BAB I
PENGERTIAN

(1)Perusahaan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Perusahaan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III
ANGGARAN DASAR

Bagian Pertama
Tempat Kedudukan

Pasal 4
Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dan dapat mempunyai kantor-kantor perwakilan/cabang di tempat-tempat yang dianggap perlu di seluruh Indonesia.

Bagian Kedua
Tujuan dan Usaha

(1)Untuk melaksanakan tugasnya tersebut pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini, Perusahaan dapat menguasai tanah yang diperlukannya dengan hak pengelolaan, hak guna bangunan dan hak pakai menurut peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku.
(2)Penyerahan tanah-tanah tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain dilakukan dalam rangka pelaksanaan rencana proyek-proyek pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku.

Bagian Ketiga
Modal Perusahaan

Pasal 7
(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Modal Perusahaan tidak terbagi-bagi atas saham.
(3)Besarnya modal Perusahaan ditentukan oleh Menteri Keuangan.
(4)Setiap saat bilamana diperlukan dapat diadakan revaluasi dari aktiva Perusahaan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(5)Semua alat likwiditas Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.
(6)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8
(1)Penambahan modal Perusahaan dapat diperoleh dari:
a.pemupukan dana intern;
b.penyertaan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c.pinjaman yang diperoleh dari sumber luar dan dalam Negeri.
(2)Penambahan modal Perusahaan sebagaimana termaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sumber pendapatan/penghasilan Perusahaan diperoleh dari penerimaan yang berhubungan dengan pengelolaan, pengaturan, penjualan, dan penyewaan rumah dan bangunan lainnya beserta tanah yang bersangkutan dan prasarana lingkungan yang dikuasainya.

Bagian Kelima
Kebijaksanaan dan Pengawasan Umum

Pasal 11
(1)Menteri menetapkan kebijaksanaan umum mengenai tujuan dan usaha Perusahaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini.
(2)Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan.

Bagian Keenam
Pimpinan dan Pengurusan Perusahaan

Direksi melalui Direktur Utama bertanggungjawab kepada dan menerima petunjuk-petunjuk dari Menteri.

Pasal 14
(1)Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
(2)Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidangnya dan dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan tatatertib dan tatacara menjalankan pekerjaan Direksi.
(3)Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dipangku oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatan berdasarkan penunjukan sementara Menteri, dan apabila Direktur termaksud tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut dipangku oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara Menteri, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.
(4)Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum memangku jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan/pengurusan Perusahaan dijalankan oleh seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
(5)Gaji dan pensiun anggota Direksi ditetapkan berdasarkan peraturan gaji dan pensiun yang berlaku, sedangkan penghasilan lain ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hubungannya dengan tugas pokok tersebut pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah ini, maka:
a.Direksi berkewajiban:
1.mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan tujuan dan lapangan usahanya;
2.menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan Perusahaan, lengkap dengan anggaran keuangannya, yang meliputi anggaran eksploitasi dan anggaran investasi, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri guna mendapatkan persetujuannya;
3.mengadakan dan memelihara tatabuku dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan;
4.memberikan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan, berupa laporan perhitungan hasil usaha/laporan keuangan dan laporan kegiatan Perusahaan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini serta setiap kali diminta oleh Menteri;
5.menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
6.menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan petunjuk Menteri.
b.Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:
1.menetapkan kebijaksanaan dalam pimpinan dan pengurusan Perusahaan;
2.mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan, termasuk penetapan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para Pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3.mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan tersebut pada huruf b. 2 ayat ini;
4.mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang/beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain;
5.menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17
Direksi dalam melaksanakan tugas, kewajiban, hak dan wewenangnya tersebut pada Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini wajib bertindak sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 18
(1)Anggota Direksi adalah warganegara Indonesia.
(2)Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang diperlukan untuk memimpin suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan serta memiliki akhlak dan moral yang baik.

(1)Antara para anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan Presiden. Jika sesudah pengangkatan, mereka memasuki hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Presiden,
(2)Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini, ialah jabatan yang dipikulkan oleh Negara kepadanya.
(3)Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha/bertujuan mencari laba.

Bagian Ketujuh
Kepegawaian, Tanggungjawab Pegawai, dan
Ketentuan Ganti Rugi.

Pasal 21
(1)Perusahaan memberikan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia, agar dapat memberikan dharma bhakti dan karirnya dalam lapangan perumahan, yang disesuaikan dengan kecakapan dan kemampuannya serta dengan memperhatikan formasi dan effisiensi Perusahaan.
(2)Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja/karyawan Perusahaan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri.

Bagian Kesembilan
Anggaran Perusahaan

Pasal 24
(1)Dalam waktu yang ditetapkan oleh Menteri, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi menyampaikan Anggaran Perusahaan untuk tahun buku berikutnya kepada Menteri untuk dimintakan persetujuannya.
(2)Menteri memberikan persetujuan terhadap Anggaran Perusahaan dengan memperhatikan pendapat dari Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional.
(3)Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak bagian-bagian yang. dicantumkan di dalam. Anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
(4)Tambahan/Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan harus mendapat persetujuan Menteri menurut cara yang ditetapkan olehnya.

Bagian Kesepuluh
Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala
dan Kegiatan Perusahaan

(1)Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang antara lain dipergunakan untuk pemupukan dana bagi pembelanjaan perluasan kapasitas Perusahaan, dengan ketentuan bahwa pembentukan, cara pengurusan, dan penggunaan cadangan tujuan ditetapkan oleh Menteri.
(2)Dari laba bersih, yakni laba Perusahaan setelah pembayaran pajak perseroan yang tdrhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang telah disahkan menurut ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah ini, disisihkan untuk:
a.Dana Pembangunan Semesta sebesar 55% (lima puluh lima perseratus);
b.Cadangan umum sebesar 20% (duapuluh perseratus) sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah 2 (dua) kali modal Perusahaan, sedang sisanya sebesar 25% (duapuluh lima perseratus) digunakan untuk sumbangan dana sosial, dana pendidikan, dan jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan yang perinciannya serta perbandingan pembagiannya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
(3)Apabila jumlah cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk berdasarkan ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal ini telah tercapai, maka bagian laba yang disisihkan untuk cadangan umum dipergunakan selanjutnya bagi pemupukan dana untuk pembelanjaan perluasan kapasitas Perusahaan.
(4)Untuk kepentingan pembelanjaan perluasan kapasitas Perusahaan, Menteri Keuangan dapat langsung menanamkan kembali ke dalam Perusahaan Dana Pembangunan Semesta tersebut dalam ayat (2) huruf a pasal ini.
(5)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.

Bagian Ketigabelas
Pembubaran Perusahaan

Pasal 28
(1)Pembubaran Perusahaan dan penunjukkan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2)Semua kekayaan Perusahaan setelah dilakukan likwidasi menjadi milik Negara.
(3)Pertanggungjawaban likwidasi disampaikan langsung kepada Menteri yang dengan pengesahan pertanggungjawaban likwidasi tersebut memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada likwidatur atas pekerjaan yang telah diselesaikan, dengan ketentuan bahwa pengesahan Menteri atas laporan pertanggungjawaban tersebut (neraca likwidasi) didasarkan atas hasil pemeriksaan Menteri Keuangan atau Badan yang ditunjuknya.

Bagian Keempatbelas
Ketentuan Lain-lain

Pasal 29
(1)Perusahaan dapat menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang timbul karena sesuatu perjanjian/kontrak dengan jalan arbitrage.
(2)Perusahaan dapat mengadakan ketentuan-ketentuan arbitrage dalam perjanjian/kontrak yang dibuatnya dengan pihak ketiga.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 31
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan disebut Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum "PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL".

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

[tulis] » komentar « [baca]