BAB I
PENGERTIAN

(1)Perusahaan adalah badan hukum yang diserahi tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan penguasaan dan oleh karena itu mempunyai. hak, wewenang serta tanggungjawab atas pengurusan dan pengusahaan pelabuhan-pelabuhan udara di Jakarta dan di daerah-daerah lainnya yang terbuka untuk umum, baik selaku pemilik atau selaku pengelola dari fasflitas-fasilitas yang tersedia pada pelabuhan-pelabuhan udara yang bersangkutan.
(2)Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan-peraturan umum lainnya.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap perusahaan berlaku hukum Indonesia.

BAB III
ANGGARAN DASAR

Bagian Pertama
Tempat Kedudukan

Pasal 4
Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

Bagian Kedua
Tujuan dan Lapangan Usaha

(1)Dengan mengindahkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat serta penyelenggaraan pelayanan sarana penerbangan yang menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas angkutan udara, maka Perusahaan menyelenggarakan pengusahaan dan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan udara dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini, berupa:
a.pembinaan pelabuhan udara untuk angkutan penumpang, barang, dan pos.
b.perencanaan dan pembangunan pelabuhan udara;
c.pengusahaan dan pengembangan jasa-jasa serta pemeliharaan pelabuhan udara.
(2)Untuk dapat menyelenggarakan usaha-usaha dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Perusahaan mengadakan peraturan-peraturan tehnis pelabuhan udara dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Modal

Pasal 7
(1)Modal perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi-bagi atas saham.
(2)Modal awal Perusahaan adalah senilai dengan seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam P.N. Angkasa Pura dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, yang jumlahnya ditentukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan secara bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan.
(3)Setiap penambahan modal Perusahaan yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah ini.
(5)Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah ini; dan cadangan penyusutan yang pengurusan dan penggunaannya ditentukan oleh Menteri.
(6)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
(7)Semua alat liquide yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8
(1)Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari:
a.dana intern Perusahaan;
b.penyertaan Negara melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara;
c.pinjaman dari dalam dan atau luar negeri;
d.sumber-sumber lainnya yang sah.
(2)Anggaran investasi diajukan di dalam Anggaran Perusahaan sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang bersangkutan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tambahan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tatacara yang diatur di dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah ini.

(1)Menteri menetapkan kebijaksanaan umum mengenai tujuan dan lapangan usaha Perusahaan sebagaimana termaksud dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah ini.
(2)Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan.

Bagian Kelima
Tarip

Pasal 11
Atas usul Direksi, Menteri menetapkan tarip bagi jasa-jasa dan fasilitas tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pimpinan dan Pengurusan

Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjuk-petunjuk dari dan bertanggungjawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 14
(1)Dalam menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan:
a.Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi;
b.Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidangnya dan dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan tatatertib dan tatacara menjalankan pekerjaan Direksi.
(2)Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dipangku oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatan berdasarkan penunjukan sementara Menteri, dan apabila Direktur termaksud tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut; dipangku oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara Menteri, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.
(3)Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum memangku jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengurusan Perusahaan dijalankan oleh seorang Pejabat Direksi yang ditunjuk oleh Menteri.
(4)Gaji, tunjangan, emolumen, dan penghasilan lain dari para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dengan memperhatikan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, Direksi dalam melaksanakan tugasnya dimaksud dalam ayat (1) Pasal 15 Peraturan Pemerintah ini mempunyai hak dan wewenang untuk:
a.menetapkan kebijaksanaan dalam pimpinan dan pengurusan Perusahaan;
b.mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun/jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi para pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai kepegawaian Perusahaan Negara dan peraturan-peraturan lain nya yang berhubungan dengan, itu;
c.mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan tersebut pada huruf b pasal ini;
d.menyerahkan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut atau kepada seseorang/beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain;
e.menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17
(1)Anggota Direksi adalah warganegara Indonesia.
(2)Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang diperlukan untuk memimpin suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbangan serta akhlak dan moral yang baik.

Pasal 18
(1)Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
(2)Anggota Direksi diangkat untuk paling lama 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
(3)Dalam hal-hal tersebut di bawah ini, Presiden atas usul Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun masa jabatan tersebut pada ayat (2) pasal ini belum berakhir:
a.mutasi jabatan untuk kepentingan Perusahaan dan Negara;
b.atas permintaan sendiri;
c.karena melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan Perusahaan;
d.karena melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan. Negara.
e.cacat phisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
f.meninggal dunia.
(4)Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (3) huruf c dan d pasal ini, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
(5)Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut ayat (3) huruf c dan d pasal ini dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada Menteri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
(6)Selama persoalan tersebut pada ayat (5) pasal ini belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.
Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan berdasarkan ayat (4) pasal ini, belum diperoleh keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segara menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputuun pamberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja/karyawan Perusahaan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Pasal 21
(1)Semua pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebani kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2)Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
(3)Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, bertanggungjawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(4)Pegawai termaksud pada ayat (3) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggunganjawab mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban pertanggunganjawab mengenai cara pengurusannya.
(5)Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya, yang ter masuk bilangan tatabuku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
(6)Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapai dipindahkan ke Departemen Keuangan.

Bagian Kedelapan
Tahun Buku

(1)Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi menyampaikan Anggaran Perusahaan yang meliputi anggaran investasi dan anggaran eksploitasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuannya.
(2)Kecuali apabila Menteri secara tertulis mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka angsuran tersebut berlaku sepenuhnya.
(3)Angsaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus diajukan terlebih dahulu kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
(4)Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah permintaan persetujuan tersebut ayat (3) pasal ini diajukan, oleh Menteri tidak diberikan keberatan secara tertulis, maka perobahan anggaran tersebut dianggap telah disahkan.

Bagian Kesepuluh
Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan

Pasal 24
Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kesebelas
Laporan Perhitungan Tahunan

(1)Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2)Semua kekayaan Perusahaan, setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.
(3)Pertanggunganjawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28
Semua peraturan yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1962 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1965 dan Peraturan-peraturan umum lainnya tetap berlaku sampai diubah dengan Peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk itu.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1962 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1965 sepanjang mengenai anggaran dasar Perusahaari Negara Angkasa Pura dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur labih lanjut oleh Menteri.

Pasal 31
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan disebut Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum Angkasa Pura.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 Oktober 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S H.

[tulis] » komentar « [baca]