BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Calon anggota Komisi Pemeriksaan dihimpun dan unsur Pemerintah dan masyarakat.
(2)Dalam menghimpun calon anggota Komisi Pemeriksa yang berasal dari unsur Pemerintah, Menteri melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
(3)Dalam menghimpun calon anggota Komisi Pemeriksa yang berasal dari unsur masyarakat, Menteri melakukan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat.
(4)Menteri menyusun daftar nama calon anggota Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4
(1)Calon Angoota Komisi Pemeriksaan yang telah dihimpun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), diajukan oleh Menteri kepada Presiden sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang.
(2)Calon Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 25 (dua mpuluh lima) orang berasal dari unsur pemerintah dan 25 (dua puluh lima) orang berasal dari unsur masyarakat.
(3)Calon anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan.

Anggota Komisi Pemeriksa yang berasal dari unsur Pemerintah dibebastugaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Anggota Komisi Pemeriksa, tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

BAB II
MASA JABATAN
ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA

Pasal 7
Masa jabatan anggota Komisi Pemeriksa adalah selama 5 (lima) tahun dan setelah terakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI
PEMBERHENTIAN
ANGGOTA KOMISI

Pasal 8
Anggota Komisi Pemeriksa dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Anggota Komisi Pemeriksa diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
a.dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b.terus menerus selama 60 (enam puluh) hari kerja melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas atau pekerjaan tanpa alasan yang sah, atau
c.melanggar sumpah atau janji.

BAB V
PENGGANTIAN ANGGOTA
KOMISI PEMERIKSA ANTAR WAKTU

Pasal 11
(1)Dalam hal Anggota Komisi Pemeriksa berhenti dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, maka kekosongan jabatan tersebut harus diisi dengan anggota pengganti antar waktu;
(2)Anggota pengganti antar waktu diambil dari calon Anggota Komisi Pemeriksa yang terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

(1)Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan anggota Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berlaku juga bagi pengangkatan Komisi Pemeriksa di Daerah.
(2)Ketentuan mengenai persyaratan pemberhentian anggota Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, berlaku juga bagi pemberhentian Komisi Pemeriksaan di Daerah.
(3)Calon Anggota Komisi Pemeriksa di Daerah dihimpun oleh Ketua Komisi Pemeriksa dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Nopember 199.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 199
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MULADI


TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Mengingat Komisi Pemeriksa merupakan lembaga independen, maka pengangkatan anggota Komisi Pemeriksa tidaklah dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan melainkan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi anggota Komisi Pemeriksa dalam menjalankan tugasnya.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Calon yang diajukan sebanyak 2 (dua) kali lipat jumlah anggota yang ditetapkan dimaksudkan agar dalam penetapan anggota dapat dilakukan pembanding secara proporsional.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Diperlukan adanya persetujuan dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, agar benar-benar tampak independen dan Komisi Pemeriksa.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "jumlah berimbang"adalah jumlah anggota yang sebanding antara anggota dari unsur Pemerintah dan anggota dari unsur masyarakat.

Pasal 6
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perangkap jabatan yang dapat mempengaruhi tugas dan fungsi Komisi Pemeriksa.

Pasal 7
Pembatasan masa jabatan dimaksudkan untuk selalu mengadakan penyelenggara dalam Keanggotaan Komisi Pemeriksa.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Pengisian anggota pengganti antarwaktu sangat diperlukan, agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan Komisi Pemeriksa yang sangat penting tersebut.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Pengangkatan Komisi Pemeriksa di Daerah dimaksudkan untuk membantu Komisi Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya di Derah, sehingga tugas dari Komisi Pemeriksa Pusat tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien, karena tidak selalu harus meninjau sendiri ke daearh.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]