BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI dengan cara:
a.penegahan berdasarkan kewenangan jabatan Pejabat Bea dan Cukai; atau
b.penangguhan berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan.
(2)Penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan kewenangan jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang dilakukan terhadap dugaan pelanggaran HKI berupa merek atau hak cipta yang telah didata pada sistem perekaman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(3)Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan dengan mengeluarkan perintah tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 4
Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak dapat dilaksanakan dalam hal:
a.barang telah ke luar dari Kawasan Pabean;
b.barang ditetapkan sebagai barang dikuasai Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan; atau
c.barang yang diduga melanggar ketentuan tindak pidana kepabeanan.

BAB II
PEREKAMAN HKI DAN PENEGAHAN

Bagian Kesatu
Perekaman HKI

(1)Dalam rangka pendataan pada sistem perekaman Pejabat Bea dan Cukai melakukan validasi data mengenai HKI.
(2)Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Instansi atau pihak lain yang terkait.

Bagian Kedua
Penegahan

Pasal 7
(1)Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penegahan atas barang impor atau ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI berupa merek atau hak cipta.
(2)Pejabat Bea dan Cukai yang menemukan adanya barang impor atau ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari pelanggaran HKI berupa merek atau hak cipta, harus memberitahukan kepada Pemilik atau Pemegang Hak berdasarkan bukti yang cukup.
(3)Bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemeriksaan pabean atau analisis intelijen berdasarkan pada informasi sistem perekaman HKI pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(4)Terhadap pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilik atau Pemegang Hak harus memberikan konfirmasi untuk mengajukan permintaan perintah Penangguhan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal pemberitahuan.
(5)Dalam hal Pemilik atau Pemegang Hak memberikan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
a.Pemilik atau Pemegang Hak harus:
1.mempersiapkan persyaratan administrasi pengajuan permintaan perintah Penangguhan kepada Ketua Pengadilan;
2.menyerahkan jaminan biaya operasional kepada Pejabat Bea dan Cukai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi; dan
3.mengajukan permintaan Penangguhan melalui Permohonan kepada Ketua Pengadilan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak konfirmasi dari Pemilik atau Pemegang Hak; dan
b.Pejabat Bea dan Cukai dapat memberikan ringkasan mengenai barang impor atau ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI berupa merek atau hak cipta untuk pemenuhan persyaratan permintaan Penangguhan melalui Permohonan kepada Ketua Pengadilan.

BAB III
PERMOHONAN DAN PERINTAH PENANGGUHAN

Bagian Kesatu
Permohonan Penangguhan

Pasal 8
(1)Pemilik atau Pemegang Hak atau kuasanya dapat mengajukan permintaan Penangguhan atas barang impor atau ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI, berdasarkan:
a.pemberitahuan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); atau
b.inisiatif Pemilik atau Pemegang Hak.
(2)Permintaan Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai juga dengan permohonan izin pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor yang dimintakan Penangguhan.

Dalam hal permohonan diajukan berdasarkan inisiatif Pemilik atau Pemegang Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Pemilik/Pemegang Hak menyerahkan jaminan biaya operasional sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi kepada Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penetapan perintah Penangguhan diterima Pejabat Bea dan Cukai.

Bagian Kedua
Penetapan Perintah Penangguhan

Pasal 11
Pengadilan menyampaikan penetapan perintah Penangguhan kepada Pejabat Bea dan Cukai di tempat kegiatan impor atau ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah ditetapkan.

Berdasarkan penetapan perintah Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat Bea dan Cukai:
a.memberitahukan secara tertulis kepada:
1.importir, eksportir, atau pemilik barang;
2.Pemilik atau Pemegang Hak; dan
3.Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, mengenai penetapan perintah Penangguhan dari Pengadilan; dan
b.melaksanakan Penangguhan sejak tanggal penetapan perintah Penangguhan diterima.

Pasal 14
Pemilik atau Pemegang Hak mengajukan permohonan jadwal pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor kepada Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penetapan perintah Penangguhan diterima Pejabat Bea dan Cukai.

(1)Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan Penangguhan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat perintah atau penetapan Penangguhan diterima.
(2)Pemilik atau Pemegang Hak dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penangguhan sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kepada Ketua Pengadilan.
(3)Perpanjangan Penangguhan disertai dengan perpanjangan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dan jaminan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 2 atau Pasal 10.

BAB V
PENGAKHIRAN PENANGGUHAN

Pasal 17
Pejabat Bea dan Cukai wajib mengakhiri Penangguhan dalam hal:
a.berakhirnya masa Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
b.berakhirnya masa perpanjangan Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dalam hal Pengadilan memperpanjang masa Penangguhan;
c.terdapat perintah penetapan mengakhiri Penangguhan dari Pengadilan untuk mengakhiri Penangguhan; atau
d.terdapat tindakan hukum atau tindakan lain atas adanya dugaan pelanggaran HKI.

Pasal 18
(1)Dalam keadaan tertentu, importir, eksportir atau pemilik barang dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai agar mengakhiri Penangguhan.
(2)Permintaan pengakhiran Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan menyerahkan jaminan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d.

(1)Ketentuan Penangguhan tidak diberlakukan terhadap:
a.barang bawaan penumpang;
b.awak sarana pengangkut;
c.pelintas batas; atau
d.barang kiriman melalui pos atau jasa titipan, yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tujuan komersial terhadap barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 21
(1)Ketentuan Penangguhan tidak diberlakukan terhadap barang impor angkut lanjut atau angkut terus dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI.
(2)Pengendalian barang impor angkut lanjut atau angkut terus yang diduga hasil pelanggaran HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pejabat pabean di negara tujuan pengangkutan selanjutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Perintah penangguhan dari Ketua Pengadilan" berupa penetapan Pengadilan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "sistem perekaman atau yang biasa dikenal dengan recordation system" adalah suatu kegiatan untuk memasukan data HKI ke dalam database kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "bukti kepemilikan hak" dapat berupa sertifikat, surat keterangan, surat pernyataan kepemilikan, atau bukti lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan "data mengenai pemasaran" antara lain, rute dan wilayah pemasaran.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak lain yang terkait" misalnya asosiasi pemegang atau pemilik HKI dan organisasi internasional yang terkait dengan perlindungan HKI.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pemberitahuan adanya dugaan pelanggaran HKI dapat dilakukan melalui media elektronik atau media non-elektronik.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Konfirmasi pengguna jasa kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dilakukan melalui media elektronik atau media non-elektronik.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "jaminan" adalah jaminan yang digunakan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya penegahan/penangguhan misalnya biaya operasional, biaya pemeriksaan, biaya pembongkaran, biaya penimbunan, biaya pengangkutan (handling cost), yang tidak termasuk biaya yang timbul dalam rangka penetapan perintah Penangguhan sementara oleh pengadilan.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Surat penetapan perintah Penangguhan dapat disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai melalui media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 12
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" misalnya Peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Pemeriksaan barang impor atau ekspor dilakukan dalam rangka penyelesaian adanya dugaan pelanggaran HKI.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Yang dimaksud dengan "tindakan hukum" meliputi penyitaan oleh penyidik dan eksekusi sita jaminan oleh juru sita pengadilan.
Yang dimaksud dengan "tindakan lain" meliputi kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu" misalnya sifat barang impor atau ekspor yang diajukan Penangguhan cepat rusak.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Penyelesaian barang yang ditangguhkan dapat dilakukan antara lain dengan:
a.diselesaikan sesuai dengan prosedur impor atau ekspor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
b.diserahkan kepada penyidik dalam hal dilakukan tindakan hukum berdasarkan ketentuan pidana;
c.diserahterimakan kepada juru sita Pengadilan dalam hal Pemilik atau Pemegang Hak mengajukan gugatan dan/atau permohonan sita jaminan atas barang yang ditangguhkan; atau
d.penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengembalian atau Penyerahan jaminan dilakukan dengan memperhitungkan biaya operasional (handling cost) yang timbul akibat adanya penangguhan, misalnya biaya pemeriksaan, biaya penimbunan, dan biaya pengangkutan, yang tidak termasuk biaya yang timbul dalam rangka penetapan perintah Penangguhan sementara oleh Pengadilan.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Yang dimaksud dengan "barang impor angkut lanjut" adalah barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui Kantor Pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
Yang dimaksud dengan "barang impor angkut terus" adalah barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui Kantor Pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.

Pasal 22
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]