BAB I
KETENTUAN UMUM

Penyelenggaraan program JHT bagi Peserta pada Pemberi Kerja penyelenggara negara diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 4
(1)Peserta program JHT terdiri atas:
a.Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
b.Peserta bukan penerima Upah.
(2)Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a.Pekerja pada perusahaan;
b.Pekerja pada orang perseorangan; dan
c.orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
(3)Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.Pemberi Kerja;
b.Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
c.Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima Upah.

Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a memiliki perusahaan lebih dari 1 (satu), Pemberi Kerja wajib ikut dalam program JHT pada setiap perusahaan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran

Paragraf 1
Peserta Penerima Upah yang Bekerja pada
Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara

Pasal 7
(1)Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap dan benar, meliputi data dirinya dan data Pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
(2)BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 8
(1)BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan seluruh Pekerjanya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Pemberi Kerja selain penyelenggara negara menyampaikan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada masing-masing Peserta paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.

(1)Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan keluarganya, Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
(2)Pemberi Kerja selain penyelenggara negara setelah menerima perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan perubahan data kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak data diterima.
(3)Dalam hal terjadi perubahan data Upah, jumlah Pekerja, alamat kantor, dan perubahan data lainnya terkait penyelenggaraan program JHT, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib menyampaikan perubahan data kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.

Pasal 11
(1)Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjanya dalam program JHT, Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja yang bersangkutan dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah ditetapkan dengan melampirkan:
a.perjanjian kerja, surat keputusan pengangkatan, atau bukti lain yang menunjukkan sebagai Pekerja atau buruh;
b.Kartu Tanda Penduduk; dan
c.Kartu Keluarga.
(3)BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan verifikasi kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran dilakukan.
(4)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti Pemberi Kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar Iuran yang menjadi kewajibannya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan.
(5)BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengeluarkan nomor kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pendaftaran dan Iuran pertama diterima.
(6)Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(1)Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat mendaftarkan dirinya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan.
(2)Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), Peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaannya tersebut dalam formulir pendaftaran paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
(3)Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.
(4)BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pendaftaran dan Iuran pertama diterima BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan nomor kepesertaan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan wadah atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14
(1)Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2)BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung kepada Peserta, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta.
(3)Kepesertaan program JHT pada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) mulai berlaku sejak nomor kepesertaan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(1)Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan:
a.2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
b.3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.
(2)Besarnya Iuran program JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dilakukan evaluasi secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17
(1)Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara adalah Upah sebulan.
(2)Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap.
(3)Apabila Upah dibayarkan secara harian, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).
(4)Apabila Upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
(5)Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang Upahnya didasarkan pada Upah borongan, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Bagian Kedua
Besarnya Iuran JHT Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 18
(1)Iuran JHT bagi Peserta bukan penerima Upah didasarkan pada jumlah nominal tertentu dari penghasilan Peserta yang ditetapkan dalam daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(2)Daftar Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Peserta sesuai penghasilan Peserta masing-masing.
(3)Besarnya Iuran program JHT bagi Peserta bukan penerima Upah dilakukan evaluasi secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Iuran

Paragraf 1
Peserta Penerima Upah yang Bekerja Pada
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

(1)Keterlambatan pembayaran Iuran bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari Iuran yang seharusnya dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
(2)Denda akibat keterlambatan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan pembayarannya dilakukan sekaligus bersama-sama dengan penyetoran Iuran bulan berikutnya.
(3)Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan lain dari Dana Jaminan Sosial.

Paragraf 2
Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 21
(1)Peserta bukan penerima Upah wajib membayar Iuran yang menjadi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melalui wadah, atau melalui kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta.
(3)Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan Iuran yang bersangkutan.
(4)Dalam hal tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

BAB IV
MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Manfaat Jaminan Hari Tua

(1)Apabila Peserta meninggal dunia, maka manfaat JHT diberikan kepada ahli waris yang sah.
(2)Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.janda;
b.duda; atau
c.anak.
(3)Dalam hal janda, duda, atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
a.keturunan sedarah Pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
b.saudara kandung;
c.mertua; dan
d.pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja.
(4)Dalam hal pihak yang ditunjuk dalam wasiat Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak ada, JHT dikembalikan ke balai harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24
Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran manfaat JHT karena Pemberi Kerja melaporkan Upah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar kekurangan pembayaran manfaat JHT sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(1)Hasil pengembangan program JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang diberikan kepada Peserta oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan hasil pengembangan program JHT sesuai laporan keuangan tahunan.
(2)Hasil pengembangan program JHT yang diberikan bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan laporan keuangan bulanan pada periode bulan sebelumnya.
(3)Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit sebesar rata-rata bunga deposito counter rate bank pemerintah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan dan distribusi hasil pengembangan program JHT kepada setiap Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 28
Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara belum mengikutsertakan Pekerjanya dalam program JHT, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar manfaat JHT yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 29
Dalam hal Peserta masih bekerja pada usia pensiun dan memilih untuk menunda menerima pembayaran manfaat JHT pada usia 56 (lima enam) tahun serta tetap menjadi Peserta dan membayar Iuran, pembayaran manfaat JHT dapat dilakukan pada saat Peserta berhenti bekerja.

Pasal 30
BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya JHT paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum Peserta mencapai usia pensiun dan wajib memberitahukan kepada Peserta yang bersangkutan.

Pasal 31
(1)Peserta atau ahli waris yang berhak memperoleh manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, wajib mengajukan pembayaran manfaat JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(2)BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayarkan manfaat JHT secara sekaligus kepada Peserta atau ahli warisnya apabila Peserta meninggal dunia.
(3)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan dan persyaratan diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 32
Hak atas JHT sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dipindahtangankan, digadaikan, atau disita sebagai pelaksana putusan pengadilan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33
(1)Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.teguran tertulis;
b.denda; dan/atau
c.tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
(3)Pengenaan sanksi teguran tertulis dan/atau denda kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh unit pelayanan publik tertentu pada Instansi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 34
(1)Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), meliputi:
a.perizinan terkait usaha;
b.izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
c.izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
d.izin Perusahaan penyedia jasa Pekerja atau buruh; atau
e.izin mendirikan bangunan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan, pencabutan, dan mekanisme koordinasi dalam pengenaan dan pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 35
(1)Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), tetapi tetap tidak patuh dalam membayar Iuran dan kewajiban lainnya, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan ketidakpatuhan tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertangung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENANGANAN KELUHAN

Pasal 36
(1)Dalam hal Peserta tidak puas terhadap pelayanan program JHT yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Untuk menangani pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan membentuk unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan pada kantor wilayah dan/atau kantor cabang BPJS ketenagakerjaan.
(3)Dalam hal Peserta tidak puas terhadap penangangan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau Dewan Jaminan Sosial Nasional.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "penahapan kepesertaan" adalah proses penahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penahapan kepesertaan program jaminan sosial.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Dalam hal pemberi kerja berupa badan hukum atau badan-badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja, maka pemberi kerja yang wajib ikut dalam program JHT adalah pengurus badan hukum atau badan-badan lain tersebut yang mewakili kepentingan pemilik.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "nyata-nyata lalai" adalah apabila Pemberi Kerja tidak mendaftarkan Pekerjanya dalam program JHT dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "bukti lain" adalah dokumen yang dapat membuktikan bahwa Pekerja dan Pemberi Kerja ada hubungan kerja. Contoh: daftar hadir Pekerja atau bukti slip penerimaan upah setiap bulan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Verifikasi dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk mengecek status hubungan kerja dan kebenaran data Upah dan data ketenagakerjaan lainnya yang disampaikan oleh Pekerja pada saat mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Kepesertaan dalam program JHT berlaku sejak Iuran pertama dibayar lunas dan nomor kepesertaan diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan, meskipun Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan belum diterima.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dapat mendaftarkan dirinya dalam program JHT" adalah Peserta bukan penerima Upah tidak wajib tetapi dapat mengikuti program JHT secara sukarela.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "wadah atau kelompok tertentu" adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "uang tunai" adalah dibayarkan dapat menggunakan uang kartal maupun giral sesuai dengan mekanisme perbankan.
Ayat (2)
Hasil pengembangan program JHT diperoleh setelah dikurangi dana operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Fasilitas pembiayaan perumahan secara tunai dilakukan melalui lembaga keuangan berupa: pinjaman uang muka perumahan (rumah tapak dan rumah susun), kredit pemilikan rumah (rumah tapak dan rumah susun), rumah susun sederhana sewa dan pinjaman renovasi perumahan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas


LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA





[tulis] » komentar « [baca]