BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Kepesertaan pada program Jaminan Pensiun mulai berlaku sejak Pekerja terdaftar dan Iuran pertama telah dibayarkan dan disetor oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2)BPJS Ketenagakerjaan memberikan bukti pembayaran Iuran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
(3)Bukti pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti terdaftarnya Peserta dan dasar dimulainya perlindungan Jaminan Pensiun.
(4)Kepesertaan Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat Peserta:
a.meninggal dunia; atau
b.mencapai Usia Pensiun dan menerima akumulasi Iuran beserta hasil pengembangannya secara sekaligus.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 4
(1)Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh Pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai Peserta sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan Pekerja yang baru paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Pekerja tersebut mulai bekerja.

Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib bertanggung jawab pada Pekerjanya dengan memberikan Manfaat Pensiun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 7
(1)BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan nomor kepesertaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Iuran pertama dibayar lunas.
(2)Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak menerbitkan nomor kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka bukti pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai bukti kepesertaan.
(3)BPJS Ketenagakerjaan memberikan kartu kepesertaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal nomor kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan.
(4)Nomor kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nomor kepesertaan tunggal untuk semua program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diikuti oleh Peserta.

Pasal 8
BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan sertifikat kepesertaan bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang telah mendaftarkan seluruh Pekerjanya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(1)Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan keluarganya, Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
(2)Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib menyampaikan laporan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak data diterima dari Peserta.
(3)Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sementara tidak bekerja, Peserta menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(4)BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan konfirmasi pencatatan perubahan data kepesertaan kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan perubahan data kepesertaan diterima lengkap dan benar.
(5)Pemberian konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dilakukan melalui situs BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 11
(1)Peserta yang pindah tempat kerja wajib memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan kartu kepesertaan yang dimilikinya.
(2)Pemberi Kerja tempat kerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneruskan kepesertaan Pekerja dengan melaporkan kartu kepesertaan dan membayar Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak Pekerja bekerja pada Pemberi Kerja tempat kerja baru.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan perubahan data kepesertaan dan pemberian konfirmasi pencatatan perubahan data kepesertaan diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III
MANFAAT PENSIUN

Bagian Kesatu
Penerima Manfaat Pensiun

Pasal 14
(1)Penerima Manfaat Pensiun terdiri atas:
a.Peserta;
b.1 (satu) orang istri atau suami yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.paling banyak 2 (dua) orang Anak; atau
d.1 (satu) orang Orang Tua.
(2)Anak Peserta yang lahir paling lama 300 (tiga ratus) hari setelah terputusnya hubungan pernikahan istri atau suami yang telah terdaftar dinyatakan sah atau setelah Peserta meninggal dunia dapat didaftarkan sebagai penerima Manfaat Pensiun.
(3)Dalam hal terjadi perubahan susunan penerima Manfaat Pensiun, Peserta harus menyampaikan perubahan daftar penerima Manfaat Pensiun paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan susunan penerima Manfaat Pensiun kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
(4)Perubahan daftar penerima Manfaat Pensiun tidak dapat dilakukan setelah Peserta:
a.menerima Manfaat Pensiun pertama; atau
b.meninggal dunia kecuali untuk Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib melaporkan perubahan susunan penerima Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(6)Dalam hal terjadi perselisihan penetapan ahli waris yang berhak menerima Manfaat Pensiun, penetapan ahli waris diselesaikan secara musyawarah antar ahli waris.
(7)Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, perselisihan penetapan ahli waris diselesaikan melalui pengadilan.

Bagian Kedua
Usia Pensiun

Manfaat Pensiun berupa:
a.pensiun hari tua;
b.pensiun cacat;
c.pensiun Janda atau Duda;
d.pensiun Anak; atau
e.pensiun Orang Tua.

Pasal 17
(1)Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai berikut:
a.untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula Manfaat Pensiun; dan
b.untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi.
(2)Formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 1% (satu persen) dikali Masa Iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata Upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12 (dua belas).
(3)Upah tahunan tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Upah yang sudah disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi umum.
(4)Faktor indeksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 1 (satu) ditambah tingkat inflasi umum tahun sebelumnya.
(5)Tingkat inflasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan tingkat inflasi tahunan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 18
(1)Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun paling sedikit ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan.
(2)Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun paling banyak ditetapkan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan.
(3)Besaran Manfaat Pensiun paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan setiap tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun sebelumnya.

Paragraf 2
Manfaat Pensiun Hari Tua

(1)Manfaat Pensiun cacat diterima oleh Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap sebelum mencapai Usia Pensiun.
(2)Besar Manfaat Pensiun cacat dihitung dengan formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
(3)Dalam hal Peserta mengalami Cacat Total Tetap dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
a.Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen); dan
b.kejadian yang menyebabkan Cacat Total Tetap terjadi setelah peserta terdaftar dalam program Jaminan Pensiun paling singkat 1 (satu) bulan.
(4)Hak atas Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta ditetapkan mengalami Cacat Total Tetap.
(5)Penetapan Cacat Total Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh dokter penasehat, dokter yang merawat, dan/atau dokter pemeriksa.
(6)Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atas hasil penetapan Cacat Total Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Menteri.
(7)Hak atas Manfaat Pensiun cacat berakhir pada saat Peserta meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi definisi Cacat Total Tetap.

Paragraf 4
Manfaat Pensiun Janda atau Duda

Pasal 21
(1)Manfaat Pensiun Janda atau Duda diterima oleh istri atau suami dari Peserta yang meninggal dunia.
(2)Besar Manfaat Pensiun Janda atau Duda dihitung sebesar:
a.50% (lima puluh persen) dari formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), untuk Peserta yang meninggal dunia sebelum menerima Manfaat Pensiun; atau
b.50% (lima puluh persen) dari Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima Manfaat Pensiun.
(3)Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
a.telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun; dan
b.Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
(4)Hak atas Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia.
(5)Hak atas Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat Janda atau Duda meninggal dunia atau menikah lagi.

Paragraf 5
Manfaat Pensiun Anak

(1)Manfaat Pensiun Orang Tua diterima oleh Orang Tua dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami, atau Anak.
(2)Besar Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar:
a.20% (dua puluh persen) dari formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), untuk Peserta yang meninggal dunia sebelum menerima Manfaat Pensiun; atau
b.20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima Manfaat Pensiun.
(3)Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
a.telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun; dan
b.Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
(4)Hak atas Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia.
(5)Hak atas Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat Orang Tua meninggal dunia.

Bagian Keempat
Hak Peserta yang Mencapai Usia Pensiun Sebelum Memiliki
Masa Iur 15 (lima belas) Tahun

Pasal 24
(1)Dalam hal Peserta mencapai Usia Pensiun sebelum memenuhi Masa Iur 15 (lima belas) tahun, Peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi Iurannya ditambah hasil pengembangannya.
(2)Seluruh akumulasi Iuran ditambah hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada peserta pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun dan dokumen telah diterima lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung setiap bulan berdasarkan nilai sebenarnya.

Bagian Kelima
Pembayaran Manfaat Pensiun

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penghentian, dan pengajuan manfaat diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
IURAN

Bagian Kesatu
Besaran Iuran

Pasal 28
(1)Iuran Jaminan Pensiun wajib dibayarkan setiap bulan.
(2)Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari Upah per bulan.
(3)Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan Peserta dengan ketentuan:
a.2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
b.1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh Peserta.
(4)Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuaria.
(5)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran Iuran secara bertahap menuju 8% (delapan persen).

Pasal 29
(1)Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan Iuran terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap pada bulan yang bersangkutan.
(2)Batas paling tinggi Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Pensiun untuk tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan.
(3)BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan besaran Upah tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya.
(4)BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batas paling tinggi Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik mengumumkan data produk domestik bruto.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 30
(1)Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib memungut Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang menjadi beban Peserta dan menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar dan menyetorkan Iuran yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 secara bersama-sama dengan Iuran Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 31
(1)Keterlambatan penyetoran Iuran oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari Iuran yang seharusnya disetor oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
(2)Denda akibat keterlambatan penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang dibayarkan bersamaan dengan total Iuran yang tertunggak.
(3)Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset Dana Jaminan Sosial program Jaminan Pensiun.

Pasal 32
Iuran yang belum dilunasi merupakan piutang Dana Jaminan Sosial program Jaminan Pensiun.

Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Iuran diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35
Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan terlambat membayarkan hak atas Manfaat Pensiun dari Peserta dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari nilai nominal yang seharusnya diterima Peserta, Janda atau Duda, Anak, atau Orang Tua.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 36
(1)Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tetapi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tetap tidak patuh dalam membayar Iuran dan kewajiban lainnya, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan ketidakpatuhan tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37
Selain berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "sementara tidak bekerja" adalah Peserta belum mendapatkan pekerjaan dan belum mencapai Usia Pensiun.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "indeksasi" adalah penyesuaian besar Manfaat Pensiun.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Upah yang sudah disesuaikan nilainya" adalah nilai di masa depan (future value) Upah dengan inflasi sebagai faktor pengganda (compounding factor).
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "tingkat kepadatan" atau density rate adalah tingkat ketaatan pembayaran Iuran oleh Peserta.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "dokter penasehat" adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan dan menetapkan Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "dokumen pendukung" antara lain:
a.kartu Peserta;
b.Kartu Tanda Penduduk;
c.Kartu Keluarga; dan/atau
d.Surat Keterangan Berhenti Bekerja.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pemberhentian sementara pembayaran Manfaat Pensiun yang diberikan secara berkala tidak menghilangkan hak pensiunan apabila yang bersangkutan hadir melakukan konfirmasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Perhitungan kecukupan kewajiban aktuaria dilakukan oleh aktuaris independen.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]