Biaya pengujian atau penelitian pendahuluan untuk memperoleh izin tanda pabrik (ITP) atau izin tipe terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dihitung Rp 600,00 tiap jam tiap pesawat, dengan minimum biaya sebesar Rp 3.000,00.
Bagian-bagian dari satu jam dihitung satu jam.

Pasal 4
(1)Terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang:
-ditanam, atau
-mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus, atau
-tidak ditanam tapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat,
maka peneraannya, pengulangan teranya atau pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian atau penelitian pendahuluan dapat dilakukan di tempat pakai atau di tempat terkumpul, dengan dihitung selain biaya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini juga dikenai penggantian dan tambahan biaya menurut tarif di bawah ini:
a.Penggantian biaya perjalanan dari pegawai yang bertugas termasuk juga biaya pengangkutan peralatan/instrumen/perkakas kemetrologian yang besarnya dihitung menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b.Tambahan biaya untuk:
Nomor Alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang sebesar:
1.ditanam Rp 2.000,00/pesawat.
2.mempunyai kekhususan Rp 2.000,00/pesawat dengan minimum Rp 10.000,00.
3.tidak ditanam, sekurang kurangnya sejumlah 5 pesawat Rp 10.000,00.
4.tidak ditanam yang terdapat di tempat pesawat yang ditanam Rp 2.000,00/pesawat dengan maksimum atau di tempat pesawat Rp 10.000,00 yang mempunyai kekhususan.
(2)Jika pelaksanaan pekerjaan terhadap beberapa pemilik dan atau pemakai dan/atau pemegang kuasanya dalam hari atau tanggal yang sama oleh seorang atau beberapa orang petugas yang sama maka biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini dipikul bersama oleh beberapa pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasa yang bersangkutan;
(3)Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus dibayar oleh masing-masing pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasa bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah biaya tera yang harus dibayar termasuk tambahan biaya pemeriksaan setempat.

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini harus dilunasi sebelum alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang ditera atau ditera ulang atau dilakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian atau penelitian pendahuluan dikembalikan kepada pembawa.

Pasal 7
Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dibebankan kepada pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasa alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya.

Pasal 8
Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak dipergunakan wajib dilaporkan oleh pemilik atau pemakai atau pemegang kuasanya kepada pejabat yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1974 tentang Tarip Uang Tera (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3035) dan semua peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pungutan di bidang Metrologi legal dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 12
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI


Pasal 1
Tarif ini disusun:
a.menurut kapasitas maksimum dari penggunaan UTTP;
b.mengingat peliknya pemeriksaan sehingga memerlukan waktu pemeriksaan yang berbeda-beda;
c.mengingat tingkatan hasil yang diperoleh dengan penggunaan UTTP;
d.mengingat harga UTTP.
Pada tarif ini dicantumkan uang retribusi terhadap UTTP yang dibatalkan pada waktu tera dimaksudkan agar UTTP yang diajukan untuk ditera telah dikerjakan sebaik mungkin sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan Menteri yang selanjutnya akan memperlancar proses pemeriksaan UTTP.

Pasal 2
Bahwa tarif untuk timbangan majemuk ditambah dapat dimengerti, karena waktu yang diperlukan untuk menera atau menera ulang timbangan majemuk lebih banyak daripada yang diperlukan untuk timbangan tunggal walaupun dengan kapasitas maksimum yang sama.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Dalam pemakaian UTTP ditemui beberapa hal berikut:
-Ditanam di tempat yang tetap tidak berubah, misalnya timbangan jembatan untuk menimbang mobil baik dalam keadaan tidak bermuatan maupun dalam keadaan bermuatan, sehingga peneraan maupun penera ulangan harus dilakukan di tempat pemakaiannya;
-Mempunyai konstruksi atau kekhususan yang mengharuskan pemakainya berlaku hati-hati atau tidak selalu memindahmindahkan sehingga akan menjamin keadaan UTTP tidak berubah sifat timbangnya setelah ditera atau ditera ulang;
-Dalam satu perusahaan terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) buah pesawat dan padanya terdapat ruangan dan kemudahan yang memadai untuk melaksanakan tera atau tera ulang, misalnya pada balai karya sesuatu perusahaan,
maka untuk hal-hal tersebut di atas harus pemilik dan/atau pemakai dan/atau kuasa UTTP tersebut mengajukan permohonan pemeriksaan di tempat pakai UTTP dimaksud kepada Unit Metrologi Departemen Perdagangan setempat. Sehubungan dengan pelayanan tera atau tera ulang di tempat pakai, tersebut adalah wajar bila pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasa UTTP dibebani juga biaya tambahan yang berupa:
1.Penggantian biaya perjalanan pegawai yang melaksanakan tera atau tera ulang di tempat tersebut;dalam hal ini jika UTTP berada di dalam kota tempat kedudukan Kantor Unit Metrologi setempat, maka biaya perjalanan pegawai dihitung sebagai perjalanan dinas sehari pergi-pulang untuk setiap hari pemeriksaan.
2.Penggantian biaya angkutan baik untuk pegawai yang melaksanakan tera atau tera ulang maupun instrumen dan peralatan kemetrologian yang digunakan untuk menera atau menera ulang di tempat pakai, jika pemilik dan atau pemakai dan atau pemegang kuasa tidak menyediakan alat pengangkutan yang memadai.
3.Tambahan biaya di atas tarif yang ditetapkan dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini untuk setiap UTTP untuk membedakan pelayanan tera atau tera ulang di Kantor Unit Metrologi setempat dengan pemeriksaan di tempat pemakaian atau pengumpulan UTTP.
Dalam Pasal ini yang dimaksud dengan tempat terkumpulnya UTTP ialah ruangan tempat terkumpulnya UTTP yang ditera atau ditera ulang sehingga pegawai yang melaksanakan tera atau tera ulang tidak berpindah-pindah.

Pasal 5
Biaya administrasi yang dimaksudkan di sini ialah sebagai pengganti waktu yang digunakan oleh pelaksana tera ulang untuk menyelesaikan administrasi pemilik atau pemakai atau pemegang kuasa UTTP yang terlambat. Di samping itu dapat dimanfaatkan untuk memberi pengertian dalam rangka pembinaan kepada pemilik atau pemakai atau pemegang kuasa UTTP agar tetap secara teratur setiap tahun mengajukan untuk ditera ulang UTTP-nya.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan pemilik atau pemakai atau pemegang kuasa digolongkan kepada orang yang lalai seperti ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]