(1)Pemakaian nama perseroan diajukan kepada Menteri dengan suatu permohonan guna mendapat persetujuan.
(2)Permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan bersamaan atau lebih dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar.
(3)Permohonan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh pendiri perseroan, direksi perseroan, atau kuasanya.

Pasal 4
(1)Persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan lebih dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah permohonan diterima.
(2)Dalam hal permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Dalam hal permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetujui, maka pemohon wajib mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar perseroan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal persetujuan pemakaian nama.
(4)Dalam hal permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka persetujuan pemakaian nama yang diberikan menjadi batal.

Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia mengutamakan pemakaian nama perseroan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 7
(1)Nama perseroan yang telah memperoleh persetujuan Menteri dicatat dalam daftar nama perseroan.
(2)Menteri menyelenggarakan daftar nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8
Nama perseroan yang Anggaran Dasarnya belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 Maret 1998, dapat dipakai oleh pihak lain.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa penggunaan perkataan Perseroan Terbatas atau PT hanya untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Dengan ketentuan dalam Pasal ini maka perseroan dalam kegiatan usahanya wajib memakai nama yang telah disetujui pemakaiannya oleh Menteri.
Ayat (2)
Pada prinsipnya permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan diajukan bersamaan dengan permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar. Namun demikian untuk memungkinkan perseroan memperoleh hak memakai suatu nama terlebih dahulu dari perseroan lainnya dan atau agar lebih cepat mendapat kepastian untuk dapat menggunakan nama tersebut, maka permohonan tersebut dapat diajukan terlebih dahulu secara terpisah.
Ayat (3)
Permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan dapat diajukan secara langsung, melalui pos atau melalui media lainnya. Yang dimaksud dengan "media lainnya" adalah media elektronik seperti fax, faksimili, e-mail.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Termasuk dalam pengertian mirip adalah kemiripan dalam tulisan, arti atau cara pengucapan misalnya PT BHAYANGKARA dengan PT BAYANGKARA, PT SEMPURNA dengan PT SAMPOERNA, PT BUMI PERTIWI dengan PT BUMI PRATIWI.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.
Huruf b
Ketentuan ini dapat dilakukan sepanjang daftar merek terkenal tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang menyusun daftar tersebut.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan "hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka" misalnya PT3, PT 99.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf" misalnya PT S, PT A, PT ABC.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "menunjukkan maksud dan tujuan perseroan" saja misalnya PT Impor Ekspor.
Huruf g
Yang dimaksud "tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan", misalnya PT Andalan Fluid Sistem yang bergerak di bidang pemborongan umum, PT Dirgantara Teknik yang kegiatan usahanya dibidang percetakan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "tempat" antara lain daerah, wilayah, negara. Yang dimaksud dengan nama suatu tempat saja misalnya PT Jakarta, PT Indonesia, PT Singapura.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "kata atau singkatan yang mempunyai arti yang sama dengan arti kata perseroan terbatas, badan hukum lainnya atau persekutuan perdata" misalnya: Usaha Dagang (UD), Koperasi Usaha Dagang (KUD), Incorporated, Associate, Association, SA, SARL, AG, Ltd, Gmbh, SDN, Sdn. Bhd, PTE, Co., & Co., Inc., NV, atau BV.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dengan ketentuan ini maka dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini perseroan wajib melakukan penyesuaian nama. Dalam hal ini, penyesuaian dapat dilakukan antara lain pada saat:
a.Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pertama kalinya sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
b.Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]