BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
a.urusan wajib; dan
b.urusan pilihan.
(2)Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.pendidikan;
b.kesehatan;
c.lingkungan hidup;
d.pekerjaan umum;
e.penataan ruang;
f.perencanaan pembangunan;
g.perumahan;
h.kepemudaan dan olahraga;
i.penanaman modal;
j.koperasi dan usaha kecil dan menengah;
k.kependudukan dan catatan sipil;
l.ketenagakerjaan;
m.ketahanan pangan;
n.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
o.keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
p.perhubungan;
q.komunikasi dan informatika;
r.pertanahan;
s.kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t.otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
u.pemberdayaan masyarakat dan desa;
v.sosial;
w.kebudayaan;
x.statistik;
y.kearsipan; dan
z.perpustakaan.
(3)Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.kelautan dan perikanan;
b.pertanian;
c.kehutanan;
d.energi dan sumber daya mineral;
e.pariwisata;
f.industri;
g.perdagangan; dan
h.ketransmigrasian.
(4)Materi LPPD urusan desentralisasi, meliputi:
a.ringkasan RKPD, kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.
b.penyelenggaraan urusan wajib yang mencakup:
1.Prioritas urusan wajib;
2.Program dan kegiatan;
3.Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal;
4.Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib;
5.Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional;
6.Alokasi dan realisasi anggaran;
7.Sarana dan prasarana yang digunakan;
8.Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
9.Permasalahan dan solusi; dan
10.Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
c.penyelenggaraan urusan pilihan yang mencakup:
1.Prioritas urusan pilihan;
2.Program dan kegiatan;
3.Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pilihan;
4.Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional;
5.Alokasi dan realisasi anggaran;
6.Sarana dan prasarana yang digunakan;
7.Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
8.Permasalahan dan solusi; dan
9.Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

Pasal 4
(1)Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk provinsi meliputi:
a.tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
b.tugas pembantuan kepada kabupaten/kota; dan
c.tugas pembantuan kepada desa.
(2)penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk kabupaten/kota meliputi:
a.tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
b.tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi; dan
c.tugas pembantuan kepada desa.

(1)Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
a.kerjasama antar daerah;
b.kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
c.koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
d.pembinaan batas wilayah;
e.pencegahan dan penanggulangan bencana;
f.pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
g.penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;dan
h.tugastugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.
(2)Materi LPPD tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya meliputi:
a.program dan kegiatan;
b.satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
c.jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan;
d.sumber dan jumlah anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
e.sarana dan prasarana yang digunakan; dan
f.permasalahan dan solusi.

Pasal 7
(1)Selain menyampaikan LPPD, kepala daerah dapat menyampaikan:
a.laporan atas kehendak sendiri atau atas permintaan Pemerintah;
b.laporan teknis, apabila diminta oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen.
(2)Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, format dan tata cara pelaporannya ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen.
(3)Penetapan format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri.

Pasal 8
Muatan dan materi Laporan Kepala Daerah Otonomi Khusus selain mencakup penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, ditambah dengan hal yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

(1)Apabila kepala daerah berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LPPD disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah.
(2)Materi LPPD yang disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan kepala daerah yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Evaluasi

Pasal 11
(1)Menteri melakukan evaluasi terhadap LPPD provinsi.
(2)Ringkasan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden paling lambat 1 (satu) bulan setelah Menteri menerima LPPD provinsi.
(3)Hasil evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi.

(1)Penjabat kepala daerah otonom baru menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden melalui Menteri bagi penjabat gubernur dan kepada Menteri melalui gubernur bagi penjabat bupati/walikota sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup muatan:
a.penyusunan perangkat daerah;
b.pengisian personil;
c.pengisian keanggotaan DPRD;
d.penyelenggaraan Urusan wajib dan pilihan;
e.pembiayaan dan pengalihan dokumen;
f.pelaksanaan penetapan batas wilayah;
g.penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
h.pemindahan ibu kota bagi daerah yang ibu kotanya dipindahkan; dan
i.materi lainnya yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(4)LPPD otonom baru diberlakukan paling lama 1 (satu) tahun semenjak ditetapkannya daerah dimaksud sebagai daerah otonom.
(5)Kepala daerah dan/atau penjabat kepala daerah paling lama 1 (satu) tahun semenjak ditetapkannya daerah dimaksud sebagai daerah otonom wajib menyampaikan LPPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Keenam
Sistem Informasi

Pasal 14
(1)Pemerintah membangun sistem informasi LPPD.
(2)Pemerintah daerah dapat membangun sistem informasi LPPD yang merupakan subsistem dari sistem informasi LPPD yang dibangun oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pembangunan sistem informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan subsistem informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah dan pemerintah daerah.
(4)Pembangunan sistem informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada petunjuk teknis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
(5)Bagi daerah yang belum dapat membangun subsistem informasi LPPD, menyusun dan menyampaikan LPPD secara konvensional.

BAB III
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 17
(1)LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2)LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Bagian Kedua
Muatan LKPJ

Pasal 18
LKPJ sekurangkurangnya menjelaskan:
a.arah kebijakan umum pemerintahan daerah;
b.pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;
c.penyelenggaraan urusan desentralisasi;
d.penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
e.penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

(1)Penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan.
(2)Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup urusan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3).
(3)Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
b.permasalahan dan solusi.

Pasal 21
(1)Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d untuk provinsi meliputi tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan untuk kabupaten/kota meliputi tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2);
(2)Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan;
(3)Tugas pembantuan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.dasar hukum;
b.instansi pemberi tugas pembantuan;
c.program, kegiatan dan pelaksanaannya;
d.sumber dan jumlah anggaran yang digunakan; dan
e.permasalahan dan solusi.
(4)Tugas pembantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.dasar hukum;
b.urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan; dan
c.sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

(1)LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD.
(2)LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.
(3)Berdasarkan basil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
(4)Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
(5)Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
(6)Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 24
LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan ringkasan laporan tahuntahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.

(1)Kepala daerah wajib memberikan informasi LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.
(2)Informasi LPPD kepada masyarakat disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah.
(3)Muatan informasi LPPD merupakan ringkasan LPPD.
(4)Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas informasi LPPD sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
(5)Tata cara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, daerah yang belum melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dan masih menggunakan rencana strategis daerah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, penyusunan LKPJ didasarkan pada rencana strategis daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka:
1.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 30
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "urusan wajib" adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "urusan pilihan" adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Urusan wajib yang belum ditetapkan standar pelayanan minimalnya, pemerintah daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah" meliputi departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "koordinasi dengan instansi vertikal di daerah adalah koordinasi dengan instansi pemerintah yang mempunyai kantor wilayah di daerah yang bersangkutan.
Huruf d
Provinsi membina batas wilayah antar kabupaten dan/atau kota, sedangkan kabupaten/kota membina batas wilayah antar kecamatan dan batas wilayah antar desa/kelurahan.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "kawasan khusus" meliputi kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otorita, kawasan kelautan dan kedirgantaraan, sepanjang yang menjadi kewenangan daerah.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "secara konvensional" adalah penyusunan dan penyampaian LPPD secara tertulis dan dikirim melalui kurir/jasa Pogo.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Yang dimaksud dengan "RKPD" adalah penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional bagi daerah provinsi dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah, atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi bagi daerah kabupaten/kota.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dibahas oleh DPRD secara internal" adalah pembahasan yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh DPRD sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada kepala daerah, berupa catatancatatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Yang dimaksud dengan "pejabat pengganti kepala daerah" adalah pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugastugas kepala daerah.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]