BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Formulir sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
a.Nama;
b.Tempat dan tanggal lahir,
c.Agama;
d.Jabatan atau pekerjaan sebelum memangku jabatan,
e.Jabatan atau pekerjaan yang akan dipangku atau akan ditinggalkan;
f.Alamat rumah
g.Nama istri atau suami
h.Pekerjaan istri atau suami;
i.Nama dan jumlah anak yang menjadi tanggungan.
j.Besarnya penghasilan tiap bulan; dan
k.Nilai dan jumlah seluruh harta kekayaan yang dimiliki.
(2)Formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh yang bersangkutan dan dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4
(1)Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibuat dalam rangkap 5 (lima) , dan aslinya disampaikan kepada Komisi Pemeriksa dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal formulir tersebut diterima oleh yang bersangkutan dari Komisi Pemeriksa.
(2)Pada formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampirkan salinan atau foto kopi surat atau bukti kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki.

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam penyidikan oleh instansi yang berwenang, apabila di kemudian hari diduga atau patut diduga Penyelenggara Negara tersebut telah melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 7
(1)Sebelum melaksanakan tugas memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara selama bukti setelah, Komisi Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung dari instansi tempat Penyelenggara Negara yang bersangkutan bertugas.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan dilaksanakan.

Pasal 8
Dalam hal Komisi Pemeriksa menemukan petunjuk adanya perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Komisi Pemeriksa melaporkan hasil temuannya tersebut kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.

Pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan ditetapkan oleh Komisi Pemeriksa.

BAB III
HUBUNGAN ANTAR KOMISI PEMERIKSA DAN
INSTANSI TERKAIT

Pasal 11
Setiap badan atau instansi Pemerintah wajib memberikan keterangan mengenai harta kekayaan Penyelenggara Negara apabila diminta oleh Komisi Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang undang, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan keterangan.

Pasal 14
Selain permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Komisi Pemeriksa dapat pula meminta keterangan kepada instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas sub komisi.

(1)Hasil pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara wajib dibahas dan diputuskan bersama oleh paling 3 (tiga) Anggota Sub Komisi yang terkait.
(2)Untuk membahas dan menyelesaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam (ayat) (1), Ketua Sub Komisi dapat meminta bantuan Anggota Sub Komisi yang lain.
(3)Dalam hal Ketua Sub Komisi meminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Ketua Sub Komisi menyampaikan permintaan bantuan terlebih dahulu kepada Ketua Komisi Pemeriksa.

Pasal 17
(1)Dalam hal Sub Komisi tidak dapat membuat keputusan hasil pemeriksaannya, maka Ketua Sub Komisi menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Ketua Komisi Pemeriksa untuk melakukan pembahasan ulang.
(2)Ketua Komisi Pemeriksa dapat meminta bantuan pakar di luar keanggotaan Komisi Pemeriksa sebagai panulis untuk melakukan pembahasan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Sidang pembahas ulang dipimpin oleh Ketua Komisi Pemeriksa atau salah seorang Wakil Ketua.

Pasal 18
(1)Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antar Sub Komisi dalam menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa, maka perbedaan tersebut diselesaikan oleh Ketua Komisi Pemeriksa secara musyawarah untuk mufakat.
(2)Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan penyelesaian perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diambil berdasarkan hasil pemungutan suara.
(3)Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah Angota Komisi Pemeriksa dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh separuh Anngota ditambah 1 (satu) orang anggota yang hadir.

(1)Komisi Pemeriksa menunjuk panelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) beasal dari Daftar Panelis Komisi Pemeriksa.
(2)Status panelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai anggota Ad-hoc Komisi Pemeriksa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Nopember 1999.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MULADI

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI


Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf i
Frasa "anak yang menjadi tanggungan"bukan diartikan sebagai tanggungan bagi anak yang ditentukan dalam peraruran gaji pegawai negeri sipil.
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Yang dimaksud dengan "seluruh harta kekayaan yang dimiliki"mencakup harta kekayaan istri atau suami dan anak-anak yang belum dewasa.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "atasan langsung"adalah pimpinan tertinggi dan instansi atau lembaga Penyelenggara Negara bertugas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas


© LDj - 2010 • kembali
ke atas
[tulis] » komentar « [baca]