BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan pada saat terjadi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
(2)Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a.pelaksanaan pencarian dengan pertolongan;
b.pelaksanaan pencarian tanpa pertolongan; atau
c.pelaksanaan pertolongan tanpa pencarian.
(3)Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
a.penetapan organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang bersifat ad hoc;
b.penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
c.pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Kedua
Penetapan Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan
yang Bersifat Ad Hoc

Pasal 4
(1)Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan oleh organisasi yang bersifat ad hoc, terdiri atas:
a.koordinator Pencarian dan Pertolongan;
b.koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;
c.koordinator lapangan; dan/atau
d.unit Pencarian dan Pertolongan.
(2)Koordinator Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
(3)Koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, mengerahkan, dan mengendalikan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
(4)Koordinator lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab mengoordinasikan dan mengendalikan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam suatu area pencarian tertentu.
(5)Unit Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertanggung jawab melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan di bawah koordinasi koordinator lapangan.

Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan bertujuan agar Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan berlangsung cepat, tepat aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Pasal 7
(1)Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
a.identifikasi situasi lokasi;
b.perhitungan perkiraan lokasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia, pergerakan Korban setelah kejadian, titik koordinat posisi, lokasi pencarian, petugas dan peralatan Pencarian dan Pertolongan yang akan dikerahkan, dan bentuk Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
c.kegiatan pertolongan dan Evakuasi.
(2)Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan karakteristik Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
(3)Dalam menyusun rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dapat mengikutsertakan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 8
(1)Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada:
a.rencana nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
b.rencana kontingensi Pencarian dan Pertolongan.
(2)Rencana nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
a.gambaran umum wilayah tanggung jawab Pencarian dan Pertolongan;
b.gambaran umum mengenai ketersediaan fasilitas, personel dan peralatan Pencarian Dan Pertolongan; dan
c.peran dan tanggung jawab kementerian/lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3)Rencana nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan setelah mendapat persetujuan pimpinan kementerian/lembaga terkait, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4)Rencana kontingensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
a.jenis Kecelakaan, Bencana dan/atau, Kondisi Membahayakan Manusia;
b.perkiraan lokasi;
c.kebutuhan dan pemenuhan sumber daya;
d.cara bertindak; dan
e.waktu respons.
(5)Rencana kontingensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala kantor Pencarian dan Pertolongan setelah berkoordinasi dengan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan terhadap Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia sesuai dengan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 11
(1)Pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi tanggung jawab koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.
(2)Dalam melaksanakan pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator misi Pencarian dan Pertolongan membentuk unit Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
(3)Unit Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
b.unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Potensi Pencarian dan Pertolongan.
(4)Unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memenuhi dan membantu dalam pelaksanaan pengerahan dan pengendalian atas permintaan koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.
(5)Unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.

Penggerakan unit Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan dalam bentuk pengarahan dan penugasan unit Pencarian dan Pertolongan menuju lokasi dan/atau area pencarian.

Pasal 14
Pelaksanaan pencarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
a.pengumpulan informasi;
b.pelaksanaan pengamatan dan pemantauan;
c.penerapan pola pencarian;
d.pengoordinasian dan pengendalian unit Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
e.pelaporan perkembangan pelaksanaan pencarian.

Pelaksanaan Evakuasi Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilaksanakan dalam bentuk:
a.pemindahan Korban ke lokasi yang lebih aman;
b.penyerahan Korban ke unit yang memberikan perawatan medis lebih lanjut; dan/atau
c.penyerahan Korban kepada instansi yang menangani identifikasi.

Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

BAB III
PENGHENTIAN PELAKSANAAN
OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 18
(1)Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan apabila:
a.seluruh Korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi;
b.setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari pelaksanaan operasi pencarian tidak ada tanda-tanda Korban ditemukan; dan/atau
c.setelah dinilai tidak efektif berdasarkan pertimbangan teknis dari hasil evaluasi koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.
(2)Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh koordinator Pencarian dan Pertolongan atas usul koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.
(3)Usulan penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis disertai dengan pertimbangan.
(4)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), koordinator Pencarian dan Pertolongan mengeluarkan berita penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Setelah Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dihentikan dan dinyatakan selesai, segera dilaksanakan:
a.evaluasi kegiatan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
b.pengembalian petugas Pencarian dan Pertolongan kepada instansi atau organisasi masing-masing;
c.pembuatan laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan; dan
d.penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 21
(1)Evaluasi kegiatan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.
(2)Evaluasi kegiatan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
a.perencanaan operasi;
b.pengerahan dan pengendalian;
c.dukungan administrasi;
d.logistik;
e.komunikasi;
f.sarana, prasarana, dan peralatan; dan
g.personel.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam pembuatan laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

(1)Pembuatan laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
(2)Laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.kronologi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
b.unit Pencarian dan Pertolongan;
c.data kejadian;
d.data Korban; dan
e.hasil evaluasi kegiatan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
(3)Laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan kepada koordinator Pencarian dan Pertolongan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 24
(1)Penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilaksanakan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dengan membuat dokumen administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
(2)Dokumen administrasi dan pertanggungjawaban keuangan paling sedikit disertai dengan data dukung:
a.surat perintah tugas;
b.rincian biaya yang dikeluarkan; dan
c.bukti pembayaran.
(3)Dokumen administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada koordinator Pencarian dan Pertolongan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

(1)Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membantu Operasi Pencarian dan Pertolongan atas permintaan:
a.Panglima Tentara Nasional Indonesia atau pejabat yang ditunjuk pada Kecelakaan pesawat udara militer dan kapal militer;
b.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk pada Kecelakaan pesawat udara kepolisian dan kapal kepolisian;
c.instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keantariksaan pada bandar antariksa; dan/atau
d.pejabat yang berwenang pada kawasan terlarang lainnya.
(2)Dalam hal terjadi Kecelakaan di wilayah otoritas bandar udara atau otoritas pelabuhan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat segera memberikan bantuan dengan berkoordinasi dengan otoritas bandar udara atau otoritas pelabuhan.

Pasal 28
(1)Prosedur permintaan atau pemberian bantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:
a.penerimaan laporan terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
b.koordinasi dengan pejabat yang berwenang; dan
c.Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam pemberian bantuan.
(2)Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara serentak dengan tujuan untuk memberikan pertolongan dengan segera dan mengurangi jumlah Korban dan kerusakan.

Pasal 29
(1)Laporan terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a paling sedikit memuat:
a.identitas pelapor;
b.lokasi;
c.jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
d.tanggal dan waktu; dan
e.bantuan yang diperlukan.
(2)Koordinasi dengan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf b meliputi:
a.kebenaran informasi;
b.data terkait dengan Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
c.eskalasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia dan kemungkinan perkembangannya;
d.upaya Pencarian dan Pertolongan yang diperlukan; dan
e.persetujuan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
(3)Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c mendapat pendampingan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 30
(1)Selain permintaan atau pemberian bantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat memberikan bantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan laporan dan/atau informasi yang diterima.
(2)Laporan dan/atau informasi atas kejadian Kecelakaan, Bencana, dan Kondisi Membahayakan Manusia yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.identitas pelapor atau pemberi informasi;
b.lokasi;
c.jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia; dan
d.tanggal dan waktu.
(3)Prosedur pemberian bantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.penerimaan laporan terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
b.koordinasi dengan pejabat yang berwenang; dan
c.Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam pemberian bantuan.
(4)Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara serentak dengan tujuan untuk memberikan pertolongan dengan segera dan mengurangi jumlah Korban dan kerusakan.

BAB V
KEAHLIAN DAN STANDAR KOMPETENSI

Pasal 31
Operasi Pencarian dan Pertolongan harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan/atau standar kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 32
Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan kemampuan khusus yang dimiliki sumber daya manusia di bidang tertentu di luar kompetensi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhan dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 33
Dalam melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan, sumber daya manusia yang mempunyai keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus memiliki:
a.surat tugas;
b.sertifikat keahlian; dan/atau
c.rekomendasi dari koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 34
Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia yang terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 35
(1)Standar kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas:
a.manajemen;
b.pencarian;
c.pertolongan;
d.medis; dan
e.logistik.
(2)Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan:
a.sertifikat pendidikan dan pelatihan di bidang Pencarian dan Pertolongan; atau
b.sertifikat pendidikan dan pelatihan teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 36
(1)Dalam melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang terjadi di kawasan perkotaan dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pemadaman kebakaran atau yang disamakan dengan itu.
(2)Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pemadaman kebakaran atau yang disamakan dengan itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sumber daya manusia yang telah memenuhi standar kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut atau diganti yang baru.

Pasal 39
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan rencana "kontingensi Pencarian dan Pertolongan" adalah suatu rencana tindakan yang dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia yang diperkirakan akan terjadi di suatu wilayah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "sumber daya" antara lain manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi dan komunikasi.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan" antara lain kementerlembagaian, pemerintah nonkementerian, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan organisasi nonpemerintah.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Huruf a
Yang dimaksud dengan "penilaian kondisi lingkungan" adalah cara yang dilakukan oleh unit Pencarian dan Pertolongan untuk menilai kondisi lingkungan di sekitar Korban pada saat ditemukan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "penilaian kondisi Korban" adalah cara yang dilakukan oleh unit Pencarian dan Pertolongan untuk menilai kondisi Korban pada saat ditemukan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pertolongan pertama" adalah penstabilan Korban sebelum proses Evakuasi yang dilakukan oleh unit Pencarian dan Pertolongan untuk mencegah Korban agar tidak mengalami cidera yang lebih parah.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tanda-tanda keberadaan Korban" antara lain berupa pesawat udara atau bagian pesawat udara, kapal atau bagian kapal, pakaian Korban atau perlengkapan Korban, atau jejak Korban.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "bukti pembayaran" antara lain dapat berupa bukti pembayaran penyewaan dan bukti pembayaran peminjaman.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "bantuan luar biasa" antara lain bantuan berupa sarana dan prasarana, logistik, dan keahlian.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "bantuan" ´antara lain berupa uang dan/atau barang.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "laporan dan/atau informasi yang diterima" antara lain laporan dan/atau informasi dari kementerian/lembaga, masyarakat, organisasi, dan media massa.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Yang dimaksud dengan "keahlian" antara lain keahlian yang dimiliki oleh bidang medis, konstruksi, pengoperasian kendaraan berat, pekerjaan bawah air, panjat tebing, caving, penginderaan jarak jauh, pemetaan, keantariksaan, dan keahlian lainnya.

Pasal 33
Huruf a
Yang dimaksud dengan "surat tugas" adalah surat perintah untuk melaksanakan tugas Operasi Pencarian dan Pertolongan yang dikeluarkan oleh instansi/organisasi yang bersangkutan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "manajemen" antara lain kemampuan kemimpinan di lapangan, melakukan koordinasi dan membuat perencanaan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pencarian" antara lain kemampuan menggunakan peralatan pencarian, kemampuan untuk melakukan pemetaan area pencarian.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pertolongan" antara lain mampu melaksanakan aplikasi penyelamatan di gunung, hutan, gedung/bangunan runtuh, medan vertikal, atau di ruang terbatas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "medis" antara lain mampu memberikan pertolongan pertama pada Korban.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "logistik" antara lain mampu melakukan dropping logistik, mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan unsur Search and Rescue darat, laut, dan udara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]