BAB I
KETENTUAN UMUM

Sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diserahkan kepada Daerah Tingkat I meliputi:
a.Penetapan kecepatan maksimum bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan Propinsi tertentu, kecuali Jalan Propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II dan yang berada dalam Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II;
b.Pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda di Jalan Propinsi kecuali pada:
1)Pembangunan dan peningkatan jalan;
2)Jalan Propinsi yang berada dalam Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II;
3)Jalan Propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II;
c.Penetapan peraturan-peraturan umum mengenai kendaraan tidak bermotor;
d.Penetapan tarip pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarip berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.Pemberian izin menjalankan kendaraan bermotor dengan pemasangan kereta gandengan lebih dari satu termasuk kereta tempelan di jalan, sepanjang meliputi beberapa Daerah Tingkat II dalam satu Daerah Tingkat I;
f.Penetapan larangan menggunakan jalan Propinsi:
1)Bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor berhubungan dengan muatan sumbunya;
2)Bagi kendaraan bermotor yang muatan sumbunya melebihi batas maksimum yang ditentukan untuk jalan itu;
g.Penetapan muatan sumbu kurang dari yang telah ditetapkan untuk Jalan Propinsi oleh karena pemeliharaan atau keadaan bagian jalan Propinsi yang rusak untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan;
h.Pemberian izin operasi angkutan jalan untuk jaringan trayek atau lintas antar Daerah Tingkat II yang seluruhnya berada di dalam Daerah Tingkat I;
i.Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas serta manajemen lalu lintas pada jalan Propinsi dan manajemen angkutan untuk jaringan trayek yang meliputi beberapa Daerah Tingkat II dalam satu Daerah Tingkat I;
j.Penunjukan lokasi, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengujian kendaraan bermotor, kecuali kendaraan bermotor khusus Angkatan Bersenjata.

Pasal 4
(1)Urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diserahkan lebih lanjut kepada Daerah Tingkat II dalam wilayahnya.
(2)Penyerahan urusan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk wilayah kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kotamadya Administratif Batam, urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diserahkan kepada Daerah Tingkat I yang membawahinya.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 7
Untuk menyelenggarakan urusan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diserahkan kepada Daerah dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 8
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pendapat Menteri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan aparatur negara.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

(1)Menteri menyelenggarakan pembinaan teknis dan pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diserahkan kepada Daerah.
(2)Pembinaan teknis dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 11
(1)Menteri Dalam Negeri menyelenggarakan pembinaan umum dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diserahkan kepada Daerah.
(2)Pembinaan umum dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

(1)Pembiayaan yang berhubungan dengan penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, diusahakan melalui sumber-sumber anggaran Pendapatan Asli Daerah maupun melalui bantuan pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Segala bentuk pungutan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diserahkan kepada Daerah, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14
(1)Kekayaan yang berhubungan dengan penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, diserahkan pula menjadi kekayaan Daerah yang menerima penyerahan urusan-urusan tersebut.
(2)Pelaksanaan penyerahan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 17
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan Kepada Daerah Tingkat Ke I (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1557) dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri dan Menteri Dalam Negeri secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 19
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Meskipun sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan telah diserahkan kepada Daerah, akan tetapi tanggung jawab akhir tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. Dalam kaitan dengan tanggung jawab tersebut, Menteri menyelenggarakan pembinaan teknis dan pengawasan teknis, yaitu segala usaha dan kegiatan yang ditujukan kepada keseragaman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 3
Huruf a
Penetapan batas kecepatan maksimum pada ruas-ruas jalan tertentu tidak boleh melebihi kecepatan rancangan ruas jalan yang bersangkutan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Dalam pemberian izin agar dipertimbangkan secara cermat hal-hal yang menyangkut kelancaran angkutan dan keselamatan umum. Untuk mendapatkan izin tersebut berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri.
Huruf f
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Penetapan batas maksimum muatan sumbu pada jalan, dimaksudkan untuk memelihara kelestarian jalan sehubungan dengan meningkatnya intensitas penggunaan jalan/jembatan yang tidak seimbang dengan pemeliharaan dan perbaikannya.
Huruf g
Penetapan ini diperlukan bilamana sebagian jalan atau suatu jembatan dalam keadaan kurang baik, sedang tidak mungkin dilakukan perbaikan atau pembetulan dengan segera.
Demikian pula selama diadakan pekerjaan perbaikan atau pemeliharaan.
Huruf h
Jaringan trayek dan jaringan lintas, jumlah kendaraan bermotor yang diijinkan untuk melayani suatu trayek dan lintas dan persyaratan teknis kendaraan bermotor yang diizinkan untuk melayani trayek dan lintas tersebut ditetapkan oleh Menteri.
Huruf i
Rekayasa lalu lintas tersebut meliputi kegiatan-kegiatan Rekayasa untuk:
1)Perencanaan fasilitas pengendalian lalu lintas seperti rambu lalu lintas, marka jalan, lampu lalu lintas dan fasilitas pengamanan lalu lintas;
2)Perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan fasilitas;
3)Perencanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas.
Manajemen lalu lintas tersebut meliputi kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk:
1)Memperlancar arus lalu lintas dan angkutan;
2)Mengurangi tingkat dan jumlah kecelakaan;
3)Memperbaiki lingkungan;
dengan perbaikan-perbaikan fisik yang terbatas.
Huruf j
Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Instansi yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menurut pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri.
Secara selektif Daerah Tingkat I menyerahkan urusan pengujian kendaraan bermotor kepada Daerah Tingkat II dengan memperhatikan kemampuan Daerah Tingkat II yang bersangkutan, antara lain personil, peralatan dan pembiayaan.
Dalam hal urusan pengujian kendaraan bermotor tersebut belum diserahkan kepada Daerah Tingkat II, pendapatan yang berasal dari pengujian kendaraan bermotor tersebut menjadi bagian pendapatan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
Pengaturan lebih lanjut tentang pembagian pendapatan antara Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II tersebut ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4
Ayat (1)
Urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat I dapat diserahkan sebagian atau seluruhnya kepada Daerah Tingkat II tergantung kesediaan. dan kesiapan Daerah yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Dalam penunjukan lokasi parkir harus diperhatikan situasi dan kondisi lingkungan serta lalu lintas.
Parkir yang mengganggu arus lalu lintas harus dilarang.
Huruf b
Penunjukan lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota antar propinsi tidak termasuk urusan yang diserahkan. Yang dimaksud dengan pengelolaan di sini adalah seluruh kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan dan perencanaan pengoperasian terminal.
Huruf c
Penunjukan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki adalah untuk keselamatan pejalan kaki dan memelihara kelancaran arus lalu lintas kendaraan.
Huruf d
Pembatasan penggunaan angkutan orang dengan kendaraan tidak bermotor, misalnya sepeda, harus ditinjau dari segi keselamatan lalu lintas dan angkutan.
Huruf e
Ketentuan ini dimaksudkan agar kendaraan umum yang berhenti tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas pada ruas-ruas jalan yang ramai dan. untuk keselamatan angkutan serta pelayanan kepada masyarakat.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Izin pendirian usaha angkutan diberikan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
Huruf h
Izin mendirikan bengkel umum kendaraan bermotor, berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
Huruf i
Hal ini dimaksud memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur susunan alat-alat tambahan yang diperlukan mobil bis dan mobil penumpang untuk angkutan kota, seperti taxi meter untuk mobil penumpang atau tanda pengenal khusus untuk mobil bis atau mobil penumpang.
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Kewenangan untuk menetapkan larangan penggunaan jalan ini betapapun tidak boleh digunakan bila akibatnya malah menimbulkan hambatan terhadap kelancaran arus lalu lintas dan angkutan orang dan barang pada jaringan jalan lintas Regional dan Nasional. Untuk itu, setiap kali Daerah Tingkat II bermaksud melarang penggunaan Jalan Propinsi di daerahnya terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan terhadap Jalan Nasional terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.
Huruf l
Diperlukan untuk mencegah kegaduhan-kegaduhan yang mengganggu ketenangan lingkungan.
Huruf m
Pengaturan dan pelaksanaan sirkulasi lalu lintas ini tidak boleh menghambat kelancaran arus lalu lintas dan angkutan pada jaringan jalan lintas Regional dan Nasional. Selanjutnya lihat penjelasan pada huruf k.
Ayat (2)
Huruf a
Lihat penjelasan Pasal 3 huruf a.
Huruf b
Penetapan penempatan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan tanda-tanda jalan ini tidak boleh menghambat kelancaran arus lalu lintas dan angkutan pada jaringan jalan lintas Regional dan Nasional.
Selanjutnya lihat penjelasan ayat (1) huruf k.
Huruf c
Lihat penjelasan Pasal 3 huruf 1.
Huruf d
Lihat penjelasan Pasal 3 huruf f.
Huruf e
lihat penjelasan Pasal 3 huruf g.
Ayat (3)
Huruf a
Lihat penjelasan Pasal 3 huruf a.
Huruf b
Lihat penjelasan ayat (2) huruf b.
Huruf c
Lihat penjelasan Pasal 3 huruf i.
Huruf d
Lihat penjelasan Pasal 3 huruf f.
Huruf e
Lihat penjelasan Pasal 3 huruf g.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6
Penyerahan urusan ini tidak berlaku bagi wilayah Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kotamadya Administratif Batam, karena bukan Daerah Otonom.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian, dengan tidak mengurangi kewenangan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengangkat pejabat dan tenaga teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memperhatikan syarat-syarat kemampuan dan ketrampilan teknis yang ditetapkan oleh Menteri. Kepala Daerah dapat meminta pegawai kepada Menteri untuk dipekerjakan dan atau diperbantukan sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang diperlukan.

Pasal 10
Ayat (1)
Pembinaan teknis yang diselenggarakan oleh Menteri itu meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penentuan kebijaksanaan, persyaratan teknis, petunjuk dan bimbingan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengawasan teknis adalah kegiatan mengawasi, mengarahkan dan mengambil tindakan korektif terhadap pelaksanaan urusan yang diserahkan agar sesuai dengan pembinaan teknis yang telah diberikan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Laporan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I adalah dalam kedudukan Gubernur sebagai Kepala Wilayah, laporan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II kepada Menteri adalah dalam kedudukan Menteri sebagai pembina dan pengawas teknis dan laporan Bupati/Walikota- madya Kepala Daerah Tingkat II kepada Menteri Dalam Negeri adalah dalam kedudukan Menteri Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas umum.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Pada dasarnya sumber pembiayaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diserahkan kepada Daerah diupayakan dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, sedangkan pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Pusat bersifat menunjang.
Ayat (2)
Besarnya pungutan yang ditetapkan berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14
Ayat (1)
Rincian kekayaan yang diserahkan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]