BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pemerintah mengatur dan membina tata pemanfaatan Air dan lahan Pembudidayaan Ikan.
(2)Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan Air dan lahan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas Air untuk kepentingan Pembudidayaan Ikan.
(3)Pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.perencanaan;
b.pemanfaatan;
c.pengembangan; dan
d.perlindungan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 4
(1)Penyusunan rencana pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan harus memperhatikan kriteria teknis Air untuk Pembudidayaan Ikan.
(2)Penyusunan rencana pemanfaatan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instansi terkait.
(3)Rencana pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan dalam penyusunan dan/atau peninjauan kembali rencana pengelolaan sumber daya Air.

(1)Rencana pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah.
(2)Rencana pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(3)Rencana pemanfaatan Air dan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
(4)Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyusun dan melaksanakan rencana pemanfaatan Air dan lahan provinsi dan kabupaten/kota mengacu pada rencana pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Pasal 7
(1)Penyusunan rencana pemanfaatan Air dan rencana pemanfaatan lahan untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 harus memperhatikan:
a.fisiografi;
b.Air sumber;
c.luas lahan dan perairan;
d.ketersediaan infrastruktur;
e.teknologi budidaya;
f.komoditas yang dibudidayakan; dan
g.kondisi sosial dan lingkungan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 8
(1)Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan berdasarkan peruntukannya dibedakan menjadi:
a.pemanfaatan Air sebagai media; dan
b.pemanfaatan Air sebagai materi.
(2)Pemanfaatan Air sebagai media untuk Pembudidayaan Ikan terdiri atas:
a.waduk;
b.danau;
c.sungai;
d.rawa;
e.laut; dan
f.genangan Air lainnya.
(3)Pemanfaatan Air sebagai materi untuk Pembudidayaan Ikan terdiri atas penggunaan Air di kolam, tambak atau tempat/wadah lain yang dapat diusahakan untuk Pembudidayaan Ikan.

(1)Setiap Orang yang melakukan Pembudidayaan Ikan dalam memanfaatkan Air dan lahan wajib mengikuti standar teknis Air dan lahan.
(2)Standar teknis Air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan teknologi budidaya Ikan dan jenis komoditas Ikan.
(3)Standar teknis Air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.volume dan/atau debit Air;
b.kriteria kebutuhan teknis dan keamanan pangan; dan
c.luas permukaan Air yang digunakan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis Air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengembangan

Pasal 11
(1)Pengembangan pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan dilakukan melalui:
a.intensifikasi Air dan lahan; dan
b.ekstensifikasi lahan.
(2)Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
a.peningkatan daya dukung Air dan lahan budidaya;
b.peningkatan teknologi dan manajemen budidaya;
c.efisiensi penggunaan Air;
d.penggunaan benih, pakan, dan Obat Ikan yang bermutu;
e.pengendalian hama dan penyakit Ikan;
f.diversifikasi Pembudidayaan Ikan; dan
g.penerapan biosekuriti.
(3)Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan perluasan lahan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
(5)Pelaksanaan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Perlindungan

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam tata pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan.
(2)Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan.
(3)Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a.pemberian saran/masukan; dan
b.pemberian informasi.

BAB III
PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN PLASMA NUTFAH
YANG BERKAITAN DENGAN SUMBER DAYA IKAN

Bagian Kesatu
Pemanfaatan Plasma Nutfah yang Berkaitan
dengan Sumber Daya Ikan

Pasal 14
(1)Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan Plasma Nutfah yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan Sumber Daya Ikan.
(2)Pengaturan dan pengembangan Pemanfaatan Plasma Nutfah yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.pengambilan calon induk, induk, dan/atau benih Ikan melalui penangkapan dari alam;
b.pemuliaan calon induk, induk, dan/atau benih Ikan; dan
c.pelepasan induk unggul dan/atau benih bermutu.

(1)Setiap Orang yang melakukan pengambilan calon induk, induk, dan/atau benih Ikan dari alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a wajib memiliki surat izin penangkapan Ikan.
(2)Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan surat izin penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
(1)Setiap Orang yang melakukan pemuliaan calon induk, induk, dan/atau benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b wajib memiliki izin pemuliaan dari Menteri.
(2)Setiap Orang untuk memiliki izin pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan memenuhi persyaratan:
a.administrasi;
b.teknis; dan
c.manajemen.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18
(1)Setiap Orang dalam melakukan pemuliaan calon induk, induk, dan/atau benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus sesuai dengan prosedur pemuliaan agar menghasilkan calon induk, induk unggul, dan/atau benih bermutu.
(2)Induk unggul dan/atau benih bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk kegiatan pembenihan, pembesaran, dan/atau penelitian dan pengembangan.
(3)Dalam hal induk unggul dan/atau benih bermutu akan digunakan untuk kegiatan pembenihan dan pembesaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka induk unggul dan/atau benih bermutu wajib memiliki izin pelepasan dari Menteri.
(4)Setiap Orang untuk memiliki izin pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan memenuhi persyaratan:
a.kajian teknis;
b.usulan nama jenis Ikan hasil pemuliaan yang akan dilepas; dan
c.foto komoditas yang akan dilepas.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan serta tata cara penerbitan izin pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1)Pemerintah melakukan upaya pelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan.
(2)Pelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a.penetapan status perlindungan;
b.pembiakan jenis Ikan yang populasinya terbatas;
c.penebaran kembali;
d.pengkayaan stok;
e.pemberian penandaan Plasma Nutfah;
f.penetapan wilayah konservasi;
g.tempat atau wadah koleksi atau tempat penyimpanan; dan
h.pengaturan pemasukan dan pengeluaran calon induk, induk, dan/atau benih Ikan, serta Ikan jenis baru dari dan ke wilayah Negara Republik Indonesia.
(3)Setiap Orang wajib melestarikan Plasma Nutfah yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pemasukan dan Pengeluaran Calon Induk,
Induk, dan/atau Benih Ikan

Pasal 21
(1)Pemerintah mengatur pemasukan dan/atau pengeluaran jenis calon induk, induk, dan/atau benih Ikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
(2)Pemasukan calon induk, induk, dan/atau benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri, kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungannya, standar calon induk, induk, dan/atau benih Ikan, serta hasil analisis risiko pemasukan Ikan.
(3)Pengeluaran calon induk, induk, dan/atau benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Pembudi Daya Ikan dan pelestarian Sumber Daya Ikan.

(1)Setiap Orang yang melakukan pengeluaran calon induk, induk, dan/atau benih Ikan dari wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki izin pengeluaran dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
(2)Calon induk, induk, dan/atau benih Ikan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari hasil:
a.Pembudidayaan Ikan;
b.penangkapan Ikan; dan
c.pemuliaan.
(3)Calon induk dan/atau induk Ikan dari hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan induk penjenis asli Indonesia, tidak boleh dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
(4)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin pengeluaran calon induk, induk, dan/atau benih Ikan dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(5)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pengeluaran calon induk, induk, dan/atau benih Ikan dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24
(1)Setiap Orang dapat melakukan peredaran calon induk, induk, dan/atau benih Ikan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
(2)Peredaran calon induk, induk, dan/atau benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari hasil:
a.Pembudidayaan Ikan;
b.penangkapan Ikan; atau
c.pemuliaan.
(3)Calon induk, induk, dan/atau benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa jenis Ikan yang sudah dibudidayakan maupun jenis Ikan yang belum pernah dibudidayakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
(4)Calon induk dan/atau induk Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar calon induk dan/atau induk unggul.
(5)Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar benih Ikan bermutu.
(6)Standar induk unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan standar benih Ikan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Standar Nasional Indonesia.

Bagian Keempat
Pemasukan dan Pengeluaran Ikan Jenis Baru

(1)Setiap Orang yang melakukan pengeluaran Ikan jenis baru dari wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki izin pengeluaran dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).
(2)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin pengeluaran Ikan jenis baru dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(3)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pengeluaran Ikan jenis baru dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 28
(1)Pemasukan dan pengeluaran Ikan jenis baru dari suatu pulau ke pulau lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan teknis.
(2)Pemasukan dan pengeluaran Ikan jenis baru dari suatu pulau ke pulau lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:
a.meningkatkan mutu dan keragaman genetik; dan/atau
b.mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)Ketentuan mengenai persyaratan teknis pemasukan dan pengeluaran Ikan jenis baru dari suatu pulau ke pulau lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Bagian Kesatu
Sarana Pembudidayaan Ikan

Paragraf 1
Umum

Pasal 29
(1)Pemerintah mengatur penggunaan sarana Pembudidayaan Ikan dalam rangka pengembangan Pembudidayaan Ikan.
(2)Sarana Pembudidayaan Ikan meliputi:
a.pakan Ikan;
b.Obat Ikan;
c.pupuk;
d.alat pengangkut hasil produksi Pembudidayaan Ikan; dan
e.alat dan mesin untuk Pembudidayaan Ikan.

Paragraf 2
Pakan Ikan

Pasal 30
(1)Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dapat berupa:
a.pakan Ikan alami; dan/atau
b.pakan Ikan buatan.
(2)Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyediaannya dapat dilakukan melalui:
a.pembuatan pakan Ikan di dalam negeri; dan
b.pemasukan pakan Ikan dari luar negeri.

Pasal 31
(1)Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dari Menteri sebelum diedarkan.
(2)Setiap Orang untuk memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan memenuhi:
a.persyaratan administrasi;
b.persyaratan teknis dan keamanan pangan; dan
c.persyaratan kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungan.
(3)Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 32
Kewajiban memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikecualikan bagi:
a.pakan Ikan yang diadakan oleh instansi atau lembaga pemerintah atau lembaga swasta untuk kepentingan penelitian;
b.pakan Ikan alami yang tidak diolah atau diolah secara sederhana; dan/atau
c.pakan Ikan yang diadakan oleh orang perseorangan digunakan untuk pemeliharaan Ikan sendiri dan hasil Ikannya tidak untuk diedarkan.

Pasal 33
(1)Setiap Orang yang melakukan penyediaan pakan Ikan buatan melalui pembuatan pakan Ikan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a wajib menerapkan prinsip cara pembuatan pakan Ikan yang baik.
(2)Prinsip cara pembuatan pakan Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a.lokasi;
b.bangunan;
c.tata letak;
d.sanitasi dan hygiene;
e.pengadaan dan penyiapan bahan baku pakan;
f.penyimpanan bahan baku pakan;
g.pembuatan pakan;
h.pengemasan dan pelabelan;
i.pengendalian mutu pakan;
j.penyimpanan pakan;
k.pendistribusian pakan;
l.kompetensi personil;
m.pengawasan;
n.penanganan terhadap keluhan dan penarikan kembali pakan yang beredar; dan
o.dokumentasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembuatan pakan Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34
(1)Pakan Ikan yang telah mendapat Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dilakukan survailen mutu pakan Ikan.
(2)Survailen mutu pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengujian sampel pakan Ikan di laboratorium yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri.
(3)Pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi pengujian:
a.kandungan proksimat; dan
b.kandungan antibiotik, logam berat, dan mikrobiologi.
(4)Hasil pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar evaluasi Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara survailen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Obat Ikan

Pasal 35
(1)Obat Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b berdasarkan tujuan pemakaiannya digunakan untuk:
a.mencegah dan/atau mengobati Ikan;
b.membebaskan gejala penyakit Ikan; dan/atau
c.memodifikasi proses kimia dalam tubuh Ikan.
(2)Obat Ikan berdasarkan jenis sediaan digolongkan dalam sediaan:
a.biologik;
b.farmasetik;
c.premiks;
d.probiotik; dan
e.obat alami.
(3)Obat Ikan berdasarkan klasifikasi bahaya yang ditimbulkan dalam penggunaannya digolongkan menjadi:
a.obat keras;
b.obat bebas terbatas; dan
c.obat bebas.

Pasal 36
Usaha Obat Ikan terdiri atas:
a.penyediaan Obat Ikan; dan
b.peredaran Obat Ikan.

Pasal 37
(1)Penyediaan Obat Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dapat dilakukan melalui kegiatan:
a.pembuatan Obat Ikan di dalam negeri; atau
b.pemasukan Obat Ikan dari luar negeri.
(2)Setiap Orang yang melakukan penyediaan Obat Ikan wajib memiliki surat izin penyediaan Obat Ikan dari Menteri.
(3)Setiap Orang untuk memiliki surat izin penyediaan Obat Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan memenuhi persyaratan:
a.administrasi; dan
b.teknis.
(4)Surat izin penyediaan Obat Ikan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat izin penyediaan Obat Ikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38
(1)Obat Ikan yang disediakan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan dari Menteri.
(2)Setiap Orang untuk memiliki Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan memenuhi persyaratan:
a.administrasi; dan
b.teknis.
(3)Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39
Kewajiban memiliki Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikecualikan bagi:
a.Obat Ikan yang disediakan oleh instansi/lembaga pemerintah/swasta untuk kepentingan penelitian; dan/atau
b.obat alami yang diolah secara sederhana, tidak mengandung obat keras, dan digunakan untuk kepentingan sendiri.

Pasal 40
(1)Setiap Orang yang melakukan penyediaan Obat Ikan melalui pembuatan Obat Ikan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a wajib menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Ikan yang baik.
(2)Prinsip cara pembuatan Obat Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a.manajemen mutu;
b.personalia;
c.bangunan dan fasilitas;
d.peralatan;
e.sanitasi dan hygiene;
f.produksi;
g.pengawasan mutu;
h.inspeksi diri (audit internal) dan audit mutu;
i.penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk, dan produk kembalian;
j.dokumentasi; dan
k.kualifikasi dan validasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembuatan Obat Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 41
(1)Peredaran Obat Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi kegiatan:
a.penyaluran Obat Ikan di dalam negeri; dan
b.pengeluaran Obat Ikan ke luar negeri.
(2)Setiap Orang yang melakukan peredaran Obat Ikan wajib memiliki surat izin peredaran Obat Ikan dari Menteri.
(3)Setiap Orang untuk memiliki surat izin peredaran Obat Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan memenuhi persyaratan:
a.administrasi; dan
b.teknis.
(4)Surat izin peredaran Obat Ikan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat izin peredaran Obat Ikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 42
(1)Obat Ikan yang telah mendapat Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan dilakukan survailen mutu Obat Ikan.
(2)Survailen mutu Obat Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengujian sampel Obat Ikan di laboratorium yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri.
(3)Pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui pengujian zat aktif Obat Ikan.
(4)Hasil pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar evaluasi Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara survailen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 43
(1)Setiap Orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam Pembudidayaan Ikan yang dapat membahayakan Sumber Daya Ikan, lingkungan Sumber Daya Ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
(2)Kriteria penggunaan obat-obatan yang dapat membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.penggunaan obat-obatan yang mengandung zat aktif yang dilarang;
b.penggunaan obat-obatan yang tidak memiliki Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan;
c.penggunaan obat-obatan tidak sesuai petunjuk penggunaan; dan/atau
d.penggunaan obat-obatan yang tidak laik pakai.

Paragraf 4
Pupuk

Pasal 44
(1)Pupuk yang digunakan dalam Pembudidayaan Ikan dapat berupa:
a.pupuk organik; dan/atau
b.pupuk anorganik.
(2)Pupuk yang digunakan untuk Pembudidayaan Ikan harus memenuhi standar persyaratan keamanan pangan dan lingkungan.
(3)Penggunaan pupuk untuk Pembudidayaan Ikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Standar keamanan pangan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi.

Paragraf 5
Alat Pengangkut Hasil Produksi Pembudidayaan Ikan

Pasal 45
(1)Alat pengangkut hasil produksi Pembudidayaan Ikan terdiri atas:
a.alat pengangkut Ikan hidup; dan
b.alat pengangkut Ikan segar dan beku.
(2)Alat pengangkut hasil produksi Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat pengangkut:
a.udara;
b.darat; dan
c.perairan.
(3)Persyaratan dan standar alat pengangkut udara dan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Persyaratan alat pengangkut perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk kapal pengangkut Ikan meliputi:
a.tata susunan ruang kapal;
b.konstruksi ruang penyimpanan Ikan;
c.bahan dinding ruang penyimpanan;
d.peralatan dan perlengkapan penanganan Ikan;
e.terhindar dari kontaminasi; dan
f.sistem pendingin, untuk Ikan segar dan beku.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan alat pengangkut perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Menteri.
(6)Standar alat pengangkut perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi.

Paragraf 6
Alat dan Mesin untuk Pembudidayaan Ikan

Pasal 46
(1)Setiap Orang yang melakukan usaha Pembudidayaan Ikan harus menggunakan alat dan mesin yang memenuhi persyaratan dan standar.
(2)Persyaratan alat dan mesin untuk Pembudidayaan Ikan ditentukan berdasarkan jenis komoditas, wadah, dan tingkat teknologi yang digunakan.
(3)Ketentuan mengenai persyaratan alat dan mesin untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
(4)Standar alat dan mesin untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi.

Bagian Kedua
Prasarana Pembudidayaan Ikan

Paragraf 1
Umum

Pasal 47
(1)Pemerintah mengatur penggunaan prasarana Pembudidayaan Ikan dalam rangka pengembangan Pembudidayaan Ikan.
(2)Prasarana Pembudidayaan Ikan meliputi:
a.wadah Pembudidayaan Ikan;
b.saluran; dan
c.unit penyimpanan hasil produksi Pembudidayaan Ikan.

Paragraf 2
Wadah Pembudidayaan Ikan

Pasal 48
(1)Setiap Orang yang melakukan usaha Pembudidayaan Ikan harus menggunakan wadah Pembudidayaan Ikan yang memenuhi persyaratan dan standar.
(2)Persyaratan wadah Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.biosekuriti;
b.kesehatan Ikan;
c.keamanan pangan;
d.ramah lingkungan; dan
e.kenyamanan Ikan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan wadah Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
(4)Standar wadah Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang standardisasi.

Paragraf 3
Saluran

Pasal 49
(1)Saluran untuk Pembudidayaan Ikan dibuat untuk menyediakan Air yang memenuhi kuantitas dan kualitas Air sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan mengalirkan Air buangan dari wadah Pembudidayaan Ikan.
(2)Ketentuan mengenai persyaratan teknis saluran untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4
Unit Penyimpanan Hasil Produksi Pembudidayaan Ikan

Pasal 50
(1)Unit penyimpanan hasil produksi Pembudidayaan Ikan berupa bangunan yang memenuhi:
a.persyaratan lokasi; dan
b.persyaratan dan standar sarana penyimpanan.
(2)Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi lokasi yang:
a.bebas banjir dan tidak tercemar;
b.memiliki sumber Air yang cukup dan berkualitas;
c.mudah dijangkau; dan
d.tersedia sumber energi listrik.
(3)Persyaratan sarana penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
a.mampu menjaga kualitas Ikan yang disimpan, untuk Ikan segar;
b.dapat mempertahankan kelangsungan hidup, untuk Ikan hidup;
c.memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene; dan
d.memenuhi persyaratan biosekuriti.
(4)Standar sarana penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 51
(1)Pemerintah mengembangkan penggunaan sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan dalam rangka pengembangan Pembudidayaan Ikan.
(2)Dalam mengembangkan penggunaan sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan, Menteri berkoordinasi dengan menteri atau pimpinan lembaga terkait.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan penggunaan sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V
PENGENDALIAN MUTU PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 52
(1)Pemerintah mengatur pengendalian mutu induk dan benih Ikan yang dibudidayakan.
(2)Pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan cara pembenihan Ikan yang baik.
(3)Cara pembenihan Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria dan persyaratan:
a.teknis;
b.manajemen;
c.keamanan pangan; dan
d.lingkungan.
(4)Setiap Orang yang memproduksi benih Ikan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembenihan Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 53
(1)Pembesaran Ikan dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan:
a.Ikan konsumsi yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan; atau
b.Ikan nonkonsumsi, yang memenuhi persyaratan mutu.
(2)Pembesaran Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di air tawar, air payau, dan air laut.

Pasal 54
(1)Setiap Orang yang melakukan kegiatan pembesaran Ikan harus menerapkan:
a.cara pembesaran Ikan yang baik; dan
b.standar proses produksi pembesaran Ikan.
(2)Penerapan cara pembesaran Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria dan persyaratan:
a.mutu dan keamanan pangan;
b.kesehatan dan kenyamanan Ikan;
c.kelestarian lingkungan; dan
d.sosial dan ekonomi.
(3)Pembesaran Ikan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Sertifikat Cara Pembesaran Ikan yang Baik.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan cara pembesaran Ikan yang baik serta sertifikasi cara pembesaran Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55
(1)Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
(2)Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.pengendalian penyakit Ikan;
b.pengendalian Obat Ikan;
c.pengendalian residu;
d.pengendalian lingkungan budidaya;
e.rehabilitasi lingkungan budidaya;
f.unit pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
g.penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan (aquatic animal welfare).

Bagian Kedua
Pengendalian Penyakit

Pasal 56
Pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, meliputi:
a.survailen dan monitoring;
b.analisis risiko (risk analisys);
c.penanganan penyakit Ikan; dan
d.tanggap darurat (emergency respons).

Pasal 57
(1)Survailen dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a paling sedikit meliputi kegiatan:
a.perencanaan, yang meliputi penetapan metode survailen, penentuan target penyakit, lokasi dan jumlah sampel dan penunjukan laboratorium uji;
b.pelaksanaan, yang meliputi pengambilan dan pengujian sampel;
c.evaluasi hasil survailen dan monitoring;
d.penetapan status kondisi lokasi penyakit Ikan target survailen dan monitoring; dan
e.notifikasi penyakit Ikan.
(2)Survailen dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara aktif dan pasif.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai survailen dan monitoring penyakit Ikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 58
(1)Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, meliputi kegiatan:
a.identifikasi bahaya (hazard identification);
b.penilaian risiko (risk assesment);
c.pengelolaan risiko (risk management); dan
d.komunikasi risiko (risk communication).
(2)Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a.penyakit Ikan; dan
b.sifat bahaya Ikan.
(3)Analisis risiko terhadap penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan terhadap pemasukan Ikan dari:
a.negara anggota Office International des Epizooties (OIE); dan
b.negara bukan anggota OIE.
(4)Analisis risiko terhadap pemasukan Ikan yang berasal dari negara anggota OIE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan untuk pemasukan pertama kali, terhadap pemasukan Ikan yang merupakan:
a.jenis atau strain/varietas Ikan baru;
b.produk perikanan baru;
c.berasal dari negara yang memiliki penyakit baru; dan/atau
d.berasal dari negara yang sedang terkena wabah penyakit Ikan.
(5)Analisis risiko terhadap pemasukan Ikan yang berasal dari negara bukan anggota OIE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan untuk setiap kali pemasukan Ikan dan/atau produk perikanan.
(6)Analisis risiko terhadap sifat bahaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan terhadap pemasukan Ikan yang merupakan jenis atau strain/varietas Ikan baru.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 59
(1)Penanganan penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, meliputi tindakan:
a.pencegahan (promotive dan preventive);
b.pengobatan (curative);
c.pemusnahan (eradicative); dan
d.pemulihan (rehabilitative).
(2)Ketentuan mengenai penanganan penyakit Ikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 60
(1)Tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, meliputi:
a.perencanaan tanggap darurat (contingency plan);
b.pelaksanaan tanggap darurat; dan
c.evaluasi tanggap darurat.
(2)Perencanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam dokumen perencanan, paling sedikit meliputi:
a.susunan organisasi gugus tugas (task force);
b.sistem peringatan dini;
c.sistem respon dini; dan
d.standar prosedur operasional.
(3)Pelaksanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit dilakukan dengan:
a.membentuk organisasi gugus tugas (task force);
b.tindakan peringatan dini;
c.tindakan deteksi dini; dan
d.tindakan respon dini.
(4)Evaluasi tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap hasil pelaksanaan tanggap darurat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggap darurat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pengendalian Obat Ikan

Pasal 61
(1)Pengendalian Obat Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pemantauan peredaran Obat Ikan di tingkat produsen, importir, eksportir, distributor, depo/toko dan unit Pembudidayaan Ikan.
(2)Pemantauan peredaran Obat Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a.proses penyediaan dan peredaran Obat Ikan;
b.sarana dan prasarana penyimpanan Obat Ikan;
c.pengambilan dan pengujian sampel Obat Ikan yang beredar;
d.evaluasi hasil pengujian; dan
e.tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian hasil pengujian.
(3)Ketentuan mengenai pengendalian Obat Ikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengendalian Residu

Pasal 62
(1)Pengendalian residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
a.monitoring residu;
b.investigasi; dan
c.tindakan perbaikan.
(2)Pengendalian residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pembudidayaan Ikan konsumsi pada tahap:
a.pembenihan; dan
b.pembesaran.
(3)Pengendalian residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian residu diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Pengendalian dan Rehabilitasi Lingkungan Budidaya

Pasal 63
(1)Pengendalian lingkungan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
a.pemantauan kualitas Air lingkungan budidaya;
b.pengendalian limbah budidaya; dan
c.penentuan jenis Ikan untuk kegiatan budidaya.
(2)Pembudi Daya Ikan wajib melakukan pengendalian lingkungan di tempat Pembudidayaan Ikan yang dimiliki atau dikuasainya.

Pasal 64
(1)Rehabilitasi lingkungan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi kegiatan:
a.identifikasi penyebab pencemaran dan/atau kerusakan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya;
b.pemilihan metode rehabilitasi; dan
c.pelaksanaan rehabilitasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rehabilitasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 65
(1)Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
(2)Penentuan terjadinya pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui baku mutu lingkungan.
(3)Penentuan terjadinya kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui kriteria baku kerusakan lingkungan.
(4)Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kriteria baku kerusakan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 66
(1)Setiap Orang dilarang membudidayakan Ikan yang dapat membahayakan Sumber Daya Ikan, lingkungan Sumber Daya Ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
(2)Kriteria Ikan yang membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ikan yang:
a.mengandung racun/biotoksin;
b.bersifat parasit; dan/atau
c.melukai/membahayakan keselamatan jiwa manusia.
(3)Ketentuan mengenai jenis Ikan yang membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 67
(1)Setiap Orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara Ikan yang merugikan masyarakat, Pembudidayaan Ikan, Sumber Daya Ikan, dan/atau lingkungan Sumber Daya Ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
(2)Kriteria Ikan yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ikan yang:
a.bersifat buas atau pemangsa bagi Ikan spesies lain yang dapat mengancam penurunan populasi Ikan lainnya;
b.mengandung racun/biotoksin;
c.bersifat parasit; dan/atau
d.melukai/membahayakan keselamatan jiwa manusia.
(3)Ketentuan mengenai jenis Ikan yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 68
(1)Setiap Orang dapat melakukan Pembudidayaan Ikan hasil rekayasa genetika.
(2)Setiap Ikan hasil rekayasa genetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dibudidayakan harus mendapatkan izin pelepasan dan peredaran dari Menteri.
(3)Penerbitan izin pelepasan dan peredaran Ikan hasil rekayasa genetika dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari komisi keamanan hayati.
(4)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara izin pelepasan dan peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 69
(1)Setiap Orang dilarang membudidayakan Ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan Sumber Daya Ikan, lingkungan Sumber Daya Ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
(2)Kriteria Ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.merusak Plasma Nutfah;
b.mengganggu keseimbangan ekosistem;
c.mengubah sifat genetika manusia;
d.menimbulkan alergi dan/atau memicu penyakit pada manusia; dan/atau
e.menghambat pembenihan Ikan lokal non hasil rekayasa genetika.

Bagian Keenam
Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Pasal 70
(1)Unit pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf f berupa laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
(2)Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut fungsinya dikategorikan menjadi:
a.laboratorium pengujian; dan
b.laboratorium acuan.
(3)Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan harus memenuhi persyaratan dan standar:
a.prasarana;
b.sarana;
c.sumber daya manusia; dan
d.metode pengujian.
(4)Laboratorium pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi:
a.laboratorium level 1 (satu);
b.laboratorium level 2 (dua); dan
c.laboratorium level 3 (tiga).
(5)Laboratorium acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan laboratorium yang dimiliki oleh pemerintah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan

Pasal 71
(1)Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan (aquatic animal welfare) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf g, diterapkan pada pembudidayaan, pengangkutan, pemingsanan, dan pematian Ikan.
(2)Kesejahteraan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip yang meliputi:
a.bebas dari rasa lapar dan mal nutrisi;
b.bebas dari rasa sakit dan penyakit;
c.bebas dari rasa takut dan stres;
d.bebas dari luka; dan
e.bebas untuk mengekspresikan perilaku alami Ikan.
(3)Ketentuan mengenai Kesejahteraan Ikan pada tiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 72
(1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap Pembudidayaan Ikan.
(2)Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a.tata pemanfaatan Air dan lahan Pembudidayaan Ikan;
b.pemanfaatan dan pelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan;
c.sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan;
d.pengendalian mutu Pembudidayaan Ikan;
e.pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
f.usaha Pembudidayaan Ikan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Pembudidayaan Ikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 74
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "instansi terkait" antara lain instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan atau melaksanakan tugas di bidang sumber daya Air.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "instansi terkait" antara lain instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan atau melaksanakan tugas di bidang penataan ruang.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "fisiografi" antara lain topografi lahan, elevasi lahan, vegetasi, pasang surut air laut, dan tekstur tanah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "genangan Air lainnya" adalah genangan Air yang secara periodik atau terus menerus ada secara alami.
Ayat (3)
Pemanfaatan Air sebagai materi untuk Pembudidayaan Ikan dapat berupa air tawar, air payau, dan air laut.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "diversifikasi Pembudidayaan Ikan" adalah penganekaragaman pengembangan kegiatan Pembudidayaan Ikan yang semula satu komoditas menjadi beberapa komoditas perikanan budidaya.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "biosekuriti" adalah upaya pengamanan sistem budidaya dari kontaminasi organisme patogen dari luar dan mencegah berkembangnya organisme patogen ke lingkungan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Calon induk, induk, dan/atau benih Ikan dari alam merupakan Plasma Nutfah yang dapat dimanfaatkan untuk pemuliaan dan pelestarian.
Calon induk, induk, dan/atau benih Ikan dapat berupa Ikan utuh atau bagian dari Ikan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Persyaratan teknis antara lain persyaratan lokasi, sarana dan prasarana, prosedur pemuliaan.
Huruf c
Persyaratan manajemen antara lain sumber daya manusia dan organisasi.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "prosedur pemuliaan" yaitu dokumen atau tata cara yang berisi tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menghasilkan calon induk, induk unggul, dan/atau benih bermutu yang memiliki kriteria yang diharapkan atau direncanakan sesuai standar.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Kajian teknis antara lain memuat:
  1. hasil pengujian;
  2. penjelasan tentang kesesuaian, keunggulan, dan manfaat yang terdiri dari aspek teknologi, sosial ekonomi, dan lingkungan jenis Ikan hasil pemuliaan yang akan dilepas; dan
  3. kebenaran silsilah, deskripsi, dan metode.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kegiatan koordinasi pemuliaan antara lain terkait dengan:
a.jenis Ikan yang akan dilakukan pemuliaan;
b.sumber induk;
c.metode pemuliaan;
d.produksi dan perbanyakan;
e.pendistribusian Ikan hasil pemuliaan; dan
f.evaluasi hasil pemuliaan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Standar calon induk, induk, dan/atau benih Ikan sesuai dengan standar induk unggul dan standar benih bermutu yang ditetapkan dengan Standar Nasional Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Persyaratan teknis dan keamanan pangan antara lain batas kandungan bahan pencemar fisik, kimia, dan biologis pada pakan dan/atau bahan baku pakan Ikan.
Untuk pakan Ikan yang pengadaannya dilakukan melalui pemasukan dari luar negeri paling kurang harus dilengkapi dengan:
  1. Certificate of Origin (CoO) dari otoritas kompeten negara asal;
  2. Certificate of Analysis (CoA) dari laboratorium terakreditasi dari negara asal;
  3. Surat keterangan/publikasi dari pemerintah negara asal yang menyatakan bahwa pakan Ikan tersebut sudah dan masih diperdagangkan di negara asal; dan
  4. Surat penunjukan dari perusahaan produsen kepada importir dan/atau distributor.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "sediaan biologik" adalah Obat Ikan yang dihasilkan melalui proses biologi pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosa penyakit, atau mengobati penyakit dengan proses imunologik, antara lain vaksin, sera (anti sera), antigen dan bahan diagnostic biologik.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "sediaan farmasetik" adalah Obat Ikan yang dihasilkan dari bahan anorganik maupun organik dan/atau reaksi sintesa kimia yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi, antara lain hormone, antibiotik, antibakteria, kemoterapetika, anti parasit, anti jamur, anthelmintik dan anestetika.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "sediaan premiks" adalah Obat Ikan yang dijadikan sebagai imbuhan pakan atau pelengkap pakan yang pemberiannya dicampurkan dalam pakan Ikan, terdiri dari imbuhan pakan (feed additive) dan pelengkap pakan (feed supplement).
Huruf d
Yang dimaksud dengan "sediaan probiotik" adalah Obat Ikan yang dihasilkan dari mikroba nonpatogenik yang secara alami ada dalam lingkungan di Air dan dalam tubuh Ikan yang bekerja dengan proses bioremediasi, biokontrol saluran cerna dan sebagai penyaing bakteri pathogen, antara lain bakteri Bacillus subtilis, Lactobacillus, Nitrosomonas dan Nitrobacter.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "sediaan obat alami" adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan asal tumbuhan, bahan asal hewan, bahan asal mineral, sediaan galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut tanpa penambahan zat kimia berdaya kerja obat dan khasiatnya hanya berdasarkan data empiris serta belum ada data klinis lengkap, antara lain ekstrak daun meniran dan ekstrak daun sambiloto.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "obat keras" adalah Obat Ikan yang apabila penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi Ikan, lingkungan, dan/atau manusia yang mengkonsumsi Ikan tersebut.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "obat bebas terbatas" adalah obat keras untuk Ikan yang diberlakukan sebagai obat bebas untuk jenis Ikan tertentu dengan ketentuan disediakan dengan jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan dan cara pemakaian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "obat bebas" adalah Obat Ikan yang dapat diperoleh dan dipakai secara bebas tanpa resep dokter hewan dan/atau rekomendasi ahli kesehatan Ikan.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
"Persyaratan teknis" antara lain mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
"Persyaratan teknis" antara lain sarana penyimpanan, tenaga ahli profesional, dan ruang penyimpanan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "obat-obatan yang tidak laik pakai" antara lain kemasan rusak, mengalami perubahan fisik (tekstur, warna, atau bau), dan/atau kadaluarsa.

Pasal 44
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pupuk organik" adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan, dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pupuk anorganik" adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik, dan/atau biologis dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Alat pengangkut hasil produksi Pembudidayaan Ikan dapat berupa wadah terbuka atau wadah tertutup.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "wadah Pembudidayaan Ikan" antara lain kolam, tambak, dan keramba.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "biosekuriti" adalah upaya pengamanan sistem budidaya dari kontaminasi organisme patogen dari luar dan mencegah berkembangnya organisme patogen ke lingkungan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "kenyamanan Ikan" adalah kondisi wadah yang memungkinkan Ikan dapat bergerak, tumbuh, dan berkembang biak dengan baik.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Ikan konsumsi" adalah Ikan yang ditujukan untuk dikonsumsi manusia.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Ikan nonkonsumsi" adalah Ikan yang tidak ditujukan untuk dikonsumsi manusia antara lain Ikan hias, pakan alami/hidup atau vegetasi Air.
Ayat (2)
"Pembesaran Ikan di laut" termasuk pembesaran Ikan yang menggunakan air laut di tempat/wadah tertentu.

Pasal 54
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Standar proses produksi pembesaran Ikan untuk setiap jenis Ikan dengan tingkat teknologi antara lain sederhana, semi intensif, intensif, atau super intensif.
Standar proses produksi pembesaran Ikan ditetapkan dengan Standar Nasional Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "survailen" adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau specimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Survailen penyakit Ikan ini dilakukan pada suatu populasi Ikan yang terindikasi penyakit tertentu dalam rangka pengendalian penyakit Ikan.
Yang dimaksud dengan "monitoring" adalah pengumpulan data dan informasi secara sistematis dan berkelanjutan yang ditujukan untuk mengetahui keragaman dan penyebaran penyakit dalam suatu populasi dan lingkungan di suatu wilayah.
Survailen dan monitoring dilakukan secara periodik atau berdasarkan laporan.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Penetapan status kondisi lokasi dilakukan untuk menentukan ada atau tidak adanya penyakit ikan target survailen dan monitoring.
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Analisis risiko terhadap jenis atau strain/varietas Ikan baru dilakukan untuk pemasukan ikan dari setiap negara.
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pengujian sampel Obat Ikan yang beredar dapat dilakukan melalui pengujian mutu sewaktu-waktu.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu dapat digunakan untuk melakukan penelusuran Ikan hasil pembudidayaan.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pencemaran Sumber Daya Ikan" adalah tercampurnya Sumber Daya Ikan dengan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga Sumber Daya Ikan menjadi berkurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan/atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.
Yang dimaksud dengan "kerusakan Sumber Daya Ikan" adalah terjadinya penurunan potensi Sumber Daya Ikan yang dapat membahayakan kelestarian di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan manusia yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup Sumber Daya Ikan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (1)
Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan digunakan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan diagnosa Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
Ayat (2)
Huruf a
Laboratorium pengujian digunakan untuk pemeriksaan dan pengujian penapisan (screening) serta diagnosa presumtif.
Huruf b
Laboratorium acuan digunakan untuk pemeriksaan, pengujian, dan diagnosa konfirmasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]