(1)Menteri dapat melakukan perubahan penetapan Wilayah Kerja baik yang telah ada pemegang IPB maupun yang belum ada pemegang IPB.

(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat data baru di dalam atau di luar Wilayah Kerja yang berbatasan langsung dengan Wilayah Kerja tersebut.

(3)Dalam hal Wilayah Kerja telah ada pemegang IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan penetapan Wilayah Kerja dilakukan berdasarkan permohonan pemegang IPB kepada Menteri dengan melampirkan data.

a.akan dilakukan penambahan data pada area prospek Panas Bumi di dalam atau di luar Wilayah Kerja yang berbatasan langsung dengan Wilayah Kerja tersebut; atau

b.tidak atau belum layak untuk pengusahaan Panas Bumi berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomis, dan/atau sosial.

a.berdasarkan Data dan Informasi Panas Bumi hasil Survei Pendahuluan, Survei Pendahuluan dan Eksplorasi, PSP, atau PSPE, 2 (dua) atau lebih Wilayah Kerja tersebut merupakan 1 (satu) sistem Panas Bumi; atau

b.berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis yang dilakukan oleh Menteri, 2 (dua) atau lebih Wilayah Kerja tersebut menjadi lebih layak untuk pengusahaan Panas Bumi jika disatukan.

(1)Menteri dapat melakukan penambahan data pada Wilayah Kerja yang meliputi kegiatan:

b.survei landaian suhu;
c.pengeboran sumur uji; dan/atau
d.pengeboran sumur eksplorasi.

(2)Dalam melakukan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menugasi badan layanan umum atau BUMN.

(3)Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Wilayah Kerja yang akan dilakukan penambahan data dan penugasan kepada badan layanan umum atau BUMN diatur dalam Peraturan Menteri.

(1)Data dan Informasi Panas Bumi hasil Survei Pendahuluan, Survei Pendahuluan dan Eksplorasi, PSP, atau PSPE merupakan data milik negara.

(2)Menteri menetapkan besaran harga Data dan Informasi Panas Bumi berdasarkan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk suatu Wilayah Kerja sebelum Wilayah Kerja tersebut ditawarkan.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan besaran harga Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1)Penawaran Wilayah Kerja dilakukan dengan cara lelang.

(2)Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:

(1)Menteri membentuk Panitia Lelang untuk melaksanakan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(2)Keanggotaan Panitia Lelang berjumlah gasal dan paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang memahami tata cara Pelelangan, substansi pengusahaan Panas Bumi termasuk pemanfaatannya, bidang hukum, dan/atau bidang lain yang diperlukan.

(3)Keanggotaan Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas wakil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Panas Bumi dan dapat melibatkan instansi lain, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang terkait.

c.penyiapan data terkait Wilayah Kerja yang akan dilelang;

(1)Panitia Lelang menyiapkan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b untuk menjadi acuan pelaksanaan Pelelangan.

(2)Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.Dokumen Lelang tahap kesatu; dan
b.Dokumen Lelang tahap kedua.

(3)Panitia Lelang dapat melakukan perubahan terhadap Dokumen Lelang yang dilakukan pada saat pemberian penjelasan Dokumen Lelang.

(4)Perubahan terhadap Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah ada kesepakatan dari Peserta Lelang yang menghadiri rapat penjelasan Dokumen Lelang tersebut.

(5)Perubahan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara penjelasan Pelelangan.

(1)Dokumen Lelang tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:

a.persyaratan administratif;
b.kualifikasi aspek teknis dan keuangan;
d.prosedur pelaksanaan kualifikasi;
g.metode evaluasi dan penilaian; dan
h.penetapan hasil kualifikasi.

(2)Dokumen Lelang tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:

a.prosedur pelaksanaan Pelelangan tahap kedua;
d.metode evaluasi dan penilaian;
f.tata cara sanggahan.

(1)Dokumen Penawaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e dan huruf f terdiri dari dokumen persyaratan administratif, dokumen teknis, dan dokumen keuangan yang disusun menjadi 1 (satu) sampul.

(2)Dokumen Penawaran tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dan huruf c terdiri dari 2 (dua) sampul yaitu:

a.kajian terhadap Data dan Informasi Panas Bumi untuk memperkirakan kelayakan Wilayah Kerja untuk dilakukan pengusahaan Panas Bumi;

b.strategi pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi, target penyelesaian, serta rencana anggaran biaya; dan

c.komitmen waktu beroperasi secara komersial (commercial operation date).

(1)Penawaran Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b meliputi:

(2)Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan paling sedikit sebesar:

f.penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu;

i.penetapan Peserta Lelang yang lolos Pelelangan tahap kesatu;

j.pengumuman Peserta Lelang yang lolos Pelelangan tahap kesatu;

n.pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu);

o.evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu);

p.pengumuman hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu);

s.pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua);

t.evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua);

u.penentuan peringkat calon pemenang lelang oleh Panitia Lelang;

v.penyampaian peringkat calon pemenang lelang dan laporan pelaksanaan Pelelangan kepada Menteri;

(1)Panitia Lelang mengumumkan Wilayah Kerja yang ditetapkan untuk ditawarkan melalui Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a.

(2)Calon Peserta Lelang yang mengikuti Pelelangan wajib memiliki kemampuan secara teknis dan keuangan dalam pengusahaan Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang ditawarkan.

a.penyerahan formulir pendaftaran berikut kelengkapannya; dan

(1)Penyampaian Dokumen Penawaran dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang.

(2)Dalam hal penyampaian Dokumen Penawaran dilakukan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Lelang wajib menolak Dokumen Penawaran tersebut.

(1)Panitia Lelang melakukan pembukaan Dokumen Penawaran tahap kesatu sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam Dokumen Lelang.

(2)Evaluasi Dokumen Penawaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan Peserta Lelang yang memenuhi kualifikasi pengusahaan Panas Bumi terhadap:

a.kelengkapan persyaratan administratif; dan
b.aspek teknis dan keuangan.

(3)Peserta Lelang yang berdasarkan evaluasi tidak memenuhi kualifikasi kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau tidak memenuhi kualifikasi aspek teknis dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinyatakan gugur.

(1)Panitia Lelang melakukan pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf n sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam Dokumen Lelang dengan disaksikan oleh Peserta Lelang.

(2)Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) ditentukan berdasarkan penilaian yang memenuhi batas minimal kelulusan yang ditetapkan oleh Panitia Lelang.

(3)Peserta Lelang yang berdasarkan evaluasi tidak memenuhi batas minimal kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur.

(4)Panitia Lelang mengumumkan hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu).

(1)Peserta Lelang yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Peserta Lelang lainnya, dapat menyampaikan sanggahan kepada Panitia Lelang atas pengumuman hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu).

(2)Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Peserta Lelang menemukan:

(3)Panitia Lelang wajib memberikan penjelasan atau tanggapan terhadap sanggahan yang disampaikan Peserta Lelang.

(4)Dalam hal sanggahan dinyatakan benar, Panitia Lelang wajib melakukan evaluasi ulang terhadap Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu).

(5)Peserta Lelang dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri dalam hal tidak setuju terhadap penjelasan atau tanggapan Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pengumuman hasil evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6)Peserta Lelang yang akan melakukan sanggahan banding diwajibkan membayar biaya sanggah.

(7)Biaya sanggah yang harus dibayar Peserta Lelang yang akan melakukan sanggahan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebesar 10% (sepuluh persen) dari jaminan lelang sebagai penerimaan negara bukan pajak.

(1)Panitia Lelang melakukan pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf s sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam Dokumen Lelang dengan disaksikan oleh Peserta Lelang.

(2)Panitia Lelang melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua).

(3)Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menilai besaran Komitmen Eksplorasi dari Peserta Lelang untuk menentukan peringkat calon pemenang lelang.

(4)Dalam melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Lelang dapat melakukan klarifikasi kepada Peserta Lelang dan pihak terkait.

(1)Dalam hal Pelelangan tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a hanya diikuti 1 (satu) Peserta Lelang atau hanya 1 (satu) Peserta Lelang yang memenuhi kualifikasi, Pelelangan diulang.

(2)Dalam hal Pelelangan diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti 1 (satu) Peserta Lelang yang memenuhi kualifikasi, Pelelangan dilanjutkan dengan penunjukan langsung.

c.penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) dan sampul 2 (dua);

d.pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu);

e.evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu);

f.penetapan hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu);

g.pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua);

h.evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua);

j.penyampaian hasil Pelelangan kepada Menteri;

(1)Panitia Lelang melakukan evaluasi terhadap proposal pengembangan proyek pada Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e.

(2)Dalam hal proposal pengembangan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak layak, Panitia Lelang mengembalikan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) kepada Peserta Lelang untuk direvisi.

(3)Dalam hal proposal pengembangan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak, Panitia Lelang melakukan evaluasi terhadap penawaran Komitmen Eksplorasi pada Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf h.

(4)Dalam hal berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Komitmen Eksplorasi pada Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi persyaratan, Peserta Lelang dinyatakan gugur.

(5)Dalam hal berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Komitmen Eksplorasi pada Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi persyaratan, Peserta Lelang diusulkan Panitia Lelang kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang.

(1)Dalam hal Wilayah Kerja yang akan ditawarkan merupakan Wilayah Kerja yang ditetapkan berdasarkan Data dan Informasi Panas Bumi hasil PSPE, Panitia Lelang melakukan Pelelangan dengan cara penawaran terbatas dengan mengundang:

(2)Pelelangan dengan cara penawaran terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

(3)Dalam hal Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh 1 (satu) Peserta Lelang, Pelelangan langsung ke tahap kedua.

(4)Dalam hal Badan Usaha yang melaksanakan PSPE dan BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berminat untuk mengikuti Pelelangan, penawaran Wilayah Kerja diulang dengan metode Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(1)Dokumen Lelang untuk Pelelangan yang ditetapkan berdasarkan hasil PSPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) terdiri atas:

a.Dokumen Lelang tahap kesatu; dan
b.Dokumen Lelang tahap kedua.

(2)Dokumen Lelang tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

a.persyaratan administratif;
c.prosedur pelaksanaan Pelelangan tahap kesatu;
f.metode evaluasi dan penilaian;
g.penetapan hasil Pelelangan; dan

(3)Dokumen Lelang tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

a.prosedur pelaksanaan Pelelangan tahap kedua;
d.metode evaluasi dan penilaian; dan

(1)Dokumen Penawaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d berisi persyaratan administratif.

(2)Dokumen Penawaran tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b berisi proposal pengembangan proyek.

f.evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran tahap kesatu;

j.penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua;

k.evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran tahap kedua;

m.penyampaian hasil penawaran Wilayah Kerja kepada Menteri;

(1)Badan Usaha yang melaksanakan PSPE yang menjadi Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai peringkat pertama dan BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b yang menjadi Peserta Lelang ditetapkan menjadi peringkat selanjutnya berdasarkan evaluasi dan klarifikasi terhadap Dokumen Penawaran tahap kesatu.

(2)Peserta Lelang yang menjadi peringkat pertama dalam penetapan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat kesempatan pertama untuk menawar Wilayah Kerja yang dilelang dengan memasukkan Dokumen Penawaran tahap kedua.

(1)Panitia Lelang melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap Dokumen Penawaran tahap kedua dari Peserta Lelang peringkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).

(2)Dalam hal Peserta Lelang peringkat pertama memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Lelang, Panitia Lelang menetapkan Peserta Lelang peringkat pertama sebagai calon pemenang lelang.

(3)Dalam hal Peserta Lelang peringkat pertama tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Lelang atau Peserta Lelang peringkat pertama tidak memasukkan Dokumen Penawaran tahap kedua, peringkat selanjutnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan Dokumen Penawaran tahap kedua.

(4)Dalam hal Peserta Lelang peringkat selanjutnya memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Lelang tahap kedua, Panitia Lelang menetapkan peserta lelang peringkat selanjutnya sebagai calon pemenang lelang.

(5)Dalam hal Pelelangan tidak menghasilkan calon pemenang, penawaran Wilayah Kerja diulang dengan metode Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(6)Panitia Lelang menyampaikan calon pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) kepada Menteri.

(1)Menteri menetapkan pemenang lelang berdasarkan hasil Pelelangan yang disampaikan oleh Panitia Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, dan Pasal 60.

(2)Pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 54 dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak ditetapkan sebagai pemenang lelang wajib:

(3)Dalam hal pemenang lelang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemenang lelang tersebut dinyatakan gugur dan peringkat berikutnya ditetapkan sebagai pemenang lelang.

(4)Dalam hal hasil Pelelangan tidak ada peringkat berikutnya atau pemenang lelang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Peserta Lelang dimaksud dimasukkan dalam daftar hitam dan terhadap Wilayah Kerja tersebut dilakukan Pelelangan ulang.

(1)Dalam hal Peserta Lelang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), Pasal 48 ayat (3), dan Pasal 54 ayat (4) jaminan lelang dikembalikan kepada Peserta Lelang.

(2)Dalam hal Peserta Lelang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) jaminan lelang yang telah disetorkan menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

(3)Dalam hal Peserta Lelang ditetapkan sebagai pemenang Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), jaminan lelang dikembalikan kepada Peserta Lelang.

(4)Dalam hal Peserta Lelang mengundurkan diri dari proses Pelelangan, jaminan lelang menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

(5)Dalam hal jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) terdapat bunga dari jaminan lelang maka dikembalikan kepada Peserta Lelang.

(1)Pemenang lelang yang berupa konsorsium wajib membentuk Badan Usaha baru yang secara khusus diperuntukkan untuk mengelola Wilayah Kerja yang dimenangkannya.

(2)Pemenang lelang yang berupa Badan Usaha dan belum secara khusus diperuntukkan untuk mengelola Wilayah Kerja yang dimenangkannya, wajib membentuk Badan Usaha baru atau melakukan perubahan pada akta pendirian Badan Usaha.

(3)Badan Usaha baru atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan permohonan IPB kepada Menteri dengan melampirkan bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).

(4)Menteri memberikan IPB kepada Badan Usaha baru atau Badan Usaha setelah permohonan IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui.

(1)Pemegang IPB dapat mencairkan Komitmen Eksplorasi sesuai dengan tahapan kegiatan Eksplorasi sampai dengan pengeboran sumur eksplorasi.

(2)Dalam hal pemegang IPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terbitnya IPB tidak melakukan pengeboran sumur eksplorasi, dikenai sanksi pemotongan Komitmen Eksplorasi sebesar 5% (lima persen) dari Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b dan menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

(1)Menteri dapat menugasi badan layanan umum atau BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi untuk melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan pada Wilayah Kerja.

(2)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap Wilayah Kerja dengan kriteria:

(3)Penugasan kepada BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai IPB.

(1)Kegiatan pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
a.Eksplorasi;
b.Eksploitasi; dan
c.pemanfaatan.

(2)Kegiatan pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang IPB.

(1)Pemegang IPB wajib melakukan Eksplorasi pada Wilayah Kerjanya dalam hal pada Wilayah Kerja tersebut belum pernah dilakukan Eksplorasi.

(2)Dalam jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IPB wajib melakukan Studi Kelayakan.

(3)Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

b.izin lingkungan;
d.rancangan fasilitas lapangan uap;
f.kelayakan keekonomian;
j.rencana keselamatan dan kesehatan kerja;
l.rencana pasca pengusahaan Panas Bumi.

(1)Dalam hal Wilayah Kerja sudah dilakukan Eksplorasi, pemegang IPB:

a.langsung melakukan Studi Kelayakan; atau
b.dapat melakukan Eksplorasi tambahan.

(2)Dalam jangka waktu Eksplorasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pemegang IPB wajib melakukan Studi Kelayakan.

(3)Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).

(1)Pemegang IPB wajib melakukan Eksploitasi sesuai dengan Studi Kelayakan yang sudah mendapat persetujuan Menteri.

(2)Dalam hal terjadi perubahan kapasitas dan/atau teknologi pembangkitan tenaga listrik pada jangka waktu Eksploitasi, pemegang IPB harus menyampaikan perubahan Studi Kelayakan untuk mendapat persetujuan Menteri.

a.melakukan kerja sama dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi setelah pemegang IPB memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik;

b.menjual listrik yang dihasilkan dari Wilayah Kerja kepada badan usaha lain atau masyarakat setelah pemegang IPB memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan/atau

c.menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan untuk keperluan sendiri atau menjual kelebihan tenaga listriknya setelah pemegang IPB memiliki izin operasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

(1)Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a memiliki jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak IPB diterbitkan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing selama 1 (satu) tahun.

(2)Perpanjangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Eksplorasi.

(3)Perpanjangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan teknis dan keuangan.

(1)IPB memiliki jangka waktu paling lama 37 (tiga puluh tujuh) tahun.

(2)Menteri dapat memberikan perpanjangan IPB untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun setiap kali perpanjangan.

(3)Pemegang IPB dapat mengajukan perpanjangan IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum IPB berakhir.

(4)Menteri memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perpanjangan IPB paling lambat 1 (satu) tahun sejak persyaratan permohonan diajukan secara lengkap.

(5)Dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perpanjangan IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri harus mempertimbangkan faktor sebagai berikut:

b.kepastian atau kebutuhan pasar;
c.kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
d.keuntungan bagi negara.

(1)Penghentian sementara pengusahaan Panas Bumi dalam jangka waktu tertentu dapat diberikan kepada pemegang IPB apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan pengusahaan Panas Bumi.

(2)Permohonan penghentian sementara pengusahaan Panas Bumi disampaikan kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan pengusahaan Panas Bumi.

(3)Menteri harus mengeluarkan keputusan tertulis disetujui atau tidak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai alasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan.

(4)Jangka waktu tiap-tiap penghentian sementara pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun sejak permohonan disetujui oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(1)Pengembalian Wilayah Kerja dari pemegang IPB meliputi:

a.pengembalian seluruh Wilayah Kerja; atau
b.pengembalian sebagian Wilayah Kerja.

(2)Pengembalian seluruh Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:

c.IPB berakhir.

(3)Pengembalian sebagian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka peningkatan pengusahaan yang dilaksanakan secara bertahap yaitu:

a.pada akhir tahap Eksplorasi; dan

(4)Pengembalian seluruh Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pengembalian sebagian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri dengan dilengkapi pertimbangan teknis dan data dukung.

(1)Pemegang IPB sebelum mengembalikan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 wajib melakukan kegiatan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2)Pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

(1)Dalam hal IPB berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, pemegang IPB wajib:

d.melakukan kewajiban setelah IPB berakhir.

(2)Pelunasan dan penyelesaian seluruh kewajiban finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

(3)Kewajiban setelah IPB berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:

(1)Pemegang IPB berhak:

(2)Dalam melakukan pengusahaan Panas Bumi berupa Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemegang IPB berhak:

b.menggunakan sarana dan prasarana umum;

a.memahami dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku;

b.melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;

c.melaksanakan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan sesuai dengan kaidah teknis yang baik dan benar;

d.mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;

e.memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Panas Bumi;

f.memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi;

g.melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;

h.menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

i.menyampaikan laporan tertulis pengusahaan Panas Bumi kepada Menteri secara berkala atas:

1.RKAB; dan
2.realisasi pelaksanaan RKAB;

j.memenuhi kewajiban berupa pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k.menyampaikan rencana jangka panjang Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan kepada Menteri yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran serta menyampaikan besarnya cadangan;

l.mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia; dan

m.mendorong pengembangan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi pada Wilayah Kerjanya.

(1)Pemegang IPB wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a paling sedikit meliputi:

(2)Pelaksanaan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.terpenuhinya kelayakan lingkungan hidup sesuai dengan izin lingkungan;

b.terpenuhinya baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

c.tersedianya laporan hasil pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;

d.terlaksananya pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;

e.terlaksananya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan

f.terlaksananya penataan, pemulihan, dan perbaikan kualitas lingkungan hidup dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya.

(1)Kaidah teknis yang baik dan benar dalam melaksanakan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c paling sedikit meliputi:

a.terlaksananya kaidah keteknikan Panas Bumi; dan

(2)Keteknikan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas keteknikan hulu dan keteknikan hilir.

(3)Keteknikan hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keteknikan pelaksanaan kegiatan pengambilan uap dari reservoir sampai dengan pengaliran fluida ke pembangkit listrik.

(4)Keteknikan hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keteknikan pelaksanaan proses pengubahan energi panas bumi dan/atau fluida menjadi energi listrik.

(5)Pengaturan mengenai keteknikan hilir berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

(1)Pemegang IPB wajib mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d.

(2)Dalam hal barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diproduksi di dalam negeri, pemegang IPB dapat memperoleh fasilitas untuk mengimpor barang dan jasa.

(3)Barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan standar atau mutu, efisiensi biaya operasi, jaminan waktu penyerahan, dan dapat memberikan jaminan pelayanan purna jual.

(4)Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitas untuk mengimpor barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

a.pengalokasian sebagian pendapatan pemegang IPB untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b.pemberian fasilitas penelitian dan pengembangan kepada lembaga penelitian dan pendidikan; dan

(1)Pemegang IPB wajib mendukung kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf f.

(2)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

(3)Pelaksanaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Pemegang IPB wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat di sekitar Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf g.

(2)Masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati/wali kota setempat untuk diteruskan kepada pemegang IPB.

(3)Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar Wilayah Kerja yang terkena dampak langsung akibat pengusahaan Panas Bumi.

(4)Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keikutsertaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat dengan cara:

b.membantu pelayanan sosial masyarakat;
d.membantu pengembangan sarana dan prasarana.

(5)Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan pada tahap Eksploitasi dan pemanfaatan.

(6)Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPB berkoordinasi dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota setempat.

(7)Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IPB.

(8)Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelola oleh pemegang IPB.

(1)Laporan RKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf i angka 1 meliputi RKAB tahap Eksplorasi dan RKAB tahap Eksploitasi dan pemanfaatan.

(2)Laporan RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun takwim.

a.laporan kegiatan Eksplorasi disampaikan secara triwulan dan tahunan; dan

b.laporan kegiatan Eksploitasi dan pemanfaatan disampaikan secara bulanan, triwulan, dan tahunan.

(1)Pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf j terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

(2)Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf j terdiri atas:

a.pajak daerah;
b.retribusi daerah; dan

(3)Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, bea masuk, dan pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.iuran tetap;
b.iuran produksi; dan

(5)Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Rencana jangka panjang Eksplorasi disusun untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

(2)Rencana jangka panjang Eksploitasi dan pemanfaatan disusun untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

(3)Pemegang IPB menyampaikan rencana jangka panjang Eksplorasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPB diterbitkan.

(4)Pemegang IPB menyampaikan rencana jangka panjang Eksploitasi dan pemanfaatan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Studi Kelayakan disetujui oleh Menteri.

(5)Rencana jangka panjang Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:

a.tahapan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;
b.rencana anggaran dan biaya Eksplorasi;
c.rencana lokasi dan jumlah sumur eksplorasi; dan

(6)Rencana jangka panjang Eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan besarnya cadangan hasil Eksplorasi.

(7)Rencana jangka panjang Eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

c.rencana pembiayaan proyek;
e.rencana operasi secara komersial Panas Bumi.

(1)Pemegang IPB wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf l pada kegiatan pengusahaan Panas Bumi.

(2)Dalam hal akan mempekerjakan tenaga kerja asing, pemegang IPB wajib menyampaikan permohonan izin penggunaan tenaga kerja asing kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(3)Untuk setiap penggunaan tenaga kerja asing, pemegang IPB wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Untuk mendukung pengusahaan Panas Bumi, Pihak Lain yang diberikan PSP dan PSPE serta pemegang IPB dapat melibatkan perusahaan usaha penunjang.

(2)Perusahaan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Panas Bumi.

(3)Perusahaan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perusahaan jasa penunjang dan perusahaan industri penunjang.

(4)Perusahaan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

c.mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

(1)Harga energi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan harga keekonomian Panas Bumi dan manfaat bagi kepentingan nasional.

(2)Harga energi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa harga uap dan harga listrik.

(3)Menteri dalam menetapkan harga energi Panas Bumi berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(4)Harga keekonomian Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:

a.biaya produksi uap dan/atau listrik; dan
b.daya tarik investasi.

(5)Harga energi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) menjadi acuan dalam pelaksanaan penawaran Wilayah Kerja dan pengembangan kapasitas pembangkitan tenaga listrik.

(1)Data dan Informasi Panas Bumi hasil Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, hasil PSP dan PSPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hasil penambahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dan hasil pelaksanaan pengusahaan Panas Bumi oleh pemegang IPB merupakan milik negara yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan oleh Menteri.

(2)Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tulisan atau karakter, angka atau digital, gambar atau analog, media magnetik, dokumen, percontobatuan, dan fluida.

(3)Pengelolaan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data.

(4)Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:

c.penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
d.pemanfaatan lainnya dengan izin Menteri.

(1)Pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE dapat mengelola dan memanfaatkan Data dan Informasi Panas Bumi hasil kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Wilayah Kerja atau Wilayah Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 selama jangka waktu berlakunya IPB atau penugasan PSP atau PSPE, kecuali pemusnahan data.

(2)Pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE wajib menyimpan Data dan Informasi Panas Bumi yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah hukum Indonesia.

(1)Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:

a.pelaksanaan PSP atau PSPE oleh Pihak Lain; dan

(2)Menteri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.penerapan kaidah keteknikan yang baik dan benar;

g.perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya Panas Bumi;

h.pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

j.pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;

k.penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Panas Bumi;

l.penerapan kaidah keteknikan yang baik dan benar;

m.kegiatan lain di bidang pengusahaan Panas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum;

o.pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara dan penerimaan daerah; dan

(1)Pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d, dan/atau Pasal 21 dikenai sanksi administratif oleh Menteri.

(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.peringatan tertulis;
b.penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
c.pencabutan PSP atau PSPE.

(1)Pemegang IPB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 70, Pasal 71 ayat (2), Pasal 72 Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 89, Pasal 109, Pasal 110 ayat (2), dan/atau Pasal 111 dikenai sanksi administratif oleh Menteri.

(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.peringatan tertulis;
b.penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
c.pencabutan IPB.

(1)Dalam hal Pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE atau pemegang IPB yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 belum melaksanakan kewajibannya, Menteri mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b dan Pasal 119 ayat (2) huruf b.

(2)Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila Pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE atau pemegang IPB dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.

(1)Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

(2)Hak menyamakan penawaran terbaik (right to match) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam hal penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) dari peserta lelang lain lebih baik dari penawaran Badan Usaha yang telah melaksanakan PSP.

(1)Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

(2)Dalam hal kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melebihi masa berlakunya kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi maka kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi diperpanjang sebagai IPB sampai dengan berakhirnya kontrak operasi bersama.

(3)Ketentuan yang tercantum dalam kontrak operasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku sampai berakhirnya kontrak operasi bersama.

(1)Kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi, kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya Panas Bumi, dan izin pengusahaan sumber daya Panas Bumi setelah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang menjadi IPB oleh Menteri dan kegiatan usahanya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

(2)Pemegang kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi, kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya Panas Bumi, dan izin pengusahaan sumber daya Panas Bumi dapat mengajukan perpanjangan menjadi IPB paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya Panas bumi, atau izin pengusahaan sumber daya Panas Bumi berakhir.

(1)Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

(2)Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO