BAB I
KETENTUAN UMUM

Penetapan lokasi Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
a.titik koordinat Bandar Udara; dan
b.rencana induk Bandar Udara.

Pasal 4
Titik koordinat Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan titik koordinat yang dinyatakan dengan koordinat geografis.

(1)Penetapan lokasi Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan oleh Pemrakarsa Bandar Udara kepada Menteri.
(2)Pemrakarsa Bandar Udara dilarang memindahkan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.
(3)Pemindahan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam keadaan tertentu atas izin Menteri.
(4)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7
Usulan penetapan lokasi Bandar Udara yang telah termuat dalam tatanan Kebandarudaraan nasional yang diprakarsai oleh badan hukum Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
(1)Bandar Udara sebagai bangunan gedung dengan fungsi khusus, pembangunannya wajib memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, mutu pelayanan jasa Kebandarudaraan, kelestarian lingkungan, serta keterpaduan intermoda dan multimoda.
(2)Fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fungsi bangunan yang dalam pembangunan dan penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan mempunyai risiko bahaya tinggi.

(1)Pembangunan Bandar Udara harus memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan yang meliputi:
a.standar rancang bangun dan/atau rekayasa fasilitas Bandar Udara;
b.standar peralatan dan utilitas Bandar Udara; dan
c.standar kelaikan fasilitas dan peralatan Bandar Udara.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar rancang bangun dan/atau rekayasa fasilitas Bandar Udara, standar peralatan dan utilitas Bandar Udara, serta standar kelaikan fasilitas dan peralatan Bandar Udara diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11
(1)Izin mendirikan bangunan Bandar Udara diberikan oleh Menteri sesuai dengan pedoman teknis bangunan gedung yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
(2)Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pertimbangan teknis dari Pemerintah Daerah terkait dengan kesesuaian rencana pembangunan dan pengembangan Bandar Udara dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 haruf a, merupakan sertifikat hak atas tanah atau dokumen rencana tata guna lahan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
Rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait terhadap utilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, berupa surat pernyataan mengenai jaminan penyediaan paling sedikit meliputi prasarana jalan yang digunakan dari dan ke Bandar Udara, fasilitas listrik, air minum, drainase, telekomunikasi, informasi, dan/atau bahan bakar dari instansi sesuai dengan kewenangannya.

(1)Rancangan teknik terinci fasilitas pokok Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan Bandar Udara.
(2)Rancangan teknik terinci fasilitas pokok Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana peruntukkan Bandar Udara dalam kaitan menampung pesawat udara yang akan mendarat dan lepas landas, penumpang, dan barang.
(3)Rancangan teknik terinci fasilitas pokok Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahan, serta fasilitas elektronika, listrik, dan mekanikal sebagai penunjang Keselamatan Penerbangan.

Pasal 17
(1)Rancangan teknis terinci fasilitas pokok Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling sedikit memuat mengenai:
a.kondisi tanah dasar;
b.peta topografi;
c.tata letak fasilitas pokok Bandar Udara, termasuk fasilitas bantu navigasi Penerbangan;
d.gambar arsitektur;
e.gambar konstruksi; dan
f.gambar mekanikal, elektrikal, dan peralatan navigasi Penerbangan.
(2)Rancangan teknik terinci fasilitas pokok Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rancangan teknik terinci fasilitas pokok Bandar Udara dan pengesahan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18
Kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, merupakan izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Permohonan izin mendirikan bangunan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri dengan melampirkan:
a.bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan;
b.rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait terhadap utilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan Bandar Udara;
c.bukti penetapan lokasi Bandar Udara;
d.rancangan teknik terinci fasilitas pokok Bandar Udara yang sudah disahkan;
e.izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
f.bukti kemampuan finansial.

Pasal 21
(1)Bukti kemampuan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, merupakan tanda bukti modal disetor atau pernyataan kesanggupan untuk pembiayaan pembangunan Bandar Udara.
(2)Tanda bukti modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Bandar Udara yang diprakarsai oleh badan hukum Indonesia ditetapkan paling sedikit sebesar 5 (lima) persen dari total perkiraan biaya pembangunan.
(3)Pernyataan kesanggupan untuk pembiayaan pembangunan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
a.Bandar Udara yang pembangunannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah, dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
b.Bandar Udara yang pembangunannya diprakarsai oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Pemegang izin mendirikan bangunan Bandar Udara dalam melaksanakan pembangunan wajib:
a.mentaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b.bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan Bandar Udara yang bersangkutan;
c.melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara sesuai dengan rencana induk Bandar Udara;
d.melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara secara nyata paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin mendirikan bangunan Bandar Udara ditetapkan;
e.melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara sesuai dengan jadwal dan tahapan pembangunan/pengembangan dalam rencana induk Bandar Udara;
f.melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bandar Udara secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
g.melaporkan hasil pembangunan Bandar Udara kepada Menteri setelah selesainya pembangunan Bandar Udara.

Pasal 24
(1)Pemegang izin mendirikan bangunan Bandar Udara yang melanggar kewajiban pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dikenakan sanksi pencabutan izin.
(2)Pencabutan izin mendirikan bangunan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
(3)Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
(4)Apabila dalam jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada perbaikan maka Menteri mencabut izin mendirikan bangunan Bandar Udara.

Pembangunan dan pengembangan Bandar Udara yang dapat didanai oleh pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:
a.Bandar Udara di daerah yang berada di wilayah terisolasi dan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.Bandar Udara di daerah rawan bencana; dan
c.Bandar Udara yang belum diusahakan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah.

Pasal 28
(1)Untuk menunjang perkembangan daerah pembangunan dan pengembangan Bandar Udara dapat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara proporsional dan berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam pembangunan dan pengembangan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya dapat digunakan untuk fasilitas sisi udara.

Pasal 29
(1)Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Bandar Udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara yang berada diwilayahnya berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur tentang:
a.status aset;
b.biaya yang timbul setelah pembangunan; dan
c.pendapatan dari aset yang dibangun.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerjasama pengembangan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 30
(1)Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara dapat melakukan kerjasama dengan badan hukum Indonesia untuk pembangunan dan/atau pengembangan Bandar Udara.
(2)Kerjasama pembangunan dan/atau pengembangan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan mengubah status sebagai Pemrakarsa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama pembangunan dan/atau pengembangan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III
PELESTARIAN LINGKUNGAN BANDAR UDARA

Pasal 31
Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara wajib menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan di Bandar Udara dan sekitarnya sesuai dengan ambang batas dan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 32
(1)Ambang batas kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan dalam tingkat kebisingan di Bandar Udara dan sekitarnya.
(2)Tingkat kebisingan di Bandar Udara dan sekitarnya ditentukan dengan indeks kebisingan WECPNL atau nilai ekuivalen tingkat kebisingan di suatu area yang dapat diterima terus menerus selama suatu rentang waktu dengan pembobotan tertentu.

Pasal 33
Tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas:
a.kawasan kebisingan tingkat I;
b.kawasan kebisingan tingkat II; dan
c.kawasan kebisingan tingkat III.

Pasal 34
(1)Kawasan kebisingan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, merupakan tingkat kebisingan yang berada dalam indeks kebisingan pesawat udara lebih besar atau sama dengan 70 (tujuh puluh) dan lebih kecil dari 75 (tujuh puluh lima).
(2)Kawasan kebisingan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali untuk jenis bangunan sekolah dan rumah sakit.

Pasal 35
(1)Kawasan kebisingan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, merupakan tingkat kebisingan yang berada dalam indeks kebisingan pesawat udara lebih besar atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) dan lebih kecil dari 80 (delapan puluh).
(2)Kawasan kebisingan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan/atau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan dan/atau bangunan sekolah, rumah sakit, dan rumah tinggal.

Pasal 36
(1)Kawasan kebisingan tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, merupakan tingkat kebisingan yang berada dalam indeks kebisingan pesawat udara lebih besar atau sama dengan 80 (delapan puluh).
(2)Kawasan kebisingan tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas Bandar Udara yang dilengkapi insulasi suara dan dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung.

Pasal 37
Kawasan kebisingan di Bandar Udara dan sekitarnya sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam menetapkan perencanaan, pembangunan, penetapan, dan penataan penggunaan tanah di sekitar Bandar Udara.

Pasal 38
Pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh:
a.emisi gas buang dan kebisingan pengoperasian pesawat udara;
b.emisi gas buang dan kebisingan dari peralatan dan/atau kendaraan bermotor;
c.air limbah yang ditimbulkan dari pembangunan, operasional dan perawatan Bandar Udara dan pesawat udara;
d.limbah padat yang ditimbulkan dari pembangunan, operasional dan perawatan Bandar Udara dan pesawat udara; dan
e.zat kimia yang ditimbulkan dari pembangunan, operasional dan perawatan Bandar Udara dan pesawat udara.

Pasal 39
Batas emisi gas buang dan kebisingan pengoperasian pesawat udara dan emisi gas buang dan kebisingan dari peralatan dan/atau kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dan huruf b, merupakan bagian persyaratan sertifikat kelaikan pesawat udara dan peralatan dan/atau kendaraan bermotor yang dioperasikan di Bandar Udara.

Pasal 40
Limbah dan zat kimia yang ditimbulkan dari pembangunan, operasional dan perawatan Bandar Udara dan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, harus dikelola terlebih dahulu sebelum dibawa ke luar Bandar Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41
(1)Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara menyediakan tempat dan menetapkan prosedur pengelolaan limbah dan zat kimia pengoperasian pesawat udara dan Bandar Udara.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat dan penetapan prosedur pengelolaan limbah dan zat kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 42
Untuk menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara dapat membatasi waktu dan frekuensi, atau menolak pengoperasian pesawat udara.

Pasal 43
Untuk menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan, Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Pasal 44
Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, paling sedikit dilakukan terhadap komponen:
a.udara;
b.energi;
c.kebisingan;
d.air;
e.tanah; dan
f.air limbah dan limbah padat.

Pasal 45
Pengelolaan dan pemantauan lingkungan Bandar Udara terhadap komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Pasal 46
(1)Setiap Bandar Udara wajib menerapkan Bandar Udara ramah lingkungan yang meliputi:
a.menetapkan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Bandar Udara;
b.melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Bandar Udara;
c.mengevaluasi hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Bandar Udara yang telah dilaksanakan; dan
d.melaporkan kegiatan penerapan Bandar Udara ramah lingkungan kepada Menteri.
(2)Penerapan Bandar Udara ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap berdasarkan:
a.kapasitas pesawat udara; dan
b.penggunaan Bandar Udara.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, penerapan Bandar Udara ramah lingkungan, dan penyampaian laporan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a.penetapan atau izin mendirikan bangunan Bandar Udara dan izin lingkungan hidup Bandar Udara yang sedang dilakukan pembangunan dan/atau pengembangan dinyatakan tetap berlaku;
b.Bandar Udara yang sudah memiliki penetapan lokasi, rencana induk Bandar Udara, daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan, kawasan keselamatan operasi penerbangan, batas kawasan kebisingan, dan/atau izin mendirikan bangunan Bandar Udara dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
c.Bandar Udara yang saat ini telah beroperasi dan belum memiliki rencana induk Bandar Udara sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah ini, wajib menyesuaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Menteri mengenai pembangunan dan pengembangan serta pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup bandar udara dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 49
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan "kelayakan ekonomis" adalah kelayakan yang dinilai akan memberikan keuntungan secara ekonomis bagi pengembangan wilayah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Yang dimaksud dengan "kelayakan finansial" adalah kelayakan yang dinilai akan memberikan keuntungan bagi badan usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara.
Yang dimaksud dengan "kelayakan sosial" adalah kelayakan yang dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh adanya Bandar Udara tidak akan meresahkan masyarakat sekitar serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar.
Yang dimaksud dengan "kelayakan pengembangan wilayah" adalah kelayakan yang dinilai berdasarkan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
Yang dimaksud dengan "kelayakan teknis pembangunan" adalah kelayakan yang dinilai berdasarkan faktor kesesuaian fisik dasar antara lain topografi, kondisi meteorologi dan geofisika, serta daya dukung tanah.
Yang dimaksud dengan "kelayakan pengoperasian" adalah kelayakan yang dinilai berdasarkan jenis pesawat, pengaruh cuaca, penghalang, penggunaan ruang udara, dukungan navigasi penerbangan, serta prosedur pendaratan dan lepas landas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "kelayakan lingkungan" yaitu suatu kelayakan yang dinilai dari besarnya dampak yang akan ditimbulkan serta kemampuan mengurangi dampak (mitigasi), pada masa konstruksi, pengoperasian, dan/atau pada tahap pengembangan selanjutnya.
Ayat (3)
Maksud ketentuan "pembatasan waktu 5 (lima) tahun" yaitu pemrakarsa diharapkan dalam waktu tersebut telah mengusulkan izin mendirikan bangunan Bandar Udara, dan apabila jangka waktu tersebut habis maka hak sebagai Pemrakarsa hilang, dan terhadap titik lokasi Bandar Udara yang sama dapat diajukan oleh Pemrakarsa yang baru.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan infrastruktur untuk fasilitas umum atau public service.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan mempunyai risiko bahaya tinggi" adalah dampak pengoperasian pesawat udara, baik terhadap bangunan yang dapat menahan beban pesawat udara, getaran serta suara yang timbul dari pengoperasian pesawat udara.
Terhadap bangunan yang disiapkan harus berstandar khusus yang berbeda dengan konstruksi gedung/bangunan lain dengan toleransi paling sedikit 5 (lima) %.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Yang dimaksud dengan "sertifikat hak atas tanah" adalah untuk Bandar Udara yang diprakarsai oleh badan hukum Indonesia.
Yang dimaksud dengan "dokumen rencana tata guna lahan" adalah untuk Bandar Udara yang diprakarsai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 14
Kewenangan penyediaan aksesibilitas berupa prasarana jalan yang digunakan oleh pengguna jasa Bandar Udara dari dan ke Bandar Udara dilakukan oleh instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kelas jalan.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "total perkiraan biaya pembangunan" adalah total biaya pembangunan dimulai dari perencanaan sampai Bandar Udara selesai dibangun dan siap dioperasikan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan "pekerjaan pembangunan Bandar Udara secara nyata" adalah pekerjaan dilakukan minimal sampai dengan pekerjaan pemadatan tanah telah dilakukan.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pengembangan Bandar Udara di luar rencana induk Bandar Udara" adalah perubahan fasilitas sisi udara atau terminal baik perubahan besaran maupun fungsinya.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "perubahan kondisi lingkungan strategis" antara lain bencana yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional yang mengakibatkan perubahan batas wilayah provinsi.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Huruf a
Yang dimaksud dengan "wilayah terisolasi, perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah rawan bencana" adalah daerah terisolasi, perbatasan dan rawan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "secara proporsional" adalah presentase antara penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembangunan Bandar Udara yang diukur berdasarkan kontribusi Bandar Udara terhadap kegiatan Penerbangan secara nasional.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "fasilitas sisi udara" meliputi landas pacu (runway), runway strip, runway end safety area (RESA), stopway, clearway, landas hubung (taxiway), landas parkir (apron), marka dan rambu.

Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "mengubah status Pemrakarsa" adalah perubahan atau pemindah tanggapan tanggung jawab pembangunan, pengoperasian dan pengusahaan Bandar Udara, seperti membentuk perusahaan baru, anak perusahaan baru, atau hak penyelenggaraan Bandar Udara berpindah tanggung jawabnya ke perusahaan yang bekerjasama.
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31
Yang dimaksud dengan "ambang batas kebisingan" adalah baku mutu kebisingan.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "WECPNL (Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level)" adalah satu di antara beberapa Index tingkat kebisingan pesawat udara yang ditetapkan dan direkomendasikan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO).
Hubungan dB (A) dan WECPNL:
WECPNL 
db(A)
N

=
=
dB(A) + 10 log N - 27
10 log ((1/n) 10 Li/n)
N2 + 3 N3 + 10 (n1 + N4)



Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Yang dimaksud dengan "dikelola" yaitu menggunakan ulang (reuse), mengurangi (reduce), dan mendaur ulang (recycle).

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Bandar Udara, antara lain:
a.menjaga kualitas udara;
b.mengoptimalkan penggunaan dan penghematan energi;
c.mengendalikan kebisingan;
d.menjaga kualitas air;
e.menjaga kualitas tanah dan mengendalikan pencemaran tanah akibat air limbah dan limbah padat; dan
f.mengendalikan dan mengolah air limbah dan limbah padat agar sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah dan dapat dimanfaatkan kembali.
Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Bandar Udara dalam ketentuan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 46
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Bandar Udara ramah lingkungan adalah eco airport.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Bandar Udara" adalah Airport Environmental Plan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 47
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "rencana induk Bandar Udara" adalah rencana induk yang memuat tentang prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo, kebutuhan fasilitas, tata letak fasilitas, tahapan pelaksanaan pembangunan, kebutuhan dan pemanfaatan lahan, daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan, kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan/atau batas kawasan kebisingan.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]