KETENTUAN UMUM
(1)Pengadaan pupuk an-organik dilakukan melalui produksi dalam negeri dan atau pemasukan dari luar negeri.
(2)Pupuk an-organik yang diproduksi di dalam negeri dan pupuk an-organik yang diimpor wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektifitasnya.
(3)Pengadaan pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.
(1)Perorangan atau badan hukum yang akan memproduksi pupuk an-organik harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati atau Walikota setempat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Bupati atau Walikota dengan memperhatikan pedoman teknis atau standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
(1)Untuk menjamin formula pupuk an-organik yang memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan uji mutu dan uji efektifitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Terhadap formula pupuk an-organik yang telah lulus uji mutu dan uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sertifikat formula pupuk an-organik oleh lembaga pengujian yang bersangkutan.
(3)Formula pupuk an-organik yang telah memperoleh sertifikat formula pupuk an-organik, sebelum diproduksi harus didaftarkan kepada Menteri untuk memperoleh nomor pendaftaran.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikat formula pupuk an-organik dan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
(1)Uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh lembaga pengujian yang telah diakreditasi.
(2)Lembaga pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil pengujian terhadap formula pupuk an-organik.
(1)Uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau Instansi Pemerintah.
(2)Untuk dapat melakukan uji efektifitas, perorangan, badan hukum atau Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
a.memiliki peralatan yang memadai;
b.memiliki lahan yang cukup; dan
b.memiliki lahan yang cukup; dan
c.memiliki tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang budidaya tanaman dan pemupukan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perorangan, badan hukum dan Instansi Pemerintah untuk melakukan uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
(1)Pupuk an-organik yang dimasukkan dari luar negeri harus memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), mencantumkan deskripsi pupuk an-organik serta analisis komposisi dan analisis kadar unsur hara, serta lulus uji mutu.
(2)Terhadap pupuk an-organik yang pertama kali dimasukan ke dalam wilayah Republik Indonesia disamping dilakukan uji mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan uji efektifitas, kecuali pupuk an-organik yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(3)Tata cara pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(1)Produsen atau pengimpor pupuk an-organik bertanggung jawab atas kebenaran jenis dan mutu pupuk yang diproduksi dan atau diimpornya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Untuk menjamin pemenuhan standar mutu pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebelum diedarkan, pupuk an-organik yang diproduksi atau diimpor harus memiliki surat keterangan jaminan mutu.
(3)Surat keterangan jaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikeluarkan oleh lembaga pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
PEREDARAN
Perorangan atau badan hukum yang mengedarkan pupuk an-organik untuk diperdagangkan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang perdagangan.
(1)Perorangan atau badan hukum yang mengedarkan pupuk an-organik wajib menjaga dan bertanggung jawab atas mutu pupuk yang diedarkan sesuai keterangan yang tercantum pada label.
(2)Penjagaan mutu pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan persyaratan pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan pupuk.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri terkait.
(1)Jenis dan penggunaan pupuk an-organik dilakukan dengan memperhatikan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
(2)Ketentuan tentang jenis dan tata cara penggunaan pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
(1)Pemerintah menyelenggarakan penyuluhan penggunaan pupuk an-organik budidaya tanaman dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bupati/ Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
PENGAWASAN
Pasal 18
(1)Pengawasan pupuk an-organik dilakukan sebagai berikut
a.Pada tingkat rekayasa formula menjadi kewenangan Menteri;
b.pada tingkat pengadaan, baik produksi dalam negeri maupun pemasukan/impor, peredaran, dan penggunaan menjadi kewenangan Bupati atau Walikota setempat.
(2)Pengawasan atas pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi
(1)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, Menteri dapat menunjuk Petugas Pengawas pupuk an-organik.
(2)Petugas Pengawas pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap penerapan standar mutu dan persyaratan teknis minimal pupuk an-organik, pelaksanaan pengujian mutu dan pengujian efektifitas, penerapan sertifikat formula pupuk an-organik , dan penggunaan nomor pendaftaran.
(1)Petugas Pengawas pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berwenang
a.melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi pupuk an-organik;
b.melakukan pemeriksaan terhadap sarana, tempat penyimpanan pupuk dan cara pengemasannya;
c.mengambil contoh pupuk an-organik guna pengujian mutu;
d.memeriksa dokumen dan laporan;e.melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan atau peredaran pupuk an-organik.
(2)Dalam hal Petugas Pengawas pupuk an-organik mempunyai dugaan kuat bahwa telah terjadi pemalsuan dan atau kerusakan pada pupuk an-organik yang beredar, Petugas Pengawas pupuk an-organik dapat menghentikan sementara peredaran pupuk an-organik tersebut pada wilayah kerjanya paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pengujian mutu.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah berakhir dan belum mendapat keputusan mengenai adanya pemalsuan dan atau kerusakan pupuk an-organik, maka tindakan penghentian sementara peredaran pupuk an-organik oleh pengawas pupuk berakhir demi hukum.
(4)Apabila dari hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketahui bahwa pupuk an-organik tersebut tidak sesuai dengan label atau rusak, maka Petugas Pengawas pupuk mengusulkan kepada Bupati atau Walikota setempat untuk menarik pupuk an-organik tersebut dari peredaran.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Dan penarikan dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh Bupati atau Walikota setempat
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Pebruari 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di JakartaPada tanggal 19 Pebruari 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ABDURRAHMAN WAHID
Pada tanggal 19 Pebruari 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
DJOHAN EFFENDI
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
Pasal 1
Angka 1
Yang dimaksud dengan unsur hara yaitu unsur kimia yang terkandung dalam pupuk an-organik yang berpengaruh terhadap produksi tanaman.
Angka 2Cukup jelas
Angka 3Cukup jelas
Angka 4Yang dimaksud unsur hara utama yaitu antara lain unsur Nitrogen (N), Phosphor (P), dan atau Kalium (K).
Unsur hara mikro yaitu antara lain Zinc (Zn), Mangan (Mn) dan Sulphur (S).
Angka 5Unsur hara mikro yaitu antara lain Zinc (Zn), Mangan (Mn) dan Sulphur (S).
Yang dimaksud dengan badan hukum Indonesia yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
Angka 6Cukup jelas
Angka 7Pengujian mutu dan pengujian efektivitas terhadap formula pupuk yang dihasilkan dari rekayasa dilakukan berdasarkan ketentuan standar mutu pupuk an-organik. Tujuannya terutama untuk melindungi kepentingan konsumen yaitu petani dari ekses negatif penggunaan pupuk an-organik.
Pengujian pupuk an-organik dilakukan di laboratorium pengujian yang dimaksudkan untuk mengetahui kandungan unsur hara pupuk. Pengujian efektivitas dilakukan di lapangan yang dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh penggunaan pupuk an-organik terhadap produksi tanaman baik segi teknis agronomis, sosial ekonomi, dan lingkungan yang pelaksanaannya dapat dilakukan di rumah kaca maupun di lahan percobaan
Angka 8Pengujian pupuk an-organik dilakukan di laboratorium pengujian yang dimaksudkan untuk mengetahui kandungan unsur hara pupuk. Pengujian efektivitas dilakukan di lapangan yang dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh penggunaan pupuk an-organik terhadap produksi tanaman baik segi teknis agronomis, sosial ekonomi, dan lingkungan yang pelaksanaannya dapat dilakukan di rumah kaca maupun di lahan percobaan
Cukup jelas
Angka 9Cukup jelas
Angka 10Cukup jelas
Angka 11Cukup jelas
Angka 12Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Produksi pupuk an-organik dilakukan dengan mengutamakan terpenuhinya kebutuhan pupuk an-organik di dalam negeri, sedangkan pengadaan pupuk an-organik impor dilakukan terhadap pupuk an-organik yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri.
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Apabila perorangan atau badan hukum yang akan memproduksi pupuk an-organik adalah warga negara asing atau badan hukum asing, maka warga negara asing atau badan hukum asing tersebut harus terlebih dahulu membentuk perseroan terbatas menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau bekerjasama dengan warga negara atau badan hukum Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2Yang dimaksud dengan deskripsi pupuk an-organik yaitu uraian yang menerangkan mengenai komposisi, kadar hara pupuk an-organik, cara penggunaan dan efektivitas penggunaan pupuk an-organik.
Yang dimaksud dengan komposisi yaitu susunan unsur hara pupuk an-organik seperti Nitrogen (N), Phosphor (P), Kalium (K), dan lain-lain.
Yang dimaksud dengan unsur hara Pupuk an-organik yaitu isi atau kandungan atau besaran setiap unsur hara yang terdapat dalam pupuk an-organik yang dinyatakan dalam persentase atau "part per million".
Ayat (3)Yang dimaksud dengan komposisi yaitu susunan unsur hara pupuk an-organik seperti Nitrogen (N), Phosphor (P), Kalium (K), dan lain-lain.
Yang dimaksud dengan unsur hara Pupuk an-organik yaitu isi atau kandungan atau besaran setiap unsur hara yang terdapat dalam pupuk an-organik yang dinyatakan dalam persentase atau "part per million".
Cukup jelas
Ayat (4)Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan uji mutu yaitu analisis komposisi dan kadar hara pupuk an-organik, yang dilakukan di laboratorium kimia, berdasarkan ketentuan SNI.
Yang dimaksud dengan uji efektivitas yaitu pengujian mengenai manfaat penggunaan pupuk an-organik terhadap produktivitas tanaman dan nilai ekonomisnya.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan uji efektivitas yaitu pengujian mengenai manfaat penggunaan pupuk an-organik terhadap produktivitas tanaman dan nilai ekonomisnya.
Sertifikat formula pupuk diberikan setelah lulus uji mutu dan uji efektivitas. Uji mutu dan uji efektivitas dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan mutu pupuk terutama guna melindungi kepentingan konsumen (petani) dari ekses negatif penggunaan pupuk.
Ayat (3)Cukup jelas
Ayat (4)Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud akreditasi yaitu pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada laboratorium yang telah mempunyai kemampuan (perangkat lunak dan perangkat keras) untuk menguji mutu pupuk sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang SNI.
Ayat (2)Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)Yang dimaksud memiliki tidak dalam arti harus mempunyai atau memiliki sendiri, akan tetapi dapat juga menyewa barang atau tenaga yang diperlukan untuk melakukan uji efektivitas.
Ayat (3)Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)Surat keterangan jaminan mutu dimaksudkan untuk menjamin bahwa pupuk yang diproduksi dan akan diedarkan telah sesuai dengan sertifikat formula pupuk yang bersangkutan.
Penerapan ketentuan tentang pemenuhan standar mutu pupuk, bagi produsen pupuk berskala kecil dan menengah dilakukan secara bertahap, melalui mekanisme pembinaan secara terus menerus oleh Pemerintah.
Ayat (3)Penerapan ketentuan tentang pemenuhan standar mutu pupuk, bagi produsen pupuk berskala kecil dan menengah dilakukan secara bertahap, melalui mekanisme pembinaan secara terus menerus oleh Pemerintah.
Surat Keterangan Jaminan Mutu Pupuk diberikan untuk pupuk yang akan diedarkan dari setiap kali proses produksi (Nomor Batch).
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan label yaitu keterangan yang tercantum pada bungkus, wadah, atau kemasan.
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Yang dimaksud dengan Menteri terkait, yaitu yang berkaitan dengan pengemasan dan penyimpanan diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan yang berkaitan dengan pengangkutan pupuk diatur oleh Menteri Perhubungan
Pasal 15
-Pupuk an-organik yang tidak sesuai dengan label yaitu pupuk yang isinya tidak sesuai lagi dengan keterangan yang tertera pada labelnya. Pupuk an-organik demikian mungkin palsu atau rusak.
-Pupuk an-organik rusak yaitu pupuk an-organik yang mengalami perubahan fisik dan atau kimia, sehingga tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk budidaya tanaman yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)Jenis dan penggunaan pupuk pada tingkat usatani mengacu pada pedoman penggunaan pupuk yang aplikasinya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lahan usaha budidaya tanaman.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Pengawasan mutu pupuk an-organik dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang seimbang kepada:
-pengguna (konsumen) sehingga dalam memperoleh pupuk an-organik dapat terhindar dari adanya pupuk an-organik palsu atau pupuk an-organik rusak;
-pengedar pupuk an-organik sehingga ada kepastian hukum bagi mereka atas pupuk yang diedarkan;
-pengimpor atau produsen sehingga pupuk an-organik yang di impor atau diproduksi akan terjamin mutunya dan akan terhindar dari pemalsuan;
Disamping itu pengawasan mutu pupuk an-organik juga dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya prinsip 6 (enam) tepat (tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat tempat). Keenam tepat tersebut sangat diharapkan untuk dapat terlaksana, karena usaha budidaya tanaman sangat bergantung kepada kondisi alam dan sangat membutuhkan perencanaan yang akurat, termasuk penggunaan sarana produksi seperti pupuk an-organik. Pelaksanaan pemupukan yang tidak sesuai dengan rencana dapat mengakibatkan inefisiensi bahkan kegagalan yang dapat menimbulkan kerugian terutama bagi konsumen (petani).Pasal 19
Laporan kepada Bupati atau Walikota dimaksudkan agar Bupati atau Walikota dapat memantau pelaksanaan prinsip 6 (enam) tepat yang akan digunakan dalam melakukan perencanaan kebutuhan pupuk an-organik untuk setiap musim tanam terutama untuk jenis tanaman yang strategis nasional.
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Indonesia (SNI), kewenangan penetapan standar berada pada Kepala Badan Standarisasi Nasional Indonesia, sedangkan kewenangan penerapan standar berada pada Menteri pembina teknis, dalam hal ini Menteri.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pasal 27
Cukup jelas