BAB I
KETENTUAN UMUM

Tujuan Perguruan Tinggi adalah:
a.menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau memperkaya khasanahh ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
b.mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
c.mendukung pembangunan masyarakat madani yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan modal yang mandiri;
d.mencapai keunggulan kompetitif melalui penerapan prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang profesional.

BAB III
PENETAPAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 4
(1)Perguruan Tinggi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah melalui suatu proses pengkajian yang mendalam atas usulan dan rencana pengembangan yang diajukan oleh Perguruan Tinggi Negeri.
(2)Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a.penetapan Perguruan Tinggi sebagai badan hukum;
b.Anggaran Dasar Perguruan Tinggi;
c.penunjukkan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah untuk mengawasi pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal pada Perguruan Tinggi;
d.penunjukkan Menteri untuk melaksanakan pembinaan Perguruan Tinggi secara umum.
(3)Prasyarat untuk dapat ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kemampuan;
a.menyelenggarakan pendidikan tinggi yang efisien dan berkualitas;
b.memenuhi standar minimum kelayakan finansial;
c.melaksanakan pengelolaan Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.
(4)Tatacara dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi Negeri untuk menjadi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV
KEKAYAAN

(1)Anggaran Dasar Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut:
a.nama dan tempat kedudukan Perguruan Tinggi;
b.maksud dan tujuan serta lingkup kegiatan Perguruan Tinggi;
c.jangka waktu berdirinya Perguruan Tinggi;
d.susunan dan tatacara pemilihan Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik, dan Pimpinan Perguruan Tinggi;
e.tatacara pengelolaan, penguasaan, dan pengawasan.
f.Tatacara penyelenggaraan berbagai rapat Pimpinan Perguruan Tinggi, Senat Akademik, Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, dan rapat-rapat dengan Menteri.
(2)Perubahan pada ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
ORGANISASI

Pasal 7
(1)Perguruan Tinggi terdiri dari unsur-unsur Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik, Pimpinan, Dosen, tenaga administrasi, pustakawan, teknisi, unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, dan unsur penunjang.
(2)Unsur pelaksana akademik terdiri dari Fakultas, Jurusan, Lembaga-lemmbaga, Pusat-pusat, dan bentuk lain yang dianggap perlu.
(3)Unsur pelaksana administrasi terdiri dari Biro-biro, Bagian-bagian, dan bentuk lain yang dianggap perlu.
(4)Unsur penunjang tediri darii perpustakaan, laboratorium, bengkel, pusat komputer, kebun percobaan, dab bentuk lain yang dianggap perlu.
(5)Organisasi dan kelembagaan yang dibutuhkan pada suatu Perguruan Tinggi ditetapkan dalam Anggaran Dasar masing-masing.

BAB VII
MAJELIS WALI AMANAT

Pasal 8
(1)Majelis Wali Amanat adalah organ Perguruan Tinggi yang berfungsi untuk mewakili Pemerintah dan masyarakat.
(2)Majelis Wali Amanat mewakili unsur-unsur:
a.Menteri;
b.Senat Akademik;
c.masyarakat; dan
d.Rektor.
(3)Anggota Majelis Wali Amanat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah menerima usulan dari Senat Akademik.
(4)Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur Senat Akademik diusulkan oleh Senat Akademik.
(5)Majelis Wali Amanat diketahui oleh salah seorang anggota yang dipilih oleh anggota lainnya.
(6)Rektor merupakan anggota Majelis Wali Amanat yang tidak dapat dipilih sebagai Ketua, dan dalam hal terjadi pemungutan suara tidak memiliki hak suata.
(7)Anggota Majelis Wali Amanat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali.
(8)Pembatasan pengangkatan kembali anggota Majelis Wali Amanat ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(1)Dewan Audit adalah organ Perguruan Tinggi yang secara independen melaksanakan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Perguruan Tinggi untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat.
(2)Jumlah anggota, susunan, masa bakti, dan tatacara penyelenggaraan rapat Dewan Audit ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
(3)Anggota Dewan Audit diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat.

Pasal 11
Dewan Audit bertugas untuk:
a.menetapkan kebijakan audit internal;
b.mempelajari dan menilai hasil audit;
c.mengambil kesimpulan dan mengajukan saran kepada Majelis Wali Amanat.

BAB IX
SENAT AKADEMIK

Senat Akademik bertugas untuk:
a.memberikan masukan kepada Menteri tentang penilaian atas kinerja Majelis Wali Amanat;
b.menyusun kebijakan akademik Perguruan Tinggi;
c.menyusun kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapann serta kepribadiann sivitas akademika;
d.merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
e.memberi masukan kepada Majelis Wali Amanat berdasarkan penilaiannya atas kinerja Pimpinan dalam masalah akademik;
f.merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
g.memberi masukan kepada Pimpinan dalam penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran;
h.melakukan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
i.merumuskan tata tertib kehidupan kampus.

BAB X
PIMPINAN

Pasal 14
(1)Pimpinan Perguruan Tinggi terdiri dari Rektor yang dibantu oleh beberapa orang Pembantu Rektor.
(2)Anggota Pimpinan harus memenuhi persyaratan untuk mampu melaksanakan perbuatan hukum.
(3)Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat, melalui pemungutan suara di mana unsur Menteri memiliki 35% dari seluruh suara yang sah.
(4)Calon Rektor diajukan oleh Senat Akademik kepada majelis Wali Amanat melalui suatu proses pemilihan.
(5)Anggota Pimpinan lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat atas usul Rektor.
(6)Tatacara pemilihan Rektor olehh Senat Akademik ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
(7)Anggota Pimpinan diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
(8)Pembatasan pengangkatan kembali anggota Pimpinan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pimpinan dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini:
a.Pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada lembaga pendidikan tinggi lain;
b.Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
c.Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Perguruan Tinggi.

BAB XI
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Pertama
Perencanaan

Pasal 17
(1)Rencana Strategis adalah strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan, serta program-program yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan untuk melaksanakan strategi tersebut.
(2)Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
a.evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya;
b.evaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada saat itu.
c.asumsi-asumsi yang dipakai dalam menyusun Rencana Strategis;
d.penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja, serta indikator kinerja.
(3)Rencana Stragetis disusun oleh Pimpinan setelah memperoleh masukan dari Senat Akademik, dan diajukan kepada Majelis Wali Amanat untuk dibahas dan kemudian disahkan.

Pasal 18
(1)Rencana Kerja dan Anggaran adalah penjabaran Rencana Strategis dalam rencana kerja tahunan dan anggaran pengeluaran dan pendapatan tahunan.
(2)Rencana Kerja dan Anggaran Perguruan Tinggi diajukan kepada Majelis Wali Amanat selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
(3)Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Majelis Wali Amanat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
(4)Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perguruan Tinggi belum disahkan Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perguruan Tinggi tahun sebelumnya dapat dilaksanakan sambil menunggu pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perguruan Tinggi yang diusulkan.

Bagian Kedua
Pengelolaan

(1)Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Pimpinan bersama Majelis Wali Amanat wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri, yang sekurang-kurangnya memuat:
a.Laporan Keuangan yang meliputi neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih;
b.Laporan Akademik yang meliputii keadaan, kinerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai Perguruan Tinggi.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh pengawas fungsional.
(3)Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pengesahan dari Menteri, m enjadi informasi publik.

Pasal 21
(1)Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Pimpinan Perguruan Tinggi, dan disampaikan kepada Majelis Wali Amanat.
(2)Dalam hal terdapat anggota Pimpinan yang tidak menandatangani Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

(1)Pengawasan atas penyelenggaraan Perguruan Tinggi dilakukan oleh Menteri, yang mendelegasikan wewenang ini kepada Majelis Wali Amanat.
(2)Pemeriksaan internal atas pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi dilakukan oleh tenaga audit internal Perguruan Tinggi.

BAB XIV
KETENAGAKERJAAN

Pasal 24
(1)Dosen di Perguruan Tinggi merupakan pegawai Perguruan Tinggi, yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak, serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tenaga dosen di Perguruan Tinggi.
(2)Tenaga administrasi, pustakawan, dan teknisi di Perguruan Tinggi merupakan pegawai Perguruan Tinggi, yang pengangkatan dan pemberhentian, kedududukan, hak, serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
(3)Dosen, tenaga administrasi, pustakawann, dan teknisi di Perguruan Tinggi berstatus Pegawai Negeri Sipil secara bertahap dialihkan statusnya menjjadi pegawai Perguruan Tinggi.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
(1)Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
(2)Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MULADI



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Status hukum Perguruan Tinggi yang dirujuk dalam Pasal ini adalah badan hukum yang mandiri dan berhak melakukan semua perbuatan hukum sebagaimana layaknya suatu badan hukum pada umumnya.
Pada dasarnya penyelenggaraan Perguruan Tinggi bersifat nirlaba. Walaupun demikian Perguruan Tinggi dapat menyelenggrakan kegiatan lain dan mendirikan unit usaha yang hasilnya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi-fungsi utama Perguruan Tinggi.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Menteri dan Rektor adalah anggota ex-officio. Menteri dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya sebagai anggota Majelis Wali Amanat.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Proses pemilihan adalah proses pemilihan perwakilan yang akan mewakili kelompok tersebut secara langsung oleh seluruh anggota kelompok tersebut. Sebagai contoh, Guru Besar dipilih oleh para Guru Besar lainnya, dan dosen bukan Guru Besar dipilih oleh seluruh dosen lainnya yang bukan Guru Besar.
Ayat (3)
Harus dipertimbangkan jumlah anggota dan hak suara anggota yang mewakili konstituen tertentu, sehingga dapat dipertimbangkan kemungkinan satu anggota memiliki lebih dari satu suara, atau anggota yang tidak memiliki hak suara.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Persyaratan lainnya ditentukan oleh Senat Akademik.
Ayat (3)
Sebagai contoh dalam hal pemungutan suara dengan 10 suara yang sah, anggota yang mewakili unsur Menteri memiliki 35% suara, sedangkan 9 anggota yang lain memiliki secara bersama-sama 65% suara. Jika di antara ke 9 anggota, 3 anggota (22% suara) mendukung suara unsur Menteri, maka jumlah suara mendukung adalah 57% suara, walaupun 6/10 jumlah anggota tidak mendukung.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pimpinan hanya dapat mengajukan permohonan pembubaran Perguruan Tinggi sebagai badan hukum ke Pengadilan Negeri setelah memperoleh persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Lingkup tatacara pengelolaan dalam ketentuan ini termasuk hubungan antar unsur pelaksana akademik di dalam Perguruan Tinggi.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]