BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
(2)Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB II
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4
(1)Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.
(2)Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
a.penetapan kebijakan K3;
b.perencanaan K3;
c.pelaksanaan rencana K3;
d.pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
e.peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
(2)Penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua
Penetapan Kebijakan K3

Pasal 7
(1)Penetapan kebijakan K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengusaha.
(2)Dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha paling sedikit harus:
a.melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
1.identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
2.perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
3.peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
4.kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
5.penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
b.memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
c.memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
(3)Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.visi;
b.tujuan perusahaan;
c.komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan
d.kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

Pasal 8
Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.

Bagian Ketiga
Perencanaan K3

(1)Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 9.
(2)Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana.
(3)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki:
a.kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
b.kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.
(4)Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
a.organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
b.anggaran yang memadai;
c.prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
d.instruksi kerja.

Pasal 11
(1)Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a.tindakan pengendalian;
b.perancangan (design) dan rekayasa;
c.prosedur dan instruksi kerja;
d.penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
e.pembelian/pengadaan barang dan jasa;
f.produk akhir;
g.upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
h.rencana dan pemulihan keadaan darurat.
(3)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.
(4)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan.

(1)Prosedur informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan.
(2)Prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e terdiri atas pelaporan:
a.terjadinya kecelakaan di tempat kerja;
b.ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar;
c.kinerja K3;
d.identifikasi sumber bahaya; dan
e.yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f paling sedikit dilakukan terhadap:
a.peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3;
b.indikator kinerja K3;
c.izin kerja;
d.hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko;
e.kegiatan pelatihan K3;
f.kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan;
g.catatan pemantauan data;
h.hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut;
i.identifikasi produk termasuk komposisinya;
j.informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan
k.audit dan peninjauan ulang SMK3.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Pasal 14
(1)Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3.
(2)Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten.
(3)Dalam hal perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jasa pihak lain.
(4)Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pengusaha.
(5)Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan.
(6)Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar.

Bagian Keenam
Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

(1)Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan.
(2)Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Audit SMK3 yang meliputi:
a.pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
b.pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
c.pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
d.pengendalian dokumen;
e.pembelian dan pengendalian produk;
f.keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
g.standar pemantauan;
h.pelaporan dan perbaikan kekurangan;
i.pengelolaan material dan perpindahannya;
j.pengumpulan dan penggunaan data;
k.pemeriksaan SMK3; dan
l.pengembangan keterampilan dan kemampuan.
(4)Penilaian penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 17
(1)Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.
(2)Bentuk laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 18
(1)Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
b.organisasi;
c.sumber daya manusia;
d.pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
e.keamanan bekerja;
f.pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
g.pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
h.pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
i.tindak lanjut audit.

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, minyak dan gas bumi, atau pertambangan.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tingkat potensi bahaya tinggi" adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi dan pencemaran lingkungan kerja.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Penyebarluasan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dapat dilakukan melalui media antara lain papan pengumuman, brosur, verbal dalam briefing/apel, dan/atau media elektronik lainnya.
Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain subkontraktor, penyewa, tamu, pelanggan, pemasok.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "penelaahan awal" adalah kegiatan yang dilakukan pengusaha untuk mengetahui posisi/kondisi/tingkat pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja. Kegiatan tersebut juga mencakup evaluasi terhadap kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ada, partisipasi pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, tanggung jawab pimpinan unit kerja, analisa dan statistik kecelakaan, dan penyakit akibat kerja, serta upaya-upaya pengendalian yang sudah dilakukan.
Huruf b
Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dilakukan terhadap mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat kerja, peralatan lainnya, bahan-bahan, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, proses produksi, dan sebagainya.
Huruf c
Yang dimaksud ´persyaratan lainnya adalah standar, pedoman, dan peraturan perusahaan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "sumber daya" adalah personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja, sarana keselamatan dan kesehatan kerja, alat pelindung diri, alat pengaman, dan anggaran yang dialokasikan untuk program keselamatan dan kesehatan kerja.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pihak lain yang terkait di perusahaan" antara lain akuntan publik, konsultan, penyedia jasa, dan penyewa.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud "kompetensi kerja" adalah kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" antara lain kementerian kesehatan.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Tindakan pengendalian meliputi pengendalian terhadap kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja sekurang-kurangnya mencakup pengendalian terhadap bahan, peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, sifat pekerjaan, dan proses kerja.
Huruf b
Perancangan (design) dan rekayasa meliputi pengembangan, verifikasi tinjauan ulang, validasi dan penyesuaian berdasarkan identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
Huruf c
Penyusunan prosedur dan instruksi kerja memperhatikan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja dan ditinjau ulang apabila terjadi kecelakaan, perubahan peralatan, perubahan proses dan/atau perubahan bahan baku serta ditinjau ulang secara berkala.
Huruf d
Dalam kontrak penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, memuat jaminan kemampuan perusahaan penerima pekerjaan dalam memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.
Huruf e
Dalam pembelian/pengadaan barang dan jasa perlu memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta kelengkapan lembar data keselamatan bahan.
Huruf f
Produk akhir dilengkapi dengan petunjuk pengoperasian, spesifikasi teknis, lembar data keselamatan bahan, label dan/atau informasi keselamatan dan kesehatan kerja lainnya.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "potensi bahaya" adalah kondisi atau keadaan baik pada orang, peralatan, mesin, pesawat, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja, proses produksi dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja.
Yang dimaksud dengan "investigasi" adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan keterangan/data atas rangkaian temuan kejadian gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja.
Yang dimaksud dengan "analisa kecelakaan" adalah serangkaian kegiatan untuk mengadakan analisa dan penyelidikan untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas kejadian kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja yang merupakan bagian penting program pencegahan kecelakaan.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi" antara lain perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak dan gas bumi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]