BAB I
KETENTUAN UMUM

Anggota yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Pasal 2, diberikan gaji pokok permulaan yang ditentukan untuk pangkat itu.
kecuali dalam hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

Pasal 4
(1)Anggota yang diangkat dalam suatu pangkat yang lebih tinggi dari pangkat semula termasuk dalam golongan yang sama atau yang lebih tinggi, diberikan gaji pokok baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.
(2)Apabila yang bersangkutan mempunyai masa kerja golongan yang lebih tinggi dari jumlah masa kerja golongan yang disyaratkan untuk menentukan gaji pokok menurut ayat (1), maka kelebihan masa kerja golongan itu diperhitungkan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.
(3)Apabila dalam golongan ruang gaji pokok baru tidak terdapat angka masa kerja yang segaris dengan masa kerja golongan dalam pangkat lama, maka kepadanya diberikan gaji pokok permulaan yang ditentukan untuk pangkat baru dan masa kerja golongan yang sesuai dengan gaji pokok permulaan itu.

Penetapan gaji pokok dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam hal terdapat alasan-alasan yang cukup untuk mengangkat Anggota yang berpengalaman dengan memberikan masa kerja golongan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan masa kerja/pengalaman kerja.

Pasal 7
Apabila seorang bekas Anggota yang mendapat pensiun atau tunjangan bersifat pensiun diangkat kembali menjadi Anggota, maka:
a.kepadanya diberikan gaji pokok berdasarkan pangkatnya yang baru dengan masa kerja golongan yang ditentukan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman kerja, dengan ketentuan bahwa penghasilan dari gaji pokok yang diterimanya tidak boleh kurang dari penghasilan berdasarkan gaji pokok dalam pangkat terakhir dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b.pembayaran pensiun atau tunjangan bersifat pensiun dihentikan.

Pasal 8
(1)Kepada Anggota diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipanuhi syarat-syarat:
a.telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
b.berkelakuan baik;
c.menginsafi akan tugas dan kewajibannya.
(2)Pemberian kenaikan gaji berkala menurut ayat (1) ditetapkan secepat-cepat 2 (dua) bulan sebelum berlakunya kenaikan gaji berkala tersebut.

(1)Kepada Anggota yang menurut Daftar Penilaian Pelaksanaan tugasnya menunjukkan nilai "amat baik", sehingga ia patut dijadikan teladan, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa sebagai penghargaan dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa itu.
(2)Pemberian kenaikan gaji istimewa diatur oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III
TUNJANGAN

Pasal 11
(1)Di samping gaji pokok kepada Anggota diberikan:
a.tunjangan keluarga, yang terdiri dari tunjangan istri/suami dan tunjangan anak;
b.tunjangan jabatan.
(2)Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Anggota dapat diberikan tunjangan pangan dan tunjangan-tunjangan lain.

(1)Kepada Anggota yang menjabat jabatan tertentu diberikan tunjangan jabatan.
(2)Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta besarnya tunjangan jabatan diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 14
Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pendapat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(1)Masa kerja golongan untuk menetapkan gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah ini, dihitung penuh sebagai masa kerja selama Anggota:
a.mendapat gaji penuh sebagai Anggota;
b.mendapat ijin istirahat dalam negeri dengan mendapat gaji penuh atau sebagian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.mendapat ijin istirahat luar negeri dengan mendapat gaji penuh atau sebagian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.menerima gaji non aktif di dalam negeri;
e.mendapat tugas belajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
f.berada di luar negeri untuk menjalankan tugas pemerintah;
g.dalam tahanan sebagai tawanan perang;
h.hilang (vermist) bukan karena desersi;
i.dalam tahanan/pemberhentian sementara dari jabatan karena tudukan kejahatan, jika oleh pengadilan kemudian dibebaskan dari tuntutan karena tidak terbuksi bersalah;
j.dalam tahanan, apabila penuntutan hukum dinyatakan gugur;
k.menjalankan tugas sebagai Pejabat Negara atau tugas negara lainnya;
l.selama ditugaskan Pemerintah, dalam hal ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada suatu Yayasan atau Badan lainnya.
(2)Dihitung setengah sebagai masa kerja selama Anggota:
a.mendapat ijin istirahat luar negeri dengan mendapat gaji istirahat, dengan ketentuan bahwa dalam hal itu jumlah masa kerja golongan yang dapat diperhitungkan tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun;
b.menerima gaji non aktif di luar negeri;
(3)Tidak dihitung sebagai masa kerja selama Anggota:
a.non aktif tidak atas tanggungan negara;
b.hilang (vermist) karena desersi;
c.menjalani hukuman penjara;
d.berada dalam tahanan/pemberhentian sementara dari jabatan karena tuduhan kejahatan dan oleh pengadilan dijatuhi hukuman;
e.berada dalam penahanan sebagai sandera (gijzeling);
f.dalam pendidikan pertama untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
g.berada dalam kedudukan lain yang termasuk dalam ayat ini, yang diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17
Ketentuan-ketentuan mengenai penyesuaian pangkat dan gaji pokok berdasarkan peraturan gaji lama ke dalam pangkat dan gaji pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sejak tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

DJOHAN EFFENDI


TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Penggolongan ini adalah sesuai dengan materi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5
Pasal ini mengatur penetapan gaji pada waktu terjadi penurunan pangkat yang hanya berlaku bagi golongan TAMTAMA dan BINTARA. Penetapan gaji pokok dalam pangkat yang lebih rendah itu dilakukan dengan memberikan gaji pokok yang segaris dengan gaji pokok dalam pangkat lama (ditarik ke kiri).

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ketentuan menurut Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Tunjangan-tunjangan yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah untuk setiap bulan.
Ayat (2)
Anak adalah anak yang sah/disahkan dan anak tiri.
Anak angkat adalah bukan anak sendiri yang diangkat menurut adopsi atau yang diangkat menurut Keputusan Pengadilan.
Ayat (3)
Anak Anggota karena sifat mobilitas tugas orang tuanya pada umumnya baru dapat menamatkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pada umur 20 (dua puluh) tahun atau lebih, maka tunjangan anak dibatasi sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun jika masih sekolah.
Ayat (4)
Dalam hal anak Anggota yang telah diberikan tunjangan pada tanggal 1 Maret 1994, kepadanya tetap diberikan tunjangan, sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3).
Apabila setelah tanggal tersebut jumlah anak yang telah memperoleh tunjangan anak berkurang karena menjadi dewasa, kawin atau meninggal, pengurangan tersebut tidak dapat diganti, kecuali jumlah anak menjadi kurang dari 2 (dua).
Ayat (5)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pembayaran ganda.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Tunjangan-tunjangan lain yang dimaksud dalam Pasal ini adalah kemungkinan pemberian tunjangan untuk:
1)Tugas/jabatan yang bersifat khusus, misalnya yang dihubungkan dengan:
a.Resiko kematian yang lebih besar;
b.Keahlian;
c.Resiko kesehatan.
2)Lain-lain.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]