BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Pengangkatan dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain mengenai pengangkatan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II
GAJI POKOK

Pasal 4
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Peraturan Pemerintah ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Kepada seorang yang diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerja yang ditetapkan sebagai masa kerja golongan.

Pasal 7
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat yang lebih tinggi dari pangkat lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

Pasal 8
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diturunkan pangkatnya ke dalam suatu pangkat yang lebih rendah dari pangkat semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

Masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok bagi calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KENAIKAN GAJI BERKALA DAN KENAIKAN GAJI ISTIMEWA

Pasal 11
Kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat:
a.telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
b.penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya "cukup".

(1)Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun.
(2)Apabila sehabis waktu penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.
(3)Apabila tidak ada alasan lagi untuk penundaan, maka kenaikan gaji berkala tersebut diberikan mulai bulan, berikutnya dari masa penundaan itu.
(4)Penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang.
(5)Masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Pasal 14
(1)Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menurut daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan menunjukkan nilai "amat baik", sehingga ia patut dijadikan teladan, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa sebagai penghargaan dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa itu.
(2)Pemberian kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.

BAB IV
TUNJANGAN

(1)Kepada Pegawai Negeri Sipil yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila suami isteri keduaduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
(2)Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.
(3)Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk 1 (satu) orang anak angkat.

Pasal 17
(1)Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan tertentu diberikan tunjangan jabatan.
(2)Macam-macam jabatan serta besarnya tunjangan jabatan diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 18
(1)Kepada Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya dapat diberikan tunjangan pangan.
(2)Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Kepada pegawai bulanan di samping pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan tunjangan-tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 21
Penyesuaian pangkat dan gaji pokok lama ke dalam pangkat dan gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Presiden.

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Pemerintah ini disebut Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Tahun 1977.

Pasal 25
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi:
a.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (PGPS-1968) (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2833) sepanjang mengenai susunan pangkat, gaji pokok, dan tunjangan, Pegawai Negeri Sipil;
b.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1973 tentang berlakunya PGPS-1968 di Propinsi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3000), sepanjang mengenai gaji dan tunjangan termasuk tunjangan Irian Jaya;
c.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3042);
d.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Golongan I (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3071).

Pasal 26
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1977.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 1977
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 1977
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil adalah pengangkatan sebagai masa percobaan, oleh sebab itu kepada seorang yang diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil hanya diberikan gaji pokok 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang seharusnya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
pengangkatan seorang langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah karena keakhlian yang bersangkutan sangat diperlukan oleh Negara, oleh sebab itu pengangkatannya sangat selektif dan menjadi wewenang Presiden.
Berhubung dengan itu maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi seorang yang langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Pengangkatan pensiunan Pegawai Negeri (baik pensiunan Pegawai Negeri Sipil maupun pensiunan Anggota ABRI) menjadi pegawai bulanan adalah karena tenaga/keakhliannya sangat diperlukan oleh Negara, oleh sebab itu di samping pensiun kepadanya diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada saat ia pensiun. Pengangkatan pensiunan Pegawai Negeri menjadi pegawai bulanan adalah sangat selektif dan pengangkatannya menjadi wewenang Presiden.

Pasal 10
Masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069).

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Penundaan kenaikan gaji berkala menurut ketentuan pasal ini tidaklah merupakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan hanyalah sebagai akibat tidak dipenuhinya syarat yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.

Pasal 14
Ayat (1)
Kenaikan gaji istimewa hanya dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungan kerjanya. Maksud dari pemberian kenaikan gaji istimewa adalah mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja lebih baik. Kenaikan gaji istimewa hanya berlaku dalam pangkat yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa itu, atau dengan perkataan lain, apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah naik pangkat maka kenaikan gaji berkalanya ditetapkan sebagaimana biasa.
Ayat (2)
Pemberian kenaikan gaji istimewa memerlukan pertimbangan yang seksama, oleh sebab itu hanya dilakukan dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan. Surat Keputusan pemberian kenaikan gaji istimewa diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji istimewa itu berlaku.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Anak Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat tunjangan pada bulan Maret Tahun 1973 (sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1973), tetap mendapat tunjangan sampai anak-tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 17
Ayat (1)
Tunjangan jabatan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya memikul tanggungjawab yang luas dan berat.
Ayat (2)
Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jabatan strukturil dan jabatan penting lainnya yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang menjabatnya memikul tanggungjawab yang luas dan berat.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Apabila ada alasan-alasan yang kuat, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan-tunjangan lain seperti tunjangan kemahalan daerah, tunjangan penyesuaian index harga, tunjangan karena risiko pekerjaan, dan lain-lain.
Ayat (2)
Tunjangan yang dimaksud di atas, apabila berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Pemerintah, tetapi apabila hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu saja diatur dengan Keputusan Presiden. Arti "tertentu" di sini, baik tertentu dalam arti jabatan, tertentu dalam arti wilayah, maupun hal-hal tertentu lainnya.
Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka segala tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

Pasal 20 sampai dengan Pasal 26
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]