BAB I
KETENTUAN UMUM

Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a.pengaturan;
b.pengendalian; dan
c.pengawasan.

Pasal 4
Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap Setiap Orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.

BAB III
PENGATURAN

Pengaturan Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberlakukan kepada Setiap Orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan yang memiliki:
a.sumber daya manusia;
b.sarana dan prasarana;
c.informasi dan teknologi; dan/atau
d.hewan.

Pasal 7
(1)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memiliki kemampuan atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan.
(2)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus memenuhi standar teknis dan operasional untuk menunjang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
(3)Informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c harus memiliki sistem dan data yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
(4)Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d harus memiliki kemampuan khusus dan terlatih yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

BAB IV
PENGENDALIAN

Pasal 8
Pengendalian Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan:
a.memberi arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
b.memberi bimbingan dan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

(1)Pengendalian Potensi Pencarian dan Pertolongan yang dilakukan dengan cara bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada masyarakat.
(2)Bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam Pencarian dan Pertolongan.
(3)Dalam penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat bekerja sama dengan Setiap Orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 11
(1)Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a melalui penyelenggaraan forum koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan.
(2)Penyelenggaraan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan informasi, melakukan sinkronisasi, dan evaluasi mengenai pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan.
(3)Penyelenggaraan forum koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat pusat dan tingkat daerah.
(4)Penyelenggaraan forum koordinasi tingkat pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan mengikutsertakan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan forum koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Penyelenggaraan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 14
(1)Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyelenggarakan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat bekerja sama dengan Setiap Orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara kerja sama penyelenggaraan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Dalam hal Potensi Pencarian dan Pertolongan akan menjadi sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan, Potensi Pencarian dan Pertolongan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pencarian dan Pertolongan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d bersama dengan Setiap Orang dan/atau instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 18
Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditujukan untuk:
a.menguji dan meningkatkan kompetensi yang telah dimiliki oleh Potensi Pencarian dan Pertolongan;
b.menguji dan meningkatkan kesiapsiagaan Potensi Pencarian dan Pertolongan;
c.menguji dan meningkatkan koordinasi dengan Potensi Pencarian dan Pertolongan; dan
d.menguji prosedur Pencarian dan Pertolongan.

(1)Pengawasan Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
(2)Pengawasan Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a.pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan; dan
b.penyempurnaan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pasal 21
(1)Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilaksanakan terhadap Setiap Orang atau instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.
(2)Metode pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
a.langsung; dan
b.tidak langsung.

(1)Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(2)Hasil Pemantauan yang telah di evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penilaian sesuai dengan klasifikasi yang dimiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 24
Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "hewan" antara lain anjing, gajah, dan kuda.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pendidikan da pelatihan teknis" adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap Potensi Pencarian dan Pertolongan yang diperlukan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "latihan" adalah kegiatan untuk membina kemampuan, kesiapsiagaan, dan menguji prosedur pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan" antara kementerian lain, lembaga pemerintah nonkementerian, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan organisasi nonkementerian.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "meninjau langsung" antara lain dengan kunjungan lapangan secara berkala dan pengamatan secara langsung.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "menganalisis data Potensi Pencarian dan Pertolongan" antara lain dengan telaah laporan dan dokumentasi, survei pengumpulan data, dan koordinasi.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
"Evaluasi" dalam ketentuan ini bertujuan untuk menilai kembali kompetensi yang masih dimiliki oleh pemegang sertifikat kompetensi.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]