BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Menteri secara lintas sektoral dengan lembaga terkait.
(2)Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.Mahkamah Agung;
b.Kejaksaan Republik Indonesia;
c.Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d.Kementerian yang menyeleng­garakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
e.Kementerian yang menyeleng­garakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
f.Kementerian yang menyeleng­garakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
g.Kementerian yang menyeleng­garakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
h.Kementerian yang menyeleng­garakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
i.Kementerian yang menyeleng­garakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
j.kementerian/lembaga terkait lainnya.
(3)Dalam rangka pelaksanaan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat membentuk tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4
Koordinasi dapat dilaksanakan dalam bentuk:
a.rapat Koordinasi; dan/atau
b.permintaan dan penyampaian data dan informasi.

(1)Menteri dapat meminta data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b kepada pimpinan lembaga terkait.
(2)Pimpinan lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan data dan informasi yang diminta oleh Menteri.

Pasal 7
Dalam melaksanakan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak di daerah, gubernur dan bupati/walikota berkoordinasi dengan lembaga terkait.

BAB III
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8
Menteri dan Komisi melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Komisi melakukan Pemantauan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a.kunjungan rutin;
b.kunjungan tanpa pemberita­huan; dan/atau
c.melakukan wawancara dengan anak secara tertutup.

Pasal 11
(1)Dalam melakukan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Komisi berkoordinasi dengan lembaga yang terkait dengan anak.
(2)Lembaga yang terkait dengan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan akses kepada Komisi untuk:
a.mengetahui tempat anak dirawat atau dibina; dan
b.mendapatkan data dan informasi mengenai pelayanan, penanganan, dan pembinaan anak.
(3)Tata cara pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Komisi melaksanakan Evaluasi hasil Pernantauan atas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pelaporan atas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Pasal 14
(1)Menteri melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Presiden dengan tembusan kepada pimpinan lembaga terkait.
(2)Laporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.
(3)Laporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(1)Menteri menetapkan ped.oman tata cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 17
(1)Pendanaan untuk pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak bersumber dari:
a.Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara; dan/atau
b.sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendanaan untuk pelaksanaan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak di daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pencegahan" adalah upaya mencegah agar anak tidak berkonflik dengan hukum, anak tidak menjadi korban tindak pidana, anak tidak mengulangi perbuatannya, dan anak tidak masuk dalam sistem peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "penyelesaian administrasi perkara" adalah proses penyelesaian perkara yang meliputi dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Yang dimaksud dengan "rehabilitasi medis" adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.
Yang dimaksud dengan 'rehabilitasi sosial" adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak, anak Korban, dan/atau Anak Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "reintegrasi sosial" adalah proses penyiapan Anak, Anak Korban, dan/atau Anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Yang dimaksud dengan "kementerian/lembaga terkait lainnya" antara lain Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Keuangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
"Penyampaian data dan informasi" dalam ketentuan ini dilakukan antara lain melalui media komunikasi atau jasa pengiriman.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak di daerah, dan untuk mempermudah Gubernur/Bupati/Walikota dalam berkoordinasi dengan instansi vertikal dalam melaksanakan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak di daerah.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "tempat anak dirawat atau dibina" dalam ketentuan ini adalah tempat yang berbentuk lembaga pemerintah, swasta termasuk rumah di mana anak ditempatkan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]