BAB I
KETENTUAN UMUM

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi kegiatan yang dibiayai, sumber dan bentuk Pembiayaan, serta penyelenggaraan Pembiayaan.

BAB II
KEGIATAN YANG DIBIAYAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4
(1)Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan tugas dan kewenangannya.
(2)Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Pembiayaan perencanaan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan:
a.inventarisasi;
b.identifikasi; dan
c.verifikasi.

Pasal 7
(1)Pembiayaan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi Pembiayaan kegiatan pendataan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan hak atas tanah pertanian pangan dan lahan cadangan.
(2)Pembiayaan kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi Pembiayaan kegiatan identifikasi luas terhadap tanah pertanian pangan dan lahan cadangan berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan kriteria lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
(3)Pembiayaan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi Pembiayaan kegiatan verifikasi untuk menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 8
Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Pengembangan

(1)Kegiatan pengembangan intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a yang dibiayai meliputi:
a.peningkatan kesuburan tanah;
b.peningkatan kualitas dan penyediaan benih/bibit;
c.pendiversifikasian tanaman pangan;
d.pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
e.pengembangan irigasi;
f.pemanfaatan teknologi pertanian;
g.pengembangan inovasi pertanian;
h.penyuluhan pertanian; dan/atau
i.jaminan akses permodalan.
(2)Kegiatan pengembangan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b yang dibiayai meliputi:
a.pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b.penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
c.pengalihan fungsi lahan non-pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 11
(1)Pembiayaan kegiatan pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan jenis dan besaran Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penelitian

Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dibiayai meliputi:
a.pengembangan penganekaragaman pangan;
b.identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
c.pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
d.inovasi pertanian;
e.fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
f.fungsi ekosistem; dan/atau
g.sosial budaya dan kearifan lokal.

Pasal 14
(1)Pembiayaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Selain Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
a.perlindungan sumber daya lahan dan air;
b.pelestarian sumber daya lahan dan air;
c.pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
d.pengendalian pencemaran.

Pasal 17
Pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Keenam
Pembinaan

Pasal 18
(1)Pembiayaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai meliputi:
a.koordinasi;
b.sosialisasi;
c.pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
d.pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
e.penyebarluasan informasi; dan
f.peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pembiayaan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
a.pemberian insentif kepada Petani; dan
b.penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 21
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pembiayaan kegiatan pengawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
a.pelaporan;
b.pemantauan; dan
c.evaluasi.

Pasal 24
Pembiayaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan tanggung jawab kementerian yang membidangi urusan pertanian, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kesembilan
Sistem Informasi

(1)Harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf a ditetapkan dengan Instruksi Presiden.
(2)Dalam rangka mempertahankan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan ketersediaan pangan pokok.

Pasal 28
(1)Pembiayaan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Pembiayaan ganti rugi akibat gagal panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e merupakan tanggung jawab Pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
(3)Pembiayaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap gagal panen yang diakibatkan oleh bencana alam.

Pasal 29
Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:
a.penguatan kelembagaan Petani;
b.penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
c.pemberian fasilitas sumber permodalan;
d.pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
e.pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian;
f.pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani; dan/atau
g.pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 30
(1)Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d merupakan tanggung jawab Pemerintah.

BAB III
SUMBER DAN BENTUK PEMBIAYAAN

Pasal 31
(1)Sumber Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota.
(2)Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
a.dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha;
b.kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
c.hibah; dan/atau
d.investasi.
(3)Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang diperoleh dari badan usaha berupa perseroan terbatas, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.
(4)Sumber Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diperoleh dari sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sumber Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tidak mengikat kepada penerimanya.

Pasal 32
(1)Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan/atau swasta nasional pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kerjasama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan/atau swasta nasional.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN

Pasal 33
(1)Perencanaan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bersumber dari APBN dan APBD meliputi penetapan target dan sasaran luas rencana jangka pendek, menengah, dan panjang di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota terhadap:
a.lahan yang dilindungi;
b.lahan yang dialihfungsikan; dan
c.lahan pengganti.
(2)Perencanaan Pembiayaan dilakukan secara berjenjang, koordinatif, dan partisipatif mulai dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
(3)Perencanaan Pembiayaan dilakukan sesuai dengan perencanaan pembangunan pertanian dari tingkat kabupaten sampai dengan nasional secara berjenjang melalui mekanisme perencanaan pembangunan nasional.
(4)Penyusunan perencanaan Pembiayaan dilakukan:
a.secara koordinatif dengan instansi terkait; dan
b.dengan memperhatikan peran dan kondisi masyarakat dan Pelaku Usaha.

Pasal 34
(1)Perencanaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten sesuai dengan rencana program teknis untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pendanaan.
(2)Perencanaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis perencanaan Pembiayaan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36
Pengawasan atas Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37
(1)Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan untuk melakukan koreksi terhadap Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk tahun berikutnya.

Pasal 38
Koordinasi dalam rangka Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum rencana teknis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diatur oleh Menteri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI


Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pengalihan fungsi lahan non- pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan" antara lain kegiatan pembangunan/perbaikan infrastruktur irigasi, jalan pertanian, dan ganti rugi kepemilikan lahan.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Yang dimaksud dengan "peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat" adalah pembinaan secara terus menerus melalui ceramah dan bentuk lainnya kepada masyarakat yang terkait dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam ketentuan ini yaitu alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kepentingan umum atau karena bencana.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "jaminan Pembiayaan penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan" adalah tersedianya dana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) baik melalui APBN maupun APBD pada tahun anggaran tertentu untuk kegiatan penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Huruf a
Yang dimaksud dengan "harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan" adalah harga yang lebih tinggi diperoleh Petani.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan "pengutamaan hasil pertanian pangan" antara lain menampung dan membeli hasil pertanian pangan pokok.
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "menjaga keseimbangan ketersediaan pangan pokok" adalah suatu pengaturan kebijakan sistem makro yang mengatur ketersediaan pangan pokok secara berkelanjutan untuk menghindari fluktuasi harga pangan pokok di pasar.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kemampuan keuangan negara" adalah memperhatikan ketersediaan dana yang dimiliki oleh Pemerintah berdasarkan prioritas penganggaran terhadap kebutuhan petani.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]