BAB I
KETENTUAN UMUM

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
a.perumusan kebijakan;
b.penyiapan rencana strategis; dan
c.penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan.

Pasal 4
(1)Perumusan kebijakan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a didasarkan pada:
a.kemampuan Keuangan Haji;
b.perkembangan ekonomi; dan
c.hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.
(2)Kemampuan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan mempertimbangkan paling sedikit aspek likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan saldo Keuangan Haji.

(1)Penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c didasarkan pada rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).
(2)Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3)Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.program;
b.kegiatan;
c.anggaran; dan
d.target kinerja.
(4)Badan pelaksana wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada dewan pengawas untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan.
(5)Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji yang telah mendapatkan penilaian dan persetujuan dari dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh badan pelaksana kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan.
(6)Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh badan pelaksana menjadi rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji.
(7)Rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mulai berlaku tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
(8)Rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji berikutnya wajib diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tanggal 1 Agustus tahun berjalan.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7
(1)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
a.penerimaan;
b.pengeluaran; dan
c.kekayaan.
(2)Dalam pelaksanaan penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan pelaksana wajib:
a.melaksanakan program pengelolaan Keuangan Haji yang telah ditetapkan serta rekomendasi atas hasil pengawasan dan pemantauan dari dewan pengawas;
b.melakukan penatausahaan pengelolaan Keuangan Haji dan aset BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional BPKH; dan
d.menyelenggarakan administrasi pengelolaan Keuangan Haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Untuk melaksanakan penatausahaan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, badan pelaksana menetapkan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pengelolaan Keuangan Haji.
(4)Kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Bagian Kedua
Penerimaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8
Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
a.setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
b.nilai manfaat Keuangan Haji;
c.dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji;
d.DAU; dan/atau
e.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 2
Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus

(1)Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diperoleh dari Jemaah Haji.
(2)Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas setoran awal dan setoran lunas.
(3)Setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus dibayarkan melalui rekening tabungan Jemaah Haji di BPS BPIH ke rekening setoran awal atas nama BPKH selaku wakil yang sah dari Jemaah Haji sebagai salah satu syarat untuk memperoleh nomor porsi Jemaah Haji pada saat mendaftar sebagai Jemaah Haji.
(4)Setoran lunas BPIH dan/atau BPIH Khusus dibayarkan melalui rekening tabungan Jemaah Haji di BPS BPIH ke rekening atas nama BPKH selaku wakil yang sah dari Jemaah Haji, sebesar selisih antara BPIH dengan setoran awal dan nilai manfaat, pada saat Jemaah Haji dinyatakan berhak untuk melunasi BPIH atau BPIH Khusus.
(5)Besaran pembayaran setoran awal ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11
(1)Penunjukan BPS BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui proses pemilihan dan penetapan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan penetapan BPS BPIH diatur dengan Peraturan BPKH.

(1)Pembayaran setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) disertai dengan pengisian dan penandatanganan formulir akad wakalah oleh Jemaah Haji.
(2)Ketentuan mengenai jenis, format, dan persyaratan akad wakalah diatur dengan Peraturan BPKH.

Paragraf 3
Nilai Manfaat Keuangan Haji

Pasal 14
(1)Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji.
(2)Pengembangan Keuangan Haji dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi.

(1)Dana elisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
(2)Dana elisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kas Haji.
(3)Penempatan dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji ke Kas Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan diterima.

Paragraf 5
Dana Abadi Umat

Pasal 17
(1)DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan alokasi dana tersendiri dalam pengelolaan Keuangan Haji.
(2)DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dan/atau diinvestasikan berdasarkan tingkat atau profil risiko yang rendah.

Paragraf 6
Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat

Pasal 18
(1)Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:
a.hibah;
b.bantuan; dan
c.waqaf.
(2)Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Bagian Ketiga
Pengeluaran

Paragraf 1
Umum

(1)BPKH wajib menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada setiap musim haji tahun berjalan.
(2)Besaran kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Dalam menyusun besaran kebutuhan sebagaimana dimaksud.pada ayat (2), BPKH memberikan masukan kepada Menteri.
(4)Penyediaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh BPKH setelah penetapan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan secara keseluruhan atau sebagian dalam bentuk penempatan dan/atau investasi jangka pendek yang terjamin, aman dan dapat diakses secepatnya.

Paragraf 2
Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 21
(l)Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a bersumber dari:
a.saldo BPIH dan/atau BPIH Khusus dari Jemaah Haji yang menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan; dan
b.perolehan nilai manfaat tahun berjalan.
(2)Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji yang bersumber dari nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan prinsip rasional, efektif, dan efisien serta untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji.
(3)Dalam menyusun perhitungan besaran pengeluaran penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKH memberikan masukan kepada Menteri.
(4)Besaran pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Ralqyat.
(5)Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas satuan kerja penyelenggara ibadah haji secara berkala.
(6)BPKH wajib memindahkan dana dari Kas Haji ke kas satuan kerja penyelenggara ibadah haji paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan pemindahan dana dari satuan kerja penyelenggara ibadah haji.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan dana dari Kas Haji untuk pembayaran pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji termasuk penahapan dan besaran setiap tahapannya diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Pengeluaran Operasional Badan Pengelola Keuangan Haji

(1)Pengeluaran operasional BPKH untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas gaji atau upah dan hak keuangan lainnya.
(2)Gaji atau upah dan hak keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota badan pelaksana, anggota dewan pengawas, dan pegawai BPKH.
(3)Ketentuan mengenai gaji atau upah dan hak keuangan lainnya bagi anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas diatur dengan Peraturan Presiden.
(4)Ketentuan mengenai gaji atau upah dan hak keuangan lainnya bagi pegawai BPKH diatur dengan Peraturan BPKH.

Pasal 24
(1)Pengeluaran untuk belanja operasional kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas belanja barang dan belanja modal.
(2)Ketentuan mengenai belanja barang dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPKH.

(1)Produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
a.giro;
b.deposito berjangka; dan
c.tabungan.
(2)Selama 3 (tiga) tahun sejak BPKH terbentuk, pengeluaran Keuangan Haji dalam bentuk penempatan pada produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total penempatan dan investasi Keuangan Haji.
(3)Untuk selanjutnya setelah 3 (tiga) tahun BPKH terbentuk, pengeluaran Keuangan Haji dalam bentuk penempatan produk perbankan syariah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total penempatan dan investasi Keuangan Haji.
(4)Sisa dari total penempatan Keuangan Haji pada produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 atau ayat (3) dialokasikan untuk investasi.

Pasal 28
(1)Investasi Keuangan Haji dalam bentuk surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:
a.surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh pemerintah pusat;
b.surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan
c.efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a.saham syariah yang dicatatkan di bursa efek;
b.sukuk;
c.reksadana syariah;
d.efek beragun aset syariah;
e.dana investasi real estat syariah; dan
f.efek syariah lainnya.
(3)Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29
(1)Investasi Keuangan Haji dalam bentuk emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam bentuk emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri dan/atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Investasi dalam bentuk emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5% (lima persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

Pasal 30
(1)Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan dengan cara:
a.memiliki usaha sendiri;
b.penyertaan modal;
c.kerja sama investasi; dan
d.investasi langsung lainnya.
(2)Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20o/o (dua puluh persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

Pasal 31
(1)Investasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) ditetapkan oleh BPKH.
(2)Investasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji diatur dengan Peraturan BPKH.

Paragraf 5
Pengeluaran Pengembalian Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus
Jemaah Haji yang Membatalkan Keberangkatan dengan Alasan yang Sah

Pasal 33
(1)Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas:
a.pengembalian setoran awal BpIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya; dan/atau
b.pengembalian setoran lunas BplH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya.
(2)Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Jemaah Haji melalui rekening yang bersangkutan pada BPS BPIH.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan BPKH.

Pasal 34
(1)Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya.
(2)Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diambil oieh Jemaah Haji, kecuali Jemaah Haji yang membatalkan porsinya, karena meninggal dunia, atau alasan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jemaah Haji yang membatalkan porsinya dapat mengambil saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dengan mengajukan permohonan pembatalan porsi kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
(4)Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri menindaklanjuti permohonan pembatalan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menerbitkan surat perintah membayar kepada BPKH paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 35
(1)BPKH mengembalikan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus kepada rekening Jemaah Haji paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah BPKH menerima surat perintah membayar dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
(2)Dalam hal saldo setoran BPIH lebih besar dari penetapan BPIH tahun berjalan, BPKH mengembalikan selisihnya kepada Jemaah Haji.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian saldo BPIH dan/atau BPIH khusus serta pengembalian selisih saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan BPKH.

Paragraf 6
Pengeluaran Pembayaran
Saldo Setoran BPIH Khusus ke PIHK

Pasal 36
(1)Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dibayarkan sesuai jumlah Jemaah Haji khusus yang telah melunasi BPIH Khusus dan berangkat pada tahun berjalan.
(2)Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Paragraf 7
Pengeluaran Pembayaran Nilai Manfaat
Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus

Pasal 37
(1)Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dilakukan oleh BPKH secara berkala ke rekening virtual Jemaah Haji pada BPS BPIH.
(2)Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji tahun berjalan.
(3)Penghitungan besaran persentase pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BPKH dengan mempertimbangkan aspek rentabiiitas, likuiditas, dan solvabilitas Keuangan Haji.
(4)Hasil penghitungan besaran persentase pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPKH kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan.
(5)BPKH menetapkan besaran persentase pengeluaran yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap tahun.

Paragraf 8
Pengeluaran Kegiatan untuk Kemaslahatan Umat Islam

Pasal 38
(1)Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, pendanaannya berasal dari nilai manfaat DAU.
(2)Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)BPKH menetapkan besaran nilai manfaat DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan proporsi DAU terhadap Keuangan Haji.
(4)Nilai manfaat DAU yang dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam paiing banyak sama dengan total nilai manfaat DAU dari tahun sebelumnya.
(5)BPKH menetapkan prioritas kegiatan dan besaran penggunaan nilai manfaat DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Dalam menetapkan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPKH berkoordinasi dengan Menteri.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan prioritas kegiatan dan penggunaan nilai manfaat DAU diatur dengan Peraturan BPKH.

Paragraf 9
Pengeluaran Pengembalian Selisih Saldo Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus
dari Penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus Tahun Berjalan

Pasal 39
Pengeluaran pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h dibayarkan kepada Jemaah Haji melalui rekening yang bersangkutan pada BPS BPIH.

Bagian Keempat
Kekayaan

Pasal 40
(1)Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
a.uang; dan
b.barang yang dapat dinilai dengan uang.
(2)Pengelolaan kekayaan berupa uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengelolaan kekayaan berupa barang yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b.pengadaan;
c.penggunaan;
d.pemanfaatan;
e.pengamanan dan pemeliharaan;
f.penilaian;
g.penghapusan;
h.pemindahtanganan;
i.penatausahaan; dan
j.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
(4)Ketentuan mengenai pengelolaan kekayaan berupa barang yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan BPKH.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 41
(1)Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh badan pelaksana.
(2)Untuk melaksanakan pertanggung­iawaban dan pelaporan sebagai­mana dimaksud pada ayat (1), badan pelaksana wajib:
a.menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan; dan
b.menyusun laporan pertanggung­jawaban pelaksanaan pengelo­laan Keuangan Haji.
(3)Laporan pertanggungjawaban pelak­sanaan pengelolaan Keuangan Haji yang disusun berkala secara bulanan, triwulan, dan semester menjadi bahan penyusunan laporan pertanggungiawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat setiap 6 (enam) bulan.
(4)Penyampaian laporan pertanggung­jawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh badan pelaksana paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan dan. 28 Februari tahun berikutnya.
(5)Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang disusun setiap 6 (enam) bulan pada tahun berjalan menjadi bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji tahunan.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 42
(1)Pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungiawaban, dan pelaporan pengelolaan Keuangan Haji dilaksanakan oleh dewan pengawas.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui:
a.pemantauan dan evaluasi pelak­sanaan pengelolaan Keuangan Haji;
b.pemberian persetujuan rumusan kebijakan, rancangan rencana strategis, ancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji; dan
c.pemberian penilaian dan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dan pengelolaan BPKH yang disusun oleh badan pelaksana.
(3)Dalam melaksanakan tugas. pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dewan pengawas wajib:
a.menyusun pedoman pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji;
b.mengkaji dan menganalisis rancangan rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji paling lama 20 (dua puluh) hari kerja seteiah diterima dari badan pelaksana;
c.melakukan reviu dan pemerik­saan laporan kinerja dan laporan keuangan; dan
d.meiakukan pembinaan penyusun­an laporan pertanggungiawaban pelaksanaan pengeiolaan Keuang­an Haji.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dewan pengawas dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 43
(1)Hasil pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungiawaban, dan pelaporan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) disampaikan kepada badan pelaksana secara tertulis.
(2)Badan pelaksana menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44
(1)Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terbentuknya BPKH, semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas Keuangan Haji beserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.
(2)Peralihan semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas Keuangan Haji beserta kekayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama ke BPKH setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 45
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "nomor porsi" adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelengga­rakan urusan pemerintahan di bidang agama bagi Jemaah Haji.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "akad wakalah' adalah penyerahan kuasa pengelolaan setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus kepada BPKH dalam bentuk perjanjian tertulis pengelolaan setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus dari Jemaah Haji kepada BPKH selaku penerima kuasa sesuai prinsip syariah.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Optimalisasi pengelolaan risiko dilakukan dengan cara antara lain diversifikasi investasi dan/atau perlindungan investasi.
Yang dimaksud dengan "diversifikasi investasi" adalah investasi yang beragam dalam rangka membagi risiko.
Yang dimaksud dengan "perlindungan investasi" adalah investasi yang dilakukan dengan menambahkan unsur proteksi atau Penjaminan.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "secara berkala" adalah pembayaran nilai manfaat dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jeias.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]