BAB I
KETENTUAN UMUM

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

Pasal 4
Pemerintah dapat melimpahkan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kota kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1)Pembinaan oleh Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi dilaporkan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
(2)Pembinaan oleh Gubernur terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan tembusan kepada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 7
(1)Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Pemerintah dapat melimpahkan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan:
a.secara represif terhadap kebijakan Pemerintahan Daerah yang berupa Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah serta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b.secara fungsional terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah.

(1)Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden menerbitkan Keputusan Pembatalan terhadap Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.
(2)Gubernur selaku wakil Pemerintah menerbitkan Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Kabupaten dan Kota, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota sesuai kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(3)Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi oleh Pemerintah dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
(4)Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur sesuai kewenangan yang dilimpahkan kepadanya dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah.

Pasal 11
Pengawasan secara fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b di atas dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan secara fungsional yang dilaksanakan oleh Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaporkan kepada Presiden.

Pasal 14
Pengawasan yang dilimpahkan kepada Gubernur dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pemerintah dapat memberikan sanksi terhadap Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dan atau aparatnya yang menolak pelaksanaan serta tindak lanjut hasil pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.
(2)Pengawasan legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenangnya melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang diatur dalam tata tertib dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
(1)Masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan atau organisasi masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung baik lisan maupun tertulis berupa permintaan keterangan, pemberian informasi, saran dan pendapat kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan lembaga lainnya sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

BAB IV
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2001
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

DJOHAN EFENDI



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Pemberian Pedoman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota termasuk pertanggungjawaban, laporan dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Gubernur, Bupati dan Walikota.
Bimbingan terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja pelaksanaan Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota.
Pelatihan dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia aparat Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.
Arahan terhadap penyusunan rencana, program dan kegiatan/proyek yang bersifat nasional dan regional sesuai dengan periodisasinya.
Supervisi terhadap pelaksanaan Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten, dan Pemerintahan Kota.

Pasal 4
Gubernur selaku wakil Pemerintah melaksanakan pembinaan kepada Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota berdasarkan karakteristik masing-masing Daerah Otonom.
Dalam melaksanakan pembinaan Gubernur memberikan:
a.penjabaran pedoman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota termasuk pertanggungjawaban, laporan dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Bupati dan Walikota;
b.bimbingan lebih lanjut terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota;
c.pelatihan terhadap sumber daya manusia aparat Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota;
d.arahan lebih lanjut yang ditujukan terhadap penyusunan rencana, program dan kegiatan/proyek yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota dalam Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan periodisasinya mengacu kepada kebijakan Pemerintah serta penyelesaian perselisihan antar Daerah;
e.supervisi terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota.

Pasal 5
Koordinasi antar Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dimaksudkan untuk tercapainya keterpaduan pembinaan. Dalam hal ini koordinasi diutamakan dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, mengingat laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 6
Ayat (1)
Pelaporan pembinaan kepada Presiden dimaksudkan pada hal-hal yang bersifat strategis dalam arti berpengaruh terhadap masyarakat luas atau terhadap kebijakan yang berskala nasional. Kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah perlu diberikan tembusan dimaksudkan agar ada satu instansi yang mendokumentasikan dan mengolah kegiatan pembinaan oleh Pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Dalam melaksanakan pengawasan represif Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dibantu oleh Tim yang anggotanya terdiri dari unsur Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
Ayat (2)
Dalam melaksanakan pengawasan represif Gubernur dibantu oleh Tim yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Propinsi dan unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10
Ayat (1)
Dalam rangka pengawasan represif Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dapat mengambil langkah-langkah berupa saran, pertimbangan, koreksi serta penyempurnaan dan pada tingkat terakhir dapat membatalkan berlakunya kebijakan Daerah.
Ayat (2)
Dalam rangka pengawasan represif Gubernur selaku wakil Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berupa saran, pertimbangan, koreksi serta penyempurnaan dan pada tingkat terakhir dapat membatalkan berlakunya kebijakan Daerah Kabupaten/Kota.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11
Lembaga/Badan/Unit pada pasal ini adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit pengawasan pada lembaga pemerintah Non Departemen dan Badan Pengawas Daerah.

Pasal 12
Ayat (1)
Berkoordinasi yang dimaksud dalam ayat ini adalah untuk menterpadukan dan saling memfasilitasi dalam penyelenggaraan pengawasan fungsional sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Pengawasan dimaksud adalah pengawasan secara represif dan fungsional.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]