BAB I
KETENTUAN UMUM

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan meliputi:
a.Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup nasional; dan
b.Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup Nasional

Pasal 4
Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup nasional meliputi:
a.Kriteria umum baku kerusakan lingkungan hidup nasional; dan
b.Kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup nasional.

(1)Kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b didasarkan pada kriteria umum baku kerusakan lingkungan hidup nasional.
(2)Kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 7
Dalam hal kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) belum ditetapkan, maka berlaku kriteria umum baku kerusakan lingkungan hidup nasional.

Bagian Ketiga
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 8
(1)Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah.
(2)Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(3)Dalam hal kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) belum ditetapkan, maka penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah berdasarkan kriteria umum baku kerusakan lingkungan hidup nasional yang tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
(4)Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah ditetapkan dengan ketentuan sama atau lebih ketat daripada ketentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup nasional.

BAB III
BAKU MUTU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Baku mutu pencemaran lingkungan hidup nasional dan baku mutu pencemaran lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA LAKSANA PENGENDALIAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 11
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan.

Bagian Kedua
Pencegahan

Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.

Pasal 14
(1)Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.
(2)Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a.sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
b.alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
c.prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
d.perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
e.pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.

Pejabat yang berwenang memberikan izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memperhatikan:
a.kebijakan nasional tentang pengelolaan hutan dan atau lahan sebagai bagian dari pendayagunaan sumber daya alam;
b.kesesuaian dengan tata ruang daerah;
c.pendapat masyarakat dan kepala adat; dan
d.pertimbangan dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 17
Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya.

Pasal 18
(1)Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.
(2)Pedoman umum penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan setelah berkoordinasi dengan Menteri lain yang terkait dan Instansi yang bertanggung jawab.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman teknis penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup.

Pasal 21
(1)Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.
(2)Pedoman umum pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman teknis pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan mengkoordinasikan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan lintas propinsi dan atau lintas batas negara.

Pasal 24
Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan mengkoordinasikan:
a.penyediaan sarana pemadam kebakaran hutan dan atau lahan;
b.pengembangan sumber daya manusia untuk pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan; dan atau
c.pelaksanaan kerja sama internasional untuk pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan.

Gubernur bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang dampaknya lintas kabupaten/kota.

Pasal 28
(1)Dalam hal terjadi kebakaran hutan dan atau lahan di lintas kabupaten/kota, Gubernur wajib melakukan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan lintas kabupaten/kota.
(2)Dalam melakukan koordinasi penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur dapat meminta bantuan kepada Gubernur yang terdekat dan atau Pemerintah Pusat.

Pasal 29
(1)Dalam melakukan koordinasi penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Gubernur dapat membentuk atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya.
(2)Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melakukan inventarisasi terhadap usaha dan atau kegiatan yang potensial menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, melakukan inventarisasi dan evaluasi dampak lingkungan hidup, penyusunan strategi, rencana, dan biaya pemulihan dampak lingkungan hidup sebagai upaya pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang dampaknya lintas kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 30
Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya.

Pasal 31
(1)Dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, maka Bupati/Walikota wajib melakukan tindakan:
a.penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan;
b.pemeriksaan kesehatan masyarakat di wilayahnya yang mengalami dampak kebakaran hutan dan atau lahan melalui sarana pelayanan kesehatan yang telah ada;
c.pengukuran dampak;
d.pengumuman pada masyarakat tentang pengukuran dampak dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, tidak mengurangi kewajiban setiap orang dan atau setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1)

Pasal 32
Bupati/Walikota yang melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dapat meminta bantuan pada Bupati/Walikota terdekat.

Pasal 33
(1)Dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan, Bupati/Walikota dapat membentuk atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya.
(2)Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melakukan inventarisasi terhadap usaha dan atau kegiatan yang potensial menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, melakukan inventarisasi dan evaluasi dampak lingkungan hidup, penyusunan strategi, rencana, dan biaya pemulihan dampak lingkungan hidup sebagai upaya pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 34
(1)Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya.
(2)Gubernur melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak lintas kabupaten/kota.
(3)Menteri dan atau Kepala Instansi yang bertanggung jawab, melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak lintas propinsi dan atau lintas batas negara.

Pasal 35
Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penaatan persyaratan yang diwajibkan bagi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 36
Menteri dan atau Kepala Instansi yang bertanggung jawab, dalam hal tertentu dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penaatan persyaratan yang diwajibkan bagi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 37
Pelaksanaan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 dilakukan:
a.secara periodik untuk mencegah kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup;
b.secara intensif untuk menanggulangi dampak dan pemulihan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

Pasal 38
Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 Pasal 36, dan Pasal 37 menunjukkan ketidakpatuhan penanggung jawab usaha, maka Gubernur/Bupati/Walikota wajib memerintahkan penanggung jawab usaha untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan dan melakukan tindakan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan atau pemulihan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 39
(1)Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, wajib melaporkan kepada pejabat daerah setempat.
(2)Pejabat daerah setempat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatat:
a.identitas pelapor;
b.tanggal pelaporan;
c.waktu dan tempat kejadian;
d.sumber yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
e.perkiraan dampak kebakaran hutan dan atau lahan yang terjadi.
(3)Pejabat daerah setempat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.
(4)Gubernur/Bupati/Walikota setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam sejak tanggal diterimanya laporan, wajib melakukan verifikasi dari pejabat daerah yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.
(5)Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan telah terjadi kebakaran hutan dan atau lahan, maka Gubernur/Bupati/Walikota wajib memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan serta dampaknya.

Pasal 40
Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (5), Gubernur/Bupati/Walikota dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 41
Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 ayat (5), dan Pasal 40, wajib menyampaikan laporannya kepada Gubenur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.

BAB VIII
PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT

Pasal 42
(1)Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Instansi yang bertanggung jawab/Pimpinan instansi teknis/Menteri berkewajiban meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk aparatur akan hak dan tanggung jawab serta kemampuannya untuk mencegah kebakaran hutan dan atau lahan.
(2)Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan kelembagaan adat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat tradisional yang mendukung perlindungan hutan dan atau lahan.

BAB IX
KETERBUKAAN INFORMASI DAN
PERAN MASYARAKAT

Pasal 43
(1)Gubernur/Bupati/Walikota wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebakaran hutan dan atau lahan serta dampaknya.
(2)Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik atau papan pengumuman yang meliputi:
a.lokasi dan luasan kebakaran hutan dan atau lahan;
b.hasil pengukuran dampak;
c.bahaya terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem;
d.dampaknya terhadap kehidupan masyarakat;
e.langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

Pasal 44
Dalam hal dampak kebakaran hutan dan atau lahan melampaui lintas propinsi dan atau lintas batas negara, koordinasi pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 45
(1)Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi dalam rangka ikut serta melakukan upaya pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang meliputi:
a.peta daerah rawan kebakaran hutan dan atau lahan;
b.peta peringkat bahaya kebakaran hutan dan atau lahan;
c.dokumen perizinan pengusahaan hutan dan atau lahan;
d.dokumen AMDAL;
e.rencana penyiapan/pembukaan hutan dan atau lahan;
f.hasil penginderaan jauh dari satelit;
g.laporan berkala dari penanggung jawab usaha mengenai status penaatan terhadap persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
h.hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dan ayat (2)
(2)Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 46
Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 47
Biaya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam:
a.Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 dan Pasal 42 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan atau sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b.Pasal 8 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 39 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 42 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XII
GANTI KERUGIAN

Pasal 49
(1)Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21 ayat (1) yang menimbulkan akibat kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib untuk membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu.
(2)Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.
(3)Tata cara penetapan besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur secara tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 50
Dalam hal tata cara penetapan besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) belum ditetapkan, maka tata cara penetapan besarnya ganti kerugian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51
(1)Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti kerugian secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
(2)Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:
a.adanya bencana alam atau peperangan; atau
b.adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
c.adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
(3)Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52
Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 18 yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53
Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah ini:
a.izin usaha yang telah diajukan tetapi masih dalam proses penyelesaian, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
b.izin usaha yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah ini wajib menyesuaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 54
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

DJOHAN EFFENDI



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah dapat ditetapkan lebih ketat daripada kriteria baku kerusakan lingkungan hidup nasional apabila kondisi daerah tersebut memerlukannya dan bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan hidup di daerah.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ketentuan tentang baku mutu pencemaran lingkungan hidup nasional untuk berbagai sumber daya alam telah ditetapkan dalam berbagai peraturan, antara lain baku mutu udara.

Pasal 11
Kegiatan yang menimbulkan kebakaran hutan dan atau lahan adalah antara lain kegiatan penyiapan lahan untuk usaha di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, pertambangan dan pariwisata yang dilakukan dengan cara membakar. Oleh karena itu, dalam melakukan usaha tersebut dilarang dilakukan dengan cara pembakaran, kecuali untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.
Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
Selanjutnya kebiasaan masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan atau kebun dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan. Untuk menghindarkan terjadinya kebakaran di luar lokasi lahannya perlu dilakukan upaya pencegahan melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing seperti melalui peningkatan kesadaran masyarakat adat atau tradisional.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Yang dimaksud dengan penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, antara lain usaha di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Sistem deteksi dini dimaksudkan untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, contohnya menara pemantau.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala antara lain adalah setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 15
Laporan hasil pemantauan secara berkala dilengkapi antara lain dengan data pemantauan dan data penginderaan jauh dari satelit.

Pasal 16
Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang memberikan izin melakukan usaha adalah pejabat dari instansi yang bertanggung jawab di bidang yang dimintakan permohonan izin usahanya. Contohnya pejabat yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pertanian.
Huruf a
Yang dimaksud dengan kebijakan nasional tentang pengelolaan hutan dan atau lahan adalah strategi pengelolaan hutan dan atau lahan serta strategi pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Pendapat masyarakat termasuk di antaranya adalah pendapat pemerhati lingkungan dan organisasi lingkungan hidup.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pertimbangan dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang adalah antara lain rekomendasi dari Kepala Bapedal tentang kelayakan lingkungan hidup yang kewenangan penilaian komisi AMDAL-nya di pusat, sedangkan di daerah adalah pertimbangan dan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup dari Gubernur yang kewenangan penilaian komisi AMDAL-nya ada di daerah.

Pasal 17
Penanggulangan kebakaran lahan tidak berlaku bagi masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan kebunnya, kecuali kebakaran lahan tersebut terjadi sampai di luar areal ladang dan kebunnya. Pembakaran tersebut dilakukan dengan sengaja dalam rangka menyiapkan ladang dan kebun.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan segera melakukan penanggulangan adalah tindakan seketika untuk melakukan penanggulangan sejak diketahuinya terjadi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Menteri lain yang terkait adalah antara lain Menteri Pertanian dalam hal kegiatan perkebunan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal kegiatan yang berkait dengan pertambangan.
Ayat (3)
Penetapan pedoman teknis penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan dengan peraturan daerah dimaksudkan agar dapat disesuaikan dengan kondisi alamiah tentang hutan dan atau lahan daerah yang bersangkutan. Misalnya penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi yang mengandung batu bara atau gambut berbeda penanggulangannya dengan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi lainnya.

Pasal 19
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang selama ini telah ada seperti di bidang kehutanan.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Pembentukan instansi yang berwenang tersebut dapat dilakukan bagi propinsi yang rawan terjadi kebakaran hutan dan atau lahan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan tindakan penanggulangan kebakaran adalah antara lain mobilisasi sarana dan prasarana, sumber daya manusia untuk mencegah meluasnya kebakaran. Pelaksanaan penanggulangan kebakaran tersebut dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota.
Huruf b
Yang dimaksud dengan pemeriksaan kesehatan masyarakat adalah antara lain pemeriksaan gangguan pernafasan dan iritasi mata.
Huruf c
Pengukuran dampak dilakukan antara lain dengan menggunakan indeks standar pencemar udara dan jarak pandang. Apabila hasil pemantauan menunjukkan indeks standar pencemaran udara (ISPU) mencapai nilai 300 atau lebih, berarti udara dalam kategori berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengumuman mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah antara lain mengumumkan kepada masyarakat agar mengurangi aktivitasnya, dan menggunakan masker untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Pembentukan instansi yang berwenang secara khusus tersebut dapat dilakukan di kabupaten/kota yang rawan terjadi kebakaran hutan dan atau lahan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah antara lain pengecekan lapangan untuk mengetahui tentang kebenaran informasi yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota terhadap penanganan kasus kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

Pasal 37
Yang dimaksud dengan pengawasan secara periodik adalah antara lain pengawasan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pengawasan intensif dilakukan dengan frekuensi yang lebih sering daripada pengawasan periodik, terutama terhadap penanggulangan dampak dan pemulihan lingkungan hidup.

Pasal 38
Yang dimaksud dengan ketidakpatuhan penanggung jawab usaha adalah antara lain tidak menyiapkan peralatan pemadaman, dan atau standar operasi prosedur penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.

Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud pejabat daerah setempat adalah antara lain Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Polisi. Sedangkan informasi yang diperoleh dari media elektronik, media cetak, dan surat, dilaporkan kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Peningkatan kesadaran masyarakat, penanggung jawab usaha, dan aparatur dilakukan melalui antara lain:
a.peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang konservasi hutan dan atau lahan;
b.pemberian bimbingan teknis;
c.pendidikan dan pelatihan;
d.pemberian insentif bagi orang yang dianggap berjasa dalam bidang konservasi hutan dan atau lahan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan penanggung jawab usaha dalam pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup.
Upaya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan aparatur dalam pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan dimaksudkan agar, antara lain, dapat ikut serta dalam kegiatan fisik di lapangan, sedangkan keterlibatan tidak langsung dapat berupa bantuan pendanaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan.
Yang dimaksud dengan pimpinan instansi teknis dalam pasal ini adalah antara lain Departemen Kehutanan untuk usaha kehutanan dan Departemen Pertanian untuk usaha perkebunan.
Ayat (2)
Kearifan tradisional adalah antara lain tradisi Karuhan pada masyarakat Kampung Naga, Jawa Barat, dan tradisi hutan larangan pada masyarakat Siberut, Sumatera.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan hasil pengukuran dampak adalah antara lain Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), PM10, jarak pandang, dan baku mutu udara ambien.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan dampak terhadap kehidupan masyarakat adalah antara lain dampak terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat.
Huruf e
Yang dimaksud dengan langkah-langkah untuk mengurangi dampak adalah antara lain mengurangi aktivitas masyarakat dan menggunakan masker untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Hak atas informasi tentang terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan merupakan konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Hak atas informasi tersebut akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran masyarakat dalam pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi tersebut dapat berupa data, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat.
Ayat (2)
Dalam hal informasi belum tersedia pada Gubernur/Bupati/Walikota, maka masyarakat yang berkepentingan dapat meminta informasi tersebut kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab.
Penyediaan informasi kepada masyarakat mengenai dampak kebakaran hutan dan atau lahan lintas propinsi dan lintas batas negara dilakukan oleh Pemerintah Pusat, misalnya informasi dampak kebakaran hutan dan atau lahan terhadap keselamatan penerbangan diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.
Koordinasi penyediaan informasi dilakukan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 46
Peran yang dimaksud meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

Pasal 47
Yang dimaksud dengan sumber dana lain adalah seperti dana lingkungan atau dana bantuan dari organisasi/asosiasi tertentu.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tindakan tertentu adalah antara lain melakukan penyelamatan dan atau tindakan penanggulangan dan atau pemulihan lingkungan hidup.
Tindakan pemulihan mencakup kegiatan untuk mencegah timbulnya kejadian yang sama di kemudian hari.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau strict liability, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti kerugian yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.
Yang dimaksudkan sampai batas tertentu, adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tindakan pihak ketiga dalam ayat ini merupakan perbuatan persaingan curang atau kesalahan yang dilakukan Pemerintah.

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]