Pasal I
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
a.Nomor 79 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3792);
b.Nomor 83 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4003);
c.Nomor 28 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4203);
d.Nomor 64 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582);
e.Nomor 76 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4789);
f.Nomor 1 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4961);
g.Nomor 84 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9
(1)Besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja adalah sebagai berikut:
a.Jaminan Kecelakaan Kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai berikut:
b.Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan;
c.Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan;
d.Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga.
(2)Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.
(3)Iuran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar 3,70 % ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja.
(4)Dasar perhitungan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dari upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling tinggi 2 (dua) kali PTKP − K1 (Pendapatan Tidak Kena Pajak − Tenaga Kerja Kawin dengan Anak 1 (satu)) perbulan."

2.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 22 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 22
(1)Jaminan Kematian dibayarkan kepada Janda atau Duda atau Anak meliputi:
a.santunan kematian dibayarkan sekaligus sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
b.biaya pemakaman dibayarkan sekaligus sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
c.santunan berkala dibayarkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 24 (dua puluh empat) bulan atau dibayarkan di muka sekaligus sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas pilihan Janda atau Duda atau Anak tenaga kerja yang bersangkutan.
(2)Dalam hal janda atau duda atau anak tidak ada, maka Jaminan Kematian dibayar kepada orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung, atau mertua dari tenaga kerja yang bersangkutan secara berurutan.
(3)Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai janda atau duda, anak, orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung atau mertua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Jaminan Kematian dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya.
(3a)Dalam hal tenaga kerja tidak membuat wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Jaminan Kematian dibayarkan oleh Badan Penyelenggara kepada Balai Harta Peninggalan sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal tenaga kerja tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha atau pihak lain guna pengurusan pemakaman.
(5)Dalam hal magang atau murid dan mereka yang memborong pekerjaan, serta narapidana meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan kerja, maka keluarga yang ditinggalkan tidak berhak atas Jaminan Kematian."

3.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 26
(1)Pembayaran Jaminan Hari Tua dilakukan sekaligus kepada Janda atau Duda atau anak dalam hal:
a.Tenaga kerja yang menerima pembayaran Jaminan Hari Tua secara berkala meninggal dunia, maka menerima sebesar sisa Jaminan Hari Tua yang belum dibayarkan;
b.Tenaga kerja meninggal dunia.
(2)Dalam hal tidak ada janda atau duda atau anak maka pembayaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung atau mertua dari tenaga kerja yang bersangkutan secara berurutan.
(3)Pengajuan pembayaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Badan Penyelenggara.
(4)Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai janda atau duda, anak, orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung atau mertua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Jaminan Hari Tua dibayar kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya.
(5)Dalam hal tenaga kerja tidak membuat wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Jaminan Hari Tua dibayarkan oleh Badan Penyelenggara kepada Balai Harta Peninggalan sesuai peraturan perundang-undangan."

4.Ketentuan Lampiran II Romawi I huruf A angka 2 huruf b dan angka 3 huruf b dan huruf c diubah, dan huruf E ditambah 1 (satu) angka yakni angka 4

Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal I

Angka 1
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pembedaan besar iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan yang belum berkeluarga dimaksudkan agar ada keseimbangan antara kewajiban pengusaha dan pelayanan yang diberikan kepada tenaga kerja itu sendiri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pemberian Jaminan Kematian secara berurutan pada ayatini apabila janda atau duda atau anak tenaga kerja tidak ada maka Jaminan Kematian diberikan dengan urutan penerima yang dimulai dari orang tua, cucu demikian seterusnya sampai dengan mertua dari tenaga kerja yang bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (3a)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 26
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Ketentuan ini mencakup tenaga kerja yang meninggal dunia meskipun belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun ataupun telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun tetapi belum menerima Jaminan Hari Tua.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pemberian Jaminan Hari Tua secara berurutan pada ayatini apabila janda atau duda atau anak tenaga kerja tidak ada maka Jaminan Hari Tua diberikan dengan urutan penerima yang dimulai dari orangtua, cucu demikian seterusnya sampai dengan mertua dari tenaga kerja yang bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup Jelas


LAMPIRAN II

  1. BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA

    1. Santunan
      1. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 4 (empat) bulan pertama 100% x upah sebulan, 4 (empat) bulan kedua 75% x upah sebulan dan bulan seterusnya 50% x upah sebulan.
      2. Santunan cacat:
        1. santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya% sesuai tabel x 80 bulan upah.
        2. santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah:
          1. Santunan sekaligus sebesar 70%x 80 bulan upah;
          1. Santunan berkala dibayarkan sebesar Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) perbulan selama 24 (dua puluh empat) bulan atau dibayarkan di muka sekaligus sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas pilihan tenaga kerja yang bersangkutan.
        3. santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya santunan adalah:% berkurangnya fungsi x% sesuai tabelx 80 (delapan puluh) bulan upah.
      3. Santunan kematian dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah:
        1. santunan sekaligus sebesar 60% x 80 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar santunan kematian;
        2. santunan berkala dibayarkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 24 (dua puluh empat) bulan atau dibayarkan di muka sekaligus sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas pilihan janda atau duda atau anak tenaga kerja yang bersangkutan;
        3. Biaya pemakaman dibayarkan sekaligus sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

    2. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk:
      1. dokter;
      2. obat;
      3. operasi;
      4. rontgen, laboratorium;
      5. perawatan Puskesmas, Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas I atau Swasta yang setara;
      6. gigi;
      7. mata; dan/atau
      8. jasa tabib/sinshe/tradisional yang telah mendapat ijin resmi dari instansi berwenang.
      Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk peristiwa kecelakaan tersebut pada B.1. sampai dengan B.8.dibayar maksimum sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

    3. Ba. Biaya penggantian gigi tiruan maksimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

    4. Biaya rehabilitasi harga berupa penggantian pembelian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah dan ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

    5. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja.
      Besarnya santunan dan biaya pengobatan/biaya perawatan sama dengan huruf A dan huruf B.

    6. Biaya pengangkutan tenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan ke rumah sakit diberikan biaya penggantian sebagai berikut:
      1. Apabila hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungai/danau maksimum sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh riburupiah);
      2. Apabila hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
      3. Apabila hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
      4. Apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) jenis jasa angkutan, maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan/atau angka 3.

  2. TABEL PERSENTASE SANTUNAN TUNJANGAN CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT LAINNYA.



[tulis] » komentar « [baca]