saksi;
h.identitas orang tua/wali;
i.tempat kejadian perkara;
j.modus operandi;
k.surat perintah penyidikan;
l.surat perintah penangkapan;
m.hubungan korban dengan pelaku;
n.uraian singkat kejadian;
o.identitas advokat atau pemberi bantuan hukum;
p.barang bukti;
q.rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan;
r.rekomendasi laporan sosial;
s.hasil Diversi; dan
t.keterangan.

Pasal 7
(1)Register Perkara Anak dan Anak Korban pada lembaga yang melakukan penuntutan terdiri atas:
a.register perkara Anak pada tahap pra penuntutan, penuntutan, upaya hukum dan eksekusi, dan Diversi; dan
b.register perkara Anak Korban.
(2)Register perkara Anak tahap pra penuntutan memuat data sebagai berikut:
a.nomor urut;
b.nomor register;
c.nomor dan tanggal surat pemberitahuan dimulainya penyldikan serta tanggal terima;
d.Identitas Anak dan pasal yang disangkakan;
e.kasus posisi;
f.nomor tanggal dan narna penuntut umum yang mengikuti perkembangan penyidikan;
g.nomor dan tanggal penatranan dan perpanjangan penahanan;
h.jenis dan jumlah barang bukti;
i.tanggal penerimaan dan penelitian Anak;
j.nomor dan tanggal pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap;
k.identitas pembimbing kemasyarakatan Bapas;
l.nomor dan tanggal hasil penyidikan untuk dilengkapi;
m.nomor dan tanggal hasil penyidikan sudah lengkap; dan
n.keterangan.
(3)Register perkara Anak tahap penuntutan memuat data sebagai berikut:
a.nomor urut;
b.nomor register;
c.nomor, tanggal surat penunjukkan jaksa penuntut umum untuk penyelesaian perkara, dan nama jaksa penuntut umum;
d.tanggal penerimaan dan penelitian Anak dan barang bukti;
e.nomor dan tanggal surat pelimpahan perkara;
f.nomor dan tanggal surat tuntutan;
g.amar tuntutan; dan
h.keterangan.
(4)Register perkara Anak tahap upaya hukum dan eksekusi memuat data sebagai berikut:
a.nomor urut;
b.nomor register;
c.nomor, tanggal surat penunjukan jaksa penuntut umum untuk penyelesaian perkara, dan nama jaksa penuntut umum;
d.nomor dan tanggal putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung;
e.amar putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung;
f.nomor dan tanggal eksekusi Anak dan barang bukti;
g.nomor dan tanggal eksekusi biaya perkara; dan
h.keterangan.
(5)Register perkara Anak tahap Diversi memuat data sebagai berikut:
a.nomor urut;
b.nomor register;
c.nomor, tanggal surat penunjukan jaksa penuntut umum untuk penyelesaian perkara, dan nama jaksa penuntut umum;
d.Identitas Anak dan pasal tindak pidana;
e.kasus posisi;
f.tanggal penerimaan dan penelitian Anak;
g.jenis dan jumlah barang bukti;
h.tanggal, hasil kesepakatan, dan jangka waktu pelaksanaan Diversi;
i.tanggal dan isi laporan pengawasan;
j.nomor dan tanggal penetapan hakim; dan
k.nomor dan tanggal surat penghentian penyidikan atau surat ketetapan penghentian penuntutan.
(6)Register perkara Anak Korban memuat data sebagai berikut:
a.nomor urut;
b.nomor register;
c.Identitas Anak Korban dan pasal tindak pidana;
d.identitas tersangka/terdakrwa/Anak;
e.nomor dan tanggal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, surat penunjukan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan, dan nama penuntut umum;
f.tanggal penerimaan berkas perkara hasil penyidikan;
g.identitas pekeda sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial;
h.tanggal penerimaan dan penelitian Anak dan barang bukti;
i.kondisi fisik/psikis korban berdasarkan visum et repertum/surat keterangan psikiatrikum;
j.rekomendasi laporan sosial;
k.identitas lembaga rujukan;
l.jenis dan jangka waktu program rehabilitasi/reintegrasi;
m.nomor, tanggal, dan amar tuntutan;
n.nomor, tanggal, dan amar putusan;
o.tanggal dan jenis upaya hukum; dan
p.keterangan.

Pasal 8
(1)Register Perkara Anak dan Anak Korban pada lembaga peradilan tingkat pertama terdiri atas:
a.register perkara Anak; dan
b.register perkara Anak Korban.
(2)Register perkara Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat data sebagai berikut:
a.nomor urut;
b.nomor register;
c.nomor perkara pada tingkat pertama;
d.jenis perkara;
e.Identitas Anak;
f.identitas advokat;
g.identitas pembimbing kemasyarakatan Bapas;
h.tanggal penerimaan berkas dari penuntut umum;
i.isi singkat dakwaan dan pasal yang didakwakan;
j.tanggal/jenis penahanan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan;
k.tanggal penetapan penunjukan hakim;
l.identitas hakim dan panitera pengganti;
m.proses Diversi;
n.tanggal penetapan sidang;
o.tanggal dan isi tuntutan pidana;
p.tanggal dan amar putusan;
q.tanggal penyampaian petikan putusan kepada Anak atau advokat, penuntut umum, dan pembimbing kemasyarakatan Bapas;
r.tanggal pengiriman salinan putusan kepada Anak atau advokat, penuntut umum, dan pembimbing kemasyarakatan Bapas;
s.upaya hukum; dan
t.keterangan.
(3)Register perkara Anak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat data sebagai berikut:
a.nomor urut;
b.nomor register;
c.nomor perkara pada tingkat pertama;
d.jenis perkara;
e.jenis acara pemeriksaan;
f.Identitas Anak korban;
g.identitas terdakwa;
h.identitas pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial;
i.rekomendasi laporan sosial;
j.tanggal penerimaan berkas dari penuntut umum;
k.isi singkat dakwaan dan pasal yang didakwakan terhadap pelaku;
l.tanggal penetapan penunjukan hakim;
m.identitas hakim dan panitera pengganti;
n.proses Diversi;
o.tanggal penetapan sidang;
p.tanggal dan isi tuntutan pidana;
q.tanggal dan amar putusan;
r.upaya hukum; dan
s.keterangan.

Register perkara Anak pada lembaga peradilan tingkat kasasi memuat data sebagai berikut:
a.nomor urut;
b.nomor register;
c.nomor perkara pada tingkat kasasi;
d.Identitas turak;
e.nomor, tanggal, dan amar putusan pengadilan tingkat pertama;
f.nomor, tanggal, dan amar putusan pengadilan tingkat banding;
g.pemohon kasasi;
h.tanggal permohonan, pemberitahuan permohonan, penerimaan memori, penyerahan memori, penerimaan kontra memori, dan penyeratran kontra memori;
i.tanggal dan nomor surat pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung;
j.tanggal penerimaan berkas perkara dari Mahkamah Agung;
k.tanggal dan amar putusan kasasi;
l.tanggal pemberitahuan putusan kasasi kepada pemohon, termohon, dan pembimbing kemasyarakatan Bapas; dan
m.keterangan.

Pasal 11
Register perkara Anak pada lembaga peradilan dalam upaya hukum peninjauan kembali memuat data sebagai berikut:
a.nomor urut;
b.nomor register;
c.nomor perkara pada peninjauan kembali;
d.pemohon peninjauan kembali;
e.Identitas Anak;
f.nomor dan tanggal putusan pengadilan tingkat pertama, banding, dan/atau kasasi;
g.tanggal pemberitahuan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali;
h.tanggal penerimaan permohonan dan alasan peninjauan kembali;
i.tanggal penetapan penunjukan hakim;
j.identitas hakim dan panitera pengganti;
k.tanggal dan nomor surat pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung;
l.tanggal penerimaan berkas perkara dari Mahkamah Agung;
m.tanggal dan amar putusan peninjauan kembali;
n.tanggal pemberitahuan putusan kepada pemohon, termohon, dan pembimbing kemasyarakatan Bapas; dan
o.keterangan.

Register perkara Anak pada LPKA memuat data sebagai berikut:
a.nomor urut;
b.nomor register;
c.Identitas Anak;
d.identitas orang tua;
e.perkara/pasal yang disangkakan/didakwakan/diputuskan;
f.nomor dan tanggal surat penahanan;
g.tanggal mulai penahanan;
h.tanggal masuk LPKA;
i.identitas pembimbing kemasyarakatan Bapas;
j.rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan;
k.instansi yang memutus;
l.lama pidana/putusan;
m.tanggal dan amar putusan pengadilan tingkat banding/kasasi;
n.pemotongan masa hukuman/remisi;
o.masa pembinaan;
p.berakhirnya masa pidana; dan
q.keterangan.

Pasal 14
Register perkara Anak pada LPAS memuat data sebagai berikut:
a.nomor urut;
b.nomor register;
c.Identitas Anak;
d.identitas orang tua;
e.perkara/pasal yang disangkakan/didakvakan;
f.instansi yang menahan;
g.nomor dan tanggal surat penahanan;
h.tanggal mulai penahanan;
i.identitas jaksa, penuntut umum, hakim, dan panitera pengganti;
j.identitas pembimbing kemasyarakatan Bapas;
k.rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan;
l.tanggal masuk LPAS;
m.berakhirnya masa penahanan;
n.tanggal dan amar putusan pengadilan tingkat banding/kasasi;
o.nomor dan tanggal surat peringatan habis masa penahanan; dan
p.keterangan.

(1)Data dalam Register Perkara Anak dan Anak Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 dapat ditambah oleh setiap lembaga yang menangani perkara Anak sesuai dengan kebutuhan.
(2)Format Register Perkara Anak dan Anak Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 ditetapkan oleh setiap pimpinan lembaga yang menangani perkara Anak.

BAB IV
TATA CAIRA AKSES REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN

Pasal 17
(1)Data yang terdapat di dalam Register Perkara Anak dan Anak Korban dapat diperoleh berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.identitas pemohon;
b.alasan kepentingan memperoleh data dalam Register Perkara Anak dan Anak Korban; dan
c.data yang dimohonkan.
(3)Alasan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan untuk kepentingan pelindungan anak dalam penegakan hukum.
(4)Pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat mengabulkan atau menolak permohonan.
(5)Dalam hal permohonan ditolak harus disertai dengan alasan penolakan permohonan.

Pasal 18
Pemohon yang telah dikabulkan permohonannya wajib menjamin kerahasiaan data dalam Register Perkara Anak dan Anak Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Registrasi Perkara Anak dan Anak Korban yang sedang dilaksanakan oleh lembaga yang menangani perkara Anak dalam buku register yang ada harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Registrasi Perkara Anak dan Anak Korban secara elektronik dimaksudkan untuk mempermudah lembaga yang menangani perkara Anak dalam mengakses data pada Register Perkara Anak dan Anak Korban secara cepat.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Hun.f g Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "identitas orang tua/wali" adalah identitas orang tua/wali Anak, dan/atau Anak Korban.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf I
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Humf n Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas
Huruf p
Cukup jelas.
Humf q Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Yang dimaksud dengan "hasil Diversi" adalah hasil Diversi berhasil atau hasil Diversi gagal.
Hasil Diversi berhasil berupa berita acara Diversi, kesepakatan Diversi, perrnohonan penetapan Diversi kepada ketua pengadilan negeri, dan penetapan Diversi oleh pengadilan.
Hasil Diversi gagal berupa surat pengrriman berkas perkara kepada penuntut umum, berita acara Diversi, dan laporan penelitian kemasyarakatan.
Huruf t
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 2 I
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]