BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Menteri dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dalam rangka pemeriksaan PNBP.
(2)Apabila dari hasil koordinasi perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, hasil koordinasi digunakan sebagai rekomendasi bagi Instansi Pemerintah untuk meminta Instansi Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajibannya.

Bagian Kedua
Dasar Pemeriksaan Terhadap Instansi Pemerintah

Pasal 4
Atas permintaan Menteri, Instansi Pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Instansi Pemerintah yang ditunjuk.

BAB III
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Terhadap Wajib Bayar

(1)Pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah bertujuan untuk:
a.meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan PNBP;
b.menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP; dan
c.melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNBP.
(2)Ruang Lingkup pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.pengendalian dan pertanggungjawaban pemungutan dan penyetoran PNBP;
b.penyelenggaraan pencatatan akuntansi;
c.laporan rencana dan realisasi PNBP;
d.penggunaan sarana yang tersedia berkaitan dengan PNBP yang dikelola Instansi Pemerintah.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Terhadap Wajib Bayar

Pasal 7
Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar, Pemeriksa berpedoman pada standar dan norma pemeriksaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
(1)Pemeriksa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a.menyerahkan surat tugas kepada Wajib Bayar yang akan diperiksa;
b.menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Bayar yang diperiksa;
c.memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Bayar yang diperiksa tentang temuan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi oleh Wajib Bayar yang diperiksa;
d.membuat laporan hasil pemeriksaan;
e.memberikan petunjuk kepada Wajib Bayar yang diperiksa mengenai pemenuhan atas kewajiban PNBP dengan tujuan agar pemenuhan atas kewajiban PNBP dalam tahuntahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f.mengembalikan buku, catatan, bukti, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Bayar yang diperiksa dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak selesainya pemeriksaan; dan
g.merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada Pemeriksa mengenai data Wajib Bayar yang diperiksa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(2)Pemeriksa mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a.memeriksa dan atau meminjam buku, catatan, bukti dan dokumen pendukung lainnya;
b.meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari Wajib Bayar yang diperiksa;
c.meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Wajib Bayar yang diperiksa; dan
d.memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Bayar yang diperiksa dan atau tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut.

(1)Pemeriksaan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih Pemeriksa.
(2)Pemeriksaan dilaksanakan di kantor Wajib Bayar yang diperiksa, di kantor lainnya, di pabrik, di tempat usaha, di tempat tinggal, atau di tempat lain sepanjang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Bayar yang diperiksa.
(3)Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dalam hal tertentu dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
(4)Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan, Wajib Bayar yang diperiksa tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mewakili atau kuasanya.
(5)Dalam hal Wajib Bayar yang diperiksa atau yang mewakili atau kuasanya menolak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, dan c, Wajib Bayar atau wakil atau kuasanya harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
(6)Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 11
(1)Wajib Bayar yang menghindar atau menolak diperiksa wajib menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
(2)Wajib Bayar yang menghindar atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi dengan penetapan PNBP yang Terutang secara jabatan dan atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah, Pemeriksa berpedoman pada standar dan norma pemeriksaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Permintaan Keterangan dari Pihak Lain

Pasal 14
Dalam hal diperlukan keterangan atau bukti dari pihak lain dalam rangka pemeriksaan, pihak lain yang bersangkutan wajib memberikan keterangan atau seluruh bukti yang diminta atas dasar permintaan Pemeriksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Temuan Hasil Pemeriksaan

(1)Wajib Bayar yang diperiksa wajib memberikan tanggapan tertulis atas temuan hasil pemeriksaan kepada Pemeriksa dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak temuan hasil pemeriksaan diterima.
(2)Pimpinan Instansi Pemerintah yang diperiksa wajib memberikan tanggapan tertulis atas temuan hasil pemeriksaan kepada Pemeriksa dengan tembusan
kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak temuan hasil pemeriksaan diterima.
(3)Dalam hal tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan tidak disampaikan sampai dengan batas jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib Bayar atau Pimpinan Instansi Pemerintah yang diperiksa dianggap telah menyetujui temuan hasil pemeriksaan dan dijadikan sebagai dasar pembahasan.

Bagian Keenam
Pembahasan atas Temuan Hasil Pemeriksaan

Pasal 17
(1)Setelah Wajib Bayar yang diperiksa memberikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau tidak menyampaikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pimpinan Instansi Pemerintah yang meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBP menyelenggarakan pembahasan temuan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang diperiksa dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggapan diterima atau batas waktu penyampaian tanggapan berakhir.
(2)Setelah Pimpinan Instansi Pemerintah yang diperiksa memberikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) atau tidak menyampaikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Menteri menyelenggarakan pembahasan temuan hasil pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah yang diperiksa dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggapan diterima atau batas waktu penyampaian tanggapan berakhir.
(3)Dalam hal Wajib Bayar yang diperiksa tidak menghadiri pembahasan temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memberitahukan alasan sebelumnya, Wajib Bayar yang diperiksa dianggap menyetujui seluruh temuan hasil pemeriksaan.
(4)Dalam hal Pimpinan Instansi Pemerintah yang diperiksa tidak menghadiri pembahasan temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memberitahukan alasan sebelumnya, Pimpinan Instansi Pemerintah yang diperiksa dianggap menyetujui seluruh temuan hasil pemeriksaan.
(5)Pimpinan Instansi Pemerintah dan Menteri dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan pembahasan temuan hasil pemeriksaan.
(6)Hasil pembahasan atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Bagian Ketujuh
Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 18
(1)Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Wajib Bayar disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pemeriksa kepada Pimpinan Instansi Pemerintah.
(2)Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan Pimpinan Instansi Pemerintah sebagai dasar penerbitan surat ketetapan jumlah PNBP yang Terutang atau surat tagihan atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.
(3)Apabila Laporan Hasil Pemeriksaan disusun berdasarkan Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, jumlah PNBP yang Terutang ditetapkan secara jabatan.

Menteri, Pimpinan Instansi Pemerintah, dan Pimpinan Instansi Pemeriksa, wajib menatausahakan hasil pemeriksaan.

Pasal 21
(1)Dalam hal Pemeriksa menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam pemeriksaan terhadap Wajib Bayar, Pemeriksa merekomendasikan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah yang meminta pemeriksaan untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dalam hal Pemeriksa menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah, Pemeriksa merekomendasikan kepada Menteri untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur oleh Menteri .

Pasal 24
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dr.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
HAMID AWALUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Pimpinan Instansi Pemerintah dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Bayar terhadap peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.
Ayat (2)
Huruf a
Instansi Pemerintah dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar apabila dari pemantauan Instansi Pemerintah ditemukan halhal sebagai berikut:
1.Wajib Bayar tidak menyampaikan laporan yang berkaitan dengan PNBP yang Terutang;
2.terdapat indikasi tidak dilakukannya perhitungan dan pembayaran PNBP sesuai ketentuan;
3.terdapat keraguan dalam perhitungan jumlah PNBP yang Terutang; atau
4.tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.
Huruf b
Informasi dari orang pribadi atau badan hukum mengenai tidak dilaksanakannya ketentuan PNBP, dilengkapi dengan buktibukti yang dapat meyakinkan Instansi Pemerintah.
Huruf c
Wajib Bayar yang diperiksa dapat mengajukan permohonan kepada Instansi Pemerintah untuk diperiksa, antara lain dalam hal pengajuan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Wajib Bayar yang bersangkutan, atau pengajuan keberatan.

Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan koordinasi dalam ketentuan ini meliputi antara lain klarifikasi data, objek dan subjek pemeriksaan, jangka waktu dan pembiayaan.
Ayat (2)
Hasil koordinasi yang perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan adalah apabila dari hasil koordinasi terdapat antara lain halhal sebagai berikut:
1.Wajib Bayar tidak menyampaikan laporan yang berkaitan dengan PNBP yang Terutang;
2.terdapat indikasi tidak dilakukannya perhitungan dan pembayaran PNBP sesuai ketentuan;
3.terdapat keraguan dalam perhitungan jumlah PNBP yang Terutang; atau
4.tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Pasal 4
Pemeriksaan dalam hal ini dalam rangka melaksanakan pengawasan intern dan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP serta dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Dengan adanya surat tugas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memberi kepastian hukum bahwa memang Pemeriksa yang tercantum di dalam surat tugas itulah yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan.
Huruf b
Penjelasan maksud dan tujuan pemeriksaan merupakan sarana untuk menyamakan persepsi antara pemeriksa dan auditan.
Huruf c
Temuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Bayar yang diperiksa agar dapat diketahui dan diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Saran serta petunjuk pemeriksa antara lain mengenai penyelenggaraan pembukuan, pencatatan dan atau petunjuk lain kepada Wajib Bayar yang diperiksa yang bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan PNBP.
Huruf f
Buku, catatan, bukti, dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
Huruf g
Ketentuan ini mengatur tentang rahasia jabatan pemeriksa.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tempat lain adalah tempat di luar seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2).
Contoh: pemeriksaan limbah ditetapkan untuk dilakukan di laboratorium.
Ayat (3)
Yang dimaksud jam kerja adalah jam kerja pemeriksa. Pelaksanaan pemeriksaan di luar jam kerja dapat dilakukan apabila data yang dibutuhkan oleh pemeriksa hanya dapat diperoleh di luar jam kerja pemeriksa, dan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemeriksa dengan Instansi Pemerintah dan atau Wajib Bayar yang diperiksa.
Ayat (4)
Keberadaan Wajib Bayar yang berwenang diperlukan untuk memberikan instruksi kepada Wajib Bayar yang diperiksa agar memberikan data dan informasi kepada pemeriksa. Apabila Wajib Bayar yang berwenang tidak berada di tempat, pemeriksaan dilakukan sebatas kewenangan yang ada pada wakil atau kuasa Wajib Bayar.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan menghindar adalah mengelak untuk diperiksa atau mempersulit jalannya pemeriksaan yaitu tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
Yang dimaksud dengan Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan adalah surat pernyataan tidak bersedia dilakukan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa dan pihak Pemeriksa.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan adalah berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yang berisi keterangan penolakan pemeriksaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan pihak lain pada ayat ini antara lain bank, akuntan publik, dan notaris.

Pasal 15
Ayat (1)
Temuan Hasil Pemeriksaan Wajib Bayar adalah materi hasil pemeriksaan yang belum menjadi laporan hasil pemeriksaan dan wajib disampaikan kepada Wajib Bayar yang diperiksa untuk ditanggapi.
Ayat (2)
Temuan Hasil Pemeriksaan Instansi Pemerintah adalah materi hasil pemeriksaan yang belum menjadi laporan hasil pemeriksaan dan wajib disampaikan kepada Instansi Pemerintah yang diperiksa untuk ditanggapi.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Hal ini bertujuan agar Wajib Bayar dan Pimpinan Instansi Pemerintah menyampaikan tanggapan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Laporan Hasil Pemeriksaan disamping dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan jumlah PNBP Terutang, juga dapat digunakan sebagai dasar penyidikan bagi instansi yang berwenang untuk melakukan penyidikan.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ketentuan ini mengatur antara lain mengenai koordinasi antara Menteri dan Instansi Pemerintah dalam rangka pemeriksaan PNBP serta pembahasan temuan hasil pemeriksaan.

Pasal 24
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]